Pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi ancaman nyata seiring menurunnya penerimaan pajak akibat perlambatan ekonomi nasional. Hingga April 2025, penerimaan pajak hanya mencapai Rp 451,1 triliun atau turun 27,73% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini menempatkan fiskal Indonesia dalam situasi yang mengkhawatirkan.

Pemerintah Indonesia mempercepat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di awal tahun 2025, dengan realisasi mencapai Rp 413,97 triliun hingga 17 April atau 64,43% dari target tahunan. Langkah ini merupakan strategi frontloading untuk mengantisipasi ketidakpastian global dan menjamin ketersediaan dana bagi berbagai program prioritas nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa strategi ini bukan karena kekurangan dana, melainkan bagian dari manajemen risiko fiskal untuk menghadapi ketidakpastian eksternal seperti gejolak pasar dan perang dagang.

Muhammad Rizal Taufikurahman, Kepala Makroekonomi dan Keuangan INDEF, mendukung strategi ini, karena potensi tekanan eksternal di semester II, seperti arah kebijakan suku bunga The Fed dan risiko geopolitik. Menurutnya, realisasi penerbitan bisa mencapai 75–80% dari target APBN di semester I, yang menguntungkan bila pasar masih kondusif dan likuiditas tersedia.

Namun, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, memberi catatan penting bahwa agresivitas penerbitan SBN berisiko memicu perebutan likuiditas di pasar keuangan dan perbankan. Ia mencatat peningkatan yield SBN tenor 10 tahun hingga 7%, yang menunjukkan adanya tekanan pasar. Jika penerbitan terus agresif, Bhima memperingatkan potensi tekanan likuiditas perbankan bisa makin terasa, terutama bila realisasi penerbitan menembus 100% dari target APBN hanya dalam dua kuartal.

Syafruddin Karimi, ekonom Universitas Andalas, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan utang. Ia memperingatkan bahwa jika belanja jauh melebihi proyeksi atau penerimaan negara lambat, maka bisa timbul tekanan fiskal struktural dan risiko terhadap refinancing utang.

Strategi percepatan penerbitan SBN dinilai sebagai langkah proaktif dan defensif terhadap ketidakpastian global, namun tetap perlu dikawal agar tidak menimbulkan tekanan likuiditas dan fiskal di masa mendatang.

Pemerintah Indonesia mempercepat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di awal tahun 2025, dengan realisasi mencapai Rp 413,97 triliun hingga 17 April atau 64,43% dari target tahunan. Langkah ini merupakan strategi frontloading untuk mengantisipasi ketidakpastian global dan menjamin ketersediaan dana bagi berbagai program prioritas nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa strategi ini bukan karena kekurangan dana, melainkan bagian dari manajemen risiko fiskal untuk menghadapi ketidakpastian eksternal seperti gejolak pasar dan perang dagang.

Muhammad Rizal Taufikurahman, Kepala Makroekonomi dan Keuangan INDEF, mendukung strategi ini, karena potensi tekanan eksternal di semester II, seperti arah kebijakan suku bunga The Fed dan risiko geopolitik. Menurutnya, realisasi penerbitan bisa mencapai 75–80% dari target APBN di semester I, yang menguntungkan bila pasar masih kondusif dan likuiditas tersedia.

Namun, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, memberi catatan penting bahwa agresivitas penerbitan SBN berisiko memicu perebutan likuiditas di pasar keuangan dan perbankan. Ia mencatat peningkatan yield SBN tenor 10 tahun hingga 7%, yang menunjukkan adanya tekanan pasar. Jika penerbitan terus agresif, Bhima memperingatkan potensi tekanan likuiditas perbankan bisa makin terasa, terutama bila realisasi penerbitan menembus 100% dari target APBN hanya dalam dua kuartal.

Syafruddin Karimi, ekonom Universitas Andalas, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan utang. Ia memperingatkan bahwa jika belanja jauh melebihi proyeksi atau penerimaan negara lambat, maka bisa timbul tekanan fiskal struktural dan risiko terhadap refinancing utang.

Strategi percepatan penerbitan SBN dinilai sebagai langkah proaktif dan defensif terhadap ketidakpastian global, namun tetap perlu dikawal agar tidak menimbulkan tekanan likuiditas dan fiskal di masa mendatang.

Bagaikan unta masuk ke lubang jarum, pemerintah tengah mengadapi tantangan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dalam  jangka panjang. Dari sisi kebijakan fiskal, kinerja rasio pajak yang masih rendah  dan utang akan menjadi penghambat untuk mencapai target ekonomi yang  sudah ditetapkan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi utang hingga akhir Januari 2025 sebesar Rp8.909,13 triliun. Dengan angka tersebut maka rasio utang Indonesia sebesar 39,6% dari PDB. Realisasi utang yang tinggi akan menjadi beban terhadap kondisi fiskal dan menambahkan ketergantungan terhadap pembiayaan dari luar negeri. "Rasio utang di angka yang masih tinggi, sehingga banyak hal yang harus dianalist terkait sumber pembiayaan dan belanja negara," kata pakar ekonomi dari fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Airlangga Tika Widiastuti. Mengutip data BPS, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2025 sebesr 4,87%. Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumya, pertumbuhan tersebut terjadi kontraksi 0,98%. Pada kuartal 1-2025 perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan mencapai Rp3.264,9. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan tambahan pagu anggaran efektif dari Rp 17 triliun menjadi Rp26,2 triliun.  Tambahan anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan Komisi V menyetujui tambahan anggaran untuk Kemenhub dan nantinya akan dilaporkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk kemudian disahkan oleh Kementerian keuangan. Hal tersebut disampaikan Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI Komisi V dengan Kemenhub. "Ini akan kita sahkan dalam waktu dekat untuk di laporkan ke Banggar lalu kemudian disahkan oleh Menteri keuangan," ujar Lasarus. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan tambahan anggaran tersebut merupakan penyesuaian pada program yang lebih spesifik berdasarkan visi misi Presiden RI Prabowo Subianto. "Ini lebih spesifik lagi disesuaikan dengan arah pembangunan melalui visi misi Presiden salah satunya menitikberatkan pada program swasembada  pangan," ujar Menteri Dudy. Dia menjelaskan, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S867MK.02-2024, pagu awal yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan sebesar Rp 31,45 triliun dengan blokir reguler sebesar Rp 0,05 triliun. (Yetede)

Sejak dihentikannya program subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp7 juta per unit oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penjualan sepeda motor listrik di Indonesia mengalami penurunan drastis. Penurunan ini salah satunya dirasakan oleh Polytron, yang mencatat penurunan penjualan hingga 50% pada awal tahun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ketidakpastian kebijakan subsidi menyebabkan masyarakat menunda pembelian, berdampak pada lesunya industri motor listrik.

Ketua Umum Aismoli, Budi Setiadi, menegaskan perlunya kepastian pemerintah terhadap kelanjutan insentif agar tidak membingungkan konsumen dan merugikan pelaku industri. Ia menyarankan agar subsidi diberikan dalam jangka panjang seperti di India, serta mendorong insentif nonfiskal dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Meskipun saat ini subsidi masih tertunda akibat fokus pemerintah pada negosiasi dagang dan alokasi anggaran prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis dan Danantara, Presiden Prabowo Subianto telah memastikan bahwa skema subsidi akan dilanjutkan pada 2025 sebagai bagian dari lima paket stimulus ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung transisi menuju kendaraan listrik, meski dengan penyesuaian skema dan waktu implementasi.

Pemerintah perlu memperkuat konsumsi domestik dengan berbagai insentif. Saat ini fundamental perekonomian domestik terus dibayangi perlambatan pertumbuhan karena tertekannya daya beli masyarakat. Chairman ALFI Institute (Institut  Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ) Yukki Nugrahawan Hanafi menerangkan, pelemahan pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025 sebesar 4,87% dibandingkan 5,11% pada kuartal 1-2024, disebabkan oleh perlambatan konsumsi domestik, lemahnya belanja pemerintah, dan diperparah dengan tekanan eksternal tarif resiprokal AS.

Dia melanjutkan bahwa fundamental perekonomian domestik harus dibayangi perlambatan pertumbuhan, karena tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah, efisiensi belanja pembangunan infrastruktur, serta terbatasnya ruang fiskal saat ini. Jika dilihat secara struktur PDB Indonesia, maka faktor konsumsi domestik memainkan peran sekitar 55% kontribusi, baru disusul oleh belanja pemerintah sekitar 15%. "Kami mendorong agar pemerintah terus memperkuat konsumsi domsetik dengan berbagai insentif bagi kelas memengah seperti stimulus belanja di UMKM, membuka lapangan kerja pada industri manufaktur, serta juga melakukan serapan belanja pemerintah yang dapat menggairahkan ekonomi," ucap Yukki. (Yetede)

Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu menyatakan diperlukan upaya ekstra untuk mencapai target penerimaan pajak dalam APBN 2025 yang ditetapkan Rp 2.189,3 triliun. Otoritas pajak optimistis peluang pertumbuhan penerimaan terbuka selama ekonomi berada dalam keadaan stabil. Hingga akhir Maret 2025, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp 322,6 triliun atau 14,7 % dari target tahunan. Seluruh penerimaan tumbuh positif baik secara jenis pajak maupun sektor, lebih baik disbanding capaian Januari-Februari 2025. ”Ini merupakan tantangan sekaligus upaya yang harus kami lakukan. Kebersamaan dalam mengarungi cerita pengumpulan penerimaan tahun 2025 ini sangat kami harapkan,” ujar Dirjen Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (7/5).

Untuk mencapai target tersebut, DJP akan menempuh sejumlah strategi. Pertama, memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Kedua, mendorong kepatuhan wajib pajak dengan pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, penguatan sinergi dan program bersama, serta penegakan hukum. Ketiga, menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan serta harmonisasi kebijakan perpajakan internasional guna meningkatkan rasio perpajakan. Keempat, memberikan insentif perpajakan yang lebih terarah dan terukur untuk mendukung iklim usaha, daya saing, dan transformasi ekonomi. Kelima, memperkuat organisasi dan SDM seiring dinamika perekonomian. ”Ditambah satu lagi, kami berupaya menyederhanakan administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax pada 2025,” ujar Suryo. (Yoga)

Pemerintah berupaya mempercepat realisasi belanja APBN sebagai respons atas perlambatan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025, yang dipicu antara lain oleh kontraksi belanja pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan percepatan program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta dukungan terhadap sektor perumahan melalui FLPP dan insentif perpajakan.