ANK Tabungan Negara (BTN) akhirnya memastikan tak jadi mengakuisisi Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hal ini disampaikan Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Juli 2024. Kegagalan akuisisi ini tentu saja memunculkan tanda tanya besar di kalangan stakeholder perbankan syariah Indonesia. Terutama mengingat status Bank Muamalat yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham terbesar dan pemegang sumber dana yang strategis untuk pertumbuhan dana perbankan syariah. Beberapa faktor kiranya dapat menyebabkan terjadinya kegagalan akuisisi yang dimaksudkan. Adanya perbedaan visi dan kesepakatan valuasi menurut penulis merupakan faktor utama yang menyebabkan belum suksesnya akuisisi BTN ini. 

Kegagalan akuisisi BTN terhadap BMI ini juga memberikan sebuah hikmah yang perlu dicari dan ditindaklanjuti oleh Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir, yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, perlu memilih alternatif pilihan strategis yang lain dalam rangka meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah. Statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2024 menunjukkan bahwa, setelah dikembangkan lebih dari tiga dekade di Indonesia, aset perbankan syariah yang terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah pada triwulan I 2024 telah mencapai Rp 892 triliun. (Yetede)

Rampungnya pembangunan smelter-smelter untuk pemurnian sumber mineral diharapkan benar-benar mempercepat Indonesia menjadi negara industri dan negara maju. Presiden Joko Widodo menyambut gembira rampungnya pembangunan smelter grade alumina refinery (SGAR) PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024). Pembangunan smelter fase pertama ini berkapasitas 1 juta ton alumina pertahun. Sehari sebelumnya pada Senin, Presiden Jokowi telah meresmikan smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik. Jawa Timur, serta smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Industri di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Presiden Jokowi menyebutkan, sejak zaman VOC, lebih dari 400 tahun lalu, Indonesia selalu mengekspor bahan mentah, baik rempah-rempah maupun beragam sumber mineral. Ini membuat Indonesia tidak bisa berkembang menjadi negara maju. Negara-negara maju pun disebutnya kecanduan dengan impor bahan mentah dari Indonesia. Karena itu, ketika Indonesia menghentikan ekspo nikel mentah, gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dilayangkan. ”Untungnya, ada (kondisi)

geopolitik global. Ada (pandemi) Covid-19, ada resesi ekonomi sehingga negara-negara maju sibuk dengan masalah-masalah yang mereka miliki, sibuk menyelesaikan problem-problem yang mereka miliki, dan melupakan kita,” tutur Presiden Jokowi tersenyum. Untuk itu, ketika Indonesia menghentikan ekspor bauksit mentah dan tembaga mentah, tak ada yang menggugat. Negara-negara lain sibuk dengan masalah masing-masing. Rampungnya pembangunan smelter fase pertama PT Borneo Alumina Indonesia jadi momentum awal Indonesia untuk mengolah sumber daya alam sendiri. Ekspor bahan mentah pun bisa dihentikan.

”Pembangunan smelter ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri,” ujar Presiden dalam sambutannya di SGAR PT Borneo Alumina Indonesia. Pertambahan nilai yang diperoleh ketika mengekspor bahan jadi atau setengah jadi sangat terasa. Presiden mencontohkan, sebelum 2020, ekspor nikel mentah Indonesia kira-kira bernilai 1,4 miliar dollar AS  sampai 2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 20 triliun. Kini, setelah ekspor nikel mentah dihentikan, nilai ekspor nikel tahun 2023 mencapai 34,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 60 triliun. Alumerproduksi, impor yang 56 persen ini bisa kita stop, enggak impor lagi,” kata Presiden. Untuk mengimpor sekitar 672.000 ton aluminium, Indonesia selama ini harus mengeluarkan devisa sekitar 3,5 miliar dollar AS setiap tahun. ”Kita harapkan, dengan investasi sebesar Rp 16 triliun,inium pun demikian. Kebutuhan aluminium Indonesia mencapai 1,2 juta ton pertahun. Namun, saat ini masih 56 persen diimpor. ”Kita punya bahan bakunya, kita punya raw material-nya, tetapi 56 (persen) aluminium kita impor. (Yoga)

Penurunan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat dan Bank Indonesia pada pertengahan September 2024 bakal menggairahkan perdagangan produk surat utang korporasi. Hal ini juga ditopang ekonomi Indonesia yang dinilai masih menarik bagi pasar asing untuk berinvestasi. Meski demikian, sektor riil, khususnya pada kinerja produk ekspor, masih menantang. Siklus pemangkasan suku bunga dimulai pada Rabu (18/9/2024). Bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin (bps) ke level 4,75-5,00 persen dalam rapat Dewan Gubernur The Fed bulan September. Bank Indonesia (BI) lebih awal memangkas suku bunga 25 bps menjadi 6,00 persen. Langkah ini merupakan bentuk normalisasi kebijakan setelah peningkatan suku bunga drastis untuk menahan laju inflasi global pascapan demi Covid-19. Siklus pemangkasan suku bunga ini diekspektasikan terus berlanjut sampai tahun 2025.

Presiden Direktur PT Surya TimurAlam RayaAsset Management (Star AM) Hanif Mantiq, Selasa (24/9), mengatakan, di tengah terkendalinya tingkat inflasi dan kebijakan normalisasi moneter ini, penawaran dan permintaan produk pasar modal seperti obligasi atau surat utang akan meningkat. Dalam hal penawaran, perusahaan akan lebih tertarik memenuhi kebutuhan ekspansi dan pendanaan dengan menerbitkan obligasi. Penerbitan akan lebih awal dilakukan korporasi di beberapa sektor yang diuntungkan karena perbaikan ekonomi dan peningkatan daya beli pascapenurunan suku bunga. ”Penerbitan obligasi korporasi masih didominasi oleh sektor keuangan, seperti multifinance, bank, dan institusi keuangan nonbank. Lainnya, beberapa perusahaan yang membutuhkan pendanaan dari obligasi juga ada dari sektor komoditas,” ungkapnya. Peningkatan penerbitan obligasi juga sejalan dengan permintaan investor asing yang berinvestasi di dalam negeri.

Ini terbukti dari arus modal investasi asing yang besar sejak beberapa bulan lalu. Dalam sepekan terakhir saja arus modal masuk bersih sebesar 81,6 juta dollar AS ke pasar saham dan 865,1 juta dollar AS kepasar obligasi. Peningkatan permintaan ini membuat harga obligasi dan saham akan cenderung naik. Head of Fixed Income Research Sinarmas Sekuritas Aryo Perbongso, secara terpisah, juga membaca tren keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar obligasi korporasi sejak Agustus 2024 yang diprediksi meningkat hingga akhir tahun. Ini sejalandengan prediksi pemangkasan suku bunga, baik oleh The Fed maupun BI. Penerbitan obligasi sejak awal tahun sampai bulan lalu mencapai Rp 73,1 triliun. Adapun nilai penerbitan di pasar surat utang syariah (sukuk) sejak awal tahun hingga Agustus sebesar Rp 13,4 triliun. (Yoga)

Meski telah terakselerasi dalam lima tahun terakhir, belum semua pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan keuangan berbasis digital. Digitalisasi transaksi dapat mendukung efisiensi kerja pemerintah, mengoptimalkan perolehan pajak dan retribusi, serta mendukung penguatan ekonomi lokal sekaligus mendorong inklusi keuangan. Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) per semester I-2024, jumlah pemerintah daerah (pemda) yang masuk kategori digital mencapai 480 pemda atau 87,9 persen dari total 546 pemda di seluruh Indonesia sehingga yang belum masuk kategori digital 66 pemda. Angka itu meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 399 pemda sekaligus menembus target pemerintah pada 2024 sebanyak 85 persen.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, selaku anggota Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), mengatakan, transformasi digital di Indonesia terakselerasi dengan cepat dalam lima tahun terakhir. Digitalisasi pembayaran  telah mendukung keuangan daerah dan berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. ”Dengan digitalisasi, penerimaan pajak dari pembayaran pajak langsung ke rekening pemerintah pusat dan daerah. Pengeluarannya juga melalui digitalisasi bisa efisien sesuai dengan tata kelola yang baik. Digitalisasi berperan dalam mendukung inklusivitas serta penguatan ekonomi lokal dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) daerah,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional P2DD 2024 di Jakarta, Senin (23/9/2024). Rakornas dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pengarah Satgas P2DD. Hadir pula anggota Satgas P2DD lainnya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta para gubernur dan kepala daerah.

Berbagai upaya untuk mengakselerasi digitalisasi, kata Perry, antara lain dilakukan melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 2030 yang dirilis BI. Beberapa kebijakan yang mendukung program pemerintah itu adalah pengembangan QRIS, BI-Fast, serta kartu kredit Indonesia segmen pemerintah. Perry menambahkan, ekosistem transaksi digital daerah diperkuat dengan inovasi dan akseptasi digital melalui peran Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), penguatan manajemen risiko dan pelindungan konsumen serta literasi digital. Selain itu, infrastruktur juga diperkuat agar pembayaran stabil, modern, serta sesuai dengan standar internasional. ”Keandalan infrastruktur sistem pembayaran ini akan dioptimalkan, termasuk untuk memproses penyelesaian transaksi keuangan pemerintah. (Yetede)