Industri jasa keuangan (IJK) nasional pada tahun ini diperkirakan bakal menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang tidak lebih mudah, dibanding tahun 2024. Ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan meningkat secara terbatas. Kompleksitas pemulihan ekonomi diperkirakan meningkat seiring perkembangan  geopolitik dan geoekonomi yang dinamis. Selain itu, normalisasi kebijakan suku bunga di Amerika Serikat (AS) dan beberapa begara utama  lain diperkirakan terus berlanjut namun dengan laju yang lebih lambat. Di sisi lain, divergensi pemulihan ekonomi di antara negara-negara industri berpotensi mengakibatkan terjadinya perbedaan jalur monater (monetary path) dari berbagai otoritas moneter global yang akan mempengaruhi capital flow dan nilai aset keuangan. Kendati keuangan OJK menyatakan optimismenya bahwa kinerja sektor jasa keuangan di Tanah Air pada 2025 akan tetap positif sejalan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi tersebut serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh otoritas.  "Kami optimis kinerja sektor jasa keuangan di tahun 2025 akan berlanjut," kata Ketua Dewan OJK Mahendra Siregar. (Yetede)

OJK semakin serius mengembangkan kegiatan usaha bullion untuk menggali potensi dalam mendukung perekonomian nasional. Salah satunya dengan menyiapkan peta jalan (roadmap) terkait bullion bank sampai dengan 2045. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menjelaskan, ketentuan lembaga jasa keuangan (LJK) untuk bisa memiliki modal inti minimum sebesar Rp 14 triliun untuk bisa menjalankan lima kegiatan usaha bullion. Adapaun, lima kegiatan bullion bank antara lain gold financing, gold trading, gold custady, dan atau aktivitas lainnya. Menurut Agusman, selama ini emas belum pernah diintermediasi. Padahal, potensinya sangat luar biasa dan dapat mendukung perumbuhan ekonomi nasional. Pihaknya menjelaskan bahwa saat ini baru Penggadaian yang resmi menjalankan kegiatan bullion bank, lantaran Pengadaian yang paling siap dibandingkan dengan yang lainnya. "Karena ini baru dikenal, yang baru mengajukan itu Penggadaian. Nanti kalau roadmap sudah ada akan semakin jelas tentu industri bisa hitung seberapa siap mereka, ini sangat-sangat baru, dan penggadaian sudah lebih awal," imbuh dia. (Yetede)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) di awal tahun ini semakin mematangkan proses kelahiran bank syariah terbesar kedua di Indonesia. Terlihat dari proses akuisisi yang dimulai terhadap bank umum syariah, yakni PT Bank Victoria Syariah (BVIS). BTN menandatangani  perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham BVIS dengan mengambil alih 100%  saham BVIS dari para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria internasional Tbk, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta. Adapun, Victoria Investama  merupakan pemegang saham mayoritas BVIS dengan kepemilikan 80,18% dan BPH Jakarta 0,0016%. Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh BVIS dengan kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 100% dari seluruh  modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS  dengan total nominal sebesar  Rp1,06 triliun. BVIS melakukan pembelian BVIS dengan sumber pendanaan internal yang telah disiapkan sesuai rencana bisnis bank. Direktur BTN Nixon LP Napitupulu berharao proses akuisisi ini dapat selesai sebelum semester 1-2025 berakhir sehingga proses merger antara UUS BTN dan BVIS bisa dijakankan. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penambahan enam bank dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4, yang memiliki modal di atas Rp 70 triliun, dalam dua tahun ke depan. Jika target ini terealisasi, maka bank besar di Indonesia akan bertambah dari empat menjadi sepuluh, bergabung dengan BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

Pertumbuhan kredit perbankan pada tahun ini diperkirakan masih terbatas akibat kondisi likuiditas yang ketat. Hal ini terlihat dari kenaikan loan to deposit ratio (LDR) di sejumlah bank besar, yang bahkan melampaui batas sehat 92%.

Pendapatan non-bunga dari biaya komisi dan administrasi menjadi sumber utama pertumbuhan perbankan, terutama di tengah perlambatan pendapatan bunga kredit. Bank-bank besar seperti BCA, Bank Mandiri, dan BNI mencatat kenaikan signifikan dalam pendapatan ini, didorong oleh transaksi digital dan layanan perbankan berbasis aplikasi.

Beberapa bank besar pada tahun lalu berhasil menjaga kualitas kreditnya yang semakin membaik. Tercermin dari rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) mengalami penurunan. Seperti PT Bank Mandiri  (Persero) Tbk pada akhir 2024 mencatatkan NPL gross berada di level 0,9% secara bank only dibandingkan periode 2023 d level 1,02%. Meskipun, NPL nett cenderung naik tipis dari 0,29% menjadi 0,33% pada 2024. dari bank yang telah mempublikasikan laporan keuangannya, bank berlogo pita emas ini mencatatkan posisi NPL terendah. Hal ini menunjukkan bahwa perseroan menerapkan prudential banking dengan sangat baik. Terlihat pula dari rasio pencadangan terhadap NPL atau NPL coverage ratio bank dengan sandi saham BMRI ini yang masih tinggi. Pada akhir 2024, NPL coverage ratio di posisi 304% secara bank only, jauh menurun dibandingkan poisis 2023 sebesar 384%. Kendati mengalami penurunan 80%, namun pencadangan tersebut lebih tinggi dibanding bank lainnya yang menunjukkan perseroan cukup baik dalam manajemen risikonya. "Penurunan NLP coverage ratio sejalan dengan peningkatan kualitas aset bank mandiri, yang tercermin dari penurunan NPL secara bank only menjadi 0,97% pada akhir 2024 dari sebelumnya 1,02% di 2023. Posisi NPL coverage ratio tersebut berada pada level yang sangat sehat dan di atas industri perbankan," ujar Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo. (Yetede)

Bank-bank besar terus memperkuat bisnis anak usahanya untuk meningkatkan kontribusi laba secara konsolidasi. Bank Mandiri mencatat total laba anak usaha sebesar Rp 11,8 triliun pada 2024, tumbuh 9,28% YoY, dengan kontribusi terbesar berasal dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang membukukan laba Rp 7 triliun (+22,8% YoY).

Industri perbankan terus mendorong penyaluran pembiayaan berkelanjutan. Terlihat dari pembiayaan yang  mengedepankan aspek Environmental, Social, dan Governance (ESG) yang tumbuh sepanjang 2024. Seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memperkuat komitmennya terhadao prinsip keberlanjutan dengan mengedepankan aspek ESG. Sepanjang tahun 2024, porfolio berkelanjutan Bank Mandiri tercatat mencapai Rp293 triliun. Dari jumlah tersebut, portfolio hijau meningkat 15,2% secara year on year (yoy) mencapai Rp149 triliun, mencerminkan komitmen perseroan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan. Salah satunya lewat  kontribusi pada sektor Energi baru Terbarukan (EBT), yang hingga akhir tahun 2024 telah mencapai Rp11,8 triliun naik 21% (yoy). Pembiayaan di sektor ini terus didorong melalui berbagai skema, termasuk Sustainability-Linked Loan dan Green Loan yang ditujukan untuk proyek-proyek berkelanjutan. Bank Mandiri juga mengukuhkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung inovasi produk berbasis ESG yang semakin relevan dengan tren global. (Yetede)

BI memastikan stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga di tengah tekanan perekonomian global. Adapun nilai tukar rupiah menguat seiring respons positif investor pascadata cadangan devisa (cadev) Indonesia yang kembali naik. Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Jumat (07/02/2025), menguat hingga 58 poin atau 0,36 menjadi Rp 16.283 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.341 per dolar AS. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI turut menguatkan ke level Rp16.325 per dolar AS dari sebelumnuya sebesar Rp16.330 per dolar AS. Sementara itu, BI mencatatkan cadev pada Januari 2025 mencapai US$ 155,7 miliar. "Rupiah juga mengalami tekanan, tetapi kami melihat stabilitasnya masih bisa terjaga. Saat ini arus modal mengarah ke AS, sehingga dolar menguat secara merata di hampir seluruh negara," kata Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya. Dia menjelaskan, stabilitas nilai tukar rupiah sejalan dengan kebijakan stabilitas BI serta didukung oleh aliran modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil intrusmen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik. (Yetede)