Ketangguhan APBN 2021 terefleksi dari realisasi defisit anggaran Rp 783,7 triliun atau 4,65 % PDB, lebih rendah dari proyeksi defisit APBN 2021 sebesar 5,7 % PDB. Namun pemerintah jangan terlena dan tetap memantau  potensi gangguan ketahanan fiskal demi jaga momentum pemulihan ekonomi. Tahun 2022 dinyatakan sebagai tahun terakhir defisit APBN di atas 3 %. Meski realisasi defisit APBN tahun lalu lebih baik dari target tahun ini, ada tantangan yang ancam stabilitas fiskal negara sepanjang 2022, mencakup pengendalian Covid-19, terutama munculnya varian baru, kerentanan pasar keuangan akibat tapering (bagian pengetatan kebijakan moneter) berbagai bank sentral negara ekonomi maju, serta potensi pelemahan kurs rupiah, hingga lonjakan impor. Belanja pemerintah meningkat seiring pembangunan infrastruktur yang masif, pengetatan stimulus moneter oleh bank sentral, diantaranya Bank Sentral AS (The Fed) berpotesi dorong pelarian modal asing yang bisa melemahkan kurs rupiah, juga berpotensi meningkatkan belanja negara dalam denominasi dollar AS. Euforia atas segala capaian pada 2021 sudah cukup, sekarang waktunya untuk menatap ke depan menjawab tantangan 2022. (Yoga)

Kementerian Koperasi dan UMKM terus memantau proses homologasi sesuai putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) antara KSP Sejahtera Bersama dan ribuan anggotanya. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (5/1), menegaskan, saya meminta KSP Sejahtera Bersama benar-benar transparan melaporkan pembayaran dana anggota sesuai tahapan yang diputuskan PKPU, agar seluruh tahapan pembayaran berjalan baik.KSP Sejahtera Bersama terlibat kasus gagal bayar Rp 8,8 triliun. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakpus Agustus 2020, pembayaran dibagi 10 tahap hingga tahun 2025, pembayaran tahap pertama dilaksanakan Juli-Desember 2021.

Sebelumnya, Tim Pengawas KSP Sejahtera Bersama Kemenkop dan UKM bertemu pihak Polda Jabar yang menangani proses pidana manajemen KSP Sejahtera Bersama, diperoleh penjelasan tidak ada hambatan bagi KSP Sejahtera Bersama menjual aset mereka. Bahkan, Polda Jabar tidak memblokir aset KSP Sejahtera Bersama kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN hanya diminta menelusuri aset yang dimiliki KSP Sejahtera Bersama. (Yoga)

Likuiditas sektor keuangan Indonesia November 2021 naik, sejalan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang akhir tahun. Bank Indonesia (BI) mencatat, uang beredar dalam arti luas (M2) November 2021 mencapai Rp 7.572,2 triliun, tumbuh 11% year on year (yoy). Jumlah ini lebih tinggi ketimbang Oktober 2021 sebesar Rp 7.491,7 triliun, naik 10,5% yoy. BI menyebut kenaikan berasal dari akselerasi uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang kuasi. Adapun komponen uang kuasi pada November 2021 tercatat Rp. 3.405,8 triliun, tumbuh 7,0% yoy. Angka ini juga naik dari bulan Oktober 2021 yang sebesar Rp 3.393,8 triliun atau tumbuh 6,0% yoy. Asal tahu saja, komponen uang kuasi ini di dorong oleh peningkatan simpanan berjangka dan giro valas. 

Sektor keuangan digital Indonesia berkembang pesat. Bahkan, di tahun 2030 mendatang nilai keuangan digital Indonesia diprediksi mencapai ribuan triliun. Wakil Presiden Ma’ruf Amin memperkirakan sektor keuangan digital tumbuh menjadi Rp 4.500 triliun pada 2030, delapan kali lipat dari sekitar Rp 600 triliun pada saat ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan potensi aset keuangan syariah global akan mencapai 3,69 triliun dolar AS dalam periode 2019-2024 berdasarkan laporan dari Global Islamic Economic Report.“Global Islamic Economic Report memperkirakan keuangan Islam global akan tumbuh 5 persen selama periode 2019-2024. Ini akan mencapai yang diharapkan pada tingkat aset 3,69 triliun dolar AS pada 2024,” kata Menkeu dalam acara AICIF 2021 di Jakarta, Rabu.

Mulai meredanya kasus positif Covid-19 membuat penjualan produk asuransi jiwa melalui bank atau biasa dikenal bancassurance semakin meningkat. Dari data, bancassurance menyumbang premi paling besar dibandingkan kanal lain. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatatkan premi dari bancassurance mencapai Rp 48,23 triliun, atau meningkat 27,3% yoy per kuartal II-2021. Kanal ini menyumbang porsi terbesar, mencapai 46% terhadap total premi industri.

Bisnis, Jakarta -  Geliat bisnis di industri pembiayaan mulai terasa sepanjang tahun ini. Capaian sejumlah perusahaan multifinance sampai dengan kuartal III/2021, sudah melampaui capaian periode yang sama pada 2020. Capaian yang dibukukan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF), misalnya meningkat tajam sampai dengan September 2021. Upaya sentralisasi dan digitalisasi proses, serta terus menambah mitra digital sebagai kanal distribusi merupakan salah satu strategi yang berhasil mendongkrak penyaluran pinjaman. 

Meskipun demikian, total aset WOMF senilai Rp 4,8 triliun masih terkoreksi 23% secara tahunan dibandingkan Rp 6,3 triliun pada September 2020. Adapun, laba bersih selama sembilan bulan tahun ini menyentuh Rp 76 miliar, atau meningkat 34% YoY dibandingkan dengan periode September 2020 senilai Rp 56 miliar. Membaiknya penyaluran pembiayaan menjadi sinyal tren pulihnya perekonomian. Pada kuartal III/2021 ini, porsi penyaluran terbesar diambil pembiayaan multiguna beragunan mobil atau Mobilku Rp 438 miliar. Disusul pembiayaan sepeda motor baru Rp 401 miliar, dan pembiayaan multiguna beragunan motor atau MotorKu Rp 307 miliar.

Bisnis, Jakarta - Tercapainya konsensus global mengenai Pilar 2: Global Anti Base Erosion menyisakan dilema bagi Indonesia. Pilar 2 menuntut pemerintah menghapus tax holiday yang selama ini menjadi magnet investor sekaligus pendulang penerimaan negara. Secara konkret, pilar 2 mewajibkan 136 negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk menerapkan global minimum tax atau pajak penghasilan (PPh) minimum sebesar 15% pada 2023. Esensi ini mencakup dua hal yang menimbulkan dilema bagi Indonesia. Pilar 2 mengharuskan pemerintah menghapus tax holiday yang menjadi pemanis untuk mengundang investor asing. Bila Indonesia tetap memberikan fasilitas tersebut atau menetapkan tarif pajak korporasi di bawah 15%, pemerintah kehilangan potensi penerimaan dari perusahaan. 

Hilangnya potensi penerimaan itu disebabkan oleh ketentuan di dalam Pilar 2 yang memberikan kewenangan kepada negara domisili atau negara asal korporasi untuk memungut pajak, jika negara pasar menetapkan tarif di bawah 15%. Tax Holiday tidak akan memberikan keuntungan bagi investor asing maupun Pemerintah Indonesia. Sebaliknya, fasilitas itu justru memberikan tambahan penerimaan bagi yuridiksi domisili perusahaan induk. Pilar 2 menyisakan problem bagi Indonesia. Peluang meningkatkan penerimaan memang cukup terbuka melalui global minimum tax. Namun, Indonesia wajib meninjau ulang rezim fasilitas pajak yang diberikan kepada perusahaan multinasional dengan adanya tarif pajak minimum itu. Versi terbaru dari tax holiday akan lebih terarah dengan menyasar sektor prioritas yang dianggap memiliki efek berganda bagi perekonomian nasional.

Bisnis, Jakarta - Jelang pengumuman keijakan tapering The Fed, kepemilikan asing pada surat berharga negara atau SBN terus menyusut. Namun, kondisi tersebut diperkirakan hanya berlangsung untuk sementara dengan dampak yang tidak terlalu signifikan bagi pasar obligasi Indonesia. Berdasarkan data dari laman Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementrian Keuangan, hingga akhir Oktober 2021, tingkat kepemilikan asing pada SBN tercatat senilai Rp 950,98 triliun atau 21,39% dari total surat utang. Adapun, pada periode Desember 2020 lalu, investor asing memiliki 25,16% atau Rp 966,11 triliun, mencakup 21,72% dari total surat utang. 

Program tapering yang dilaksanakan The Fed akan memicu investor untuk beralih ke pasar AS dari emerging market seperti Indonesia. Akibatnya, pasar obligasi Indonesia akan kembali merasakan capital outflow meski tidak setinggi pada masa awal pandemi Covid-19. Aliran dana yang keluar tersebutakan berimbas pada penurunan tingkat kepemilikan asing terhadap SBN Indonesia. Selain itu, tingkat likuiditas di pasar surat utang negara (SUN) Indonesia akan turut terdampak. 

Dampak kebijakan pengurangan pembelian aset oleh The Fed atau tapering off memang akan menekan pasar surat utang negara Indonesia. Kebijakan Tappering tersebut akan meningkatkan tingkat imbal hasil atau yield surat utang pemerintah AS atau US Treasury. Hal tersebut akan berimbas negatif terhadap pergerakan imbal hasil SUN Indonesia. 

Kolaborasi antarpelaku industri jasa keuangan tak bisa lagi dilihat sebagai persaingan, tetapi sebagai faktor kunci dalam menumbuhkan ekosistem. Ketua Bidang Operation, Technology, dan Regulatory Reporting Perbanas Indra Utoyo mengatakan di era ekonomi kolaborasi, bank harus bergerak cepat memberikan value dengan merangkul mitra lain agar dapat memberikan solusi pada nasabah. “Berkolaborasi tetapi berkompetisi ini menjadi hal biasa saja, termasuk bank dengan fintech, yang menurut saya lebih banyak kolaborasi ketimbang kompetisinya,” ujar Indra dalam webinar yang diselenggarakan Bisnis Indonesia dan Mambu, Kamis (28/10/2021).

Menurutnya, para pelaku fintech atau teknologi finansial (tekfin) merupakan para spesialis di bidang masing-masing. Untuk masuk ke dalam ekosistem tersebut, diperlukan kolaborasi antara bank dengan tekfin dalam hal pembiayaan. Indra memaparkan bahwa ada empat klasifikasi bank digital berdasarkan trennya. Pertama, bank digital bagian dari ekosistem grup konglomerasi keuangan, seperti kehadiran BRI Agroniaga yang kini bertransformasi menjadi Bank Raya, dan BCA Digital. Kedua adalah bank digital yang merupakan bagian dalam ekosistem nongrup konglomerasi keuangan, laiknya Allo Bank dan Motion Banking. Ketiga, bank digital bagian dari tekfin, seperti Bank Neo Commerce. Keempat, bank digital yang menjadi bagian dari platform teknologi, semisal, Sea Bank dan Bank Jago.