Pemerintah harus mengkaji ulang perhitungan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pembenahan ini dijalankan agar perhitungan data kemiskinan bisa mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pasalnya kurangnya akurasi data tingkat kemiskinan berimbas pada tingkat efektivitas program pemerintah. Diketahui, Bang Dunia mengubah standar garis kemiskinan global dengan memperbaharui paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) dari yang sebelumnya PPP 2017 menjadi PPP 2021. Dalam laporan terbaru Bank Dunia yang bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, disebutkan bahwa dengan adanya PPP 2021 maka terjadi revisi terhadap garis kemiskinan global. Tiga garis kemiskinan global telah direvisi  yaitu untuk garis kemiskinan global yaitu untuk garis kemiskinan ekstrem dari US$ 2,15 per kapita per hari. Garis kemiskinan penduduk negara berpendapatan menengah bawah (lower Middle Income Country/LMIC) dari US$ 3,615 per kapita per hari dan untuk negara menengah atas (upper Middle Income Country/UPMC) dari US$ 6,85 per kapita per hari menjadi US$ 8,3 per kapita per hari.  Dengan standar baru ini maka persentase jumlah penduduk miskin Indonesia menjadi 68,25% di tahun 2024. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 284,4 juta orang maka jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat 194 juta jiwa. (Yetede)

Kementerian perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) kembali menjaring sebanyak 13 bus angkutan orang pada kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang berlangsung selama dua hari (7-8 Juni) di Rest Area KM 45 Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan darat Kemenhub, Rudi Irawan mengatakan, pelanggaran didominasi ketidalengkapan dokumen administrasi syarat keselamatan seperti dokumen uji kendaraan (KIR) dan dokumen kartu pengawas (KPS). "Jumlah kendaraan yang diperiksa total 34 bus, yang tidak melanggar ada 21 bus atau sekitar 62%, sedangkan yang melanggar ada 13 bus atau 38%. Dari 13 bus yang ditindak ini terdapat 16 pelanggaran," kata Rudi. Rudi menjelaskan, pelanggaran didominasi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan kartu pengawas (KPS) dimana sebanyak tujuh pelanggaran atau sekitar 44%. "Ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan diantaranya dua bus mempunyai kartu uji kendaran atau KIR tapi masa berlakunya habis, satu bus tidak punya KPS, dan satu bus menggunakan tidak punya KIR, dan dua kendaraan  mempunyai KIR palsu. lalu tiga kendaraan mempunyai KPS sudah kadaluwarsa, tujuh kendaraan tidak punya KPS, dan satu bus menggunakan KPS palsu," jelas Rudi. (Yetede)

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa kebijakan mengizinkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya perhotelan dan pariwisata. Wamendagri meminta kepala daerah memahami dan menyesuaikan pelaksanaan relaksasi tersebut dengan kondisi serta data wilayah masing-masing. "Pak Menteri memberikan ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami  miliki terkait dengan belanja daerah yang arus terus didorong, dimaksimalkan," kata Bima. Bima menegaskan relaksasi  ini diberikan dengan beberapa catatan penting. Pertama, kegiatan rapat di hotel harus didasarkan pada  urgensi dan substansi kegiatan. Ia meminta pemda memastikan setiap kegiatan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak mengada-ada. "Kalau istilah Pak Menteri, kalau tidak perlu, engga udah dibuat perlu. kalau tidak ada urgensinya, enggak usah diprioritaskan," ujarnya. Kedua, ia menyampaikan agar kegiatan rapat tetap dibatasi dari sisi frekuensi. Tujuannya adalah menjaga efektivitas kegiatan dan mencegah pemborosan anggaran. (Yetede)

Perbankan digital di Indonesia saat ini mencatat Net Interest Margin (NIM) yang sangat tinggi dibandingkan rata-rata industri, yang hanya sebesar 4,45%. Beberapa bank digital seperti Bank Amar (24,93%), SeaBank (19,28%), Bank Neo Commerce (15,84%), dan Allo Bank (9,88%) menunjukkan margin yang mencolok, terutama karena fokus pada segmen UMKM dan masyarakat unbanked yang memiliki risiko kredit tinggi.

Pelarangan study tour yang dilakukan pemerintah memukul usaha UMKM. Dengan kebijakan ini, pelaku usaha harus melihat potensi atau tren di sektor lain. Kepala Pusat Ekonom Digital dan UMKM Indef Izzudin Al Faras Adha mengingatkan kepada para pengusaha di skala UMKM harus melihat trend dengan adanya pelarangan study tour/karya wisata. "Tren kedepan UMKM tidak bisa bergantung lagi kepada karya wisata di masa libur sekolah Juni-Juli ini. Sehingga harus berpikir  alternatifnya sampai seperti apa. Misalnya perubahan  segmen pasar kepada keluarga, atau segmen komunitas masyarakat,"  kata dia. Para pelaku UMKM juga harus memperhatikan pemasaran atau dari promosinya yang harus menyasar ke segmen tertentu. "Jadi misalnya keluarga, artinya fitur-fitur atau layanan dari destinasi kepala wisata itu yang memang ramah keluarga, ramah anak, atau jadi ramah kepada ibu-ibu, misalnya kalau kita menargetkan berbasis komunitas," kata Faras. Untuk mendorong usaha para pelaku UMKM perlu mengingatkan dari sisi pemesanan. "Misalnya pemesananya yang lebih mudah secara daring. Karena semakin banyak masyarakat yang masuk katagori milenial dan gen Z, sehingga apa-apa sekarang online, kata dia. (Yetede)

Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan atau Organda merasa dianaktirikan karena insentif transportasi tidak menyentuh angkutan umum berbasis jalan raya. Padahal, ditengah beban pajak dan animo masyarakat yang berkurang, bantuan semakin dibutuhkan. Jika terus dibiarkan, pengusaha bus berisiko gulung tikar satu per satu. Data Organda menunjukkan, okupansi penumpang bus menyusut 22 % pada semester I tahun 2025 dibanding periode yang sama tahun 2024. Kondisi ini dinilai anomali di tengah libur panjang akhir pekan (long weekend) yang sering diadakan. Momentum libur itu tidak diikuti kenaikan bagi penumpang bus antar kota/antar provinsi (AKAP), antarkota dalam provinsi (AKDP) dan pariwisata (carter). Organda menyayangkan paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk menyambut libur sekolah pada medio 2025 hanya diberikan pada moda transportasi kereta api, pesawat dan kapal laut.

Walau ada diskon tarif tol, stimulus itu menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap pengguna transportasi umum berbasis jalan raya. Masyarakat juga tak didorong menggunakan transportasi umum, padahal lebih dari 2 juta orang terlibat langsung sebagai pekerja. ”Kalau liburan Juni-Juli ini tak ada perubahan signifikan, (perusahaan otobus/PO) akan bertumbangan satu per satu,” kata Ketua Bidang Angkutan Orang Organda Kurnia Lesani Adnan, Minggu (8/6). Organda juga telah mengajukan permohonan tarif tol khusus angkutan umum sejak 2017 agar diberi keringanan. Namun, tak direspons sama sekali oleh pemangku kebijakan terkait. Pada saat yang sama, Organda juga berhadapan dengan kendaraan ilegal alias angkutan ”gelap” yang tak kunjung ditindak pemerintah. (Yoga)

PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) menjalin kolaborasi strategis dengan PT IBM Indonesia (IBM) untuk menghadirkan solusi kedaulatan artificial intelegence (Sovereign AI) yang akan memberdayakan bisnis di Indonesia. Adapun solusi tersebut dibangun dengan IBM watsonx dan di-embed dengan watsonx.ai, yang merupakan studi pengembangan AI tingkat enterprise dari IBM. Solusi ini memungkinkan organisasi untuk menciptakan layanan nilai tambah AI untuk beragam praktisi industri. "Kolaborasi ini memadukan kekuatan infrastruktur digital Telkom dan keunggulan AI dan kesiapan IBM untuk melayani pelanggan di Indonesia. Dengan kekuatan grup Telkom, kami akan dapat menawarkan solusi AI yang inovatif untuk berbagai industri yang selaras dengan peraturan residen data lokal," kata Direktur Group Business Development Telkom Honesti Basyir. Menurut Honesti, dengan memanfaatkan IBM watosnx, Telkom akan mendukung pendekatan AI yang bertanggung jawab, guna membantu meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing dengan memprioritaskan transparansi, mitigasi bias, dan privasi data. (Yetede)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan komitmen kuat terhadap penguatan kerja layak bagi pekerja digital serta perlindungan bagi pelaut, pada Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 yang berlangsung di Jenewa, Swiss. "Pemerintah Indonesia memandang bahwa pembahasan lanjutan konvensi ini sangat strategis, tidak hanya bagi pekerja, tetapi juga bagi pengusaha, dan perekonomian nasional secara luas," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan resmi, pekan lalu. Lebih lanjut, Indah mengatakan, Indonesia mendukung kelanjutan pembahasan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengenai kerja layak di sektor platform ekonomi digital yang disampaikan dalam Sidang Komite Kerja untuk Ekonomi Platform. Dia menjelaskan, konvensi ini akan menjadi pijakan penting untuk menjamin kondisi kerja layak bagi jutaan pekerja di sektor platform ekonomi digital seperti pengemudi ojek online, kurir aplikasi, hingga pekerja lepas digital. "Dengan banyaknya negara dan perusahaan yang mensyaratkan kepatuhan terhadap prinsip kerja layak, konvensi ini juga akan membuka peluang lebih besar bagi akses pasar kerja dan investasi," ujar Indah. (Yetede)

Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) tengah mengalami tekanan akibat rumor rencana akuisisi oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara atas saham BRIS yang saat ini dimiliki oleh Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Meskipun Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa rencana spin-off BRIS masih dalam tahap kajian awal, sumber internal menyebut bahwa Danantara sudah memulai negosiasi dengan direksi BRIS, bahkan dengan harga di bawah pasar.

Sentimen negatif ini tercermin dari penurunan harga saham BRIS dalam sepekan sebesar 14,33%. Namun, investor asing masih mencatat aksi beli bersih sebesar Rp 62,8 miliar, menunjukkan adanya minat jangka panjang.

Indy Naila, Investment Analyst dari Edvisor Profina Visindo, menilai bahwa kurangnya transparansi dari pihak Danantara memicu kekhawatiran terhadap masa depan BRIS, terutama jika akuisisi dilakukan di bawah harga pasar. Menurutnya, ini bisa menekan valuasi BRIS dalam jangka pendek, meskipun ada peluang positif dalam jangka panjang seiring ekspansi bisnis.

Sementara itu, Andrey Wijaya, Analis dari RHB Sekuritas Indonesia, berpandangan bahwa aksi jual BRIS lebih disebabkan oleh aksi ambil untung setelah lonjakan harga saham. Ia percaya bahwa prospek jangka panjang BRIS tetap menarik, terutama jika akuisisi dilakukan dengan valuasi yang tepat. Ia memperkirakan harga wajar BRIS berada di kisaran Rp 3.500 per saham berdasarkan PBV 2,6x.

Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst dari Mirae Asset Sekuritas, juga menilai bahwa meskipun terjadi aksi jual, posisi BRIS tetap strategis sebagai satu-satunya bank syariah nasional dengan kapitalisasi besar. Ia melihat bahwa akuisisi ini justru dapat memperkuat posisi BRIS dalam membangun ekosistem keuangan syariah nasional.

Rumor akuisisi BRIS oleh Danantara menimbulkan tekanan jangka pendek terhadap harga saham karena kekhawatiran soal transparansi dan valuasi. Namun, tokoh-tokoh seperti Indy Naila, Andrey Wijaya, dan Nafan Aji Gusta menilai bahwa dalam jangka panjang, prospek BRIS tetap solid, apalagi jika akuisisi mendukung ekspansi dan penguatan peran BRIS dalam sektor perbankan syariah nasional.

Peta persaingan perbankan syariah akan semakin menarik di tahun depan, dengan hadirnya dua pemain bank umum syariah usai spin off dari induknya. Dominasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai pemain utama tidak pernah memiliki pesaing yang benar-benar sepadan sejak merger pada 2021. Dengan total aset BSI yang menembus Rp400,88 triliun pada kuartal 1-2025, bank bersandi saham BRIS ini seperti berada di menara gading yang jauh dari jangkauan bank syariah lainnya. Meskipun, kondisi ini akan berubah tidak lama lagi. Dua nama besar, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN dan PT Bank CIMB Niaga Tbk siap melepaskan unit usaha syariah (UUS) sebagai entitas bank umum syariah (BUS). Persaingan akan menarik, apalagi, bank-bank syariah ini akan menyasar segmen yang sama, yaitu konsumer dan kan saling berebut tahta kedua. Berdasarkan laporan keuangannya, BSI pada kuartal 1-2025 telah menyalurkan pembiayaan Rp287,22 triliun, tumbuh 16,21% secara (yoy). Dari nilai tersebut, pembiayaan konsumer BSI terbesar, senilai Rp 156,71 triliun atau  setara 54,56% dari total pembiayaan. Artinyan segmen konsumer menjadi fokus utama perseroan, selain pembiayaan ke segmen wholesale sebesar 28,07% dari UMKM 17,37% dari total pembiayaan. (Yetede)