Pemerintah menghidupkan kembali rencana migrasi televisi analog ke digital. Untuk memuluskan program itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membagikan secara gratis 6,7 juta set top box (STB) kepada warga tak mampu.

Pemerintah sudah mengalokasikan dana pengadaan STB sebanyak 6,7 juta, yakni senilai Rp 100.000 per STB atau total Rp 670 miliar. Pemerintah juga memasukkan kewajiban migrasi TV digital dalam RUU Cipta Kerja bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran.

Ketua Umum Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) Ali Subroto menyebutkan, produsen STB di Indonesia meliputi Akari, Polytron, Venus dan Maxtron. “Jika STB diperlukan, tentu keempat produsen ini bisa memasok untuk penuhi kebutuhan,” ungkap dia, kemarin.

Namun Ali menilai pemerintah terlambat menjalani program ini. “Kebutuhan set top box sudah berkurang lantaran masyarakat mampu membeli TV LED digital dengan harga terjangkau,” kata dia.

Senior Manager Business Development Polytron Joegianto bilang, Polytron sudah memasarkan produk set top box tiga tahun lalu, dengan harga Rp 300.000 - Rp 400.000, tergantung penjual di ritel.

Peneliti Indef, Bhima Yudhistira menilai, program ini tak terlalu penting karena warga miskin saat ini butuh makan dan kesehatan. Apalagi, tak semua wilayah di Indonesia punya akses sinyal untuk televisi. Dia khawatir, perangkat malah mubazir karena tidak terpakai.

Pada Juni 2020 United Nation Committe of Expert on International Cooperation on Tax Matter (UN Tax Committee) menghelat pertemuan ke-20nya.Hasil pertemuan tersebut antara lain perumusan pasal 12B United Nations Model Double Taxation Convention (UN MC) dengan tajuk income from automated digital service yang dirilis 6 Agustus 2020. 

International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) menilai insentif UN sebagai alternatif kebijakan dari unified approach (khususnya Pilar I) yang diusulkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). IBFD menilai pasal 12B telah mampu merumuskan pendekatan praktis dan mudah diterapkan dalam memajaki penghasilan dari layanan digital. Sebaliknya Pilar I yang dikembangkan oleh OECD ini dinilai sangat kompleks dan belum memberikan kepastian hukum tentang jumlah penerimaan pajak yang dipungut oleh negera atas layanan digitalnya. 

Ada empat perbedaan fitur antara proposal OECD dengan Pasal 12B UN MC. Pertama, OECD berfokus pada pencarian justifikasi bagi negara sumber untuk dapat memungut pajak atas layanan digital sedangkan Pasal 12B UN MC mengutamakan pembagian hak antara negara domisili dan negara sumber. Kedua, OECD berfokus pada perumusan formula alokasi PPH atas laba usaha di negara sumber sedangkan Pasal 12B UN MC didasarkan pemotongan pajak. Ketiga, OECD berfokus pada konsep kehadiran ekonomi signifikan sedangan Pasal 12B UN MC mendefinisikan penghasilan dari layanan digital sebagai pembayaran yang dibayarkan atas layanan apapun melalui internet atau jaringan elektronik yang memerlukan keterlibatan manusia secara minimal dari pemberi jasa. Keempat, OECD membutuhkan konsensus global sedangan Pasal 12B UN MC masih berada pada koridor P3B sehingga pengadopsiannya ke dalam P3B hanya membutuhkan kesepakatan bilateral antara negara domisili dengan negara sumber. 

Keempat perbedaan tersebut sekaligus menjadi keunggulan bagi Pasal 12B UN MC. Namun Pasal 12B UN MC juga memiliki tiga kekurangan. Pertama, pada paragraph 34 UN Tax Committee menjelaskan bahwa pajak yang dihitung berdasarkan penghasilan bruto di negara sumber dapat dikreditkan dengan pajak yang dihitung dari penghasilan neto di negara domisili. Kedua, Pasal 12B UN MC masih berfokus pada model perdagangan business to business (B2B). Ketiga, UN MC memiliki keberpihakan kepada negara berkembang. 

Kedua proposal layanan digital OECD dan Pasal 12B UN MC memiliki trade-off masing-masing. Prinsip keadilan OECD termanifestasikan dalam rumusan norma yang komplek, tidak efektif dan tidak efisien. Sebaliknya prinsip kesederhanan (simplicity) UN Tax Committee terwujud dalam rumusan norma yang mengabaikan prinsip kemampuan membayar dari wajib pajak sehingga berpotensi menimbilkan pajak yang eksesif.

Mobile Premier League (MPL) platform mobile e-sport dan gim terbesar di Asia sejak April 2019 berhasil meraih pendanaan seri C senilai USS 90 juta atau Rp 1,32 triliun. Kali ini pendanaan seri C dipimpin oleh MDI Ventures (perusahaan modal ventura anak perusahaan Telkom Indonesia, SIG, serta investor awal RTP Global bersama Pegasus Tech Ventures. Investor lama Sequoina India, Go Ventures dan Best Partner juga ikut berpartisipasi dalam pendanaan itu. Dengan tambahan pendanaan itu MPL meraih total pendanaan sebesar USS 130,5 juta. Menurut Co Founder dan CEO MOL Sai Srivinas, putaran pendanaan memungkinkan untuk menghubngan pengguna yang lebih besar di India, Indonesia dan sekitarnya. Sejak Maret 2020, MPL mampu berkembang empat kali lipat dan kini menjadi platform terbsesar di Asia. Sebagai pionir platform gim, MPL berkembang pesat melalui kemitraan strategis, penawaran pendanaan dan basis pengguna yang berkembang lebih dari 60 juta dna mencatat lebih dari 2 miliar transaksi tunai di aplikasi hingga saat ini. Perolehan pendanaan ini akan digunakan untuk mempercepat dan meningkatkan posisi dominan MPL di pasar gim, memperluas penawaran produk, pengembangan tim, dan mengembangkan produk dengan fokus fungsi sosial, yakni streaming langsung dan konten audio video.

Sejak didirikan September 2018, MPL telah menambahkan lebih dari 70 variasi gim di platformnya dan telah bekerja sama dengan lebih dari 28 developer dan studio gim. Melalui MPL pengembang gim dapat mempublikasikan produk dengan mudah serta mendapatkan sumper pendapatan yang baru. MPL juga menawarkan berbagai jenis gim sehingga memungkinkan memilih aneka pilihan game e-sport, casual, fantacy dan arcade. Di Indonesia, MPL hadir sejak April 2019 dan sudah dimainkan sebanyak 5 juta orang dengan 26 gim di platformnya.

Pandemi Covid-19 telah menyadarkan pemerintah bahwa banyak masalah yang tak bisa diselesaikan karena masalah data. Alhasil, belakangan muncul berbagai proyek atau program integrasi data untuk mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan catatan KONTAN, ada empat program pengumpulan dan integrasi data yang dilakukan pemerintah.

Pertama, sensus penduduk yang oleh Badan Pusat Statistik dengan alokasi anggaran tak kurang dari Rp 4 triliun. Kedua, perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemsos) sebagai acuan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Alokasi anggaran sekitar Rp 1,36 triliun.

Ketiga, pengintegrasian data penduduk untuk Single Identity Number (SIN) yang saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Perkiraan kebutuhan dana Rp 1,4 triliun. Keempat, integrasi data pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) yang hingga kini belum jelas anggarannya.

Menurut Deputi bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Pungky Sumadi, berdasarkan evaluasi pemerintah bulan lalu menunjukkan dari 514 kabupaten/kota hanya 10% wilayah yang telah memperbaiki data kependudukannya. Sedangkan, 90% pemerintah daerah lainnya tidak memperbaiki data. “Kalaupun melakukan perbaikan data, itu rata-rata 50-60%. Jadi setengah-setengah, oleh karena itu kualitasnya buruk”, katanya kepada KONTAN, Selasa (15/9).

Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, pentingnya validitas data, terlebih di tengah pandemi Covid-19 saat ini agar pemberian bantuan tepat sasaran. “Ke depan, pemerintah harus memperbaiki sinkronisasi data-data ini. Dengan perkembangan teknologi ini bisa dilakukan”, katanya. Dia mencontohkan perbaikan DTKS menentukan validitas penerima bantuan sosial agar tepat sasaran dan mampu mengungkit daya beli.

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mendorong kegiatan pembelajaran online (daring) dan work from home (WFH) membawa berkah bagi bisnis modem. Huawei Indonesia, misalnya, membidik penjualan modem tumbuh dua digit pada tahun ini. Hingga tutup tahun, kami memproyeksikan penjualan mencapai 360.000 unit, sebut Public Relations Manager Huawei Consumer Business Group (CBG) Indonesia, Mohamad Ilham Pratama kepada KONTAN, kemarin.

Dia mengakui, tren penjualan modem di masa WFH dan sekolah online terus meningkat di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan telah menyiapkan strategi untuk memanfaatkan kesempatan itu, kata dia yang menyebutkan, Huawei mengakomodasi permintaan pasar untuk device MiFi ini. Sementara PT Hutchison 3 Indonesia juga bersiap meluncurkan modem untuk pasar ritel di kuartal keempat tahun ini. Mereka merilis modem lantaran peluang di kota-kota tier II cukup terbuka akibat masih kurangnya penetrasi fixed broadband.

Wakil Direktur Utama Hutchison 3 Indonesia, Danny Buldansyah menyebutkan, saat ini pihaknya baru memiliki bisnis modem untuk segmen korporasi. Namun masih ada peluang dari bisnis modem. Saat ini, kami sudah menjalin kerjasama dengan salah satu provider internet untuk memasarkan modem ke segmen ritel, ungkap dia. Setali tiga uang, Telkomsel pun terus merangsek penjualan modem. Apalagi, peluncuran produk modem terbarunya, Telkomsel Orbit, cukup baik dan sangat diterima masyarakat.

“Kebutuhan mendapatkan akses broadband berkecepatan tinggi di masa pandemi guna memaksimalkan kegiatan belajar dan bekerja dari rumah, dinilai menjadi salah satu faktor diterimanya produk Telkomsel Orbit dengan baik”, klaim Vice President Corporate Communication Telkomsel, Denny Abidin kepada KONTAN, Rabu (9/9).

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan rencana Amazon Web Service (AWS) untuk berinvestasi di Indonesia. Country Leader AWS Indonesia Gunawan Susanto menyebutkan, rencana Amazon untuk membangun pusat data di Indonesia tetap berlanjut. “Rencana pembangungan data center tetap berlanjut, tidak ada efeknya. Artinya, sesuai yang sudah kami umumkan bahwa target kami untuk menyelesaikan data center di tahun 2021,” ujar dia dalam konferensi virtual, Selasa (1/9).

Gunawan menjelaskan, berdasarkan rencana, proyek pusat data akan dilakukan di tiga lokasi yang memiliki jarak hingga belasan kilometer. Hal tersebut guna memberikan jarak untuk disaster recovery (DR). “Jaraknya terpisah cukup jauh karena kalau hanya bersebelahan saja nanti kebutuhan DR tidak cukup. Artinya jika terjadi banjir, maka akan kebanjiran semua,” sebut Gunawan.

Kendati begitu, pihaknya memastikan semua zona tetap terhubung dengan  fiber optic yang low latency sehingga masing-masing bisa saling back-up dan pelanggan tetap bisa mengakses data secara cepat. Dalam rencananya tersebut, AWS akan menggelontorkan dana investasi hinga RP 35 triliun.

Dengan pembangunan pusat data tersebut, Indonesia akan menjadi AWS Region ke-9 di Asia Pasifik, bergabung dengan region yang sudah ada di Beijing, Mumbai, Ningxia, Seoul, Singapura, Sidney, Tokyo dan Hong Kong SAR, yang segera dibuka. Pada 2018, AWS juga telah membuka kantor di Jakarta untuk mendukung basis pelanggan yang tumbuh cepat di seluruh tanah air, selain mencuptakan pekerjaan baru di bidang teknologi di dalam negeri, seperti  technical evangelist dan solution architect.

Gunawan menambahkan, dampak pandemi Korona turut meningkatkan permintaan layanan komputasi awan. “Pertumbuhan permintaan tersebut lantaran di tengah pandemi ini pengusaha tetap berupaya meningkatkan performa kinerja usaha sekaligus memangkas biaya. Terlebih, teknologi cloud mampu memangkas biaya hingga 50% sehingga banyak ayng melakukan migrasi,” ujar dia.

Persaingan bisnis laptop semakin ketat seiring munculnya produk baru di pasaran. Gabungan Elektronika dan Alat-Alat Rumah tangga (Gabel) memproyeksikan penjualan laptop di semester II-2020 tumbuh signifikan seiring kebutuhan masyarakat dalam masuk kenormalan baru.

Ketua Umum Gabel, Oki Widjaja mengakui, penjualan laptop di bulan April dan Mei 2020 memang menurun. Namun di bulan Juni 2020, omzet penjualan laptop justru tumbuh. “Kebutuhan laptop meningkat karena saat ini banyak karyawan bisa bekerja dari mana saja (work from anywhere). Ada pula kebutuhan anak-anak sekolah,” jelas dia, Rabu (12/8). Adapun laptop di rentang harga Rp 5 juta hingga Rp 8 juta dan menggunakan prosesor Celeron atau i3 paling banyak diminati.

Muhammad Firman, Head of Public Relations Asus Indonesia bilang, kompetisi antar pemain cukup sengit, di mana cukup banyak pemain baru yang masuk Indonesia. Dia mengaku di awal pandemi, permintaan produk personal computer (PC) dan laptop sempat anjlok. Namun seiring muncul gejolak aktivitas online di rumah, maka kebutuhan laptop menjadi signifikan. “Di kala anak sekolah harus online,  butuh lebih dari satu perangkat di dalam rumah,” kata Firman. Oleh karena itu pada bulan Mei menuju Juni, Asus mencatat ada kenaikan penjualan laptop di Indonesia sekitar 15%-20%. Adapun produk laptop Asus yang banyak dicari konsumen di rentang harga Rp 4,9 juta-Rp 13,9 juta.

Anandita Puspitasari, Consumer Marketing Manager Acer Indonesia, mengakui ada kenaikan penjualan di tengah pandemi. Produk Acer yang banyak dicari di antaranya Laptop Acer Swift 3 series dengan harga mulai Rp. 5 jutaan, laptop gaming Nitro 5 dengan harga mulai Rp. 7 jutaan. Oleh karena itu, Anandita bilang, pihaknya optimistis dalam menjalani bisnis di semester II-2020.

Pemain baru di bisnis laptop yakni Sharp siap meramaikan persaingan. Andri Adi Utomo, Senior General Manager National Sales PT Sharp Electronics Indonesia mengakui produk laptop adalah segmen bisnis yang terbilang baru bagi Sharp Indonesia. “Sharp memulai lagi bisnis laptop setelah Sharp Corp mengakuisisi saham Dynabook dari Toshiba.” ujar dia. Ke depan Sharp akan memperkuat brand laptop Dynabook. Produk tersebut akan menyasar segmen pasar korporasi. “Kami bermain dengan harga Rp. 9 juta hingga 25 juta,” sebut Andri.

Ketua Umum Asosiasi Cloud Compoting Indonesia, Alex Budiyanto memaparkan, berdasarkan riset Google, potensi market cloud di Indonesia hingga tahun 2023 mencapai Rp 560 triliun. Alex bilang, perusahaan lain yang siap meluncurkan pusat data di Indonesia pada tahun depan adalah Amazon Web Service (AWS) dan Microsoft. Tak main-main, dalam pengembangan pusat datanya itu, AWS disebut-sebut berinvestasi sebesar Rp 35 triliun dan Microsoft Rp 14 triliun. Namun Alex juga mengharapkan bantuan pemerintah karena dikhawatirkan pemain lokal tak mampu bersaing.

Head Of Solution Architect, Alibaba Cloud Indonesia Max Maiden Dasuki menyebutkan, ekspansi data center selaras peningkatan permintaan layanan cloud di Indonesia. Setelah global pandemi Covid 19, kebanyakan bisnis dan masyarakat semakin merasa go to digital is a must. Presiden Direktur PT Multipolar Technology Tbk ( MLPT ), Wahyuli Chandra menyebutkan, saat ini mereka memiliki satu Data Center Rated 3 Facility di Cikarang yang di kelola anak usahanya, PT Graha Teknologi Nusantara. MLPT juga punya satu fasilitas data center yang di kelola PT Visionet Data International. Wahyuli Chandra berujar, beberapa perusahaan memindahkan data center server room ke data center karena keterbatasan tim IT dalam melakukan perawatan akibat PSBB. 

Perusahaan platform komputasi awan Alibaba Cloud saat ini sedang membangun pusat data ketiganya di Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari rencana ekspansi global Alibaba Cloud senilai 28 miliar dollar AS selama tiga tahun mendatang.

Presiden Alibaba Cloud Intelligence Jeff Zhang saat membuka Alibaba Cloud Summit 2020 yang digelar secara virtual pada kamis (2/7/2020) mengungkapkan.“Kami saat ini hadir di 21 kawasan dan melayani lebih dari 200 negara di dunia. Kami bisa membantu perusahaan kecil ataupun besar memanfaatkan inovasi digital melalui layanan Alibaba Cloud”.

Direktur Utama PT Telkomsel Setyanto Hantoro memastikan pelanggan Telkomsel bakal bisa segera menikmati tayangan konten film on demand yang disediakan Netflix. Pemblokiran yang sudah terjadi sejak 2016 akan segera berakhir dalam waktu dekat. 

Dia mengatakan, dalam perkembangannya, Telkomsel melihat niatan positif ihwal konten yang disediakan Netflix. Kini, menurut dia, perusahaan yang berbasis di California, Amerika Serikat, tersebut telah memiliki kebijakan menurunkan konten atau take-down policy. 

Setyanto mengatakan fitur pengawasan konten terhadap orang tua sudah kian maju. Selain itu, Netflix telah banyak melakukan kerja sama dengan produsen film lokal. 

Dalam perkembangannya, Netflix memiliki basis pengguna yang cukup besar di Indonesia. Dalam pengumuman resmi entitas tersebut, tahun ini ditargetkan bakal ada 900 ribu lebih pengguna aktif di Tanah Air. Awal tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menjalin kerja sama dengan platformer yang memiliki rumah produksi konten film sendiri untuk memperbanyak konten yang bersahabat dengan pendidikan di Indonesia.

Sebelumnya, selain wacana membuka akses Netflix yang diprediksi bisa terjalin pada Juli mendatang, Setyanto mengatakan konsumen Telkomsel bakal terus dimanjakan oleh akses platform berbagai sektor, seperti platform Pendidikan.

Pengamat telekomunikasi Nonot Harsono mengatakan wajar jika operator jaringan seluler bakal memperbanyak bisnis akses platform ke depannya. Bisnis dari telepon dan layanan pesan pendek (SMS) sudah tak bisa diharapkan lagi. 

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan pemerintah bakal memblokir layanan apabila penyedia layanan digital seperti Netflix tak mau bekerja sama untuk menjadi pelapor, pencatat, dan pemotong pajak pertambahan nilai. Seperti yang diketahui, pemerintah bakal menjalankan pemungutan pajak transaksi sebesar 10 persen per 1 Juli mendatang.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan Telkom akan digiring untuk berkutat bermain di bisnis digital dan teknologi. Karena itu, dia akan menempatkan banyak sosok milenial di posisi strategis untuk bisa mengikuti perkembangan zaman.