Harmonisasi PPnBM kendaraan akan memaksa produsen untuk mengembangkan teknologi kendaraan yang makin rendah emisi alias lebih efisien. Tanpa inovasi, era kendaraan hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) itu akan berakhir. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Harjanto mengatakan, pemerintah ingin mengurangi impor bahan bakar dan menumbuhkan industri mobil listrik dalam negeri. Harmonisasi PPnBM yang dikaitkan dengan emisi merupakan cara untuk mengembangkan pasar otomotif yang ramah lingkungan dalam skala besar. KBH2 akan terkena dampak harmonisasi. Tanpa perubahan teknologi signifikan, era KBH2 yang menikmati pajak 0% akan berakhir karena bakal dikenai tarif 3%. 

Sektor komoditas dan konstruksi masih menjadi tumpuan para produsen alat berat. Berdasarkan data Himpunan Alat Berat Indonesia (Hinabi), produksi alat berat pada kuartal pertama naik 2,91% menjadi 1.733 unit. Produksi terbesar masih berasal dari hydraulic excavator yang mencapai 1.524 unit. Sisanya bulldozer, motor grader, wheel loader, dan dump truck. 

Gelian industri manufaktur akan terus berlanjut hingga kuartal kedua tahun ini, ditopang oleh peningkatan permintaan menjelang pemilihan umum dan bulan Ramadhan. Pengusaha akan terus meningkatkan kapasitas produksi yang sejalan dengan kenaikan konsumsi. Pemerintah juga meyakini manufaktur bakal tumbuh hingga 5,4% pada tahun ini. Geliat bisnis di industri manufaktur juga tercermin dari Prompt Manufacturing Index (PMI)-BI yang tercatat sebesar 52,65% pada kuartal pertama tahun ini. Ekspansi kinerja industri pengolahan terutama terjadi pada subsektor industri kertas dan barang cetakan serta industri makanan, minuman, dan tembakau. Kendati secara umum industri manufaktur menggeliat, beberapa sektor masih tertekan, salah satunya industri logam dasar besi dan baja. Industri baja nasional tidak akan berkembang jika stok baja impor belum habiz dan izin impor baja masih diberikan. Pemerintah diharapkan melarang dan menghilangkan baja yang diimpor dengan cara-cara yang curang. 

Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus adanya kejanggalan seputar importasi garam industri aneka pangan dalam perkara dugaan praktik kartel yang tengah disidangkan oleh lembaga itu. KPPU sebelumnya menyatakan bahwa sebanyak tujuh perusahaan diduga melakukan praktik kartel dalam impor dan perdagangan garam industri aneka pangan sehingga mendongkrak harga jual. Adapun ketujuh perusahaan yang merupakan importir garam industri aneka pangan pada 2015 itu meliputi PT Garindo Sejahtera Abadi, PT Susanti Megah, PT Niaga Garam, PT Unicern Candi Indonesia, PT Cheetam Garam Indonesia, PT Budiono Madura Bangun Persada, dan PT Sumatraco Langgeng Makmur. Berdasarkan catatan Bisnis Indonesia, Laporan Investigator menyebutkan bahwa tujuh terlapor yang semuanya merupakan importir garam industri aneka pangan pada 2015 itu menyepakati alokasi impor garam setiap perusahaan, kemudian mengajukan izin ke Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Permintaan itu kemudian disetujui oleh para pemangku kepentingan dengan memberikan persetujuan impor garam industri aneka pangan. Investigator mengatakan, secara keseluruhan para terlapor menguasai 86% pangsa pasar. Jumlah iu, tergolong dominan dan tercermin dalam realisasi pasar pada kekuatan impor serta angka penjualan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menunjuk 12 lembaga sertifikasi produk (LSPro) yang akan bertugas menerbitkan Sertifikas Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI Pelumas. Hal ini dilakukan untuk memastikan implementasi standar nasional indonesia (SNI) Pelumas secara wajib bisa berjalan dengan baik. Hingga kini ada 12 LSPro yang akan bertugas menerbitkan SPPT SNI Pelumas yakni Balai Sertifikasi Industri, Balai Besar Kimia Kemasan, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan, Balai Besar Logam dan Mesin, Sucofindo, TUV Nord, SGS Indonesia, Ceprindo, Intertek Utama, IGS dan IGS.

Industri galangan kapal menanti keringanan pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Selama ini pembiayaan yang ada dinilai kurang mendukung industri karena berbunga tinggi dan bertenor pendek. Saat ini perusahaan jasa angkutan penyeberangan memiliki kecendurangan membeli kapal bekas dari luar negeri karena harganya jauh lebih murah. Adanya program suku bunga rendah dan tenor pembiayaan yang lebih panjang diharapkan bisa membuat perusahaan jasa angkutan penyeberangan untuk memilih menggunakan kapal produksi dalam negeri. Pabrikan kapal juga bisa mendapatkan keringanan dalam pendanaan modal sehingga bisa bersaing. Apabila industri galangan kapal berkembang, industri pendukung juga akan mengikuti, seperti industri baja dan komponen kapal. Pemerintah juga diharapkan dapat melakukan penyeteraan fiskal, seperti penghapusan bea masuk bahan baku. Kementerian Perindustrian juga menginisiasi usulan insentif penurunan tarif bea masuk komponen kapal melalui skema khusus serta usulan yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai stimulus untuk meningkatkan kinerja industri galangan kapal nasional. Begitu pula dari sisi finansial, pemerintah akan mengupayakan dan mendorong agar kegiatan usaha sektor industri galangan kapal dapat dukungan dari sektor perbankan atau pembiayaan sehingga kesempatan untuk melakukan ekspansi bisnis pembangunan kapal akan semakin terbuka lebar.

Pemerintah akan memacu industri daur ulang plastik sebagai strategi jangka pendek dalam mengurangi volume sampah plastik sebesar 70% pada 2025. Sebagai langkah awal, pemerintah tengah menjajaki kemungkinan menurunkan pajak pertamabahan nilai (PPN) industri daur ulang plastik sebesar 5%.Direktur Kimia Hilir Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier mengungkapkan, bahwa pihaknya telah mengajukan usulan tersebut kepada Kementerian Keuangan, sebagai insentif untuk mengembangkan industri daur ulang. Selama ini, seluruh mata rantai industri daur ulang, yakni pengepul, pencacah, converter, dan distributor dikenakan PPN. Mengingat prospek industri daur ulang yang menguntungkan dan memiliki banyak nilai tambah.

Kemenkeu menyatakan akan menyesuaikan kebijakan fiskal dengan langkah yang dilakukan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang menerapkan plastik berbayar. Hal ini sebagai sikap atas masifnya sampah plastik di Indonesia. Kemenkeu masih dalam tahap kajian untuk menentukan model yang tepat sasaran karena ketika PPN dibebankan kepada UKM akan sulit karena UKM banyak yang belum menjadi Pengusaha Kena Pajak sehingga belum ada kewajiban PPN.

Industri kuningan mulai mengilap setelah pemerintah melakukan pembatasan ekspor scrap yang menjadi bahan baku. Utlitas pabrikan diproyeksikan meningkat 100%. Sementara itu, perusahaan asing juga tertarik membangun pabrik. Ketua Umum Gabungan Industri Peleburan Kuningan Indonesia (Gipelki) Eric Wijaya mengatakan bahwa tahun ini industri kuningan akan bertumbuh dua kali lipat, terdongkrak oleh ketersediaan bahan baku setelah pemerintah membatasi ekspor scrap tembaga, perunggu, dan aluminium. Selain itu, kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak saja membuat industri dalam negeri menggeliat tetapi juga membua perusahaan asing tertarik menanamkan modalnya karena adanya ketersediaan bahan baku. Pabrik peleburan kuningan asal Korea Selatan menyatakan tertarik mendirikan pabrik di Indonesia. Indonesia mengekspor scrap kuningan bahan baku ke sejumlah negara seperti Korea Selatan, China, Jepang, dan Taiwan. Korea Selatan menyerap scrap bahan baku paling banyak. Berdasarkan data Gipelki, volume ekspor scrap kuningan bahan bakau pada 2018 mencapai 28.786 ton atau senilai Rp1,90 triliun, sedangkan ekspor tembaga sebesar 71.800 ton senilai Rp6 triliun. Eric meminta pemerintah agar mengenakan bea ekspor sebesar 30% untuk scrap kuningan dan ingot, dan mengenakan PPh 22 sebesar 10% untuk menghambat impor barang jadi yang bisa diproduksi dalam negeri.

Upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap dugaan kartel harga tiket pesawat yang dilakukan sejumlah maskapai mengalami hambatan. Kasus yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan, sulit naik ke penyidikan lantaran belum lengkap. Hingga saat ini KPPU masih belum menerima jawaban dari Kemenhub atas surat yang dilayangkan KPPU. Surat itu untuk mengonfirmasi apakah hal-hal yang menjadi dugaan kartel merupakan kebijakan dari Kemenhub selaku regulator industri penerbangan atau tidak. KPPU mengklaim sudah punya alat bukti berupa data dari pihak Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan Garuda Indonesia. Tak hanya mengenai dugaan kartel tiket pesawat penumpang, KPPU juga encium adanya dugaan kartel bagasi dan kargo.