PT Green Power Group Tbk (LABA) langsung tancap gas dalam menggarap bisnis baterai kendaraan listrik (elektric vehicle/EV) setelah berganti pemegang saham pengendali pada akhir Juni 2024. Emiten yang sebelumnyu bernama PT Ladang Baja Murni Tbk dan bergerak di bidang produksi baja tersebut, memutus untuk mengganti care business dari produksi baja ke bisnis baterai EV setelah diakuisisi PT Nev Stored dan bergerak di bidang kepemilikan saham sebanyak 50,75%.

Langkah itu tampaknya mendapat responn positif dari pasar, yang terlihat dari lonjakan sahamnya sehingga 1.000% ke level Rp550. Manajemen Green Power menegaskan bisnis perseroan  ke depannya akan mengacu pada produksi baterai lithium, penyewaan baterai, pembangunan jaringan stasiun penukaran baterai, serta investasi dan pengoperasian stasiun tenaga surya. Terbaru, perseroan membentuk tiga perusahaan dengan mitra strategis  untuk pengembangan ekosistem baterai EV. (Yetede)

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPPK) PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencapai Rp297,78 triliun atau tumbuh 16,26% secara tahunan (year on year/yoy) hingga Agustus 2024. Kinerja tersebut diantaranya ditopang oleh pengelolaan dana payroll sebesar Rp21 triliun atau lebih dari 1,2 juta nasabah. "Saat ini BSI terus berfokus pada pengembangan dana  murah di segmen retail. Salah satunya lewat sistem payroll. Melalui payroll ini, menjadi salah satu gate awal untuk menarik ekosistem transaksi syariah," kata Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna. BSI terus berupaya mempertahankan kinerja positif melalui optimalisasi dana murah yang pada periode yang sama naik pesat hingga 22,15%. Dana murah atau CASA (curent account saving account) yang dihimpun BSI hingga  Juni 2024 mencapai Rp 184 triliun, tumbuh 21,65% secara tahunan. Jumlah nasabah payroll mencapai 1,1 juta. Sedangkan DPK mencapai Rp 297 triliun atau tumbuh 17,5% pada periode yang sama. (Yetede)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja yang solid dalam pembiayaan kepemilikan emas melalui produk Solusi Emas Hijrah. Hingga Agustus 2024, pencairan produk ini tumbuh 191% atau hampir dua kali lipat dibandingkan dengan pencairan pada Mei 2024. Hal ini menandakan terjadinya peningkatan minat masyarakat teradap investasi emas. SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan menjelaskan, saat ini nasabah semakin memahami pentingnya  investasi emas sebagai solusi untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Kenaikan harga emas yang terjadi belakangan ini, menambah kepercayaan masyarakat terhadap emas  sebagai intrusmen investasi jangka panjang yang aman dan menguntungkan. "Sejak kami lancarkan awal Agustus lalu ditambah masa pengenalan produk ini sebelumnya, Solusi Emas Hijrah terbukti ampuh  menarik minat masyarakat. Kenaikan akses pembiayaan produk ini seiring dengan solusi bagi nasabah untuk mempersiapkan dana di masa mendatang," jelas Dedy. (Yetede)

Pasar saham Indonesia, khususnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti kebijakan pelonggaran moneter dari Federal Reserve dan Bank Indonesia, serta sentimen positif yang diharapkan muncul dari faktor domestik dan global. Adrian Joezer, Head of Equity Research Mandiri Sekuritas, menyebutkan bahwa aksi profit-taking di pasar adalah wajar dan tetap ada potensi penguatan IHSG jika aliran modal asing berlanjut. Selain itu, stimulus dari pemerintah China diperkirakan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Adityo Nugroho, Senior Investment Information dari Mirae Asset Sekuritas, menyoroti agenda politik di kuartal IV/2024, seperti pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan pembentukan kabinet baru yang bisa mempengaruhi pasar. Maximilianus Nicodemus, Associate Director Pilarmas Investindo, juga optimis bahwa stabilitas politik akan mendorong penguatan IHSG, dengan prediksi IHSG bisa mencapai level 7.920 hingga 8.080 hingga akhir tahun. Selain itu, sektor-sektor potensial seperti perbankan, properti, dan ritel diperkirakan akan mendapatkan keuntungan dari situasi politik dan ekonomi tersebut.

Sejumlah perusahaan Indonesia sedang gencar mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sejalan dengan upaya pemerintah dalam transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT). Target dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN adalah mencapai 60% bauran EBT pada 2025-2035.

Beberapa perusahaan besar berkomitmen dalam investasi panas bumi, termasuk Star Energy Geothermal, bagian dari Grup Barito melalui PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), yang berencana meningkatkan kapasitas dari 886 MW menjadi 988,6 MW. PT Ormat Geothermal Indonesia dan PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) juga sedang mengejar izin panas bumi untuk proyek di Toka Tindung dengan kapasitas 40 MW.

Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), bersama dengan Chevron New Energies Holdings Indonesia Ltd., telah memulai eksplorasi panas bumi di wilayah Way Ratai, Lampung, dengan komitmen investasi sekitar Rp437,22 miliar. Menurut Direktur Utama PGEO Julfi Hadi, perusahaan ini berkomitmen mengejar target kapasitas 1 GW dalam dua tahun ke depan melalui berbagai proyek panas bumi, termasuk PLTP Lumut Balai Unit 2.

Sementara itu, PT Dian Swastika Sentosa Tbk. (DSSA), bagian dari Grup Sinar Mas, menyiapkan investasi sebesar US$400 juta untuk pengembangan dua blok panas bumi di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. CEO Barito Renewables Hendra Tan menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pembangkit panas bumi guna memastikan masa depan energi bersih di Indonesia.

Tantangan yang dihadapi industri halal Indonesia dalam menghadapi gempuran produk impor yang berpotensi mengurangi pangsa pasar domestik, meskipun Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi pasar halal. Eko S. Cahyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, menggarisbawahi bahwa ekosistem syariah yang berkembang pesat di Indonesia adalah peluang besar bagi pelaku industri halal domestik. Namun, mereka harus siap bersaing dengan produsen halal global.

Terdapat tiga tantangan utama yang harus segera diatasi. Pertama, ekspor Indonesia ke negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) masih rendah, hanya mencapai US$13,38 miliar. Kedua, kewajiban sertifikasi halal yang berlaku mulai Oktober 2024 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Ketiga, membanjirnya produk halal impor yang dapat masuk ke pasar Indonesia dengan sertifikasi halal dari luar negeri, sehingga meningkatkan persaingan dengan produk lokal. Eko S. Cahyanto juga menekankan bahwa preferensi konsumen terhadap produk luar negeri masih menjadi tantangan bagi industri halal lokal, mengingat banyak yang lebih memilih produk impor daripada produk dalam negeri.

Desakan pelaku usaha logistik kepada pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membentuk badan setingkat kementerian yang khusus mengurus sektor logistik. Hadi Kuncoro, Founder & Group CEO PowerCommerce.Asia, menekankan bahwa pembentukan lembaga atau kementerian khusus logistik sangat penting untuk menurunkan biaya logistik di Indonesia yang masih tinggi, terutama mengingat karakteristik negara kepulauan seperti Indonesia. Menurut Hadi, masalah biaya logistik yang sudah berlangsung lebih dari 30 tahun akan terus menjadi tantangan jika tidak ada lembaga yang secara khusus menangani logistik, terutama di tengah tantangan infrastruktur dan perizinan yang masih terpecah di berbagai kementerian.

Iman Gandi Mihardja, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), juga menekankan urgensi pembentukan badan atau kementerian khusus logistik untuk memudahkan pencapaian program pemerintah dalam menurunkan biaya logistik. Iman menambahkan bahwa ALFI telah menyampaikan usulan ini kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang merespons positif meskipun prosesnya akan memakan waktu. Kedua tokoh sepakat bahwa sektor logistik memerlukan perhatian khusus dari pemerintahan baru untuk memastikan pengoptimalan ekonomi nasional melalui efisiensi logistik.