Mahasiswa khususnya Gen Z yang merupakan kelompok rentan finansial harus dibekali tentang pemahanam keuangan salah satunya penting untuk mengetahui perencanaan keuangan atau financial planning. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi & Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan hal itu dalam kegiatan Bisnis Indonesia Goes To Campus (BGTC) 2024 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY, Kamis (6/6). “Dengan jumlah Generasi Z dan milenial yang mencapai lebih dari setengah penduduk Indonesia, tentu saja kelompok ini merupakan critical economy players yang harus dibekali tentang pemahaman keuangan,” ujar Friderica yang akrab disapa Kiki. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK pada 2022, Kiki menyebut generasi muda di Indonesia memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang rendah. 

Tingkat literasi keuangan penduduk berusia 15—17 tahun 43%, sementara tingkat inklusi keuangannya di 69%. Dengan gaya hidup yang lebih banyak menghabiskan uang untuk kesenangan ketimbang menabung atau berinvestasi, generasi finansial mudah terjebak layanan keuangan ilegal dan investasi bodong. Hal itu banyak dipengaruhi oleh prinsip you only live once (YOLO) juga fear of missing out (FOMO) yang dialami generasi muda yang justru membawa generasi muda pada keputusan finansial yang buruk. “Kerentanan generasi muda itu sering juga dipicu karena kebiasaan anak muda yang sering sharing informasi pribadi melalui sosial media. Tanpa sadar itu sangat berbahaya. Misalnya posting KTP, alamat rumah, atau informasi pribadi, yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. ”Adapun, acara BGTC merupakan agenda rutin Bisnis Indonesia Group ke kampus di Indonesia. Pada 2022, BGTC sukses dilaksanakan di 8 kampus di seluruh Indonesia. 

Total sekitar 3.000 orang hadir secara langsung memeriahkan acara tersebut. Lebih dari 14.000 orang menyaksikan secara online. Pada tahun ini, BGTC menghadirkan berbagai literasi yang sangat diperlukan sebagai pondasi kehidupan, seperti literasi kepemimpinan, finansial, digitalisasi/entrepreneur, dan pengembangan bakat untuk mengeksplorasi kreativitas generasi muda. UGM menjadi lokasi kick-off pelaksanaan BGTC 2024 yang dilakukan secara hybrid. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi DI Yogyakarta, Parjiman mengapresiasi kegiatan BGTC 2024 di UGM. Menurutnya, kegiatan itu merupakan wujud kolaborasi yang apik untuk meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat akan produk dan jasa keuangan. Parjiman menyampaikan indeks literasi keuangan di DIY sebesar 54,55% lebih tinggi daripada nasional 49,7%. 

Namun, inklusi keuangan di DIY masih perlu ditingkatkan karena masih di level 82,68% atau di bawah nasional sebesar 85%. Sementara itu, Gumilang Aryo Sahadewo, Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama dan Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), menyambut positif pelaksanaan BGTC 2024 di DI Yogyakarta. Menurutnya, kegiatan itu penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dengan bekal literasi keuangan dan digital Hery Trianto, Direktur Pemasaran dan Penjualan Bisnis Indonesia, menjelaskan bahwa pelaksanaan BGTC 2024 di DI Yogyakarta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi mahasiswa di wilayah tersebut.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat 0,17% ke level Rp16.244 per dolar AS, kemarin. Berdasarkan data RTI, seiring makin kuatnya kemungkinan penurunan suku bunga acuan di Amerika Serikat. Penguatan rupiah berpotensi terus berlanjut hingga menyentuh level Rp15.900 per dolar AS. Tahun depan, Bank Indonesia (BI), memprediksikan rupiah menguat ke rentang Rp15.300-15.700 AS. Katalisnya adalah penurunan  suku bunga global dan soliditas perekonomian dunia. Sementara itu, merujuk kurs JISDOR Bank Indonesia (BI), rupiah menguat ke level Rp 16.279 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.282 per dolar AS, kemarin. Rupiah tercatat terus melemah menembus level psikologis Rp 16 ribu per dolar AS sejak 27 Mei 2024, setelah sebelumnya bermain Rp15.900-an. Sepanjang tahun ini, merujuk data RTI, rupiah melemah 5,5%. Faktor penyebab penurunan rupiah masih seputar gamangnya keputusan penurunan suku bunga AS atau Federal Funds Rate (FFR). (Yetede)

Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) akan semakin marak tahun ini, salah satunya dengan adanya dukungan likuiditas dari bank sentral bagi bank yang aktif menyalurkan  kredit pada sektor tertentu. Total tambahan likuiditas yang akan ditambah Bank Indonesia (BI) sekitar Rp115 triliun hingga akhir tahun ini. Selain itu, sejumlah program juga  akan diselenggarakan perbankan untuk mendorong minat masyarakat membeli rumah KPR.

Berdasarkan data Uang Beredar yang dirilis BI, penyaluran kredit properti mencapai Rp 1.351,1 triliun, tumbuh  7,8% secara tahunan (year on year/yoy). Untuk kredit pemilikan rumah, apartemen (KPR/KPA) tumbuh 14,2% (yoy) menjadi Rp 734,7 triliun per April 2024. Angka pertumbuhan ini cenderung flat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatatkan pertumbuhan positif pada bisnis KPR. Pada tahun ini, Bank Mandiri telah menyiapkan beberapa program yang diharapkan  dapat menjadi magnet untuk menarik minat masyarakat untuk mengajukan KPR. (Yetede)

Rencana PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) untuk mengakuisisi 90,11% saham PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) akan memperkokoh posisi emiten Group Djarum ini sebagai perusahaan menara telekomunikasi (tower) tersebut kedua di Indonesia, setelah PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel. Akuisisi emiten menara milik Group Sinar Mas ini juga diyakini menjadi katalis bagi kinerja TOWR ke depannya, termasuk pergerakan sahamnya yang menyimpan potensi gain hingga 51,72%.

Akuisis 90,11% saham IBST akan dilakukan oleh anak usaha Sarana Menara, yakni PT iForte Solusi Infotek dari PT Bakti Taruna Sejati notaris lainnya. IBTS merupakan perusahaan menata terbesar kelima di Indonesia yang memiliki 3.383 menara telekomunikasi, fiber to the buildeing (FFTB)/Fiber To The Home (FFTH)/fiber to the tower (FTTT). "Secara keseluruhan, kami memandang akuisisi ini sebagai sebagai sebuah langkah strategis yang penting bagi TOWR. Mengingat peluang pertumbuhan anorganik yang makin terbatas dengan pasar yang terus berkembang di masa depan," kata Analis Indo Premier Sekuritas Giovanni Dustin dan Ryan Dimitri dalam riset terbarunya yang dipublikasikan Kamis (6/6/2024). (Yetede)

Kementerian Perdagangan (Mendag) menemukan produk impor elektronik ilegal sebanyak 40.282 buah dengan nilai Rp 6,7 miliar di wilayah banten. Puluhan ribu barang elektronik diantaranya, pengeras suara (speaker) berbagai ukuran, alat pengering rambut, alat pelurus rambut dan lain sebagainya. Mendag Zulkifli Hasan menerangkan, barang elektronik impor milik PT Global Mitra Intitama (GMI) tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Persyaratan itu seperti registrasi Keamanan, Keselamatan, dan Lingkungan Hidup (K3L), Buku Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan, serta tidak memiliki Sertifikat Produk Pengunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB). "Hari ini kita temukan disini 40.282 (unit barang elektronik impor) dengan nilai Rp 6,7 miliar, ini masuk nilai beli, kalau nilai jual beli lebih lagi. (Ada) 9 lebih jenis elektronik yang tidak memenuhi SNI, K3l. MKG, oleh karena itu harus kita tertibkan," jelas dia. (Yetede)

Pemerintah memastikan pengelolaan utang dilalui secara prudent dan terukur agar komposisi utang tidak memberatkan kinerja fiskal. Saat ini, mayoritas utang berada dalam instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang didominasi dalam bentuk nominal rupiah, akan menjadi bantalan saat terjadi turbulensi perekonomian dunia. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, jumlah utang pemerintah pusat hingga akhir April 2024 sebesar Rp8.338,43 triliun.

Bila dilihat berdasarkan kurs jumlah ini terbagi dalam bentuk nilai tukar rupiah Rp1.713,26 triliun dalam bentuk yen Jepang; Rp 388,45 triliun dalam bentuk euro; Rp30,92 triliun dalam bentuk mata uang lainnya. Dari total keseluruhan maka utang berdasarakan mata uang dalam bentuk rupiah masih merupakan jumlah yang paling mayoritas dari total profit utang pemerintah. (Yetede)

Awan mendung masih enggan beranjak dari pasar modal Tanah Air. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kian muram dan kemarin kembali tersungkur ke bawah 7.000. Tak tanggung-tanggung, IHSG terjun bebas 2,14% dalam satu hari ke level 6.947,67, Rabu (5/6). Ada banyak faktor yang menekan perfoma indeks. Salah satu yang paling dominan adalah nilai tukar rupiah yang jeblok 0,41% ke Rp 16.287 per dolar Amerika Serikat (AS). Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, maju-mundurnya rencana bank sentral AS Federal Reserve dalam kebijakan suku bunga, membuat outflow asing masih terus terjadi. Hal ini juga membuat rupiah melemah di hadapan dollar AS. Certified Elliott Wave Analyst Master Kanaka Hita Solvera Daniel Agustinus juga mengatakan, asing juga masih hengkang dari saham-saham perbankan big caps.

Investment Consultant Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada juga menilai, pasar masih akan bergerak fluktuatif di bulan ini. Secara historis, IHSG di bulan Juni sejatinya punya kinerja lebih baik dari bulan sebelumnya. Beberapa katalis yang bisa menjadi harapan pembalikan arah IHSG ialah rilis dividen, dan membaiknya data makroekonomi. Kemarin, saham BREN kembali menyentuh batas bawah auto reject. Yang jadi masalah, saham-saham Prajogo Pangestu lainnya seperti PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) dan PT Barito Pacific Tbk (BRPT) juga ikut-ikutan turun cukup dalam. Karena bobotnya juga besar terhadap IHSG, ketiga saham Prajogo Pengestu ini kompak menjadi laggard IHSG. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia. Budi Frensidy mengatakan, sejak BREN masuk ke papan pemantauan khusus, terjadi anomali dalam pergerakan di IHSG. Hitungan Budi, hingga akhir Juni nanti, sebenarnya IHSG masih bisa tetap berada di kisaran level 7.000. Tapi, karena BREN masih berada di papan pemantauan khusus, IHSG berpeluang ambrol ke level 6.500. Di tengah fluktuasi besar IHSG, Nico masih meyakini kalau strategi beli saham ketika koreksi masih akan lebih baik dibandingkan dengan membeli saat di pucuk.

Internal pemerintah berbeda pandangan dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 sebagai acuan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun depan. Padahal, anggaran 2025 adalah anggaran transisi pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bapenas) Suharso Monoarfa meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurunkan defisit APBN 2025 di kisaran 1,5%-1,8% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini terbalik dengan patokan pemerintah dalam KEM PPKF 2025 di kisaran 2,45%-2,82% PDB. "Kami berharap Bu Menkeu dan Komisi XI, kalau memang itu disepakati, defisit bisa lebih turun lagi antara 1,5%-1,8% (dari PDB) sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang," ujar Suharso di rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (5/6). Suharso mengatakan pemerintahan saat ini memang diwajibkan membentuk dan menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) dan RAPBN untuk periode pertama pemerintahan berikutnya.

Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, presiden terpilih memiliki ruang mengubah rancangan APBN 2025 yang tengah didesain pemerintahan saat ini. Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan usulan itu. "Jadi Pak Suharso enggak ikut menyusun (KEM PPKF 2025) Pak? Gimana Pak Menteri? kok tiba-tiba muncul sekarang usulan defisit 1,5%-1,8%?," tanya dia. Berdasarkan catatan KONTAN, pemerintah juga telah merencanakan alokasi belanja wajib tahun depan, yakni anggaran pendidikan Rp 708,2 triliun–Rp 741,7 triliun dan anggaran kesehatan Rp 191,5 triliun–Rp 217,8 triliun. Belum lagi, anggaran perlindungan sosial yang direncanakan Rp 496,9 triliun–Rp 513 triliun. Terbaru, pemerintah merencanakan belanja perpajakan tahun depan Rp 421,82 triliun, dengan porsi terbesar untuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 262,3 triliun. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, target defisit anggaran 2025 lebih baik ditekan. Sebab, dengan memasang target defisit tinggi, maka akan mendorong imbal hasil obligasi yang naik.

Pemerintah bakal mengenakan pungutan ekspor tembaga dalam rangka mendukung kebijakan hilirisasi yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan segera merilis ketentuan dalam bentuk peraturan menteri keuangan (PMK) ihwal kebijakan tersebut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, aturan dalam bentuk PMK tersebut masih dalam proses finalisasi. Setelah rampung, beleid tersebut akan diundangkan pemerintah. "Ini kalau enggak salah sedang proses finalisasi untuk diundangkan," ujar Febrio kepada awak media, Selasa (4/6). Yang jelas, "(Kebijakan) itu kita mendukung Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan Menteri Perdagangan yang sudah lebih dulu keluar dan itu kelanjutan dari kebijakan yang kita dorong untuk hilirisasi," terang Febrio.