DERAS INVESTASI NEGERI GINSENG
Sektor investasi Indonesia sedang dihinggapi momentum positif. Salah satu pemicunya adalah komitmen investasi jumbo dari Korea Selatan (Korsel). Tak ayal, ‘durian runtuh’ investasi itu pun digadang-gadang bakal memudahkan pencapaian target penanaman modal pada tahun terakhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kepala Negara kemarin, Senin (15/5), bertemu dengan 19 delegasi Korsel, termasuk Menteri Pertanian dan Kehutanan, Wakil Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi, serta sederet pimpinan perusahaan top Negeri Ginseng. Berdasarkan informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Korsel, komitmen yang berhasil dikantongi oleh pemerintah mencapai US$13,56 miliar. LG Energy Solution misalnya, yang telah menanamkan dana US$1,1 miliar dan dalam proses pembangunan pabrik baterai di Karawang, berencana menambah investasi senilai US$9,8 miliar setelah proyek di Karawang tuntas. Pun dengan CJ Group, perusahaan di sektor manufaktur produk kimia dan plastik ramah lingkungan, dipastikan bakal menambah investasi US$1 miliar. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mengatakan sejumlah sektor yang akan menampung investasi Korsel antara lain industri penunjang ekosistem kendaraan listrik, properti, hingga pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. "Investasi Korsel ditangani dengan baik, termasuk yang mangkrak sudah kita selesaikan," kata Bahlil di Istana Merdeka, Senin (15/5).
Masuknya investasi Korsel itu diyakini bakal memudahkan pencapaian target investasi pada tahun ini yang mencapai Rp1.400 triliun. Apalagi, jika dikonversikan ke dalam mata uang Garuda dengan asumsi Rp14.800/dolar Amerika Serikat (AS), komitmen dari Korsel itu setara dengan Rp200 triliun, tak jauh dari rata-rata realisasi penanaman modal per kuartal. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani, memandang arus investasi dan hubungan ekonomi Indonesa-Korsel terus tumbuh. Apalagi, sudah ada kesepakatan kedua negara untuk meninggalkan dolar AS sebagai mata uang pembayaran transaksi. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan pembebasan lahan, biaya logistik yang masih tinggi, serta inkonsistensi kebijakan juga perlu mendapat jaminan dari pemerintah. "Termasuk kebijakan di tingkat daerah. Jadi ada banyak hal yang masih perlu diperbaiki," katanya.
Tags :
#Investasi lainnyaPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023