Selama pandemi Covid-19, serangan siber semakin tinggi. Sepanjang Januari-Agustus 2021, ditemukan lebih dari 888,7 juta serangan siber, termasuk peretasan pada lembaga pemerintah. Ancaman keamanan siber di Tanah Air semakin besar seiring dengan kian tingginya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital. Maraknya peretasan belakangan ini semestinya dijadikan peringatan untuk mempersiapkan diri terhadap segala potensi serangan siber. Selain menyiapkan manajemen krisis, strategi keamanan siber juga perlu segera dibangun.Data yang dihimpun Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan, sepanjang Januari-Agustus 2021 ditemukan lebih dari 888,7 juta serangan siber. Sebagian besar serangan berbentuk malware, denial of service atau mengganggu ketersediaan layanan, serta aktivitas trojan.Ransomware atau malware yang meminta tebusan dan kebocoran data menjadi tren serangan siber belakangan ini. Kebocoran data akibat malware pencuri informasi paling banyak ditemukan di sektor pemerintah, yakni 45,5 persen, diikuti sektor keuangan 21,8 persen, telekomunikasi 10,4 persen, penegakan hukum 10,1 persen, transportasi 10,1 persen, dan BUMN lain 2,1 persen.

Para pejabat tinggi Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) pada bulan ini akan mencoba menyelaraskan strategi dalam mengelola peraturan untuk Big Tech dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi di internet. Demikian menurut pernyataan yang disampaikan, Kamis (9/9). Pembentukan dewan teknologi UE-AS itu pun telah disepakati pada pertemuan puncak Juni, dan pekerjaannya dimulai ketika kedua belah pihak menyusun undang-undang yang dapat mengubah cara berbisnis yang dilakukan oleh raksasa-raksasa perusahaan, seperti Google, Facebook, atau Apple. Otoritas AS sendiri hampir dipastikan menekan Eropa untuk membantu mengekang ambisi negara adidaya Tiongkok yang baru muncul. Ada pun pertemuan Dewan Perdagangan dan Teknologi trans-atlantik pertama dijadwalkan berlangsung di Pittsburgh, pusat kegiatan teknologi AS, pada 29 September.

Pertemuan dewan tersebut akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken, Perwakilan Dagang AS Katherine Tai, dan Menteri Perdagangan Gina Raimondo. Sedangkan dari pihak Eropa bakal dipimpin oleh Wakil Presiden Eksekutif UE untuk (Kompetisi) Era Digital, Margrethe Vestager dan Wakil Presiden Eksekutif Komisi UE untuk Ekonomi, Valdis Dombrovskis. Sebagai informasi, dewan itu dibentuk atas permintaan Eropa yang berusaha mencari tanda-tanda konkret dari kerja sama trans-atlantik yang telah mereda pasca ketegangan bertahun-tahun yang dipicu mantan presiden Donald Trump, terutama mengenai masalah perdagangan.

Tencent Cloud, penyedia solusi pusat data (data center) asal Tiongkok, mengumumkan untuk segera membangun pusat data keduanya (II) di Indonesia pada 2021. Jika terealisasi, langkah ini akan menjadi yang pertama kali bagi Tencent mendirikan dua IDC di pasar yang sama dalam satu tahun. Tencent mengklaim, setelah peluncuran Internet Data Center (IDC) pertama di Indonesia, belum lama ini, banyak perusahaan di Tanah Air dari berbagai industri yang tertarik untuk memanfaatkan layanan cloud mutakhir Tencent Cloud. Senior Vice President Tencent Cloud Internasional Poshu Yeung mengatakan, IDC Tencent Cloud di Indonesia telah mulai mendorong langkah Indonesia menuju digitalisasi yang lebih maju. Hal ini terlihat dari makin banyaknya klien, perusahaan, dan organisasi yang sukses menggunakan layanan Tencent Cloud.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan, tren serangan siber di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Pada 2020, terjadi 495 juta serangan siber, atau sekitar 1,3 juta setiap hari. Jumlahnya terus meningkat dari tahun 2018 masih sekitar 232 juta serangan dan 290 juta serangan pada 2019. Juru Bicara BSSN Anton Setiawan mengatakan, jenis serangan siber di Indonesia bermacam-macam, mulai dari phising, hacking, cryptojacking, ransomware dan malware, serta masih banyak lagi. “Itu yang ketahuan. Karena sebetulnya sensor kita gak mencakup 100% trafik. Seingat saya, sensor kita baru mencapai 16-20% dari trafik yang ada. Jadi, sesuatu yang luar biasa dan menjadi tantangan bagi kita di Indonesia,” kata Anton, dalam acara ‘Indosat Webinar Connex’, Rabu (8/9). “Kata utama yang paling penting dalam keamanan siber adalah kolaborasi. Tetapi, di lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi sangat sulit. Jadi, ini harus kita kembangkan, bagaimana kita mengolaborasikan. Negara punya kewenangan, punya tanggung jawab, tetapi sumber daya tersebar di industri, di komunitas. Ini yang harus kita jaga,” imbuhnya

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat adanya sekitar 741 juta serangan di ruang internet (siber) Indonesia pada Januari-Juli 2021. Tertinggi, serangan terjadi pada Mei sebanyak 186.202.637 serangan. Sebagian besar merupakan serangan malware, DDoS, trojan, dan insiden data leaks. Sektor yang paling banyak diserang oleh pelaku kejahatan ruang internet tersebut adalah sektor pemerintahan mencapai 44,5%, selanjutnya, keuangan 21,8%, penegakan hukum 10,1%, telekomunikasi 10,4%, transportasi 10,1%, serta BUMN lainnya 2,1%. “Tingginya tingkat pemanfaatan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) berbanding lurus dengan risiko dan ancaman keamanan. Dalam strategi BSSN, kita perlu dukungan dari berbagai pihak. Kerja sama internasional juga sangat penting,” ujar Kepala BSSN Hinsa Siburian, dalam konferensi virtual, Selasa (24/8).

Kebijakan pemerintah untuk mendorong adaptasi teknologi dalam memperluas akses internet dan mendukung proses belajar daring menjadi katalis positif bagi perusahaan rintisan di bidang teknologi pendidikan untuk tumbuh. Untuk tahun depan pemerintah menyediankan anggaran bagi pendidikan senilai Rp541,7 trilliun. Anggaran tersebut diutamakan untuk beberapa kegiatan, seperti peningkatan kompetensi guru, serta penguatan pendidikan vokasi dan karakter. Perusahaan rintisan (startup)berbasis teknologi pendidikan (edutech), Pahamify menyembut baik kebijakan pemerintah untuk mendorong adaptasi teknologi dalam rangka  memperluas akses internet dan mendukung proses belajar daring pas 2022.

CEO Zenius Rohan Monga mengatakan hingga saat ini, perusahaan melalui Zenius untuk Guru terus berkolaborasi  dengan pemerintah dengan bekerjasama bersama dinas-dinas pendidikan lokal untuk mengadakan lokarya bagi para Guru di daerah.

Pengamat telekomunikasi institut Teknologi Bandung Ian Joseph Matheus Edward mengatakan dampak RAPBN terhadap perusahaan rintisan berbasis pendidikan sangat besar lantaran sampai hari ini, platform tersebut menjadi salah satu motor  penggerak belajar daring di Indonesia. "Potensi peningkatan edutech kedepannya harus bisa hingga (naik) dua digit," tuturnya.

Terkait dengan potensi tersebut, Assosoasi Model Ventura dan Startup Indonesia menilai hingga akhir 2021 pemerintah dinilai perlu menggenjot infrastruktur untuk menukung pembelajaran daring yang lebih effisien pada 2022. Juru Bicara Kementerian Komunikasi  dan Informatika Dedi Permadi mengatakan pemerintah tengah melakukan penyediaan berbagai infrastruktur telekomunikasi untuk lapisan masyarakat di Indonesia, termasuk para peserta didik dan tenaga pendidik, agar dapat menikmati akses internet yang maksimal. Satelit Multifungsi Satria-1 juga akan diluncurkan pada 2023 yang diharapkan bisa menydiakan akses internet cepat di 150.000 titik fasilitas publik, termasuk 93,900 fasilitas pendidikan. (YTD)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebutkan jumlah koneksi ponsel di Indonesia mencapai 345,3 juta, lebih banyak dari total penduduk. Pandemi ini membawa perubahan yang masif di semua lini, serta mendorong semua aktivitas dan interaksi beralih ke digital.

Selain itu jaringan internet aktif di Tanah Air tercatat digunakan oleh 200 juta pengguna atau setara dengan 73,3 persen dari populasi Indonesia. Menurut ia, situasi tersebut pun membuat Indonesia menjadi negara kelima terbesar pengguna internet di dunia..

Sebelum adanya pandemi, kata dia, suka tidak suka seluruh dunia harus melakukan digitalisasi karena adanya disrupsi teknologi. Kemudian pandemi pun datang dan mempercepat transformasi digital karena mengakibatkan masyarakat di dunia, termasuk Indonesia baik rakyat biasa maupun unit usaha harus bermigrasi dari aktivitas fisik ke digital. Maka dari itu, Menkominfo, menuturkan sudah terdapat enam arah strategis Indonesia dalam mengakselerasi transformasi digital.

Dana tersebut akan dipakai untuk pengadaan perangkat teknologi dan informasi. Hal ini dilakukan dengan mendorong produksi dalam negeri didukung Google Indonesia Modernisasi perangkat keras di sekolah-sekolah mulai tahun 2021. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Wikan Sakarinto mengatakan, pada 2021 Kemendikbudristek menyiapkan anggaran sekitar Rp 3,7 triliun untuk pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, terbanyak untuk laptop Chromebook yang merupakan produksi dalam negeri. "Kolaborasi dilakukan dengan berbagai pihak, seperti Google dan perusahaan elektronik dalam negeri, dan nantinya melibatkan siswa SMK untuk perakitan dan pascapenjualan." 

Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf mengatakan, Google berkomitmen membantu transformasi pendidikan digital di Indonesia. Tak hanya mendukung teknologi yang terjangkau demi menyukseskan belajar jarak jauh atau daring, tetapi juga turut meningkatkan kompetensi guru, pelajar, dan orangtua untuk memanfaatkan teknologi pendidikan yang disediakan Google. "Pandemi Covid19 menunjukkan pentingnya alat tepat untuk bekerja sama dan PJJ . " Sejumlah jenis laptop memakai Chrome OS akan dibuat di Indonesia. Google Indonesia bekerja sama dengan enam produsen lokal untuk merakit Chromebook di Indonesia, yakni Axioo, Advan, Evercross, SPC, Zyrex, dan TSMID.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Satu Kahkonen mengatakan, tingkat pertumbuhan perekonomin digital di Indonesia adalah paling pesat di Asia Tenggara. Hal ini dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk memaksimalkan kekuatan dari berbagai teknologi digital ini, terutama dalam menangani beberapa tantangan mendasar untuk mencapai pertumbuhan, menciptakan perekonomian yang lebih kompetitif dan inklusif. “Inovasi digital menjadi faktor yang sangat penting dalam bentang lahan bisnis di masa yang akan datang. Aplikasi dari teknologi digital punya banyak sekali potensi. Kita bisa memfasilitasi pemulihan ekonomi dan membentuk pembangunan Indonesia dengan meningkatkan daya saing di masa yang akan datang, namun demikian manfaat dari ekonomi digital tidak bisa kita anggap langsung ada begitu saja, karena tidak semua orang akan bisa dapat manfaat dari teknologi digital ini,”tuturnya.

(Oleh - HR1)

Berbagai kalangan mendesak penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sebagai respons atas maraknya pembobolan data. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Sukamta, menganggap kasus pembobolan data nasabah PT Asuransi BRI atau BNI Life sebagai sinyal darurat penerbitan aturan tersebut.

Sukamta mengakui pembahasan RUU PDP tersendat karena perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah. Sebelumnya, Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan ada temuan 29 kasus pembobolan data di berbagai lembaga selama tiga tahun terakhir. Selain peretasan kasus semacam ini muncul karena permainan orang dalam.

Pembobolan data nasabah BRI Life yang mencuat lewat Twitter selama dua hari terakhir belum termasuk enam kasus yang dicatat Kementerian Kominfo pada tahun ini. Dalam perkara teranyar ini, peretas diduga mencuri 250 gigabita data nasabah asuransi, kemudian dijual seharga US$ 7.000 atau Rp 101,5 juta di kanal online.

Manajemen BRI Life menyatakan data yang diretas merupakan data 25 ribu pemegang polis syariah individu. BRI Life menangani persoalan ini bersama kepolisian serta Badan Siber dan Sandi Negara.

Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, pun setuju penerbitan UU PDP semakin penting untuk mencegah kasus baru sekaligus agar ada sanksi jelas untuk pembobolan data.

Bhima pun mendesak Otoritas Jasa Keuangan menyelidiki kasus ini karena sering mengancam nasabah industri keuangan. Setiap kasus bisa dipicu alasan beragam, tapi cenderung karena kelemahan sistem dan human error.

Kepala Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda, khawatir bila Indonesia tak kunjung mengantongi regulasi perlindungan data di era ekonomi digital, kasus seperti pembobolan data bakal berulang.