Transparansi Gaji
Salah satu daya tarik seseorang untuk melamar kerja di sebuah perusahaan atau lembaga adalah besaran gaji. Untuk memberi kepastian para pencari kerja, di beberapa negara mulai dibahas aturan transparansi kisaran gaji yang diterima. DJP Kemenkeu merupakan salah satu contoh lembaga yang membuka gaji yang diterima karyawannya di berbagai tingkatan. Bahkan, Dirjen Pajak Suryo Utomo membuka gaji yang diterima, yaitu Rp 117.375.000 sebulan. Kita memang jarang mendengar pengungkapan sejenis di perusahaan swasta. Tak mengherankan jika kita juga terperangah ketika mendengar ungkapan gajinya kecil, tetapi tunjangannya besar atau tantiemnya besar. Belakangan saat dunia tenaga kerja terus berubah, dorongan para pekerja untuk transparansi gaji telah mengalami kemajuan.
Sekitar seperempat pekerja AS sekarang tinggal di negara bagian atau kota dimana pemberi kerja diwajibkan secara hukum untuk berbagi informasi rentang gaji yang diterima karyawan. Laman MIT Sloan Management Review menyebutkan, di beberapa tempat di AS, seperti di Negara Bagian Colorado, California, dan Washington, para pemberi kerja harus mencantumkan kisaran gaji dalam lowongan pekerjaan. Uni Eropa juga mulai menjalankan UU sejenis. UU Transparansi Gaji Uni Eropa mulai berlaku 1 Agustus 2022 untuk menciptakan upah yang lebih adil di seluruh Uni Eropa. Sekarang pemberi kerja harus memasukkan kisaran gaji di semua pos pekerjaan untuk mengakhiri diskriminasi gaji. Langkah ini, menurut laman Hirehive, bertujuan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dalam kategorisasi umum transparan terkait informasi gaji. (Yoga)
Tags :
#PerusahaanPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023