Transisi Energi, Pendanaan Harus Transparan dan Akuntabel

;

Transisi Energi, Pendanaan Harus Transparan dan Akuntabel

19 Nov 2022 Kompas

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teuku Riefky, mengatakan, pendanaan program transisi energi lewat sejumlah inisiatif kerja sama di forum G20 harus transparan dan akuntabel. Realisasi pendanaan harus terus dikawal untuk menjaga komitmen Indonesia mewujudkan target nol emisi bersih pada tahun 2060. Sebelumnya diberitakan, lewat sejumlah inisiatif kerja sama dalam forum G20, Indo nesia mendapat sokongan dana untuk pengakhiran dini operasionalisasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Pendanaan itu didapat dari skema Kerja Sama Transisi Energi yang Adil (JETP) melalui kerja sama pembiayaan publik dan swasta 20 miliar USD (Rp 310 triliun) serta Mekanisme Transisi Energi (ETM) 500 juta USD (Rp 7,7 triliun).

”Dalam pendanaan transisi energi di Indonesia, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting. Sebab, ini yang akan mendorong reputasi sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi lebih lanjut,” ujar Riefky saat dihubungi di Jakarta, Jumat (18/11). Menurut Riefky, yang belum teridentifikasi adalah taksonomi dan klasifikasi, serta super visi pendanaan hijau agar mengalir efektif serta tidak menimbulkan risiko finansial yang signifikan. Skema pendanaan yang inovatif, termasuk pendanaan campuran, diperlukan mengingat keterbatasan APBN. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Yogyakarta, Amirullah Setya Hardi, menambahkan, inisiasi kerja sama pendanaan transisi energi menjadi hal positif. Bukan hanya untuk alasan ekologi atau demi tercapainya target dalam menekan emisi karbon, melainkan juga bisa menjadi penyesuaian antara produksi dan permintaan listrik. Selain perlu dikawal, segala detail dari program pendanaan tersebut juga mesti diperhitungkan. (Yoga)