Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Bachrul Chairi mengatakan, Indonesia menghadapi tuduhan antidumping atau subsidi produk ekspor dari negara mitra dagang.

Menurut Bachrul, pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi di semua negara. Nyaris semua negara memberikan insentif ekspor dan berupaya menghambat impor. Negara tujuan ekspor yang mulai mengincar tindakan pengamanan, di antaranya, adalah Amerika Serikat, Eropa, Turki, India, Ukraina, dan Mesir. 

Bachrul mengatakan Indonesia juga melakukan inisiasi penyelidikan dua kasus soal antidumping oleh negara mitra dagang. Adapun potensi tuduhan tersebut dinilai cukup mengkhawatirkan karena industri domestik mengalami penurunan produksi akibat pandemi.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Kasan Muhri, mengatakan potensi tuduhan dumping atau subsidi sangat tergantung jenis insentif yang diberikan suatu negara. Menurut dia, sepanjang insentif yang diterima pelaku usaha tidak melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), hal tersebut tidak akan jadi soal.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan kebijakan perdagangan berbagai negara dari sisi ekspor dan impor yang diberlakukan sejak wabah Covid-19 bersifat sangat distortif terhadap persaingan dagang yang sehat. Hal itu, kata dia, mengganggu kelancaran dan kebebasan untuk berdagang.

Namun Shinta mengatakan sebagian produk sudah dilaporkan kepada WTO secara resmi sebagai pengecualian, yang sifatnya sementara. Kebijakan perdagangan yang sudah diperhitungkan sebagai exceptions (pengecualian) dianggap bukan sebagai kecurangan perdagangan.

Lima perusahaan pelat merah yang memperoleh dana talangan, yaitu Krakatau Steel, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara (Persero), serta Perum Perumnas, berharap bantuan senilai Rp 19,65 triliun segera terealisasi untuk menambal arus kas perseroan. 

Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim, menuturkan stimulus itu akan digunakan untuk menopang kinerja perusahaan yang tertekan akibat wabah Covid-19 selama tiga bulan terakhir. Permintaan baja turun hingga 50 persen. Tanpa stimulus, kegiatan industri dapat terhambat. 

Menurut Vice President Public Relation KAI Joni Martinus, tekanan yang sama dialami PT Kereta Api Indonesia (Persero). Meluasnya pandemi menyebabkan jumlah penumpang KAI turun hingga 93 persen. Menurut rencana, dana talangan dari pemerintah itu akan digunakan untuk mengurangi defisit. 

Adapun Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan peruntukan dana talangan masih dalam pembahasan. Garuda Indonesia kini hanya dapat mengandalkan penerbangan domestik dengan kapasitas angkutan penumpang maksimal 50 persen dari seluruh kursi. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan dana talangan untuk kelima BUMN itu diberikan sebagai modal kerja jangka pendek. Suntikan dana diberikan kepada perusahaan yang memiliki pengaruh besar terhadap hajat hidup masyarakat. Perseroan nantinya diwajibkan mengembalikan dana tersebut dalam waktu tertentu dengan bunga yang akan ditentukan.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, menilai kebijakan dana talangan tak menjamin kondisi perusahaan membaik. Pemerintah dinilai perlu memikirkan solusi lanjutan untuk membantu meningkatkan pendapatan perusahaan setelah dana talangan dikucurkan.

Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Eko Ariantoro mengatakan, bersiap menghimpun dana simpanan dan menyalurkan pembiayaan perumahan, terutama untuk pekerja berpenghasilan rendah, dengan pendapatan di bawah Rp 8 juta.

Menurut Eko, ada banyak perbedaan antara program tabungan perumahan yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) dan BP Tapera. BP Tapera tak hanya mengelola dana simpanan pegawai negeri, tentara, dan polisi, tapi juga karyawan swasta.

Pada tahap awal, pelayanan BP Tapera difokuskan pada aparat sipil negara yang akan dimulai pada tahun ini. Kemudian secara bertahap mulai tahun depan diperluas ke pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, serta tentara dan polisi. 

Eko menjelaskan, pengelolaan dana Tapera meliputi kegiatan penghimpunan dana, pemupukan dana, dan pemanfaatan dana untuk pembiayaan perumahan bagi peserta yang tergolong kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan belum memiliki rumah. 

Selain membeli rumah, pembiayaan dapat digunakan peserta untuk membangun rumah di lahan milik sendiri atau melakukan renovasi. Pembiayaan, kata Eko, akan disalurkan melalui berbagai pilihan mitra perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. 

Salah satu bank yang akan bersinergi dengan BP Tapera adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). 

Kedua lembaga tersebut selanjutnya dapat bersinergi untuk penyediaan dana murah jangka panjang yang nantinya akan disalurkan pada program KPR ASN, TNI/Polri, ataupun program perumahan lainnya berdasarkan penugasan pemerintah. Skema tersebut diharapkan dapat menghasilkan rumah yang terjangkau bagi masyarakat.

PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) menggeber persiapan kawasan industri di Brebes, Jawa Tengah, untuk menyambut investor asing. Perusahaan menargetkan pembangunan tahap awal dapat dimulai tahun depan.

Direktur Operasional PT KIW Ahmad Fauzie Nur menyatakan zona industri ini akan dibangun dengan konsep ramah lingkungan serta terintegrasi dengan permukiman dan area komersial. Perusahaan menggandeng pemenang sayembara desain ibu kota baru, Urban+, untuk merancangnya. 

Fauzie menuturkan perusahaan menunggu suntikan dana dari pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN) untuk mulai mengakuisisi lahan. Perusahaan juga telah mengalokasikan seluruh modal tahun ini untuk proyek tersebut. 

Project Manager Kawasan Industri Brebes Abdul Muis menyatakan bantuan pendanaan dari pemerintah dapat menekan harga lahan. Selain harga tanah murah, kawasan tersebut menawarkan upah tenaga kerja yang kompetitif.

Pemerintah telah menetapkannya sebagai proyek strategis nasional. Normalnya, pembangunan berlangsung sekitar tiga hingga lima tahun.

Proyek ini juga diawasi langsung oleh sejumlah kementerian dan lembaga. Pasalnya, Presiden Joko Widodo menawarkan Kawasan Industri Brebes kepada pemerintah Amerika Serikat sebagai alternatif relokasi perusahaan mereka dari Cina. Amerika sedang menyiapkan insentif pemindahan pabrik yang dipicu oleh ketegangan hubungan kedua negara.

Juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menyatakan komunikasi Indonesia dan Amerika sudah berjalan intens mengenai rencana relokasi ini. Proposal investasi yang dirancang pemerintah Indonesia diklaim disambut baik.

Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rizal Calvary, menyatakan sedang membenahi masalah perizinan usaha untuk menyambut peluang investasi dari Amerika dan Jepang tersebut. 

Pemerintah tak ingin kehilangan momentum seperti tahun lalu saat 33 perusahaan dari Cina merelokasi pabriknya tapi tak satu pun memilih Indonesia. Sebanyak 23 perusahaan memilih hijrah ke Vietnam. Sisanya menyebar, antara lain, ke Kamboja, Malaysia, dan Thailand.

Pekerjaan rumah besar menanti pemerintah di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional yang terkena dampak pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berujar konsumsi masyarakat yang melemah menjadi perhatian utama pemerintah untuk segera dicarikan jalan keluarnya. 

Skenario kebijakan tatanan baru atau new normal menjadi kunci utama, dengan mulai mendorong aktivitas ekonomi dan sosial secara perlahan, diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat

Sri Mulyani sebelumnya menyatakan pemerintah akan memastikan ketersediaan dana bantuan sosial dalam jumlah besar, untuk menjaga daya beli dan minat konsumsi masyarakat. Adapun program bansos, termasuk subsidi tarif listrik, dikucurkan pemerintah dengan alokasi pendanaan sebesar Rp 172,1 triliun.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan pelemahan konsumsi yang kemudian menyebabkan penurunan tingkat inflasi menjadi perhatian bank sentral.
Meski demikian, inflasi harga pangan ke depan tetap perlu diwaspadai akibat adanya potensi rantai pasokan global yang terganggu. Bank sentral memperkirakan inflasi tahun ini masih akan berada dalam sasaran yang ditetapkan, yaitu pada kisaran 2-4 persen.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, menuturkan tren inflasi yang rendah serta konsumsi masyarakat yang melemah akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi 2020. 

Meski pemerintah telah merancang skenario tatanan normal baru, menurut Josua, kebijakan itu belum akan banyak berpengaruh pada kinerja perekonomian. Tak hanya mengoptimalkan program bantuan sosial, dia mengatakan, realisasi stimulus untuk dunia usaha juga perlu diprioritaskan.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diproyeksikan merosot hingga 0 persen atau tidak tumbuh sama sekali. Ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia, Ralph van Doorn, mengatakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak April, Mei, dan awal Juni ini memukul perekonomian cukup telak. Terlebih, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi secara masal.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (KUKM) mengawasi koperasi ilegal yang beroperasi selama masa pandemi Covid-19. Sekretaris Kementerian KUKM Rully Indrawan mengatakan, berdasarkan temuan bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, ada 15 kelompok yang mencatut nama koperasi dengan tujuan melawan hukum.

Menurut Rully, entitas ilegal tersebut menawarkan pinjaman uang hingga upaya menarik dana simpanan dari masyarakat. Lembaganya juga menangani koperasi berizin yang diduga melakukan penyimpangan, modus yang paling banyak ditemukan adalah menawarkan pinjaman kepada masyarakat yang bukan anggotanya. 

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing, mengungkapkan bahwa temuan modus kejahatan yang mengatasnamakan koperasi terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Tongam, sulit untuk membendung aktivitas koperasi ilegal ini karena mereka memanfaatkan teknologi, seperti melalui media sosial, pesan elektronik, hingga membuat situs dan aplikasi. 

Tongam pun mengakui bahwa pemahaman masyarakat terhadap jati diri dan prinsip koperasi masih sangat minim. Tongam mengatakan keabsahan izin di Kementerian KUKM perlu dijadikan acuan oleh masyarakat ketika menerima penawaran dari entitas yang mengatas-namakan koperasi simpan-pinjam.

Pemerintah berbenah untuk menarik investor asing. Pengusaha asal Amerika dan Jepang yang hendak merelokasi pabrik mereka dari Cina menjadi sasarannya. Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rizal Calvary, menyatakan pemerintah telah menggelar rapat-rapat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggaet para calon investor tersebut. 

BKPM sedang memperbaiki sejumlah masalah perizinan yang dinilai masih menghambat. Rizal mengklaim proses berbenah itu sudah rampung 80 persen. 

Rizal menuturkan para calon investor akan diarahkan untuk membuka usahanya di Kawasan Industri Brebes yang terdaftar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sebagai kawasan prioritas. Investor dapat menikmati insentif seperti pengurangan hingga pembebasan pajak sesuai dengan nilai investasi mereka.

Menurut Rizal, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia secara khusus meminta agar insentif juga diberikan untuk pengadaan tanah. 

Indonesia pernah tak mampu bersaing dengan beberapa negara tetangga, terutama Vietnam, saat 33 perusahaan di Cina mencari tempat baru untuk merelokasi pabrik mereka tahun lalu. Sebanyak 23 perusahaan memilih hijrah ke Vietnam. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan akan mempercepat pembangunan Kawasan Industri Brebes agar tak lagi kehilangan momentum. 

Agus menuturkan Kawasan Industri Brebes, akan ditargetkan menjadi pusat industri farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, kawasan tersebut akan difokuskan sebagai pusat industri tekstil dan produk tekstil, industri kulit dan alas kaki, industri makanan dan minuman, serta industri mebel.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pabrik milik pengusaha Amerika yang akan direlokasi bergerak di sektor farmasi. Dia menilai kebijakan akibat memanasnya hubugan Amerika dan Cina ini dapat menjadi momentum untuk mengembangkan industri farmasi dalam negeri. 

Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Tokyo, Tri Purnajaya, menuturkan bahwa Indonesia juga berpeluang mengembangkan sektor otomotif dan manufaktur. Pasalnya, pemerintah Jepang menyiapkan dana 23,5 miliar yen untuk merelokasi pabrik ke Asia Tenggara akibat hambatan pasokan komponen dari Cina setelah wabah Covid-19 merebak.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak Covid-19 di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ari Juliano memastikan protokol new normal atau normal baru akan menjadi acuan bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) dalam menjalankan usahanya. Protokol ini diharapkan akan meningkatkan standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan di sektor pariwisata sekaligus peningkatan inovasi digital untuk memajukan sektor-sektor ekonomi kreatif Indonesia agar dapat bangkit dan bersaing di pasar global.

Penerapan protokol normal baru tersebut bertujuan agar wisatawan dapat tetap berkunjung dengan tenang dan nyaman karena fasilitas pariwisata kini sudah semakin disempurnakan dengan standar bersih, sehat, aman yang terverifikasi. Ari menjelaskan, protokol kesehatan ini akan melalui beberapa tahapan, mulai dari melakukan simulasi, sosialisasi, publikasi kepada publik, dan yang terakhir melakukan uji coba. Pelaksanaan tahapan- tahapan ini harus diawasi dengan ketat dan disiplin serta mempertimbangkan kesiapan daerah.

Pengamat pariwisata sekaligus founder Temannya Wisatawan, Taufan Rahmadi, menilai, pemerintah harus membuat indeks acuan destinasi normal baru secara tegas dan jelas. Tanpa indeks yang jelas, pemilihan destinasi yang bisa dikunjungi dengan protokol kesehatan menjadi tidak transparan dan dipenuhi konflik kepentingan. Taufan menjabarkan, dari hasil survei US Travel Association, terkait Covid- 19 sebagai faktor utama penentu keputusan dalam berwisata, 55 persen koresponden menilai pandemi memengaruhi wisatawan menentukan keputusan liburan dalam enam bulan ke depan. Jadi ada pandemi atau tidak, parameter dan indeks kesiapan suatu destinasi harus ditentukan dengan tegas, jadi bukan hanya soal cepat-cepat buka destinasi.

Pemerintah bakal menagih data penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE), termasuk e-commerce. Langkah itu dilakukan menyusul penerbitan Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik belum lama ini.

Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto, melalui kebijakan itu, pemerintah dapat memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi e-commerce secara komprehensif. 

Direktur Neraca Pengeluaran BPS Puji Agus Kurniawan mengatakan, pelaku PMSE cukup mengirimkan data kepada BPS secara online, yang akan disampaikan dalam bentuk tabel agregat untuk kebutuhan stakeholder, baik pemerintah maupun pelaku usaha.

Head of Corporate Communication Bukalapak Intan Wibisono mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kesetaraan serta melindungi industri dan konsumen dalam negeri. Menurut dia, pemerintah perlu menyusun aturan yang bersifat lebih teknis agar prinsip pengelolaan data bisa lebih baik.

Vice President Communication Blibli, Yolanda Nainggolan, berharap kebijakan tersebut segera disosialisasi kepada publik agar para pelanggan dan pelaku usaha tetap nyaman melakukan transaksi melalui e-commerce. Blibli telah menerapkan protokol untuk memproteksi keamanan data, termasuk milik pelaku usaha, konsumen, dan penjual.

Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Astri Wahyuni dan Head of Government Relations Shopee, Radityo Triatmojo, berharap regulasi tersebut dapat menguatkan industri e-commerce di Indonesia, terutama dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perusahaan multinasional Jepang, SoftBank Group mengalami kerugian karena terdampak virus corona Covid-19. Pandemi virus itu semakin memperparah kesengsaraan yang telah ditimbulkan dari permasalahan investasi pada WeWork, perusahaan rintisan ruang kerja bersama. Hal ini disampaikan oleh SoftBank, tidak lama setelah perusahaan konglomerat itu mengungkapkan rencana pengunduran diri Co-founder Alibaba Jack Ma dari posisi direktur dewan pada bulan depan.

SoftBank mengaku terkena dampak buruk dari krisis kesehatan global. Perusahaan itu juga memperingatkan, jika pandemi berlanjut maka pihaknya memprediksi ketidakpastian bisnis investasinya bakal tetap berlangsung selama tahun fiskal berikutnya. Hasil ini memberikan pukulan terbaru bagi CEO SoftBank Masayoshi Son, yang telah mengubah apa yang dimulai sebagai perusahaan telekomunikasi, menjadi investasi dan raksasa teknologi dengan kepemilikan saham di beberapa perusahaan di Silicon Valley melalui Vision Fund senilai US$ 100 miliar. Di sisi lain, Son juga menghadapi lonjakan kritik atas tekadnya untuk menggelontorkan uang ke dalam perusahaan baru. Hal ini dinilai sejumlah analis terlalu mahal, dan tidak memiliki model laba yang jelas.

Ada pun permasalahan terbesarnya datang dari WeWork, yang sempat menuai pujian sebagai unicorn dengan nilai US$ 47 miliar. Son sendiri ber tahan dengan investasinya, bahkan menaikkan taruhannya. Meskipun ada banyak pertanyaan tentang strategi WeWork. Keputusan Investasi BurukTetapi masalah mulai ter urai pada tahun lalu ketika persediaan uang tunai WeWork menipis dan membatalkan penawaran sahamnya, menyusul keluarnya pendiri Adam Neumann

SoftBank Group dan Vision Fund telah berkomitmen lebih dari US$ 14,25 miliar untuk memulai. Tetapi pada April, perusahaan Jepang itu membatalkan rencana untuk membeli hingga saham WeWork senilai US$ 3 miliar sebagai bagian dari program restrukturisasi WeWork pun menggugat SoftBank atas keputusan tersebut, dengan tudingan telah melanggar kontrak. Bencana itu sangat membebani perusahaan, yang telah berjuang untuk mengumpulkan dana kedua bagi Vision Fund senilai US$ 100 miliar yang banyak diperdebatkan

“Para investor pun semakin mempertanyakan apakah bisnis yang seharusnya menjadi sasaran SoftBank, benar-benar menawarkan sesuatu yang baru. Sebelumnya, mereka mengatakan berinvestasi dalam teknologi mutakhir seperti AI, tetapi apa yang telah mereka lakukan seringkali sudah ketinggalan zaman, seperti investasi properti dan hotel,” ujar Masahiko Ishino, analis di Tokai Tokyo Research Institute, merujuk pada merujuk pada WeWork dan perusahaan rintisan OYO