PT Multipolar Tbk (MLPL) ikut berinvestasi di unicorn otomotif Asia Tenggara, Carro. Hal ini sebagai bagian dari transformasi Multipolar menjadi perusahaan investasi teknologi yang melayani konsumen kelas menengah di Indonesia. Direktur Multipolar Agus Arismunandar mengatakan, perseroan akan fokus pada layanan konsumen berbasis teknologi dengan terus mencermati perilaku dan kebutuhan konsumen di Indonesia. Sebab itu, sebagai perusahaan investasi, perseroan terus membuka peluang investasi di perusahaan berbasis digital atau perusahaan rintisan (start-up). Hal tersebut lantaran banyaknya tren baru di era teknologi saat ini. Carro yang didirikan pada 2015 memulai bisnisnya sebagai online marketplace untuk mobil, sebelum melakukan ekspansi secara vertikal. Carro resmi mendapatkan status unicorn setelah meraih US$ 360 juta atau sekitar Rp 5,1 triliun dalam pendanaan seri C yang dipimpin oleh Softbank Vision Fund 2 pada 15 Juni 2021. Pada 2016, Venturra Capital, anak usaha Multipolar, merupakan led investor atas pendanaan seri A senilai US$ 150 juta, dengan partisipasi Singtel Innov8, Golden Gate Ventures, Alpha JWC Ventures, Skystar Capital, dan GMO Venture Partners.

(Oleh - HR1)

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan, sebanyak 162 perusahaan dari 10 negara dengan total rencana investasi US$ 84,18 miliar atau setara Rp 1.222 triliun menyatakan minat untuk merelokasi atau ekspansi usaha ke Indonesia. Bahkan, 23 perusahaan di antaranya, dengan total rencana investasi US$ 8,13 miliar, sudah memastikan keputusan untuk relokasi atau ekspansi tersebut.

“Sampai saat ini ada 162 perusahaan yang berminat relokasi investasi ke Indonesia, termasuk dari Tiongkok,” ujar Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ikmal Lukman dalam webinar yang berlangsung akhir pekan lalu. Menurut Ikmal, secara keseluruhan, 162 perusahaan tersebut berpotensi menyerap tenaga kerja hingga 331.060. Sedangkan 10 negara asal 162 perusahaan tersebut adalah Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Hong Kong, Belgia, Jerman, Swiss, dan Belanda. Ia merinci, 162 perusahaan tersebut terbagi menjadi tiga kelompok, yakni sebanyak 23 perusahaan sudah pasti melakukan relokasi atau diversifikasi investasi ke Indonesia de ngan rencana nilai investasi sebesar US$ 8,13 miliar. Investasi tersebut berpotensi menyerap tenaga kerja sebanyak 70.950. Kelompok kedua adalah perusahaan yang memiliki intensi relokasi atau diversifikasi ke Indonesia sebanyak 25 perusahaan dengan nilai investasi sebanyak US$ 35,55 miliar yang berpotensi menyerap tenaga kerja sebanyak 103.680.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Baru bekerja 95 hari, Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) sudah berhasil mengajak tiga investor asing untuk berkomitmen menanamkan modal senilai US$ 3,75 miliar di aset jalan tol. Dari total komitmen US$ 3,75 miliar itu, senilai US$ 750 juta di antaranya berasal dari INA dan masing-masing dari tiga investor asing itu US$ 1 miliar. Setelah MoU, tahap berikutnya adalah due diligence agar komitmen ini bisa terealisasi ke dalam transaksi. 

Selain itu, INA telah meneken kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) untuk menjajaki investasi di sektor energi. Kerja sama juga dilakukan dengan Kementrian BUMN serta BUMN, antaralain Telkom, Angkasa Pura, Pelindo, Pertamina, dan Kimia Farma. Saat ini, INA sedang menindaklanjuti 8-10 aset yang berpotensi untuk diadakan kerja sama dengan lembaga ini. Semua proyek tersebar di berbagai sektor, mulai jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga healthcare services.

(Oleh - IDS)

 

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mempromosikan investasi budi daya jahe merah di Kabupaten Trenggalek. Investasi itu menggandeng perusahaan Fintech iGrow dengan membuka peluang bagi para investor untuk turut andil mendanai pengembangan jahe merah di Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek.

Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu menjelaskan, menginvestasikan dana yang ada pada pengembangan pertanian jahe merah di Trenggalek tergolong aman. Bahkan dalam skema itu, investasi pendanaan budi daya jahe merah diklaim dapat memberi keuntungan sebesar 18 persen per tahun.

Dalam deskripsi di situs iGrow, skema investasi terbuka itu diinisiasi oleh beberapa pihak. Antara lain PT Sari Bumi Niaga yang merupakan entitas usaha yang mewadahi para petani jahe merah di Kecamatan Pule.

Selain itu, ada juga PT Bintang Toedjoe yang berdasarkan perjanjian kerja sama akan menyerap hasil panen para petani jahe merah di Pule. Termasuk juga Pemkab Trenggalek yang menginisasi pengembangan budidaya jahe merah itu di tiga desa, yakni Pake, Pule, dan Jombok.

JAKARTA – Juru Bicara Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Masyita Crystallin mengatakan, karakteristik investasi INA akan masuk ke proyek-proyek yang sudah mencapai level komersial. Sehingga, investasi dilakukan terhadap proyek-proyek yang memiliki interest rate return (IRR) menjual. Untuk itu, pemerintah akan berusaha untuk meningkatkan nilai jual daerah terpencil di mata investor dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang dikerjasamakan melalui public private partnership (PPP). Pemerataan pembangunan infrastruktur juga diperlukan agar tercipta sumber ekonomi baru yang tidak hanya berpusat di Pulau Jawa.

Menurut Masyita, masuknya INA ke proyek infrastruktur tol pada tahap awal diyakini akan memberikan mulitiplier effect atau efek berganda bagi daerah sekitar termasuk UMKM. Sebab, akses yang semakin mudah akan memperpendek konektivitas saat mendistribusikan barang. “Konektivitas antarwilayah menjadi murah, banyak daerah maju terkoneksi, sehingga UMKM ikut naik. Secara direct belum ke sana,” ujar dia. Perusahaan patungan ini akan mengelola dana investasi hingga US$ 3,75 miliar atau Rp 54 triliun (kurs Rp 14.300/ US$). Investasi keempat entitas keuangan ini akan difokuskan pada proyek infrastruktur jalan tol yang ada di Indonesia. Bahkan, dalam waktu dekat, INA akan akan melakukan investasi di tiga jalan tol. Meski demikian, ia enggan memberitahukan dengan detail ketiga jalan tol yang akan dimasuki oleh INA tersebut.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menyebar target investasi 2022 sebesar Rp 1.200 triliun, naik 33,3% dari target tahun ini yang sebesar Rp 900 triliun ke enam wilayah yang telah dipetakan. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi hingga ke luar Jawa. Target realisasi investasi tahun depan akan dikejar baik melalui penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). 

Ada empat hal kunci untuk mendorong pencapaian target investasi. Pertama, penyebaran investasi yang merata di berbagai daerah. Kedua, investasi yang berkualitas. Ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan terakhir terkait pemerataan pendapatan. Hingga saat ini masih ada permasalahan investasi yang terjadi. Pertama, terkait dengan rencana tata ruang, pembebasan lahan, status dan kepemilikan lahan, tumpang tindih kepemilikan konsesi, regulasi dan perpajakan, perizinan amdal, izin lingkungan IPPKH, serat kepastian jangka waktu. Kemudian masalah perjanjian kerja sama, ketenagakerjaan, dan perpajakan. 

(Oleh - IDS)

JAKARTA – Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) harus all-out membantu BUMN Karya menjual proyek-proyek infrastruktur yang dibangun atas penugasan pemerintah. Divestasi harus segera dilakukan agar BUMN Karya, terutama yang sudah go public, bisa segera terlepas dari jerat utang akibat menggarap proyek-proyek penugasan pemerintah.  Untuk meningkatkan minat investor, INA bisa memberikan stimulan dengan berinvestasi pada proyekproyek di sekitar jalan tol yang dibangun BUMN Karya. Langkah tersebut akan meningkatkan volume dan frekuensi kendaraan di jalan tol, sehingga internal rate of return (IRR)-nya naik. Dalam jangka pendek, pemerintah juga perlu memfasilitasi restrukturisasi utang BUMN Karya.

Demikian benang merah wawancara Investor Daily dengan Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Suheri, peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, ekonom senior/Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro, analis Pilarmas Investindo Sekuritas Okie Setya Ardiastama, analis RHB Sekuritas Andrey Wijaya, dan analis PT Panin Sekuritas Tbk William Hartanto. Mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta, akhir pekan lalu. Sementara itu, Direktur Utama INA Ridha Wirakusumah dan Juru Bicara INA Masyita Cr ystallin mengatakan, INA telah resmi membentuk konsorsium dengan Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), APG Asset Management (APG), dan anak usaha Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Konsorsium tersebut bakal mengelola dana investasi hingga US$ 3,75 miliar atau sekitar Rp 54 triliun yang difokuskan pada proyek infrastruktur jalan tol di Indonesia. Aksi bisnis yang akan ditempuh konsorsium di antaranya berinvestasi atau membeli ruas tol yang dibangun dan dikelola BUMN Karya, salah satunya PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT). Di pihak lain, Direktur Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), Ade Wahyu, Corporate Finance Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), Eka Setya Adrianto, dan Senior Vice President Corporate Secretary PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) Ratna Ningrum menjelaskan, emitenemiten BUMN tersebut tengah mendivestasi proyek-proyeknya, termasuk melalui INA, dan melakukan restrukturisasi kredit. Mereka optimistis masalah solvabilitas perseroan segera teratasi.

Ekonom senior yang juga Rektor UI, Ari Kuncoro menyarankan agar INA tetap bergerak untuk berinvestasi pada masa pandemi Covid-19. Namun, investasi difokuskan di sekitar jalan tol kawasan-kawasan aglomerasi, seperti Jabodetabek, Semarang, dan sekitarnya. Perihal sinergi INA dan BUMN Karya untuk mengatasi persoalan utang akibat penugasan pemerintah, Ari menjelaskan, INA dan BUMN Karya bisa menempuh tiga hal. Pertama, merestrukturisasi kredit BUMN Karya. Kedua, menggalang pendanaan di pasar modal melalui konsorsium. Ketiga, segera melepas aset-aset ruas tol yang tergolong gemuk. Menurut Juru Bicara INA, Masyita Crystallin, INA resmi membentuk konsorsium dengan Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), APG Asset Management (APG), dan anak usaha Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Konsorsium tersebut akan mengelola dana investasi hingga US$ 3,75 miliar atau sekitar Rp 54 triliun. Masyita mengungkapkan, minat investor untuk berinvestasi di jalan tol cukup tinggi. Itu sekaligus membuktikan bahwa kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia semakin tumbuh. Apalagi saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur, terutama di jalan tol. Menurut Direktur Utama INA, Ridha Wirakusumah, INA bisa berinvestasi di sektor mana pun. Namun, saat ini INA fokus pada empat sektor kunci, yaitu infrastruktur yang mencakup bandara, pelabuhan, dan jalan tol. “Ada pula infrastruktur digital yang juga mencakup digital services dan platform. Kami pun ada deal ke healthcare dan renewable energy,” ujar dia dalam diskusi virtual bersama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Kamis (10/6). Ridha mengungkapkan, proyek infrastruktur akan menjadi sektor andalan. “Misalnya untuk kargo, pertumbuhan Indonesia paling tinggi dan punya volume besar. Sayangnya pengoperasian kargo masih manual. Bagi investor, tentunya ini peluang besar,” tandas dia.

(Oleh - HR1)

Pandemi Covid-19 tak menyurutkan misi dagang antarpulau dan daerah, bahkan lintas negara. Pandemi yang membatasi perdagangan fisik melahirkan model baru jaringan perdagangan dan bisnis secara virtual dan hibrida. Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Sekolah Ekspor, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Luar Negeri bekerja sama memanfaatkan momentum pandemi untuk memperkuat jaringan perdagangan dan bisnis secara virtual. Salah satunya ialah mempertemukan diaspora Indonesia di luar negeri dengan pelaku usaha di dalam negeri pada ruang virtual.

Akhir Mei 2021, misalnya, ruang interaksi virtual ini direalisasikan melalui Seri Dialog Global 500K Eksportir Baru ”Diaspora Eksportir Baru Wilayah Amerika Serikat”. Diaspora yang memiliki bisnis di sejumlah wilayah AS dihadirkan. Mereka bergerak di sektor ritel, logistik, pergudangan terintegrasi, dan distribusi. Selain berbagi pengalaman dan membagikan kondisi pasar AS, para diaspora Indonesia itu juga berkomitmen menjadi aggregator atau penghubung dengan pebisnis dan konsumen di AS.

Adapun Balai Besar Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Ekspor dan Sekolah Ekspor bekerja sama mengurasi dan memetakan diaspora-diaspora Indonesia di beberapa negara. Hal itu dalam rangka membangun jaringan ekspor dari hulu hingga hilir dan pembuatan peta jalan pengembangan ekspor bagi 500.000 eksportir baru dari kalangan UKM.

Pandemi juga membuat pemerintah ”menyulap” pameran perdagangan internasional tahunan Trade Expo Indonesia (TEI) menjadi TEI Virtual Exhibition (TEI-VE) pada 2020. Sebulan digelar, pameran yang merupakan bagian dari misi dagang dan investasi ini membukukan transaksi senilai 1,2 miliar dollar AS. Pameran ini menghadirkan 690 pelaku usaha dan 7.459 pembeli yang meliputi 3.352 pembeli dari 127 negara mitra dagang dan 4.107 pembeli lokal.

Untuk menggerakkan perdagangan antardaerah dan pulau, pemerintah daerah menggalakkan misi dagang dan investasi baik secara virtual maupun hibrida (daring dan luring). Pada akhir September 2020, misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar misi dagang hibrida dengan Pemprov Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku. Total transaksi yang dibukukan dalam misi dagang hibrida itu senilai Rp 168,22 miliar. Pada 3 Juni 2021, DKI Jakarta dan Jatim menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan pembentukan komunitas kebutuhan pangan. Acara ini juga menghadirkan pelaku usaha dari DKI Jakarta dan Jatim dan berhasil membukukan transaksi senilai Rp 750,439 miliar.

Grand View Research, perusahaan konsultan dan riset pasar yang berbasis di India dan AS, mencatat, pasar acara virtual global bernilai 77,98 miliar dollar AS pada 2019 dan 94,04 miliar dollar AS pada 2020. Laju pertumbuhan majemuk tahunan (compound annual growth rate) dari 2020 hingga 2027 diperkirakan sebesar 23,2 persen. Acara virtual ini antara lain mencakup konferensi video, streaming, dan penyiaran langsung, bursa kerja, pameran dagang, serta komunikasi atau pertemuan bisnis perdagangan dan investasi.

Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) memprioritaskan untuk menarik investor di sektor infrastruktur dan pelayanan kesehatan. Kebutuhan pendanaan yang belum bisa dipenuhi di sektor infrastruktur jadi peluang bagi investor. Begitu pula peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Direktur atau Chief Executive Officer INA Ridha Wirakusumah pada seminar virtual bertajuk ”Sovereign Wealth Fund Utility: Allocation and Absorption” yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Kamis (10/6/2021).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, kebutuhan pendanaan infrastruktur mencapai Rp 6.445 triliun, sedangkan kemampuan pemerintah mendanai hanya sebesar Rp 2.385 triliun atau sekitar 37 persen dari total kebutuhan. Dalam paparan INA, dana itu direncanakan digunakan utamanya untuk pembangunan tol, pelabuhan. ”Sampai 2020, Indonesia sudah punya 2.028 kilometer jalan tol. Sebanyak 1.648 kilometer lainnya sedang dalam proses konstruksi. Menurut rencana, Indonesia akan menambah 10.351 kilometer lagi di Indonesia. Pelabuhan juga akan dibangun untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan logistik,” papar Ridha.

JAKARTA, Pemerintah tetap membuka ruang bagi investasi di sektor perdagangan minuman keras (miras) atau minuman beralkohol (minol), namun dengan persyaratan yang ketat. Pesyaratan itu di antaranya harus memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB). "Perdagangan minuman beralkohol memang ada pembatasan dengan mekanisme izin khusus (SIUP)," ujar Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot saat dihubungi Investor Daily, Senin (7/6). Ia mengakui, perdagangan minuman keras (miras) atau minuman beralkohol sangat sensitif sebab menyangkut kebutuhan sejumlah sarana dan prasarana lainnya. Ini khususnya terkait dengan sarana dan prasarana perdagangan miras di hotel bintang lima dan kawasan pariwisata. "Kalau perdagangan (miras) itu banyak kegiatan, misalnya ada di hotel bintang lima dan di kawasan pariwisata. Ini tidak mungkin kami tutup keseluruhan. Kalau perdagangan ada sarana prasarana, ‘kan ada investasi di situ, apakah toko atau restoran yang jual minol. Itu yang termasuk dibatasi," ucap dia.

Sebagai informasi, pemerintah resmi menutup bidang usaha untuk penanaman modal seperti industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010), industri minuman mengandung alkohol anggur (KBLI 11020), dan industri minuman mengandung malt (KBLI 11031). Namun, investasi pada perdagangan minuman keras (miras) atau minuman beralkohol yang masuk dalam kategori bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Bidang usaha dengan persyaratan tertentu ini dapat diusahakan oleh semua penanam modal termasuk koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan.

(Oleh - HR1)