Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa Indonesia akan mencapai negara berpendapatan tinggi/high income pada 2045.  Untuk mencapai target tersebut, Mckinsey Global Institut (MGI) melalui analisanya menyim[ulkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan produk dometik bruto (PDB) lebih dari 5% per tahun. Managing Partner and Senior Partner Mckinsey & Company Indonesia Khoon Tee Tan menerangkan, untuk mencapai pendapatan US$ 14.000 pr orang, berarti mempercepat pertumbuhan PDB dari rata-rata 4,9% per tahun. "Sejak 2000 menjadi CAGR sebesar 5,4% secara riil antara sekarang dan 2045," kata dia. Dalam penelitian MGI, ada empat negara yaitu Chili, China, Polandia, dan Korea Selatan, yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan PDB riil sebesar 4-10% selama dua dekade. Korea Selatan mencapai status negara berpendapatan tinggi paling cepat dibandingkan negara-negara lainnya dengan pertumbuhan PDB lebih dari 9% selama 14 tahun. "Pengalaman negara-negara tersebut hanya  mungkin terjadi dengan peningkatan pertumbuhan produktivitas sebanyak 1,6 kali lipat, yang akan membutuhkan penciptaan lebih banyak perusahaan menengah (UMKM) dan besar, mendorong kewirausahaan, dan mengalihkan lapangan kerja dari sektor informal dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. (Yetede) 

Kolaborasi pemerintah, swasta, ormas sipil, dan akademisi dalam Our Ocean Conference (OOC ) selama sepuluh tahun telah menunjukkan hasil positif. Kerja sama kolektif antarpihak ini perlu dilanjutkan, bahkan ditingkatkan, untuk menyelamatkan laut dari beberapa ancaman krusial, seperti perubahan iklim, polusi plastik, penangkapan ikan berlebih, dan degradasi ekosistem laut. Mantan Menlu AS, John Kerry sekaligus tokoh sentral lahirnya OOC menyatakan pentingnya tanggung jawab kolektif berbasis moral, ilmiah, politik, dan ekonomi. ”Kita tidak bisa hanya datang ke konferensi, membuat janji, lalu kembali ke rumah dengan perasaan telah cukup berbuat,” kata Kerry di hadapan delegasi puluhan  negara, dalam pembukaan OOC Ke-10 di Busan, Korsel, Selasa (29/4).

Mengutip evaluasi dan laporan dari World Resources Institute, Kerry mengungkap bahwa dalam satu dekade, OOC telah menghasilkan lebih dari 2.600 komitmen dengan nilai lebih dari 133 miliar USD untuk aksi konservasi laut dan perubahan iklim, dua pertiga dari komitmen tersebut telah selesai dikerjakan dan dalam proses penyelesaian. Sebagai contoh keberhasilan kolaboratif, Kerry memuji inisiatif Korsel yang berkomitmen membangun pelabuhan hijau guna mendukung pengiriman maritim nol emisi. Langkah ini sejalan dengan target global pengurangan emisi sektor pelayaran,termasuk pembentukan 51 koridor pelayaran hijau yang telah disepakati di bawah koordinasi Organisasi Maritim Internasional (IMO). (Yoga)

Diumumkannya Liberation Day oleh Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47 Donald Trump pada tanggal 2 April 2025 berbuntut panjang dan rumit, apalagi bila dibayangkan dampaknya terhadap perdagangan multilateral yang digawangi oleh World Trade Organozation atau WTO yang kini beranggotakan 166 negara dan kawasan pabean independen. Perlu kita memahami beberapa terminologi dasar yang berlaku  di WTO untuk mengkaji apakah kebijakan Trump menaikkan tarif impor AS awal April lalu, meskipun kemudian ditunda selama tiga bulan kecuali terhadap China, berpotensi melanggar komitmen AS sendiri di WTO. Pertama, tentang tarif bindings atau perikatan tarif. Sebagaimana negara anggota WTO lainnya dan sebagai hasil perundingan sepanjang sebelum akhirnya WTO terbentuk pada tahun 1995, AS membuat komitmen dengan mendaftarkan sebagian besar bea masuknya berdasarkan penomoran  harmonized system code atau HS code. Tarif yang diikat ini merupakan tingkat tarif teringgi yang akan dikenakan AS terhadao barang impor sesuai nomor HS masing-masing. Ini dikenal juga dengan sebutan bound tariff ceillings atau batas dan tarif. Kedua, memahami termonology applied tariff atau tarif yang berlaku dalam kaitannya dengan tarif terikat di atas. Applied tariif adalah bea masuk yang nyata duberlakukan di perbatasan kepabeanan AS yang sama, seperti juga dilakukan banyak anggota WTO, umumnya lebih rendah dari tingkat tarif terikat, namun tidak boleh lebih tinggi dari tingkat tarif terikat. (Yetede)

Laporan dikeluarkan Institut Kajian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) yang berbasis di Swedia pada Senin (28/4/2025) menyebutka, belanja militer global tahun 2024 meningkat 9,4 % dibanding tahun 2023. Ini merupakan peningkatan terbesar sepanjang sejarah pasca-Perang Dingin. Total belanja militer 2024 senilai 2.718 miliar USD. Apabila dihitung pada periode 2015-2024, secara keseluruhan belanja militer dunia naik 37 %. Tren peningkatan belanja ini terjadi selama 10 tahun terakhir. Ada lima negara yang paling banyak berbelanja militer, yaitu AS, China, Rusia, Jerman, dan India. Belanja totsl kelima negara ini mencapai 60 % belanja militer global. Rata-rata, setiap negara menghabiskan 2,5 % produk domestik bruto (PDB).

Menurut laporan SIPRI, pemerintah sejumlah negara mengedepankan kepentingan pertahanan tradisional. Tidak jarang dengan menurunkan anggaran untuk ekonomi dan pembangunan yang dampaknya justru sangat terasa di masyarakat. Di Eropa, secara keseluruhan, pengeluaran militer naik 17 %. Rusia mencatatkan peningkatan 34 %. SIPRI menilai, hal ini karena perang Ukraina. Di Asia, Myanmar tertinggi dengan 66 %, tetapi dari segi jumlah uang sebesar 5 miliar USD. Di Timur Tengah, belanja senjata Israel meningkat 65 %. Hal ini juga karena tengah berkonflik dengan Hamas. ”Perang Ukraina berpengaruh terhadap belanja militer negara-negara anggota NATO. Apalagi, AS semakin menjauh dari aliansi itu,” kata peneliti SIPRI, Jade Guiberteau Ricard. (Yoga)

Perang Tarif Trump -yang ia sebut sebagai "Seni Kesepakatan" atau "The Art of the Deal", kini dunia menyebutnya sebagai "Seni Delusi" atau "The Art of Delusion". Tidak mengherankan jika hastag #TrumpChikenedOut atau #TrumpTundukSebelumtarung atau "TrumpKeok meroket di media sosial dengan lebih dari 170 juta tampilan hanya dalam hitungan menit. Presiden AS Donald Trump mengancam mengenakan tarif berkisar 10-60% pada hampir seluruh negara di dunia, dan dengan menjatuhkan 245% tarif pada China telah menggiring perekonomian dunia pada resesi, terutama Amerika Serikat. Tarif Trump telah mencatatkan salah satu kerugian ekonomi terbesar di abad ini. Namun, China tidak bergeming. Bahkan Presiden China Xi Jin Ping memperkuat kerja sama perdagangan, investasi, teknologi, dan infrastruktur dengan negara-negara lain di dunia. Di pasar AS, ketegangan makin, memuncak, dan sentimen makin menggerus. Hanya antara awal Februari hingga akhir April 2025, ekonomi AS menunjukkan tanda-tanda kerentanan. Setelah mencapai puncak sementara pada Januari, pasar saham AS merosot. S&P 500 turun lebih dari 14% dari Februari hingga April 2025, sementara Nasdaq yang lebih banyak dihuni saham teknologi turun 23% dalam periode yang sama. (Yetede)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) akan melebarkan sayapnya di kancah internasional usai memperoleh izin lisensi pembukaan kantor cabang di Arab Saudi. Langkah strategis ini membuka peluang besar bagi BSI untuk menggarap potensi pasar syariah global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta keuangan syariah dunia. Meski demikian, Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengaku masih menunggu surat resmi  dari Saudi Arabian Monatary Agency (SAMA) atas informasi yang beredar terkait perizinan lisensi kantor cabang di Arab Saudi. Diharapkan surat resmi segera diterima, sehingga BSI siap melayani jemaah umrah dan haji tahun ini. Kabar bahagia tersebut juga diamini oleh Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BSI Adiwarman Karim. "Insya Allah ini peluang yang sangat bagus, karena banyaknya jamaah haji dan umrah, bisnis yang menyertainya, juga diaspora Indonesia di Saudi," kata Adiwarman.   Kehadiran BSI di Arab Saudi diharapkan bisa mengakselerasi bisnis remitansinya, pembiayaan haji dan umrah, serta jasa  layanan keuangan bagi diaspora dan pebisnis Indonesia. Setip tahunnya, jutaan warga negara Indonesia melakukan perjalanan ibadah ke Arab Saudi, dengan kebutuhan transaksi keuangan yang besar dan beragam. (Yetede)

Hampir sebulan ini dunia disibukkan oleh kebijakan tarif tinggi Presiden Donald Trump yang membawa dampak tidak saja pada rantai-pasok perdagangan dunia (global value chains-GVCs) di sektor barang dan jasa terkait, tetapi juga pada pasar modal, nilai tukar mata uang, lapangan kerja, dan bahkan hubungan baik di antar negara-negara yang memainkan peran penting dalam GVCs. Dalam menanggapi situasi yang terus berkembang dalam hitungan hari, bergantung bagaimana mood Presiden Trump, berbagai negara menunjukkan sikapnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. Mereka yang bersuara membawakan suara kelompoknya antara lain adalah Uni Eropa, Mercado Comun del Sur (MERCONSUR) yang terdiri atas Argentina, Brazil Paraguay Bolivia, dan Venezuela, serta African Continental Free Trade (AfCFTA) dengan 43 negara anggota dan 11  negara penandatangan. Bahkan, apa yang dulu disebut-sebut sebagai the odd coalition ("koalisi ganjil") yakni China-Japan-Korea atau CJK, kini juga merapatkan barisan untuk menunjukkan sikap dan bertekad meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan ditengah ketidakpastian yang diciptakan oleh Presiden Trump. (Yetede)

Upaya diplomasi secara bilateral dinilai menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk bernegosiasi dengan AS soal tarif bea masuk (BM) impor resiprokal. Ini sesuai dengan pendekatan bilteral yang juga dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump dalam penetapan tarif ini terhadap negara-negara anggota Asean, tidak seperti pendekatan ke negara-negara Uni Eropa (UE).  Namun demikian, semua negara anggota Asean bisa membangun komunikasi dan bersepakat terlebih dulu, sebelum bertemu dan menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Trump soal tarif resiprokal, sehingga tidak saling mencurigakan. Indonesia dan Malaysia yang sama-sama memiliki produk CPO misalnya, perlu membangun pemahaman dan kesepakatan terlebih dahulu. Negara-negara yang sebelumnya sepakat untuk tidak melakukan retalisasi dengan AS dinilai sebagai langkah positif. Sementara itu, sebagai kekuatan ekonomi tersebar di Asean, dengan kontribusi produk domestik bruto (PDB) sekitar 36,7% atau lebih dari sepertiga dari total PDB Asean, Indonesia harus menjadi motor penting bersama Malaysia-yang kini memegang chairmanship Asean- dalam membangun kolaborasi dan kerja sama Asean. Dalam mengadopsi negosiasi tarif secara bilteral dengan AS, negara-negara Asean perlu berkoordinasi dan bertukar informasi. (Yetede)