Tags
Internasional
( 1384 )
Pemerintah Mengubah Kebijakannya Pembiayaan Retret Kepala Daerah dari Kemendagri
KT3
14 Feb 2025 Kompas
Setelah disorot sejumlah pihak, pemerintah mengubah kebijakannya terkait pembiayaan penyelenggaraan retret bagi kepala-wakil kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024 setelah pelantikan pada 20 Februari. Yang semula dibayar bersama dari anggaran pusat dan daerah, kini diubah menjadi sepenuhnya dibiayai pusat, dalam hal ini dari anggaran Kementerian Dalam Negeri. Meski kebijakan pembiayaan berubah, penyelenggaraan retret tetap dikritik karena dinilai kontradiktif dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisienkan belanja negara. Kebijakan terbaru dari pemerintah itu tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/692/SJ. Dari kopi surat yang diperoleh Kompas, surat diteken Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 13 Februari 2025. Dalam surat disampaikan bahwa pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala-Wakil Kepala Daerah 2025 selama di Akademi Militer (Akmil), Magelang, sepenuhnya dibiayai dari APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kemendagri. Materi dalam surat mengubah arahan Mendagri yang tertuang dalam SE Mendagri Nomor 200.5/628/SJ.
Dalam surat itu disebutkan, pembiayaan orientasi kepemimpinan yang bakal berlangsung di Glamping Borobudur Internasional Golf, Magelang, 21-28 Februari, ditanggung bersama Kemendagri dan pemerintah daerah. Kemendagri membayar biaya penyelenggaraan, sedangkan biaya akomodasi, konsumsi, transportasi, dan perlengkapan yang harus dibawa selama pembekalan dibayar kepala-wakil kepala daerah. Di dalam surat disebutkan pula nilai biaya yang harus ditanggung kepala daerah, yakni Rp 2.750.000 per hari. Jika dikalikan delapan hari, total biaya yang harus dikeluarkan selama retret Rp 22 juta per orang. Maka, dengan jumlah peserta kepala daerah 505 orang dari 505 daerah, biaya yang dihabiskan sekitar Rp 11,1 miliar. Namun, jika wakil kepala daerah diinstruksikan untuk ikut serta dalam retret tersebut, minimal biaya yang harus dikeluarkan dari APBD sekitar Rp 22,2 miliar. Jumlah yang dikeluarkan bisa lebih besar karena kepala-wakil kepala daerah berpotensi mengajak ajudan dan timnya untuk mengikuti kegiatan itu.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025),
mengatakan, retret merupakan bagian dari program strategis pemerintah sehingga tidak terkena kebijakan efisiensi anggaran. Anggaran untuk retret pun ditegaskannya bakal diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada di Kemendagri. ”Soal berapa anggarannya nanti konfirmasi ke Kementerian Dalam Negeri,” katanya. Meski tidak terkena kebijakan efisiensi anggaran, pelaksanaan retret sudah dicoba untuk diefisienkan. Misalnya, menurut Juri, durasi retret yang semula 14 hari dipangkas menjadi hanya berlangsung tujuh hari. Teknologi informasi Meski retret dinilai penting, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman justru menilai sebaliknya.Retret dinilainya tidak akan efektif untuk bisa menyinkronkan kebijakan hingga program pembangunan pusat dan daerah. ”Tidak efektif, kenapa? Sebab, persoalan ketidaksinkronan pusat dan daerah selama ini sebetulnya berakar pada kebijakan-kebijakan strategis. Misalnya, antara ketidakharmonisan antara Undang-Undang Pemda dan UU sektoral,” jelas Herman. (Yoga)
Industri Otomotif Indonesia Mempunyai Prospek Besar Seiring Pertumbuhan Ekonomi
KT3
14 Feb 2025 Kompas (H)
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, industri otomotif Indonesia memiliki prospek yang besar seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduk yang terus tumbuh. Apalagi, rasio kepemilikan mobil di Indonesia terbilang rendah dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. ”Rasio kepemilikan mobil di Indonesia terbilang rendah, yakni 99 unit per 1.000 orang. Masih banyak ruang bagi investor (sektor industri otomotif) untuk tumbuh di Indonesia,” ujar Agus dalam pidato pembukaannya di ajang Indonesia International Motor Show atau. IIMS 2025, Kamis (13/2/2025), di Jakarta. Dalam pembukaan tersebut, hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto, serta Staf Khusus Presiden Yovie Widianto. Selain itu, turut hadir Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung. Dyandra Promosindo selaku penyelenggara IIMS 2025.
Menurut Agus, sebagai perbandingan, rasio kepemilikan mobil di Malaysia mencapai 490 unit per 1.000 orang, Thailand 275 unit per 1.000 orang, dan Singapura 211 unit per 1.000 orang. Sementara di Korea Selatan 530 unit per 1.000 orang, Jepang 670 unit per 1.000 orang, dan Australia 776 unit per 1.000 orang. Kebijakan pemberian insentif untuk kendaraan hibrida ataupun kendaraan listrik oleh pemerintah memberikan angin segar bagi industri ini. Agus mengakui bahwa penjualan mobil dalam negeri belum menggembirakan. Kendati demikian, ada prospek yang besar. Berdasarkan data yang ada, penjualan mobil dari pabrikan ke diler (wholesale) pada Januari 2025 turun 11,3 persen secara tahunan. Pada Januari tahun ini, penjualan mobil secara wholesale sebanyak 61.843 unit, sementara pada Januari 2024 sebanyak 69.758 unit. ”Dengan kondisi pasar yang sedang lesu ini, semua pemangku kepentingan di sektor industri otomotif, termasuk pemerintah, perlu mencari terobosan agar konsumen berminat kembali berbelanja produk otomotif,” ucapnya.
Pemerintah, lanjut Agus, tidak tinggal diam. Salah satu kebijakan pemerintah saat ini untuk menggairahkan pasar otomotif nasional adalah dengan pemberian sejumlah insentif, seperti insentif perpajakan untuk mobil jenis hibrida berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah sebesar 3 persen. Stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung gerakan transisi menuju energi ramah lingkungan. Sementara itu, Daswar menyampaikan, kebijakan pemberian insentif untuk kendaraan hibrida ataupun kendaraan listrik oleh pemerintah memberikan angin segar bagi industri ini. Insentif tersebut diharapkan berkontribusi pada rantai pasok industri sektor otomotif nasional. Kredit selektif Selama 2024,tren pembiayaan otomotif tumbuh melambat akibat tertekannya daya beli masyarakat sehingga industri pembiayaan lebih selektif dalam menyalurkan kredit. Kehadiran pameran diharapkan dapat memberi angin segar di tengah lesunya pasar otomotif. (Yoga)
BPK Diminta Oleh Audit Tata Kelola Rumah Bersubsidi
KT3
14 Feb 2025 Kompas
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meminta Badan Pengawas Keuangan atau BPK mengaudit tata kelola rumah bersubsidi. Ditemukan banyak pengembang yang membangun rumah berkualitas rendah, khususnya untuk skema penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. ”Hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu supaya nanti bisa diperoleh suatu petunjuk komprehensif bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab tentang apa. Jika itu ada kerugian negara, saya serahkan kepada penegak hukum,” tutur Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman di Jakarta, Kamis (13/2/2025). Menurut Heri, pengembang yang membangun rumah tak layak berkualitas rendah akan merugikan masyarakat sebagai penghuni. Negara pun turut dirugikan. Dalam data yang diberikan kepada BPK, setidaknya ada 14 pengembang ”nakal” di area Jabodetabek yang rata-rata sudah membangun 1.000-1.200 unit rumah bersubsidi.Angka itu belum mencakup di daerah lain.
”Kami sudah hitung sebetulnya para pengembang itu masih untung, tetapi kalau masih meninggalkan kualitas, masih meninggalkan ketidaktaatan untuk menyediakan rumah layak, ini sangat merugikan,” ujar Heri. Ia mendefinisikan pengembang ”nakal” sebagai pihak yang tak tuntas membangun rumah, tak layak huni, tak layak fungsi, dan tak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Ketika dilakukan pemeriksaan di lapangan, Heri menemukan sebuah kompleks rumah memiliki elevasi ketinggian yang tidak diperhatikan, bahkan lebih rendah ketimbang danau di sekitar hunian. Akibatnya, genangan baru terbentuk dengan kualitas selokan dan sanitasi buruk. Ketika ditanya untuk meng- umumkan para pengembang terkait, Heri mengatakan bahwa pihaknya akan membuat daftar pengembang yang dinilai tidak layak membangun perumahan bersubsidi. Dengan harapan, mereka tidak lagi dilibatkan perbankan karena dianggap meresahkan. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, tak hanya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dalam audit BPK, pemeriksaan akan dilakukan secara komprehensif, tak hanya perbankan dan pengembang.
”Yang bertanggung jawab adalah pengembang karena mereka sudah terima uang, tetapi tidak memberikan kualitas yang baik,” kata Heri. Sembari proses pelaporan ke BPK berjalan, Heri akan menegur pada para pengembang ”nakal” tersebut. Pada waktu bersamaan, pihaknya juga me- nunggu validitas dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Guna mengakomodasi masyarakat yang menghuni rumah tak layak huni, Kementerian PKP akan membentuk sarana pengaduan. Ia menargetkan medium tersebut diluncurkan pekan depan, serupa dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atas SP4N Lapor. Meski demikian, Heri mengatakan, masih banyak pengembang yang bertanggung jawab dan melakukan tugasnya dengan baik. Ia akan memberikan kesempatan kepada pengembang tersebut untuk mengoptimalkan kerja sama dalam skema FLPP. Disayangkan Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menyayangkan pemerintah yang melabeli pengembang ”nakal” terlalu dini. (Yoga)
2025, Masih Akan Menjadi Primadona Perbankan Kredit ke Sektor Hilirisasi
KT3
14 Feb 2025 Kompas
Penyaluran kredit kepada korporasi, terutama di sektor hilirisasi, diproyeksikan tetap menjadi mesin utama pertumbuhan kredit perbankan nasional pada 2025 yang ditargetkan 9-11 persen. Industri perbankan melihat peluang besar dalam penyaluran kredit ke sektor ini seiring dengan dorongan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah industri domestik melalui hilirisasi. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Royke Tumilaar mengatakan, BNI siap mendukung program hilirisasi melalui berbagai inovasi dan layanan pembiayaan. Komitmen tersebut tecermin dari portofolio perseroan di sektor hilirisasi yang telah mencapai Rp 60 triliun. ”BNI memiliki eksposur di sektor hilirisasi, termasuk pada industri mineral, batubara, perkebunan, dan kehutanan. Saat ini, total portofolio kami di sektor ini mencapai kurang lebih Rp 60 triliun,” ujar Royke pertengahan pekan ini di Jakarta. Agar penyaluran kredit perbankan ke industri hilirisasi lebih optimal, Royke mengusulkan agar likuiditas diperlonggar, misalnya melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM). ”Jika likuiditas tersedia, kami bisa lebih agresif dalam mendukung pasar,” ujarnya.
Royke menambahkan, sektor hilirisasi memiliki peran penting dalam ketahanan pangan serta berbagai industri lainnya. Oleh karena itu, banyak korporasi membutuhkan pendanaan untuk ekspansi dan pengembangan bisnis guna mendukung program hilirisasi nasional. Sementara itu, Head Transaction Banking PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) Andrew Suhandinata berharap semakin banyak korporasi berkontribusi dalam sektor hilirisasi sejalan dengan kebijakan prioritas pemerintah. Dengan demikian, Bank Danamon akan berupaya terus menyalurkan kredit kepada korporasi yang bergerak di sektor hilirisasi. ”Kita juga berharap dampaknya bisa dirasakan sektor UMKM dan konsumen sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat,” katanya saat ditemui dalam pergelaran Indonesia International Motor Show 2025 di JIEXpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025). Selain itu, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dari Bank Indonesia diharapkan juga semakin mendorong bank untuk menyalurkan pembiayaan kesektor hilirisasi.
Apalagi, menurut Andrew, kualitas aset atau kemampuan bayar korporasi di sektor ini tergolong baik. Lebih besar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae menjelaskan, skala pembiayaan untuk sektor korporasi, khususnya proyek besar seperti hilirisasi, akan cenderung lebih besar dibandingkan sektor lain. Karena itu,bank perlu memperkuat mitigasi risiko guna memastikan pertumbuhan kredit tetap sehat dan berkelanjutan. ”Tampaknya hal ini memang tak dapat dihindari karena skala kredit untuk
korporasi memang besar. Terlebih, banyak korporasi yang terlibat dalam proyek-proyek strategis seperti hilirisasi,” ujarnya. Dengan kebutuhan pendanaan yang tinggi, sektor ini diproyeksikan tetap menjadi primadona dalam portofolio perbankan. Bank juga harus menyiapkan strategi diversifikasi kredit agar pertumbuhan tetap stabil meskipun kondisi ekonomi global mengalami fluktuasi. Laporan Analisis Uang Beredar BI menunjukkan, penyaluran kredit kepada debitor korporasi tercatat Rp 4.185,1 triliun atau 54,43 persen dari total kredit yang disalurkan perbankan pada Desember 2024. Jumlah ini meningkat sebesar 14,8 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding periode 2023 yang tumbuh 11,6 persen. (Yoga)
Kebijakan Efisiensi AnggaranJadi Budaya Baru di 2025
KT3
14 Feb 2025 Kompas
Kebijakan efisiensi anggaran yang kini dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto akan dijadikan acuan untuk tahun depan. Kementerian dan lembaga akan dituntut melakukan efisiensi terukur sebagai bentuk budaya baru dalam pemerintahan. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Keuangan, Kamis (13/2/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan seputar kebijakan efisiensi anggaran Rp 306,7 triliun yang diperintahkan Presiden Prabowo. Rapat itu sejatinya untuk membahas efisiensi anggaran di internal Kementerian Keuangan. Namun, anggota DPR juga menanyakan perihal kebijakan efisiensi secara umum yang kini mesti dilakukan setiap kementerian dan lembaga, mengingat Kemenkeu adalah pengampu utama kebijakan tersebut.
Sri Mulyani mengatakan, efisiensi anggaran yang dilakukan lintas kementerian dan lembaga pada 2025 ini bertujuan mempertajam tujuan Astacita Prabowo. Ia pun melempar sinyal bahwa efisiensi anggaran akan dilanjutkan sampai 2026. Menurut Sri Mulyani, kebijakan efisiensi akan dijadikan acuan untuk menciptakan budaya baru efisiensi birokrasi pemerintahan di semua kementerian dan lembaga. Hasil efisiensi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 ini juga akan dijadikan acuan menyusun APBN 2026. ”Saya rasa spiritnya adalah benar-benar untuk membangun budaya baru dalam bekerja.APBN2026 sedang dalam pemikiran awal, tetapi memang apa yang kita lakukan saat ini diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru,” ujar Sri Mulyani dalam rapat di Senayan, Jakarta. Meski efisiensi yang dilakukan bernilai besar, ia mengatakan, penghematan di tiap kementerian dan lembaga itu tidak boleh mengganggu program yang melayani masyarakat seperti bantuan sosial (bansos).
Adapun total nilai efisiensi dipastikan tetap Rp 306,7 triliun. Ia juga memastikan efisiensi ini tidak akan menggerus belanja wajib di APBN yang diamanatkan konstitusi, seperti kewajiban 20 persen anggaran pendidikan. Kemenkeu akan menyisir lagi hasil rencana efisiensi yang diajukan setiap kementerian dan lembaga untuk memastikan efisiensi itu tidak melanggar mandat konstitusi. ”Pelayanan publik tidak boleh dikorbankan dan berbagai target juga tidak kita kurangi. (Amanat) 20 persen sesuai konstitusi pasti kita akan jaga. Nanti sesudah (usulan) dari semua kementerian dan lembaga kami kumpulkan, kami akan memilah lagi supaya kepatuhan terhadap konstitusi tetap kita jaga,” katanya. Kebijakan berubah Tiga pekan terakhir, pemerintah melakukan ”rekonstruksi anggaran” alias mengubah lagi kebijakan efisiensi anggaran. Kebputusan ini diperintahkan Presiden Prabowo dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025 dan ditindaklanjuti Kemenkeu lewat Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025 pada 24 Januari 2025. (Yoga)
Trump Jadi Jembatan Perdamaian Ukraina-Rusia
KT1
14 Feb 2025 Investor Daily (H)
Presiden Amerika Serikat (AS) DOnald Trump mengubah kebijakan AS selama tiga tahun terakhir terhadap Ukraina. Ia pada Rabu (12/2/2025) waktu setempat mengatakan bahwa Vladimir Putin telah sepakat untuk memulai perundingan guna mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Trump mengatakan bahwa ia menghabuskan lebih dari satu jam di telepon dengan Putin. "Dan saya pikir kita sedang dan perjalanan menuju perdamaian (antara Ukraina dan Rusia)," kata Trump. Ia mengatakan bahwa kemudian berbicara dengan Presiden Ukraina Vododymyr Zelensky. Tetapi Trump tidak berkomitmen apakah Ukraina akan menjadi peserta yang setara dalam peurndingan antara AS dengan Rusia. "Saya pikir Presiden Putin mengingkan perdamaian dan Presiden Zelensky (juga) menginginkan perdamaian dan saya juga menginginkan perdamaian. Saya hanya ingin melihat orang-orang tidak lagi mati terbunuh," kata Trump. Mengenai percakapannya dengan Putin, Trump mengatakan banyak orang yang tidak benar-benar tahu apa yang dipikirkan Putin. Namun kata Trump, dirinya yakin bahwa Putin juga menginginkan perang itu berakhir. (Yetede)
Investor Perlu Jaminan Kepastian Regulasi di Tengah Efisiensi
KT3
14 Feb 2025 Kompas
Investor perlu jaminan sejumlah hal sebelum berinvestasi, di antaranya kepastian regulasi. Aturan yang berubah-ubah akan membuat calon investor surut. Sikap yang sama juga terjadi jika aturan investasi hanya diatas kertas, sedangkan praktiknya jauh berbeda. Laporan Business Ready 2024 yang dirilis Bank Dunia, Februari 2025, menyebutkan, sektor swasta berperan besar menyediakan 90 persen lapangan kerja dan 75 persen investasi di dunia. Peran penting itu tidak cukup bermodalkan jumlah penduduk yang banyak sebagai pasar suatu produk. Daya tarik lain mesti diciptakan,termasuk regulasi bisnis, layanan publik, dan efisiensi operasional. Ketiga pilar itu ada dalam survei Business Ready Bank Dunia di 50 negara. Nilai dan posisi Indonesia untuk pilar regulasi bisnis dan efisiensi operasional di bawah Vietnam, sesama anggota ASEAN. Indonesia hanya mengungguli Vietnam di pilar layanan publik. Sesuai catatan Bank Dunia, Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah atas dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita 4.788 dollar AS, sedangkan Vietnam berpendapatan menengah bawah dengan PDB per kapita 4.163 dollar AS.
Pada pilar efisiensi operasional, Vietnam ada di posisi ke-10, sedangkan Indonesia di posisi ke-31. Bank Dunia mendefinisikan efisiensi operasional sebagai cermin kepatuhan terhadap regulasi bisnis dan efektivitas layanan publik yang relevan bagi perusahaan. Pilar kesiapan berbisnis yang mendukung investasi di Vietnam itu berperan menarik investasi asing, yang bersama-sama dengan ekspor menjadi penggerak perekonomian. Pada 2024, PDB Vietnam tumbuh 7,09 persen, meloncat dari pertumbuhan ekonomi 5,05 persen pada 2023. Urusan efisiensi dalam perekonomian Indonesia memang masih menjadi catatan. Inefisiensi antara lain terlihat melalui ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang berkisar 6 persen pada 2016-2023. Investasi di Indonesia belum efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan dengan negara lain yang memiliki ICOR lebih rendah, Indonesia perlu investasi lebih besar untuk menumbuhkan perekonomian dengan besaran yang sama. Tidak perlu mencari dalih untuk memaklumi keunggulan Vietnam dari Indonesia dari sisi regulasi bisnis dan efisiensi operasional. Yang diperlukan kini adalah mereformasi regulasi agar investor tertarik menanamkan investasi di Indonesia. (Yoga)
Risiko Bayi yang Lahir Terlambat Meningkat Akibat Perubahan Iklim
KT3
13 Feb 2025 Kompas
Risiko bayi yang lahir terlambat meningkat akibat perubahan iklim. Sebelumnya, dampak perubahan iklim dikaitkan dengan risiko kelahiran bayi prematur atau kelahiran dini. Hasil studi dari Curtin University yang diterbitkan di jurnal Urban Climate pada Februari 2025 menemukan paparan polusi udara luar ruang dan suhu ekstrem selama kehamilan meningkatkan risiko kehamilan berkepanjangan. Kesimpulan ini didapat dari analisis data pada 400.000 kelahiran di Australia Barat. Hasil analisis menyebutkan paparan lebih tinggi pada polusi udara partikulat halus PM 2,5 dan tekanan biotermal dari suhu udara, radiasi, kelembaban, dan kecepatan angin berkaitan dengan kondisi kehamilan yang berlangsung lebih dari 41 minggu. Idealnya, bayi lahir di usia 39-40 minggu masa kehamilan. Penulis utama studi itu, Sylvester Dodzi Nyadanu, mengutarakan, meski paparan dampak perubahan iklim sebelumnya dikaitkan risiko kelahiran prematur atau kelahiran dini, studi ini sekaligus mengungkapkan risiko lain dari dampak perubahan iklim terhadap masa kehamilan yang berkepanjangan.
”Kita tahu bahwa lahir terlalu cepat atau kelahiran prematur memiliki risiko kesehatan yang sudah terdokumentasikan dengan baik. Namun, sedikit perhatian diberikan pada risiko terkait dengan kelahiran yang terlambat,” tuturnya. Sylvester menambahkan, paparan polusi udara dan paparan biotermal selama masa kehamilan ternyata juga meningkatkan kemungkinan masa kehamilan berkepanjangan. Itu terutama pada ibu berusia di atas 35 tahun, ibu yang baru pertama kali hamil, dan ibu yang tinggal di daerah perkotaan. Kondisi kehamilan berisiko meningkatkan potensi kehamilan berkepanjangan akibat perubahan iklim. Stresor lingkungan, termasuk paparan dari dampak perubahan iklim selama kehamilan, terkait dengan respons ibu serta risiko pada aktivitas endokrin dan inflamasi meningkat menjelang akhir masa kehamilan. ”Hal ini dapat memperpendek masa kehamilan yang menyebabkan kelahiran prematur atau memperpanjang masa kehamilan dalam beberapa kasus,” kata Sylvester.
Intervensi medis Kondisi kehamilan yang berkepanjangan patut menjadi perhatian. Sebab, kehamilan yang panjang dapat berdampak serius pada kesehatan ibu dan bayi, termasuk meningkatkan risiko kebutuhan intervensi medis yang lebih rumit, seperti induksi dalam persalinan atau persalinan caesar. Selain itu, kehamilan berkepanjangan juga meningkatkan risiko lahir mati, komplikasi dalam persalinan, kematian bayi pascakelahiran, gangguan perilaku dan emosional pada anak usia dini, serta dampak emosional pada keluarga. ”Perubahan iklim yang menyebabkan semakin seringnya kejadian cuaca ekstrem dan memburuknya kualitas udara membuat kita perlu semakin menyadari dampak potensial terhadap kesehatan ibu dan anak,” ujar Sylvester. Dari penelitian lain yang dilakukan University of the Basque Country, paparan polusi udara pada ibu hamil berkaitan pula dengan kesehatan bayi saat baru dilahirkan. Risiko dari paparan polusi udara ini paling sensitif terjadi saat awal masa kehamilan dan akhir kehamilan. Paparan polusi udara memengaruhi hormon tiroid dari bayi sejak dalam kandungan. Hormon tiroid amat penting untuk mengatur pertumbuhan dan metabolisme janin serta berperan penting dalam perkembangan neurologis. (Yoga)
Semua Anggaran Institusi Dipangkas
KT3
13 Feb 2025 akompas (H)
Berdasarkan rapat dengar pendapat yang diadakan setiap komisi di DPR dengan para mitra kerjanya dengan agenda rekonstruksi atau revisi atas efisiensi anggaran, di Jakarta, Rabu (12/2/2025), dipastikan tidak ada satu pun kementerian/lembaga yang lolos dari efisiensi anggaran. Anggaran Badan Gizi Nasional selaku pelaksana program Makan Bergizi Gratis pun dipangkas 0,284 persen atau setara Rp 201,9 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Sebelumnya terdapat 17 kementerian/lembaga (K/L) yang tidak terkena pemangkasan anggaran, di antaranya institusi-institusi penegak hukum dan pertahanan serta Badan Gizi Nasional. Namun, kini, dipastikan tidak ada satu pun kementerian dan lembaga yang bebas dari kebijakan pemangkasan anggaran. Rapat dengar pendapat antara Badan Gizi Nasional dan Komisi IX DPR pun digelar mendadak pada Rabu malam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, rapat tersebut tidak terjadwal dalam agenda DPR.
”Efisiensi 0,2845 persen. Kurang lebih sebesar itu,” kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat dihubungi dari Jakarta. Adapun hasil rekonstruksi anggaran terbaru dibahas dalam Rapat Terbatas Pembahasan Efisiensi Belanja K/L yang digelar pada Selasa (11/2) malam antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), perwakilan K/L, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Tanpa diskusi Menurut Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti, dalam rapat tersebut, Kemenkeu dan Kemensetneg menyampaikan besaran efisiensi terbaru yang harus dipangkas oleh tiap K/L. Kemenkeu dan Kemensetneg juga menegaskan ulang kepada setiap K/L item belanja apa saja yang boleh dipangkas anggarannya, yakni hanya terbatas pada belanja barang dan belanja modal. Setelah rekonstruksi tersebut, besaran efisiensi anggaran Bappenas turun dari awalnya Rp 1,07 triliun menjadi Rp 1 triliun.
Menurut Teni, hasil rekonstruksi itu disampaikan kepada K/L dalam rapat Selasa malam tanpa diskusi. Dihubungi terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, sesuai isi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, setiap K/L diharapkan untuk meminta persetujuan blokir anggaran dari DPR paling lambat 14 Februari 2025. Namun, tenggat itu bergantung pada pembahasan di DPR. Kalaupun pembahasan di DPR mundur melewati 14 Februari, Kemenkeu tidak akan ”mengambil alih” proses efisiensi anggaran di K/L bersangkutan dan akan menunggu dinamika diparlemen selesai. ”Kita lihat saja prosesnya. Kalau bisa selesai Jumat (14/2). Kalau tidak, berarti diundur, tetapi mundurnya ke tanggal berapa, itu kami belum bisa pastikan sampai kapan,” kata- nya. Ia berharap DPR bisa menyetujui hasil rekonstruksi anggaran yang diajukan setiap K/L itu. (Yoga)
Kuliner yang Memikat jadi Magnet Bagi Konsumen
KT3
13 Feb 2025 Kompas
Kuliner yang memikat jadi magnet bagi konsumen, bahkan turut memikat wisatawan dari beragam daerah dan negara. Lekat dengan aspek kuliner, gastronomi alias seni menyiapkan, memasak, hingga memproduksi ragam santapan dan sajian berperan bak lidah penghubung memperkenalkan ciri khas kebudayaan. Salah satu pendongkrak pamor ragam restoran adalah predikat berbintang serta penghargaan dari para pakar dan kritikus makanan ternama. Nama restoran dapat melejit ketika mendapatkan penghargaan prestisius ini. Michelin Guide, misalnya, salah satu produk panduan perjalanan yang mendunia merupakan bagian dari Grup Michelin, produsen manufaktur ban asal Perancis. Perusahaan itu merambah ke dunia kuliner yang terkenal dengan penghargaan ”Bintang Michelin” atau Michelin Star. Dilansir dari Statista, pada April 2024, nilai tengah harga menu restoran berpredikat ini sebesar 179 dollar AS atau Rp 2,9 juta dengan kurs Rp 16.453 per dollar AS. Rata-rata harga menu yang menyandang bintang tiga Michelin mencapai 356 dollar AS atau setara Rp 5,8 juta.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Hariyanto, Jumat (7/2/2025) lalu, mengemukakan, wisata kuliner yang erat kaitannya dengan gastronomi merupakan produk wisata. Komponen ini berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara. ”Bayangkan kalau kita bandingkan dengan kompetitor kita, bahkan Thailand, apalagi Singapura, ragam pilihan kuliner kita hampir enggak terbatas. Nah, itulah potensi kita sejauh ini yang jadi perhatian Kemenpar,” tuturnya seusai jumpa pers di Jakarta. Di Indonesia, Hariyanto melanjutkan, aneka varian makanan memiliki daya tarik ter- sendiri. Beberapa sajian khas nusantara adalah nasi goreng, soto, dan gado-gado. ”Tetapi, poinnya, tak boleh juga strategi nasional itu hanya fokus pada satu atau dua jenis. Sebab, kita juga punya banyak kuliner berbasis kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Hariyanto. Secara terpisah, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Irene Umar berpendapat, kuliner nusantara selalu memiliki daya tarik. Sebab, cita rasa khas yang ada mampu mendunia. ”Kekayaan Indonesia dengan ragam kulinernya bisa menggerakkan pusat-pusat kuliner tiap kota akan potensi yang ada,” ujar Irene.
Dalam laman Michelin Guide tertulis bahwa bintang Michelin menekankan pada pengalaman terbaik kala menyantap sebuah menu. Penghargaan ini diberikan tiap tahun oleh tim anonim dan independen. Mereka akan mengevaluasi tiap tahun. Setidaknya ada lima kriteria yang digunakan ketika menilai sebuah restoran. Komponen itu adalah kualitas bahan baku; penguasaan teknik memasak dan kuliner; harmoni rasa; karakter koki yang diekspresikan melalui sajian; serta konsistensi dalam waktu berbeda pada seluruh menu. Ada pula penghargaan khusus yang disebut ”Bib Gourmand Award”. Biasanya, restoran-restoran dengan penghargaan ini menunjukkan cara memasak yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan gampang dimakan. Restoran ini juga memberi kepuasan tersendiri bagi penikmat kuliner dengan harga wajar atau terjangkau. Dalam laman Michelin Guide setidaknya terdapat 14 restoran di seluruh dunia yang menyajikan masakan Indonesia berhasil masuk daftarnya. Beberapa di antaranya Wayan di New York (AS), Dancing Fish di Kuala Lumpur (Malaysia), Feria di Treviso (Italia), serta Ron Gastrobar Indonesia di Amstelveen (Belanda). (Yoga)
Pilihan Editor
-
-
-
25 Tahun Lagi Cadangan Timah Indonesia Habis
14 Dec 2021 -
Emiten Komponen Otomotif Kian Menderu
14 Dec 2021 -
