Tren melandainya laju inflasi, tampaknya tak cukup bagi perbankan di Tanah Air untuk mengerek turun suku bunganya. Lihat saja, rata-rata suku bunga perbankan, baik simpanan maupun kredit masih tinggi. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), tren suku bunga kredit masih tinggi. Misalnya, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) terhadap BI7DRR pada Mei 2023, tercatat berada di 8,79% sama dengan posisi bulan sebelumnya. Sementara suku bunga simpanan perbankan masih bergerak naik, dengan rata-rata tingkat bunga deposito Rupiah seluruh bank di level 3,83% pada Juni 2023. Data BI sejalan dengan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, secara umum suku bunga DPK bank cenderung naik secara tahunan. Ada beberapa faktor penyebab suku bunga acuan BI tidak kunjung turun meski inflasi melandai. "Ini karena bunga acuan di negara lain masih cenderung naik, terutama suku bunga Amerika Serikat Fed fund rate," papar Eko, Selasa (22/8). Ekonom sekaligus Ahli Keuangan dan Pasar Modal Budi Frensidy menimpali, suku bunga domestik masih akan bertahan hingga beberapa bulan ke depan. "Jika bunga The Fed mulai diturunkan, BI juga akan menurunkan bunga acuan. Bunga deposito, simpanan, dan kredit akan mengikuti bunga BI," katanya. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rudi AS Atturidha menyebut, kebijakan suku bunga Bank Mandiri dilakukan dengan mempertimbangkan likuiditas pasar, struktur biaya dana, penyaluran kredit, dan tren suku bunga di pasar. Saat ini, SBDK Bank Mandiri bervariasi mulai dari 7,30% hingga 11,30%. Segmen kredit mikro memiliki SBDK yang paling tinggi, di level 11,30%. Bunga KPR menjadi yang terendah, di level 7,30%.

JAKARTA,ID-Mental judi atau mental kesino ketika berinvestasi menjadi salah satu faktor masih maraknya masyarakat yang terjebak dalam berbagai skema kejahatan keuangan digital. "Faktor tersebut diperparah oleh masih rendahnya literasi keuangan dan literasi digital," kata Kepala Ekskutif Pengawas Perilaku Pelaku usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi dalam FMB9: Melawan Kejahatan Berbasis Digital, Senin (21/08/2023). Friderica menjelaskan, aktivitas investasi  ilegal maupun pinjaman online ilegal tidak terlepas dari skema penawaran yang makin bervariatif. Apalagi di era serba digital seperti ini, mudah untuk membuat aplikasi dengan server di luar negeri. Skema-skema kejahatan keuangan saat ini semkain marak, tidak hanya menyasar kelas bawah, tapi juga mereka yang kalangan atas dengan status pendidikan tinggi. (Yetede)

JAKARTA,ID-Perlambatan kredit yang terjadi pada paruh pertama 2023 tampaknya akan berakhir. Pasalnya, penyaluran kredit baru pada Agustus 2023 diperkirakan kembali menggeliat di seluruh  katagori bank dan seluruh jenis kredit. Hal ini tercermin dari Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI). Memasuki paruh kedua tahun ini, utamanya pada Juli, memang masih terlihat perlambatan yang disebabkan korporasi akibat melakukan pelunasan kredit lebih awal. namun, memasuki Agustus 2023, permintaan kredit mulai meningkat. Adapun penyaluran kredit baru pada Juli 2023 terindikasi melambat dibanding Juni, dengan Saldo Bersih Tertimbang (STB) sebesar 45,1% lebih rendah dari Juni sebesar 81,7%. Dari katagori bank, perlambatan penyaluran kredit baru pada Juli diperkirakan terjadi pada seluruh katagori bank. Berdasarkan jenis penggunaan, penyaluran kredit baru pada Juli terindikasi melambat pada seluruh jenis kredit. Faktor utamanya yaitu permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi moneter dan ekonomi kedepan, serta tingkat persaingan usaha dari bank lain. (Yetede)

Literasi keuangan yang benar dan baik sangat penting ditengah gempuran arus informasi media sosial, terutama bagi generasi Z dan milenial. Literasi mengenai kegunaan dan risiko dari pinjaman dan literasi mengenai bagaimana membangun kekayaan yang baik dan benar biasanya terlewatkan. Berdasarkan Swiss Journal of economics and Statistics (2019), ada tiga indikator penting untuk mengukur tingkat literasi seseorang. Pertama, numerasi atau kemampuan menghitung tingkat suku bunga majemuk, kedua, pemahaman tentang inflasi, serta ketiga, pemahaman tentang pembagian risiko. Dalam hal menyikapi pinjaman daring, seseorang perlu memahami aturan suku bunga, biaya administrasi, dan pembayarannya untuk mengukur berapa jumlah pembayaran kembali dan kemampuan finansial untuk membayarnya.

Dalam membangun kekayaan, seseorang perlu memahami konsep inflasi dan sejauh mana pertumbuhan aset ini perlu mengakomodasi kenaikan biaya. Ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan kalangan muda dalam membangun portofolio aset produktifnya. Pertama, berpegang pada rencana keuangan, karena investasi bukan tujuan akhir dalam usaha akumulasi kekayaan seseorang. Setelah memahami kebutuhan untuk memenuhi tujuan keuangan, pilihan jenis investasi dapat disesuaikan. Bahaya terbesar dari perilaku ingin kaya cepat dari investasi adalah tergoda oleh pinjaman untuk berinvestasi yang kerap menjadi problematika investor pemula. Apabila para investor pemula hendak berinvestasi, sebaiknya belajar dari penempatan aset yang berisiko rendah terlebih dahulu. (Yoga)

Paruh kedua tahun 2023 akan menjadi momentum untuk menyalurkan pembiayaan lebih banyak bagi multifinance. Sejumlah perusahaan percaya diri menyebut, penyaluran kredit akan lebih tinggi ke depannya. Apalagi dengan adanya pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, nilai penyaluran kredit akan meningkat. Salah satu perusahaan yang akan menangguk cuan dari momentum GIIAS adalah Mandiri Tunas Finance (MTF). Perusahaan ini berharap penyaluran kredit pada semester II-2023 akan lebih besar. Direktur Mandiri Tunas Finance William Francis berharap adanya event GIIAS 2023 akan memberi peluang kepada perusahaan untuk memperluas penyaluran kredit. William bilang, pada semester I-2023, MTF berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 14,9 triliun, naik 17% secara tahunan. Pada semester II-2023, dia berharap penyaluran kredit bisa tetap tumbuh dan mencapai target akhir tahun di Rp 30 triliun. Mandiri Utama Finance juga berharap hal yang sama. Direktur Utama MUF Stanley Setia bilang, adanya event, seperti GIIAS 2023, akan selalu memberikan efek peningkatan penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor. Perusahaan pembiayaan milik Astra, PT Federal International Finance, PT Astra Sedaya Finance dan PT Toyota Astra Financial Services juga berharap momen pameran GIIAS akan mendorong kinerja unit usaha Astra Financial. Hingga semester I tahun 2023, penyaluran pembiayaan konsumen Astra Financial meningkat 27% menjadi Rp 59,8 triliun. Sebelumnya Project Director Astra Financial GIIAS 2023, Tan Chian Hok mengatakan, Astra Financial menargetkan pembiayaan naik 10% dari tahun lalu yang sebesar Rp 2 triliun.

Pemulihan daya beli pasca pandemi Covid-19 mulai terlihat. Paling tidak, hal ini tercermin dari kinerja penyaluran kredit konsumsi perbankan nasional yang tumbuh positif di sepanjang semester pertama tahun 2023. Data Statistik Bank Indonesia (BI) menunjukkan, per Juni 2023, penyaluran kredit konsumsi tumbuh 9,1% secara tahunan menjadi Rp 1.895,3 triliun. Pertumbuhan kredit konsumsi ini ditopang naiknya sejumlah segmen kredit. Di antaranya, kredit pemilikan rumah (KPR) naik 10,1% secara tahunan menjadi Rp 663,6 triliun. Lalu, kredit kendaraan bermotor (KKB) tumbuh 17,4% secara tahunan menjadi Rp 127,1 triliun, dan Kredit Multiguna tumbuh 7,6% menjadi Rp 1.104,6 triliun. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi bank penyalur kredit konsumer terbesar, yakni mencapai Rp 183,864 triliun di semester I 2023 atau naik 13,9% secara tahunan. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menjelaskan, hingga Juni 2023, kredit konsumer menjadi segmen bisnis dengan pertumbuhan tertinggi. Hal ini ditopang penyaluran KPR yang tumbuh 12,0% secara tahunan menjadi Rp 114,6 triliun dan KKB naik 19,2% menjadi Rp 51,4 triliun. PT Bank Mandiri Tbk (Bank Mandiri) juga sukses mencatat kenaikan kredit konsumer pada semester I 2023, yakni sebesar Rp 106,3 triliun. Kredit ini meningkat 11,7% dari periode sama tahun sebelumnya Rp 95,2 triliun. Tak mau kalah, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga membukukan pertumbuhan kredit konsumer 11,7% secara tahunan menjadi Rp 116 triliun

Himpunan bank milik negara (Himbara) akan semakin leluasa melakukan penyelesaian terhadap kredit macet di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) berpotensi menyusut besar seiring dengan titik terang aturan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut, hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM bisa dilakukan maksimal Rp 5 miliar. Tahap pertama maksimal kredit macet yang bisa hapus buku dan hapus tagih  Rp 500 juta dan diprioritaskan untuk kredit usaha rakyat (KUR). Setelah aturan turunan undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) ini dirilis, Himbara bakal bisa menghapustagih kredit UMKM yang sudah lama macet. Selama ini, bank BUMN tak bisa melakukan hapus tagih walau kredit sudah macet lama dan telah hapus buku, karena bisa dianggap merugikan negara. Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyebut, secara umum rasio NPL UMKM memang lebih tinggi dibanding dengan NPL non UMKM. NPL UMKM per Juni 3,7%, sedangkan NPL kredit perbankan 2,44%. Mengacu laporan keuangan terakhir, total NPL segmen UMKM BRI, Bank Mandiri dan BNI mencapai Rp 35,2 triliun. NPL BRI mencapai Rp 23,1 triliun per Maret 2023. NPL UMKM Bank Mandiri mencapai Rp 2,77 triliun dan BNI Rp 9,36 triliun per Juni 2023. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menilai, implentasi hapus tagih perlu aturan yang mencakup kriteria nasabah yang bisa dihapus tagih. Ia yakin, kebijakan hapus tagih disebut tak berdampak signifikan terhadap kinerja BRI, karena kerugiannya telah diserap saat BRI hapus buku.

OJK harus lebih agresif melakukan literasi keuangan menyusul sejumlah kejadian yang melibatkan pinjaman daring dan aset kripto. Beberapa waktu lalu sejumlah kasus di industri finansial melibatkan industri pinjaman daring dan aset kripto. Di IPB University sebanyak 116 mahasiswa terjebak dalam transaksi penipuan oleh sebuah platform pinjaman dalam jaringan (daring) pada November 2022. Mereka tergiur mengikuti pinjaman ini karena melalui pihak ketiga dijanjikan imbal hasil 10 %. Terakhir kasus di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yakni sejumlah senior memaksa mahasiswa baru untuk mendaftar pinjaman daring. Oleh karena itu, kalangan mahasiswa menjadi kelompok sasaran literasi keuangan yang diselenggarakan OJK.  

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa, Selasa (8/8) mengatakan, literasi dan edukasi keuangan terus dilakukan hingga ke daerah, melibatkan kantor perwakilan OJK di daerah. Untuk memperluas edukasi dan literasi, OJK menjalin kerja sama dengan lembaga/kementerian lain, akademisi, hingga pelaku industri jasa keuangan (Kompas, 9/8/2023). Kasus-kasus di atas menjadi alarm bagi OJK untuk semakin agresif melakukan literasi keuangan di berbagai lapisan masyarakat. Mahasiswa yang mendapat pendidikan lebih baik ternyata juga jatuh dalam berbagai kasus finansial. OJK perlu segera membenahi aturan, setidaknya aturan pemasaran, produk teknologi finansial, dan aset kripto. Para penyelenggara seharusnya tidak diperbolehkan begitu saja membuat materi pemasaran yang bertendensi menjebak masyarakat. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mengatur pembagian dividen bank. OJK berharap langkah ini akan membuat pembagian dividen lebih transparan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menekankan, OJK tak akan mengatur secara spesifik persentase besaran rasio pembayaran dividen. OJK akan mewajibkan bank mengkomunikasikan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang sahamnya. Kebijakan ini harus memuat pertimbangan bank dalam menetapkan besaran dividen secara proporsional, antara kepentingan bank dan pemegang saham, serta memuat mekanisme persetujuan dan kewenangan yang diperlukan. OJK menilai pengaturan dividen penting dibuat agar alokasi laba juga diprioritaskan memperkuat permodalan, sebagai sumber investasi dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi bank. Pengamat Perbankan dan Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai, wajar OJK mengatur batasan dividen bank jika memang bank tersebut belum memenuhi ketentuan modal minimum atau ada masalah permodalan. Tapi bagi bank yang modalnya sudah kuat dan konsisten meningkatkan laba, tidak perlu ada batas maksimal pembagian dividen. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyebut, dividen besar merupakan pemanis bagi investor selama ini. Faktor ini jadi salah satu pendorong investor melakukan akumulasi beli terhadap saham perbankan. Jadi, pembatasan dividen bisa mengurangi daya tarik saham bank. Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mendukung kebijakan OJK tersebut. Ia menyebut, keputusan BNI menaikkan payout ratio dividen tahun buku 2022 jadi 40% didorong kinerja yang kian solid.

Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) masih tumbuh baik hingga paruh pertama tahun ini. Namun, di saat yang sama, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di segmen ini juga meningkat. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), NPL KPR perbankan per Juni mencapai Rp 17,12 triliun, setara 2,59% dari total outstanding KPR senilai Rp 660,8 triliun. NPL ini meningkat dari 2022 yang baru mencapai Rp 13,4 triliun, atau 2,11% dari total KPR. Sedangkan outstanding KPR tercatat sudah tumbuh 10,12% secara tahunan pada Juni. Laju pertumbuhannya meningkat sejak awal tahun. Bankir menyebut, penyebab kenaikan NPL KPR ini karena ada sejumlah debitur yang belum sepenuhnya pulih dari tekanan pandemi setelah relaksasi restrukturisasi Covid-19 berakhir pada Maret lalu. Rasio NPL di segmen KPR subsidi naik dari 3,44% ke level 3,72% dan NPL KPR non subsidi meningkat dari 0,88% jadi 1,64%. "Kenaikan NPL ini karena kondisi keuangan debitur belum sepenuhnya pulih setelah relaksasi restrukturisasi Covid-19 berakhir. Debitur tersebut butuh waktu lebih untuk menyesuaikan kembali ke kondisi sebelum pandemi," ungkap Direktur Assets Management BTN Elisabeth Novie Riswanti pada KONTAN, Rabu (9/8). Sedangkan rasio KPR bermasalah BRI tercatat melandai. Per Juni 2023 berada di level 3%, turun dari 3,91% pada Juni tahun sebelumnya. Sekretaris Perusahaan BRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan, NPL KPR kebanyakan berasal dari segmen komersial. Untuk debitur bermasalah, kata dia, BRI tetap menawarkan program restrukturisasi jika masih ada potensi untuk bangkit.