Pemerintah siap menggenjot belanja dan daya beli masyarakat mulai kuartal 11-2026 untuk mencegah berlanjutnya tren perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan begini, pertumbuhan ekonomi 2025 bisa dijaga di atas 5%.  Konkretnya, pemerintah akan merilis kebijakan yang berfokus  pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, mendorong investasi, dan mengakselerasi belanja. Poin terakhir menjadi fokus utama pemerintahan dengan target penyerapan bisa lebih tinggi dari siklus kuartalnya untuk mendorong  multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi yang tahun ini ditargetkan 5,2%. Hingga 25 April 2025, pemerintah telah  membuka blokir anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp86,6 triliun dari anggaran yang sebelumnya diblokir sebesar Rp 256,1 triliun.

Dengan pembukaan blokir tersebut, K/L bisa kembali melakukan efisiensi anggaran. Hal ini diatur Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, ekonom menilai, pemerintah juga perlu mengevaluasi rencana pemangkasan anggaran masif, lantaran bisa menambah tekanan ke ekonomi. Bahkan, pemerintah perlu membatalkan rencana tersebut, jika dirasa merugikan ekonomi. Alasannnya, di tengah tren pelemahan daya beli msayarakat, ekonom membutuhkan dukungan fiskal yang ekspansif. Apalagi, sektor swasta tengah lesu, terimbas kontraksi daya beli. (Yetede)

Kehadiran kecerdasan buatan (AI) telah mengubah lanskap industri global, termasuk Indonesia, dan mendorong transformasi ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi. Untuk mendukung transformasi ini, penguatan sumber daya manusia menjadi sangat penting, dengan fokus pada perbaikan pendidikan vokasi di Indonesia. Ketidaksinkronan antara lulusan vokasi dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan utama.

Mabes TNI membatalkan mutasi tujuh perwira tinggi (Pati) TNI, salah satunya Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang semula direncanakan untuk dipindahkan dari jabatannya sebagai Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Brigjen Kristomei Sianturi, Kapuspen TNI, menjelaskan bahwa pembatalan ini terjadi karena ada tugas-tugas yang belum selesai oleh beberapa Pati TNI yang mengikuti rotasi, sehingga tidak semua rotasi dapat dilakukan saat ini.

Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan empat program pendidikan dalam Program Hasil terbaik Cepat (PHTC) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat  (2/5/2025), saat Peringatan hari Pendidikan  Nasional (Hardiknas). Keempat program tersebut mencakup rehabilitasi sekolah, digitalisasi pendidikan, bantuan bagi guru honorer, serta dukungan pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1. Presiden Prabowo menekankan bahwa pendidikan adalah jalan yang sangat menentukan bagi kebangkitan suatu bangsa dan Negara. "Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil," kata Presiden Prabowo. Adapun dalam peringatan Hardiknas ini, Presiden Prabowo didampingi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratiknop, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Wamendagri Ribka Haluk, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra WIjaya. Sebelumnya, Mendiknasmen Mu'ti mengatakan akan ada 10.440 satuan pendidikan yang akan mengikuti program revitalisasi sekolah. (Yetede)

Pemerintah memutuskan untuk membuka blokir anggaran/lembaga (K/L) sebesar Rp 86,6 triliun per 25 April 2025, yang akan digunakan untuk program yang sesuai dengan program prioritas. Langkah pemerintah membuka  blokiran nggaran ini diharapkan  memberikan efek pada peningkatan belanja pemerintah dan mengungkit perekonomian domestik. Anggaran sebesar Rp 86,6 triliun merupakan bagian dari efisiensi yang sebelumnya dilakukan oleh K/L sebesar Rp 256,1 triliun. Belanja K/L merupakan salah satu komponen yang akan mempengaruhi perekonomian secara agregat. Pembukaan blokir anggaran ini akan mendorong belanja negara menjadi terakselerasi sejak Maret 2025 ini. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pelaksanaan blokir anggaran dilakukan setelah pemerintah melaksanakan efisiensi anggaran yang dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam beleid tersebut, K/L harus melakukan efisiensi anggaran belanja dengan total efisiensi sebesar Rp256,1 triliun. "Sampai dengan 25 April 2025, Kementerian Keuangan bekerja dengan seluruh K/L melakukan penajaman, realokasi anggaran, proses buka blokir agar sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden untuk prioritas pembangunan nasional. Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan bisa belanja lagi," kata Suahasil. (Yetede)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berambisi untuk menghidupkan kembali 11 jalur kereta api lokal di wilayah Jawa Barat. Alokasi anggaran untuk reaktivitas sejumlah jalur  kareta api tersebut diproyeksikan menelan biaya hingga Rp20 triliun. Gubernur Jawa barat Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana untuk menghidupkan kembali jalur kereta api lokal di wilayah Jawa Barat. Mulai berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Dedi Mulyadi berkomitmen mendukung penuh proses reaktivitas jalur-jakur kereta api yang selama ini sudah tidak beroperasi. Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, ia meyampaikan bahwa hasil rapat bersama Kemenhub dan pihak KAI telah menyepakati reaktivitasi setidaknya 11 jalur kereta api di Jawa Barat. "Kita baru saja menyelesaikan rapat. Nantinya akan ada sejumlah jalur yang kembali dioperasikan di Jawa Barat. Wajah-wajah penuh semangat dan harapan tampak dalam pertemuan ini," ujar Dedi Mulyadi. Tak hanya fokus pada reaktivasi, Dedi juga menjelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan pengembangan jalur elektrifikasi kereta api, khususnya untuk wilayah Bandung raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan kabupaten Bandung Barat. (Yetede)

Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan pemerintah bakal memproses ulang persiapan pemindaan ASN ke IKN pada tahun 2026. Menurut dia, proses ulang tersebut dilakukan guna menyesuaikan strategis pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahannya menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. "Kami sudah menyampaikan surat penundaan kepada seluruh lembaga/kementerian dan pegawai ASN mengenai penundaan pemindahan ini melalui surat Menpan yang kami tandatangani pada 24 januari 2025," kata Rini saat rapat dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen. Manurut dia, inti surat tersebut adalah pengumunan bahwa pemindahan kementerian/lembaga dan ASN yang direncanakan pada tahun 2024 belum dapat dilaksanakan, mengingat terjadinya penataan organisasi tata kerja sebagai kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih. "Dan kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih tersebut sedang pada tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansi," kata dia Dia menjelaskan bahwa pembentukan Kabinet Merah Putih merupakan dinamika yang berpengaruh terhadap kebutuhan penyesuaian struktur organisasi dan kementerian/lembaga. Pasalnya, penyesuaian struktur organisasi pemerintah tersebut akan diikuti  dengan penyelarasan SDM. (Yetede)

Pemerintah tetap menjaga stabilitas ekonomi makro dan melanjutkan reformasi struktural. Oleh karena itu, APBN 2025 difokuskan pada peningkatan pendapatan negara, efisiensi belanja, dan program-program prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi desa. "Dalam jangka pendek, kebijakan fiksal akan difokuskan pada upaya mempertahankan momentum program prioritas aseperti MBG dan Koperasi Desa," jelas Wakil Kementerian Kuangan  (Wamenkeu) Thomas Djiwandono. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong konvergensi regional antar provinsi. Selain program MBG, berbagai inisiatif quick wind disiapkan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, seperti pemeriksa kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di daerah, percepatan penuntasan TBC, renovasi sekolah, dan sebagainya. Dia memaparkan, belanja prioritas dalam APBN 2025 meliptui lima sektor utama. Sektor pendidikan mendapat alokasi sebesar Ro724,3 triliun untuk meningkatkan kualtas pendidikan, dan gizi siswa. Perlindungan sosial dialokasikan Rp503,6 triliun untuk mendukung program bantuan dan pemberdayaan masyarakat. Sektor kesehatan mendapatkan Rp218,5 triliun yang difokuskan kepada penurunan stunting dan penguatan pelayanan kesehatan. (Yetede)

Pemerintah diperkirakan akan  memperbanyak penerbitan Surat Utang Negara (SUN) pada tahun 2025, seiring meningkatnya kebutuhan biaya fiskal untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto. Nilai penerbitan ditaksir mencapai Rp642,6 triliun, naik 42,19% dari outlook 2024 sebesar Rp 451,9 triliun. Analis Pendapatan Tetap PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Ahmad Nasrudin mengatakan, lonjakan penerbitan didorong oleh dua faktor utama, yakni defisit anggaran yang lebih besar serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing. Dalam RAPBN 2025, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari PDB, meningkat dari proyeksi defisit 2024 sebesar Rp507,8 triliun atau 2,29% PDB. Selain itu, utang jatih tempo tahun depan juga meningkat tajam. Total utang yang akan jatuh tempo mencapai Rp 800, 33 triliun, terdiri dari SBN Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp94,83 triliun. Jumlah tersebut melonjak dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar Rp 434,29 triliun. "Penerbitan SUN akan lebih besar karena ada kebutuhan untuk membiayai defisit dan juga  pembiayaan kembali. Tahun depan, SBN yang jatuh tempo cukup tinggi, jadi wajar jika pemerintah meningkatkan emisi," kata Ahmad. (Yetede)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memasuki babak baru. Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) menyatakan pembangunan IKN tahap II dengan alokasi anggaran Rp48,8 triliun telah dimulai. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara  Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan tahap II IKN untuk periode 2025-2029 telah dimulai, dalam upaya mewujudkan Kota Nusantara sebagai ibu kota politik. "Saat ini proses pembangunan Tahap II IKN telah dimulai. Untuk proses lelang, serah kelola, dan pelaksanaan pekerjaan berikutnya akan segera dilaksanakan," kata Basuki. Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) yang membahas perkembangan IKN pada akhir Januari 2025 lalu telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun. Alokasi yang berasal dari APBN tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan sejumlah penggunaan infrastruktur di IKN. Diantaranya, merampungkan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, dan untuk membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2. Anggaran sebesar itu juga akan digunakan untuk memelihara dan mengelola prasarana maupun sarana di IKN yang sudah selesai, karena pemeliharaan juga merupakan hal penting untuk menjaga aset tetap kondisi baik. (Yetede)