Ekonomi Internasional
( 646 )Indonesia Harus Optimalkan Kekuatan Ekonomi Domestik
Indonesia harus mengoptimalkan kekuatan ekonomi domestik
untuk mengadapi ketidakpastian global akibat perang tarif dan inisiasi AS dan
ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Dengan begitu stabilitas makro dan laju
pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah guncangan dari kondisi global.
Salah satu kekuatan ekonomi Indonesia adala sumber daya alam (SDA) yang
melimpah. Dalam konteks ini, pengolahan SDA harus dioptimalkan demi menciptakan
nilai tambah besar bagi ekonomi melalui hilirisasi. Dalam kasus hilirisasi
nikel, program ini bisa menaikkan nilai tambah hingga 400%. Selain itu,
investasi smelter nikel sebesar US$ 1 miliar akan menarik 150 tenaga kerja,
yang dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga, otot terbesar PDB
Indonesia. Artinya, hilirisasi perlu di genjot saat kondisi dunia dilanda
krisis. Sebab, Indonesia tidak perlu mengimpor SDA semi program ini karena
sudah ada di dalam negeri dan bisa menjaga, bahkan memacu pertumbuhan ekonomi
hingga 8% pada 2029, seperti yang ditargetkan pemerintah. Hilirisasi tak hanya
menjamah produk pertambangan, melainkan juga kelapa sawit. Hilrisasi minyak sawit
mentah yang dibarengi dengan peningkatan produktivitas, sehingga total
produksi bisa menembus 100 juta ton. Ini akan berdampak besar terhadap ekonomi.
(Yetede)
Perdagangan AS-China
Donald Trump kembali ke Gedung Putih, demikian juga
kebijakan perdagangan dia yang kian agresif-tarif tinggi, pembatasan investasi
yang makin ketat, dan ancaman pemisahan keuangan (decoupling). Namun, di balik
retorika keras tersebut, negosiasi terbaru antara AS-China justru
mengindikasikan bahwa Beijing kini memiliki keunggulan di sejumlah sektor
penting. Pada 11 Juni 2025 do London, AS dan China menyepakati kerangka dagang
sementara, yang oleh banyak pihak dipandang sebagai upaya temporer untuk meredam ketegangan.
Kesepakatan ini mencakup empat poin utama. Pertama, kedua negara menyepakati
penyesuaian tarif secara terukur. Kedua, Beijing sepakat kembali
mengekspor mineral tanah langka dan
magnet permanen yang sangat penting bagi sektor teknologi dan pertanian AS. Ketiga, kedua
belah pihak berkomitmen untuk sedikit melonggarkan pembatasan ekspor bagi
barang-barang nonsensitif, serta memberikan kemudahan mobilitas antar warga.
Keempat, dan yang paling rapuh, kesepakatan ini mencakup mekanisme penegakan
kepatuhan sementara waktu dengan peninjauan setiap kuartal dan abitrase pihak
ketiga bawah pengawasan WTO. Meskipun ini merupakan langkah maju, rinciannya
teknisnya masih kabur dan efektivitasnya diragukan. (Yetede)
China Meminta Dukungan Lebih Besar dari AIIB
PHK Massal Bisa Jadi Efek Domino Perang
Amankan Pasokan BBM Dalam Negeri
Bank Dunia Menyoroti Posisi Utang Pemerintah RI
Kondisi Perekonomian AS Karena Kebijakan Pemerintahan Donald Trump
Pasar Dalam Tekanan
Tuntaskan PR Penggangu Terciptanya Kepastiaan Berusaha
Jumlah Pekerja Gig Melonjak
Kian menyusutnya lapangan kerja formal membuat banyak korban PHK dan angkatan kerja baru terjun ke pekerjaan gig yang menjebak mereka dalam perangkap kemiskinan baru. Riset LPEM-UI, mengungkap fenomena migrasi para pekerja yang terdepak dari pekerjaan formal di sektor manufaktur dan jasa di perkotaan ke pekerjaan di platform digital, seperti Gojek, Grab, Shopee Food, dan Tiktok Shop. Menjadi pengemudi ojek daring, kurir, kreator konten, dan pengecer daring jadi pilihan populer. Ekonomi gig menjadi jaring penyelamat di tengah menyempitnya pasar kerja, dengan menyediakan lapangan kerja baru. Masalahnya, pekerjaan gig yang semula hanya dianggap sebagai batu loncatan atau buffer zone sementara, ternyata kemudian justru menjadi profesi utama karena peluang kerja yang lebih baik di sektor formal tak kunjung tersedia. Akibatnya, mereka sulit keluar dari kemiskinan dalam jangka panjang.
Pekerja gig terperangkap dalam praktik perbudakan modern dibalik frasa kemitraan dari platform. Upah rendah, jam kerja panjang, tak ada perlindungan seperti pensiun, jaminan kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja. Kehadiran pemain baru sebagai pesaing, baik dari sisi platform maupun pekerja, juga kian menekan pendapatan dan kesejahteraan para pekerja gig ini. Nilai ekonomi gig Indonesia, diperkirakan Center For Digital Society, mencapai 100 miliar USD pada 2025. Saat ini belum sampai 3 % dari total angkatan kerja kita bekerja penuh waktu di sektor ekonomi gig. Namun, perlambatan ekonomi tahun ini dan tahun depan bukan tak mungkin berpotensi memicu gelombang PHK baru, yang membuat sektor informal seperti gig semakin sesak dan ledakan kemiskinan baru di depan mata. Gambaran suram ini menjadi bukti perekonomian kita belum mampu menyediakan hak paling dasar dari warganegara: lapangan kerja dan penghidupan yang layak. (Yoga)
Pilihan Editor
-
TRANSISI ENERGI : JURUS PAMUNGKAS AMANKAN EBT
26 Dec 2023 -
Ekspansi Nikel Picu Deforestasi 25.000 Hektar
14 Jul 2023









