Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40753 )

YLKI Tolak Wacana DJP Pungut Pajak Tol, Bakal Kirim Surat ke Menkeu Purbaya

22 Apr 2026

YLKI menolak wacana DJP yang ingin mengenakan pajak tol dan akan mengirim surat ke Menkeu. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut tidak adil karena membebani konsumen. YLKI akan mengajukan langkah hukum jika pajak tol diterapkan. Mereka mendesak pemerintah untuk fokus pada peningkatan layanan jalan tol tanpa menambah beban pada rakyat. YLKI juga mengingatkan agar pemerintah lebih kreatif mencari sumber pendapatan tanpa mengorbankan masyarakat. Semua berita dapat ditemukan di Google News.

Ekonomi

BEI Ubah Kriteria Evaluasi Indeks LQ45, IDX30, dan IDX80, Ini Rinciannya

22 Apr 2026

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan melakukan perubahan pada indeks LQ45, IDX30, dan IDX80 mulai Mei 2026. Perubahan ini bertujuan untuk lebih akurat merepresentasikan pasar. Perubahan mencakup kriteria universe dan acuan rasio free float. Sebelumnya, IDX80 memiliki lima poin universe, namun setelah perubahan akan menjadi enam poin. Definisi free float juga disesuaikan dengan regulasi terbaru. BEI berharap perubahan ini dapat meningkatkan kualitas dan representasi dari indeks-indeks utama tersebut.

Ekonomi

MSCI Pertahankan Pembatasan Saham RI, Ini Strategi Yang Bisa Dilakukan Investor

22 Apr 2026

Investor Indonesia perlu mempersiapkan strategi yang tepat menghadapi pembatasan saham oleh MSCI. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi AI real-time trading untuk meningkatkan kualitas data dan sistem analisis. Hal ini dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan dalam trading saham. Selain itu, peningkatan akses terhadap teknologi seperti aplikasi saham yang gratis juga dapat membantu investor dalam beradaptasi dengan perubahan pasar saham yang semakin dinamis. Dengan demikian, investor dapat menghadapi pembatasan saham dengan lebih siap dan efektif.

Ekonomi

Klaim Asuransi di Sektor Tambang Rawan Sengketa

21 Apr 2026

Klaim asuransi di sektor tambang rawan sengketa karena perbedaan persepsi risiko antara perusahaan tambang dan asuransi. Center for Energy Security Studies mencatat konflik klaim di sektor ini karena risiko kompleks seperti longsor, banjir, dan kecelakaan tambang. Direktur eksekutif CESS Ali Ahmudi Achyak menekankan pentingnya pemahaman teknis dalam industri ini. Risiko tambang juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian pembiayaan serta perlindungan asuransi. Pemahaman teknis menjadi kunci bagi perusahaan asuransi yang ingin masuk ke sektor ini.

Ekonomi

Maskapai Terancam Kehabisan Avtur Imbas Perang AS-Iran

21 Apr 2026

Pesawat ke destinasi lainnya juga mengalami kenaikan yang signifikan. Para analis memperkirakan bahwa krisis pasokan avtur ini akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, yang berpotensi membuat harga tiket pesawat semakin melonjak. Maskapai penerbangan di seluruh dunia harus bersiap menghadapi konsekuensi dari perang AS-Iran ini, yang dapat mengancam kelangsungan operasional mereka. Untuk sementara, mereka diharapkan dapat menyesuaikan jadwal penerbangan dan menetapkan strategi untuk mengatasi krisis ini. Semua pihak berharap agar situasi ini segera mereda dan pasokan avtur dapat segera pulih.

Ekonomi

MSCI Sorot Saham Terkonsentrasi Tinggi, BREN, DSSA hingga LUCY Masuk Daftar HSC

21 Apr 2026

ran di pasar modal, namun lebih sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi kepada investor mengenai struktur kepemilikan saham," kata BEI. Dengan demikian, langkah MSCI tersebut diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan transparansi pasar modal di Indonesia. Selain itu, diharapkan pula bahwa evaluasi tersebut akan memberikan dampak positif bagi perkembangan pasar modal di Tanah Air. Para investor pun diharapkan dapat terus mengikuti perkembangan ini untuk mengambil langkah yang tepat dalam mengelola portofolio investasi mereka.

Ekonomi

Cari Alternatif Plastik, Kemenperin Siapkan Kertas hingga Kaca untuk Industri Kemasan

21 Apr 2026

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang mencari alternatif pengganti plastik dengan menyiapkan kertas dan kaca untuk industri kemasan. Diversifikasi bahan baku ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan industri terhadap plastik. Kemenperin mencatat bahwa kebutuhan industri kemasan mencapai sekitar 7 juta ton per tahun. Penggunaan kemasan kertas sudah mencapai 28%, sementara kemasan fleksibel berbasis plastik masih mendominasi dengan 48%. Pemerintah juga mendorong penggunaan kemasan berbahan kaca yang saat ini masih sekitar 2%–3%. Meskipun demikian, kemasan ramah lingkungan belum sepenuhnya dapat menggantikan plastik untuk produk makanan dan minuman.

Ekonomi

Kemenperin Akui Kenaikan Pajak Kendaraan Listrik Berpotensi Tekan Penjualan

21 Apr 2026

ap ini akan memberikan kesempatan bagi industri kendaraan listrik untuk terus berkembang tanpa terlalu terbebani dengan pajak yang tinggi. Selain itu, Aismoli juga berharap agar pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait kebijakan pajak ini kepada seluruh pemangku kepentingan agar dapat memahami dampaknya secara menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan bahwa penjualan kendaraan listrik tetap dapat bertumbuh dan mendukung transisi ke mobil ramah lingkungan di Indonesia.

Ekonomi

Kenaikan BBM Hantam Logistik Batam, Harga Barang Terancam Naik

21 Apr 2026

dampak ganda dari kenaikan harga BBM nonsubsidi di Batam. Mereka tidak hanya harus menanggung biaya produksi yang lebih tinggi, tetapi juga harus menghadapi kenaikan biaya logistik akibat kebijakan tersebut. APINDO dan ALFI Batam menekankan pentingnya solusi dari pemerintah, seperti memberikan insentif dan akses BBM subsidi untuk meringankan beban pelaku usaha dan menjaga stabilitas harga barang. Situation ini menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM dapat memiliki dampak yang luas, baik bagi industri maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu, perlu adanya langkah konkret untuk mengatasi masalah ini sebelum lebih lanjut merugikan perekonomian dan keberlangsungan bisnis di Batam.

Ekonomi

Pengamat Ingatkan Efektivitas OJK Perluas Pengawasan ke Grup Non-Konglomerasi

20 Apr 2026

perluas pengawasan OJK ke grup non-konglomerasi merupakan langkah yang tepat, namun harus didukung dengan desain regulasi yang efektif. Pengawasan yang berbasis risiko dan data lintas sektor dapat menghindari over-regulasi dan memastikan pengawasan yang tepat sasaran. Hal ini penting untuk meminimalkan biaya kepatuhan, meningkatkan fleksibilitas, dan mencegah risk aversion di sektor keuangan. Indef mendukung langkah ini dan menekankan pentingnya desain yang tepat agar pengawasan OJK dapat efektif dalam menghadapi risiko yang tersembunyi.