Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong prinsip lebih baik mencegah  barang bajakan impor melalui regulasi, daripada menindaknya di pasar dalam negeri. Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menerangkan, upaya pengawasan dan penindakan peredaran barang bajakan di pasar domestik tidak akan berjalan efektif. Hal ini mengingat besarnya volume impor barang bajakan dan luasnya pasar domestik Indonesia.  Selain itu, delik aduan sebagai awal dan dasar penindakan juga sulit dipenuhi karena sebagian besar prinsipal atau pemegang merek berada di luar negeri. Dia mengatakan, lebih baik mencegah barang bajakan masuk melalui regulasi impor atau kebijakan non tariff barrier/non tariff measure, dari pada mengawasinya di pasar domestik. Apalagi barang bajakan yang ada di e-commerce yang masuk melalui PLB. "Siapa yang mengawasi? Kami belum pernah mendengar  ada pengawasan dan penindakan barang bajakan di e-commerce atau di PLB," ujar Febri. Oleh karena itu, salah satu cara memberantas adalah dengan membuat regulasi yang mensyaratkan adanya sertifikat merk yang wajib dipegang oleh importir maupun pihak yang menjual barang impor yang tayang di halaman e-commerce. Kemenperin, terang dia, sudah berinisiatif memasukkan syarat sertifikat merk yang harus dimiliki oleh importir ketika meminta rekomondasi impor. (Yetede)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berambisi untuk menghidupkan kembali 11 jalur kereta api lokal di wilayah Jawa Barat. Alokasi anggaran untuk reaktivitas sejumlah jalur  kareta api tersebut diproyeksikan menelan biaya hingga Rp20 triliun. Gubernur Jawa barat Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana untuk menghidupkan kembali jalur kereta api lokal di wilayah Jawa Barat. Mulai berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Dedi Mulyadi berkomitmen mendukung penuh proses reaktivitas jalur-jakur kereta api yang selama ini sudah tidak beroperasi. Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, ia meyampaikan bahwa hasil rapat bersama Kemenhub dan pihak KAI telah menyepakati reaktivitasi setidaknya 11 jalur kereta api di Jawa Barat. "Kita baru saja menyelesaikan rapat. Nantinya akan ada sejumlah jalur yang kembali dioperasikan di Jawa Barat. Wajah-wajah penuh semangat dan harapan tampak dalam pertemuan ini," ujar Dedi Mulyadi. Tak hanya fokus pada reaktivasi, Dedi juga menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan pengembangan jalur elektrifikasi kereta api, khususnya untuk wilayah Bandung raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan kabupaten Bandung Barat. (Yetede)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita motor Royal Enfield milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan PT Bank BJB pada Maret 2025. Namun, hingga kini motor tersebut belum dibawa ke gudang sitaan KPK karena kendala teknis. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menegaskan bahwa keterlambatan ini bukan disebabkan oleh alasan efisiensi anggaran. Ia menjelaskan bahwa aset sitaan seperti kendaraan mewah memang memerlukan biaya perawatan guna menjaga nilainya untuk proses lelang di kemudian hari. Fitroh juga menyebut bahwa kondisi serupa pernah terjadi dalam kasus lain, seperti saat KPK menunda pengangkutan mobil mewah milik Japto Soerjosoemarno.

Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif mendukung upaya pengembangan industri gim dalam negeri, termasuk peningkatan kepasitas pengembangan gim lokal. Pada acara pembukaan Google Play x unity Training 2025 di Jakarta, Senin Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengemukakan perlunya kolaborasi dalam upaya untuk mengembangkan industri gim lokal. "Hari ini adalah sesuatu contoh yang baik bagaimana pemerintah berkolaborasi dengan swasta, dalam hal ini adalah Google Play dan Unity. Bekerja sama juga Asosiasi Game Indonesia untuk membantu para talenta-talenta, anak-anak Indonesia, dari berbagai daerah untuk meningkatkan kualitasnya, meningkatkan pengetahuannya dalam mengembangkan gim," ia memaparkan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan asosiasi ini, akan nyata mendorong terciptanya developer Indonesia," katanya. Riefky menyampaikan bahwa jumlah orang aktif bermain gim di Indonesia mencapai sekitar 148 juta dan nilai pasar gim Indonesia diperkirakan mencapai 2 miliar dolar AS. "Statistik ini setidaknya menggambarkan untuk kita, baik di pemerintah, di asosiasi, kemudian juga dengan pihak swasta, untuk sama-sama mendorong industri gim menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tentunya juga untuk masuk ke pasar global," katanya. (Yetede)

PT PGN Tbk berkolaborasi dengan PT Bukit Asam Tbk  (PTBA) dalam pengembangan Synthetic Natural Gas (SNG) yang berasal dari batu bara. Proyek ini memanfaatlan cadangan low-rank coal milik PTBA di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, yang selama ini belum termonetisasi secara optimal. SNG merupakan gas hasil olahan batu bara yang menyerupai gas bumi. Produk ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar maupun bahan baku industri. Nantinya SNG diproyeksikan untuk menjangkau pelanggan eksisting PGN, khususnya industri di wilayah Jawa Bagian Barat yang tengah menghadapi tantangan pasokan. Direktur Strategis Pengembangan Binsis PGN, Rosa Permata Sari mengatakan proyek SNG merupakan bagian dari strategi diversifikasi pasokan energi nasional dan penguatan ketahanan energi. "Inisiatif ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam hilirisasi dan kemandirian energi. Jika terealisasi, proyek ini berpotensi memperkuat pasokan gas dalam negeri dan mengurangi ketergantungan teradap impor," kata Rosa. Sepanjang 2025, kedua perusahaan akan fokus pada studi kelayakan guna mengkaji potensi pembangunan fasilitas produksi SNG, jaringan pipa, serta skema bisnis yang memungkinkan. Adapun lokasinya berdekatan dengan jaringan pipa transmisi PGN di pagerdewa, Sumatera Selatan, sehingga berpotensi menghemat pengembangan infrastruktur. (Yetede)

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat industri kedirgantaraan nasional dengan mengembangkan kawasan fasilitas pemeliharaam dan perbaikan pesawat (maintenance, repair, and overhaul/MRO) di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhy mengatakan, Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, memiliki keunggulan lokasi dan potensi indutsri MRO. Di sisi lain, luasnya area Bandara Kertajati memungkinkan dikembangkan sebagai kawasan Aerospace. "Pengembangan MRO dan Aerospace Park akan menjadikan tonggak penting menuju kemandirian teknis dan peningkatan  daya saing industri penerbangan nasional," ujar Menhub Dudy Koordinator Infrastruktur  dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rahmat Pambudy di Bandara Kertajati Jawa Barat. Menhub Dudy menjelaskan saat ini 46% pesawat nasional  masih melakukan perawatan diluar negeri. Potensi pasar yang besar di Tanah Air masih belum termanfaatkan sehingga dengan ketersediaan lahan yang masih cukup besar, Indonesia diyakini memiliki basis perawatan yang terintergrasi. (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan jumbo dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar hanya naik 0,1% secara bulanan (month to month/mtm) per Maret 2025 menjadi Rp4.879,05 triliun. Pertumbuhan ini cenderung membaik dari Februari 2025 yang terkoreksi 1,5% (mtm). Meski demikian, simpanan nasabah tajir ini masih tumbuh pada tiga bulan pertama tahun ini. Secara total, simpanan yang dihimpun perbankan nasional per Maret 2025 mencapai Rp9.077,85 triliun, tumbuh 0,9% (mtm) atau naik 4,7% secara yoy. Dimana, dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp9.014,16 triliun, naik 1% (mtm) atau 5,2% (yoy) dan simpanan dari bank Rp63,69 triliun, susut 15% (mtm) atau -33,8% (yoy). Apabila dirinci berdasarkan tiering nominalnua, simpanan di bawah Rp 100 juta justru tumbuh tertinggi 5% (mtm) per Maret  2025 menjadi Rp1.133,06 triliun atau tumbuh 6,8% (yoy). Kemudian, simpanan Rp100-200 juta tumbuh 1,8% (mtm) atau 5,9% (yoy) menjadi Rp457,99 triliun.  Berikutnya, simpanan dengan tiering Rp200-500 juta naik 1,4% (mtm) menjadi Rp 736,14 triliun per Maret 2025. Tiering Rp500 juta sampai dengan Rp 1 miliar tumbuh 0,8% (mtm) menjadi Rp627,17 trilun. Untuk tiering Rp 1-2 miliar naik 0,4% (mtm) menjadi Rp537,9 triliun, serta tiering Rp 2-5 miliar tercatat minus 0,7% (mtm) menjadi Rp706,54 triliun per Maret 2025. (Yetede)

Ekspor nasional memang masih bisa tumbuh 6,93% menjadi US$ 66,2 miliar pada kuartal 1-2025. Namun, tantangan ekspor ke depan cukup berat, menyusul penaikan tarif bea masuk (BM) impor produk Indonesia  oleh AS. Jika hal ini tidak diantisipasi, ekonom memprediksi ekspor turun dalam, yang bisa mengancam laju pertumbuhan ekonomi tahun ini. Soalnya, porsi ekspor terhadap pembentukan produk  domestik bruto (PDB) cukup besar, mencapai 22,18% pada 2024. Oleh sebab itu, pemerintah harus bergerak cepat dan proaktif menjaga laju ekspor. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mempercepat diversifikasi pasar ekspor  dan hilirisasi. Pasar ekspor yang terdiversifikasi bisa mengurangi ketergantungan ekspor dan hilirisasi. Pasar ekspor yang terdiversifikasi bisa mengurangi ketergantungan ekspor sejumlah sektor ke AS. Adapun hilirisasi akan terdampak positif, karena meningkatkan nilai tambah ekspor produk sumber daya alam (SDA) nasional. Hal yang tak kalah penting adalah menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga, tetap kuat. Kita bisa menjadi bantalan kala ekonomi dihantam guncangan global. Tahun 2024, kelompok pengeluaran  konsumsi rumah tangga menyumbang 54% PDB Indonesia. (Yetede)

Keputusan LG Energy Solution (LGES) untuk mundur dari proyek hilirisasi nikel terintegrasi Titan menjadi sinyal peringatan serius bagi Indonesia, yang tengah berupaya memperkuat perannya dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Rizal Kasli menyebut keputusan ini akan mempersulit pencarian investor pengganti dan menambah persaingan antarnegara. Senada, Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia menilai ketidakpastian regulasi menjadi penyebab utama hengkangnya LGES, sehingga Indonesia kehilangan momentum investasi penting.

Penerapan kebijakan tarif tinggi oleh Pemerintah AS di bawah Donald Trump melalui strategi "America First Trade Policy" memberikan pukulan langsung terhadap sektor ekspor unggulan Indonesia, khususnya perikanan. Meski implementasinya ditunda 90 hari untuk negosiasi, sinyal proteksionisme AS sangat jelas, termasuk tarif 32% untuk komoditas ekspor Indonesia seperti udang dan tuna.