Labirin | News & Update

;

Keuangan

( 1023 )

Nasabah Kurang Aktif, Bank Berburu Investor

HR1 14 Mar 2025 Kontan

Likuiditas yang semakin ketat membuat perbankan mencari alternatif pendanaan di luar Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk ekspansi kredit. Hal ini terjadi karena pertumbuhan DPK per Januari 2025 hanya 5,3% YoY, sementara pertumbuhan kredit lebih tinggi, mencapai 9,6% YoY.

Salah satu strategi yang diambil adalah penerbitan obligasi. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), misalnya, berencana menerbitkan Social Global Bond senilai US$ 400 juta. Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menyebut obligasi ini akan digunakan untuk mendanai proyek rumah hijau dan rumah subsidi. Ia juga mengklaim bahwa investor besar seperti BlackRock dan Fidelity tertarik untuk berpartisipasi dalam obligasi ini.

PT Bank Mandiri Tbk juga akan menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 dengan target dana Rp 5 triliun. Direktur Keuangan Bank Mandiri, Sigit Prastowo, menegaskan bahwa meskipun DPK Bank Mandiri telah tumbuh signifikan sebesar 44,4% YoY menjadi Rp 1.394,40 triliun, bank tetap menyiapkan opsi pendanaan lain seperti obligasi dan transaksi bilateral.

Menurut Analis Pefindo, Danan Dito, minat bank dalam menerbitkan obligasi memang meningkat, tetapi nilainya masih kecil, hanya Rp 95,31 miliar hingga akhir Februari 2025. Ia memperkirakan pendekatan bank masih konservatif dalam menerbitkan obligasi, dengan total mandat penerbitan saat ini sekitar Rp 17,3 triliun dari enam bank.

Meskipun perbankan menghadapi tantangan likuiditas yang ketat, penerbitan obligasi menjadi strategi utama untuk tetap mendukung ekspansi kredit, terutama dalam proyek berkelanjutan dan infrastruktur perumahan.

Politik dan Birokrasi

Independensi BI Jangan Dilemahkan oleh Revisi UU P2SK

KT3 13 Mar 2025 Kompas (H)

Komisi XI DPR tengah dalam proses revisi UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Proses legislasi merupakan buntut putusan MK tentang pengelolaan Lembaga Penjamin Simpanan. Namun, ditemukan indikasi adanya usulan tambahan terkait peran Bank Indonesia. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengonfirmasi bahwa revisi beleid tersebut akan mengikuti putusan judicial review MK yang menyatakan bahwa Menkeu tidak dapat mengintervensi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) LPS.

”Jadi revisi terbatas karena itu perintah MK, tidak ada (fokus pembahasan) yang lain,” kata Misbakhun, Rabu (12/3). Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) periode 2002-2011, Yunus Husein mengatakan, Ia diminta oleh Komisi XI untuk memberikan masukan terkait peran dan fungsi BI yang dimandatkan UU P2SK, dalam rapat dengar pendapat umum yang berlangsung Selasa (11/3). ”Dengan landasan hokum UU P2SK, BI bisa ikut burden sharing, penggelontoran likuiditas yang namanya quantitative easing, dan bisa beli surat berharga negara di pasar perdana. Itu semua sebenarnya sudah menyimpang dari UU BI yang asli (UU No 23/1999 tentang BI),” ujarnya. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Independensi BI Jangan Dilemahkan oleh Revisi UU P2SK

KT3 13 Mar 2025 Kompas (H)

Ekonomi

Gugatan Agar Pidana Pengganti Sesuai Kerugian Negara

KT3 13 Mar 2025 Kompas

Setelah diguncang kasus korupsi dengan kerugian negara hingga Rp 300 triliun, PT Timah Tbk menggugat UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi. BUMN itu meminta MK mengubah ketentuan mengenai pidana uang pengganti agar disesuaikan dengan nilai kerugian negara akibat korupsi, bukan harta yang dikuasai akibat rasuah, seperti yang saat ini diatur dalam UU No 31/1999. Uji materi UU Pemberantasan Tipikor itu diajukan setelah PT Timah melihat pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada para terdakwa kasus korupsi tata kelola timah 2015-2022 tidak sebanding dengan kerugian negara akibat korupsi itu yang mencapai Rp 271 triliun. Pengadilan tingkat pertama hanya menjatuhkan pidana uang pengganti kepada 10 terdakwa sebesar Rp 25,498 triliun.

Hal ini berarti pidana uang pengganti yang dijatuhkan pengadilan tidak cukup untuk mengembalikan kerugian negara. Putusan hakim itu sebenarnya sesuai Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU No 31/1999. Pasal itu mengatur, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. ”Akibat penerapan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor tersebut menjadi tidak adanya keadilan dan kepastian hukum karena para terdakwa tidak dihukum untuk mengganti kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal di wilayah IUP pemohon I, yaitu Rp 271.069.688.700,” kata pemohon yang diwakilkan oleh Firdaus Dewilmar dan I Wayan Riana, Rabu (12/3). (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Independensi BI dalam Sorotan DPR

HR1 13 Mar 2025 Kontan (H)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas revisi Undang-Undang (UU) No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) secara cepat. Revisi ini dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pasal terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) inkonstitusional secara bersyarat, sehingga anggaran LPS tidak lagi berada di bawah persetujuan Menteri Keuangan. Hal ini membuat LPS sejajar dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam struktur kelembagaan.

Namun, muncul spekulasi bahwa revisi UU PPSK tidak hanya terkait LPS, melainkan juga menyangkut independensi BI. Ada wacana agar BI berada di bawah kendali pemerintah dan turut mendanai program pemerintah, seperti pembangunan 3 juta rumah, dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar primer, sesuatu yang saat ini hanya bisa dilakukan di pasar sekunder.

Pembahasan revisi ini dilakukan secara tertutup oleh Komisi XI DPR, yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit. Bahkan, telah dibentuk Panitia Kerja (Panja) yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal. Namun, Hekal menegaskan bahwa revisi hanya berkaitan dengan putusan MK dan tetap menjaga independensi BI.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang melibatkan pakar seperti Mantan Kepala PPATK Yunus Husein dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Budi Frensidy, dibahas bahwa Pasal 7 UU PPSK memberi BI multiple target, yang membuka peluang intervensi. Peneliti CSIS Riandy Laksono memperingatkan bahwa jika independensi BI terganggu, stabilitas ekonomi bisa terancam, karena kebijakan makro menjadi kurang kredibel. Ia mencontohkan krisis keuangan berkepanjangan di Argentina akibat tekanan politik terhadap bank sentralnya.

Revisi UU PPSK harus diawasi dengan ketat agar tidak melemahkan independensi BI, yang saat ini berperan dalam menjaga inflasi dan stabilitas ekonomi.

Ekonomi

Daya Beli Melemah, Ekonomi dalam Tekanan

HR1 12 Mar 2025 Kontan

Menurunnya optimisme konsumen dan perubahan pola belanja masyarakat menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang dapat berdampak pada daya beli dalam jangka panjang. Survei Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2025 turun ke 126,4, terutama akibat kekhawatiran terhadap ketersediaan lapangan kerja. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja saat ini turun menjadi 106,2, sementara ekspektasi untuk enam bulan ke depan juga melemah ke 134,2.

Hasil survei ini sejalan dengan Mandiri Spending Index (MSI) yang menunjukkan peningkatan belanja, tetapi dengan perubahan pola konsumsi yang lebih hati-hati. Pengeluaran untuk restoran turun menjadi 16,1%, sementara belanja di supermarket naik menjadi 24,4%, mengindikasikan masyarakat lebih fokus pada kebutuhan pokok dibanding gaya hidup.

Tingkat tabungan masyarakat juga terus menurun. Jahen Fachrul Rezki, Wakil Direktur LPEM UI, menilai tren ini sebagai sinyal melemahnya daya beli, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, mengingat konsumsi rumah tangga adalah kontributor utama PDB Indonesia.

Sementara itu, Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, melihat penurunan tabungan sebagai akibat dari meningkatnya pengeluaran menjelang Ramadan, seiring kenaikan harga bahan pokok. Jika tekanan inflasi terus berlanjut tanpa peningkatan pendapatan riil, kepercayaan konsumen bisa semakin melemah, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi dalam beberapa bulan ke depan.

Ekonomi

Bank Asing Tetap Optimis di Pasar Indonesia

HR1 12 Mar 2025 Kontan

Akuisisi investor asing di industri perbankan Indonesia mengalami penurunan dibanding lima tahun terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, hingga Desember 2024, pangsa pasar bank asing dan kantor cabang bank asing mencapai 24,96%, sedikit meningkat dari 24,70% pada 2023. Namun, kontribusi penyaluran kredit bank asing masih relatif kecil, yaitu Rp 1.724,48 triliun (22,03% dari total kredit), sementara penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 1.920,58 triliun (21,73% dari total DPK).

Beberapa bank asing masih berupaya meningkatkan kinerja mereka. PT Bank KEB Hana Indonesia, milik investor Korea Selatan, mencatat pertumbuhan kredit 12,46% secara tahunan per Januari 2025, lebih tinggi dari rata-rata industri 10%. Direktur Kredit Hana Bank, Andre Santoso, menyatakan bahwa pemegang saham di Korea menginginkan kinerja lebih baik agar Hana Bank secara grup tetap solid.

Sementara itu, OK Bank, yang juga berasal dari Korea Selatan, mencatat pertumbuhan aset 12,82% yoy menjadi Rp 12,06 triliun, dengan penyaluran kredit meningkat 11,75% yoy menjadi Rp 9,32 triliun. Direktur Kepatuhan OK Bank, Efdinal Alamsyah, menilai bank masih memiliki ruang pertumbuhan yang cukup besar, terutama di segmen korporasi, ritel, dan UMKM.

Di sisi lain, PT Bank SMBC Indonesia Tbk mencatat kenaikan laba bersih 19,9% yoy menjadi Rp 3,22 triliun pada 2024. Direktur Utama SMBC Indonesia, Henock Munandar, optimistis bahwa industri perbankan Indonesia memiliki fundamental yang solid, dengan permodalan yang lebih kuat dibandingkan rata-rata ASEAN.

Secara keseluruhan, meskipun akuisisi investor asing di sektor perbankan mengalami penurunan, bank-bank milik asing seperti Hana Bank, OK Bank, dan SMBC Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan, dengan fokus pada peningkatan penyaluran kredit dan penguatan fundamental perbankan di Indonesia.

Ekonomi

Utang Negara Bertambah, Rasio Utang Jadi Sorotan

HR1 10 Mar 2025 Kontan

Rasio utang pemerintah diprediksi meningkat lebih dari 40% terhadap PDB pada 2025, melampaui target dalam RPJMN 2025-2029. Peneliti FITRA, Badiul Hadi, mencatat bahwa dengan PDB Indonesia 2024 sebesar Rp 22.139 triliun, maka rasio utang telah mencapai 40,2% terhadap PDB.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa rasio utang bisa melonjak hingga 49,5% dari PDB pada 2029, terutama karena utang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp 800,33 triliun. Bhima juga mengkhawatirkan crowding out effect, di mana penerbitan utang oleh pemerintah, BUMN, dan BPI Danantara dapat menyedot likuiditas domestik, menghambat pertumbuhan ekonomi dan kredit perbankan.

Selain itu, Bhima menyoroti bahwa sebagian besar utang digunakan untuk belanja barang, pegawai, dan pembayaran bunga utang, bukan untuk belanja modal yang dapat mendorong pertumbuhan industri dan UMKM. Jika pengelolaan utang tidak lebih produktif, maka utang justru menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi.

Badiul Hadi menambahkan bahwa beban pokok dan bunga utang semakin meningkat, terutama dengan tambahan utang baru dan pelemahan rupiah. Ini dapat mempersempit ruang fiskal dan menurunkan kualitas layanan publik.

Dengan strategi yang tepat, target ekonomi pemerintah tetap bisa tercapai tanpa menimbulkan risiko fiskal yang lebih besar.

Ekonomi

Beban Bank BUMN Meningkat Akibat Penugasan Pemerintah

HR1 10 Mar 2025 Kontan

Pemerintah terus menugaskan bank-bank BUMN untuk mendukung berbagai program nasional seperti koperasi desa, pembangunan tiga juta rumah, dan hilirisasi industri. Namun, penugasan ini berpotensi menjadi sentimen negatif bagi saham perbankan BUMN karena dapat membebani kinerja keuangan mereka.

Sejak awal tahun, saham Bank Mandiri (BMRI) turun 17,26%, Bank Rakyat Indonesia (BBRI) anjlok 9,5%, Bank Negara Indonesia (BBNI) kontraksi 1,09%, Bank Tabungan Negara (BBTN) turun 28,15%, dan Bank Syariah Indonesia (BRIS) melemah 7,19%.

Analis Edvisor Profina Visindo, Indy Naila, menilai bahwa penugasan ini dapat membebani bank BUMN, terutama dalam kondisi likuiditas yang ketat dan perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Sementara itu, Analis Infovesta Kapital, Ekky Topan, menyoroti risiko kualitas kredit, terutama pada proyek tiga juta rumah yang bisa berisiko jika tidak diiringi mitigasi yang kuat.

Meski demikian, ada dampak positif dari keterlibatan bank BUMN, seperti meningkatnya volume kredit dan peran bank dalam ekonomi nasional. Analis Pilarmas Investindo, Maximilianus Nico Demus, menilai tekanan ini hanya bersifat jangka pendek, dengan strategi manajemen risiko yang baik akan menentukan dampak jangka panjangnya.

Indy melihat tekanan saham bank BUMN sebagai sentimen sementara dan menilai saham BMRI, BBNI, dan BBRI masih menarik karena valuasinya murah dan potensi dividen yang besar. Ekky merekomendasikan BRIS untuk investasi jangka panjang dengan target harga Rp 3.350.

Secara keseluruhan, meski terdapat tekanan akibat penugasan pemerintah, saham bank BUMN tetap memiliki prospek positif dalam jangka panjang dengan strategi mitigasi risiko yang baik.

Ekonomi

Peningkatan Transaksi Investasi Awal Ramadhan

KT1 08 Mar 2025 Investor Daily (H)

PT Bank Jago Tbk (ARTO) mencatat adanya peningkatan kecenderungan Jago mengungkapkan bahwa secara umum terdapat transaksi melalui aplikasi Jago, khususnya yang terkait dengan rekening dana nasabah (RDN) dan investasi. "Ada kenaikan transaksi di investasi, mungkin mereka lagi siap-siap buat nanti pakai hasil investasi pas Lebaran mungkin ya, atau karena spend rightly mereka nger-rem daripada konsumtif," kata Waasi. Dia menambahkan, transaksi investasi yang dilakukan platform Bibit menggunakan bank jago juga menunjukkan tren kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Meski demikian, dia memandang saat ini masih terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa investasi menjadi tren transaksi bagi para nasabah selama bulan Ramadan, mengingat saat ini baru memasuki hari keempat bulan Ramadan. Sementara itu, transaksi yang menggunakan wallet atau QRIS melalui aplikasi Jago relatif stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan. Menyambut Puasa dan Lebaran, Bank Jago juga mengajak semua masyarakat untuk bijak mengelola keuangan pribadi dan usaha untuk melakukan serangkaian kegiatan edukasi keuangan yang melibatkan ribuan pengusaha lokal dari berbagai wilayah Indonesia. Edukasi keuangan dilakukan dalam beberapa sesi tatap muka (offline) dan online melalui platform media sosial. (Yetede)