Soliditas daya beli masyarakat Indonesia menghadapi tantangan serius dengan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan kontraksi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi sebesar 0,12% pada September 2024, memperpanjang tren deflasi sejak Mei 2024. Selain itu, data PMI Manufaktur dari S&P Global juga menunjukkan kontraksi di angka 49,2 untuk bulan lalu, yang sudah terjadi selama tiga bulan berturut-turut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah untuk memperkuat daya beli, termasuk mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) serta mendorong konsumsi, terutama di sektor properti dengan insentif pajak. Airlangga menyebutkan insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2024 yang memberikan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah tapak dan satuan rumah susun.

Di sektor otomotif, Ketua I Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto, mengusulkan agar pemerintah kembali menerapkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) seperti yang dilakukan saat pandemi untuk meningkatkan penjualan kendaraan. Sementara itu, Hermawan Wijaya, Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk., menyebut bahwa perpanjangan insentif PPN DTP akan membantu penjualan properti dan memproyeksikan penjualan mencapai Rp2 triliun hingga akhir tahun.

Ekonom Mohammad Faisal dari Core Indonesia menilai bahwa deflasi yang terjadi selama lima bulan terakhir adalah anomali, mengingat ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5%, dan hal ini disebabkan oleh lemahnya permintaan. Banjaran Surya, Chief Economist Bank Syariah Indonesia, menambahkan bahwa penurunan suku bunga acuan dapat menjadi opsi untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Sepanjang kuartal III/2024, indeks Bisnis-27 menunjukkan kinerja yang positif dengan mencatatkan kenaikan sebesar 8,50%, mengungguli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tumbuh 5,65%. Katalis utama yang mendukung kenaikan ini adalah kebijakan The Fed yang memangkas suku bunga, serta keputusan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) memimpin penguatan dalam indeks Bisnis-27 dengan kenaikan 17,73%, diikuti oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dengan 13,58%, dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dengan 8,97%.

Keberhasilan indeks ini turut mendongkrak performa produk reksa dana terkait seperti Bahana ETF Bisnis-27 dan UOBAM Indeks Bisnis-27, yang mencatat imbal hasil positif selama setahun dan tiga tahun terakhir. Faktor lain yang mendukung pertumbuhan pasar adalah rendahnya inflasi Agustus 2024 sebesar 2,12% (YoY) serta surplus neraca perdagangan Indonesia selama 52 bulan berturut-turut.

Cuaca basah yang menandai awal musim penghujan di Sulawesi Selatan berdampak signifikan terhadap harga ikan dan potensi inflasi. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, mengakui bahwa cuaca buruk dan gelombang tinggi dapat menghambat nelayan untuk melaut, sehingga menurunkan pasokan ikan dan memicu kenaikan harga yang berpotensi mendorong inflasi di kuartal IV/2024. Meski demikian, Rizki optimistis bahwa inflasi Sulsel tetap terkendali berkat penanganan yang baik dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan inflasi year-to-date yang masih rendah di angka 2,3%.

Ekonom Universitas Hasanuddin, Hamid Paddu, juga menyebutkan bahwa meskipun harga ikan diprediksi naik, masyarakat Sulsel sudah terbiasa mengubah pola konsumsi ke daging, ayam, dan telur sebagai pengganti. Hamid menekankan pentingnya menjaga distribusi bahan pangan alternatif ini agar inflasi tidak melonjak terlalu tinggi. Kepala BPS Sulsel, Aryanto, menambahkan bahwa komoditas emas perhiasan dan rokok sigaret kretek mesin menjadi penyumbang utama inflasi Sulsel pada September 2024, dengan andil inflasi tertinggi masing-masing 0,35% dan 0,19%.

Pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan mengatasi pelemahan daya beli masyarakat, khususnya di sektor otomotif. Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam, menyarankan agar kebijakan yang baik dari pemerintahan sebelumnya dilanjutkan, dan yang kurang diperbaiki, terutama untuk memperkuat ekonomi kelas menengah dan industri yang menyerap tenaga kerja.

Bob Azam juga menekankan pentingnya pemberian insentif untuk mengembalikan daya beli masyarakat, terutama dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Dia khawatir kenaikan pajak ini dapat memperburuk daya beli masyarakat yang sudah melemah, mencerminkan penurunan penjualan mobil pada 2024. Bob menyarankan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menaikkan tarif pajak, dan sebaliknya mempertimbangkan relaksasi pajak untuk mendorong permintaan dan pemulihan ekonomi.

Sepanjang Januari-Agustus 2024, penjualan mobil secara wholesales turun 17,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menunjukkan penurunan daya beli yang nyata. Penjualan tertinggi dicatat oleh Grup Astra, dengan merek Toyota dan Daihatsu.

Tim advokasi tambang resmi mengajukan gugatan terhadap pemberian prioritas izin tambang bagi organisasi keagamaan ke Mahkamah Agung (MA). Raziv Barokah, perwakilan kuasa hukum, menjelaskan bahwa penolakan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 25/2024 yang dianggap melanggar hukum. Menurutnya, pemberian izin tambang tanpa melalui proses lelang menyalahi ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Raziv juga menekankan bahwa gugatan ini bertujuan melindungi reputasi organisasi keagamaan yang bisa terdampak negatif. Selain berpotensi merusak lingkungan, izin tambang tersebut bisa memicu konflik dengan masyarakat adat. Tim advokasi, yang terdiri dari akademisi dan lembaga masyarakat, merekomendasikan agar organisasi keagamaan tetap fokus pada pembinaan umat, bukan bisnis tambang.

Dalam laporan Bisnis, diketahui bahwa dua organisasi keagamaan, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, telah menyatakan siap mengelola wilayah usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah, dengan PBNU sudah membentuk perusahaan khusus untuk tujuan tersebut.

Lengkap sudah beragam indikator yang memperlihatkan bahwa perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tentu saja, ini perlu menjadi perhatian serius pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober nanti. Indikator pertama, Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia sudah bertahan di zona kontraksi tiga bulan beruntun tahun ini. Data teranyar pada September 2024, PMI Manufaktur RI tercatat di level 49,2, setelah Agustus 48,9 dan Juli 49,2. Economics Director S&P Global Market Intelligence Paul Smith mengatakan, kinerja sektor manufaktur Indonesia yang mengecewakan terkait kondisi makro ekonomi global yang sedang lesu pada September, dengan penurunan tercepat pada penjualan eksternal dalam waktu hampir dua tahun dari laporan terkini. Sedangkan data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) naik. Pada September 2024, pekerja yang terkena PHK bertambah 6.753 orang. Alhasil, jumlah pekerja terkena PHK periode Januari hingga 26 September mencapai 52.993 orang. PHK terbesar masih di sektor manufaktur. Indikator kedua, Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatatkan deflasi selama lima bulan berturut-turut tahun ini, mendekati krisis 1999 silam, dengan deflasi selama tujuh bulan berturut-turut. Meski BPS dan pemerintah menyangkal deflasi itu akibat pelemahan daya beli. 

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti bilang, deflasi beruntun akibat penurunan harga, baik dari sisi penawaran maupun pasokan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, daya beli masyarakat masih kuat. Salah satunya ditandai komponen inti yang masih naik 0,16% mtm. Ketiga, Indeks Indeks Kepercayaan Industri (IKI) September 2024 juga turun. Penurunan pesanan baru terjadi pada subsektor industri pengolahan lain yang mengalami kontraksi karena turunnya pesanan, dari luar negeri dan dalam negeri. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, kontraksi manufaktur dan deflasi beruntun jadi indikasi kuat bahwa konsumen maupun produsen pesimistis dengan prospek ekonomi. Alhasil, keduanya defensif dengan mengurangi produksi dan konsumsi. Ekonom Bright Institute Awalil Rizky juga menilai, perlu kejelasan strategi industrialisasi jangka menengah panjang. Kepala Ekonom BCA David Sumual lagi-lagi mengimbau pemerintah menciptakan lapangan kerja. Lebih dari 3,5 juta orang butuh lapangan kerja baru per tahun. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani berharap, otoritas fiskal dan moneter menciptakan iklim usaha yang baik.

Pemerintah ingin adanya sanksi terhadap pemerintah daerah (pemda) yang terbukti memanipulasi data inflasi. Praktik manipulasi data inflasi diduga demi mengejar insentif fiskal dari pemerintah pusat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengaku pihaknya sudah mengantongi sejumlah pemda yang sering memanipulasi data. Kementeran PPN juga mendorong Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan hukuman bagi kepala daerah terkait ini. "Ini harus disentil daerah yang seenaknya saja, ngawur seperti itu," kata Suharso kepada media di kantornya, Senin (30/9). Kendati demikian, Suharso menegaskan pemberian skema insentif dan sanksi terhadap daerah masih efektif untuk mengendalikan inflasi. Dia bilang Menteri Keuangan Sri Mulyani tak pernah memberikan insentif terhadap daerah yang terbukti melakukan pemalsuan data. Dari 50 penerima insentif itu, sebanyak 36 daerah di antaranya atau 72% merupakan daerah baru yang sebelumnya tak pernah menerima penghargaan kategori pengendalian inflasi di 2023. 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemkeu Luky Alfirman mengatakan, pihaknya memberikan keleluasaan terhadap pemda dalam menggunakan insentif fiskal tersebut, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, layanan kesehatan, ataupun layanan pendidikan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan BPS mempunyai data dan metodologi untuk menghitung inflasi. BPS juga menjaga independensi pengolahan dan pengumpulan data dan tidak ada intervensi dari pihak lain. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menilai, pemberian insentif fiskal kepada pemda dalam pengendalian inflasi bukan sesuatu yang perlu dilakukan. Nyatanya, pemberian insentif tidak efektif lantaran justru melahirkan "permainan" oleh oknum-oknum kepala daerah.

Performa manufaktur Indonesia masih berada di zona kontraksi di tengah tren deflasi. Per September 2024, Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia masih berada di bawah level 50, tepatnya di 49,2. Secara bulanan, terjadi peningkatan dari 48,9 pada bulan Agustus. Tapi, PMI Manufaktur Indonesia masih terjebak di zona merah atau kontraksi selama tiga bulan berturut-turut. Sementara itu, Indonesia kembali mencatat deflasi pada September 2024 sebesar 0,12% dibandingkan bulan sebelumnya. Deflasi ini telah terjadi selama lima bulan beruntun. Pengamat & Praktisi Pasar Modal, Agus Pramono menilai, kombinasi dua indikator itu mencerminkan kondisi makro ekonomi yang muram. Penyebabnya pelemahan permintaan. Terutama melemahnya daya beli masyarakat berpenghasilan menengah ( middle income ). 

Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi sepakat, tren deflasi dan manufaktur yang masih di zona kontraksi memberi sinyal terjadinya pelemahan permintaan. Performa emiten di sejumlah sektor rawan tertekan. Audi mengingatkan pelaku pasar mencermati perkembangan kondisi makro ekonomi di dalam negeri. Meski pada bersamaan, ada sentimen lain. Terlebih memasuki Oktober, investor mulai mengantisipasi musim rilis laporan keuangan kuartal ketiga. Founder WH-Project William Hartanto sepakat, antisipasi musim rilis laporan keuangan jadi katalis penting yang mengimbangi sentimen makro ekonomi. Dia memprediksi, deflasi dan manufaktur di zona kontraksi jadi sentimen jangka pendek. Analis Sinarmas Sekuritas, Eddy Wijaya menyatakan, investor juga perlu cermat melihat momentum. Di tengah situasi makro ekonomi dan pasar saat ini, Eddy melihat saham di sektor energi cukup prospektif. Biasanya akan terdongkrak oleh kenaikan permintaan di akhir tahun.

Prospek positif kinerja PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) diperkirakan berlanjut. Ekspansi dan kesadaran kesehatan masyarakat yang meningkat menjadi pendorongnya. Analis Pilarmas Investindo Sekuritas, Arinda Izzaty mengatakan, di jangka pendek prospek MIKA didorong oleh sejumlah faktor. Pertama, implementasi tarif BPJS yang lebih tinggi sejak Januari 2023 diperkirakan meningkatkan pendapatan sekitar 7%-9%. Kedua, Omnibus Law Kesehatan yang disahkan pada Juli 2023 menyederhanakan proses lisensi, memungkinkan perekrutan dokter asing, dan meningkatkan pelatihan di RS. Ketiga, standar baru untuk kelas BPJS dapat berdampak positif dengan peningkatan pengalaman pasien. Analis Indo Premier Sekuritas, Andrianto Saputra berpandangan, kinerja positif MIKA akan berlanjut hingga akhir tahun. Pendapatan MIKA pada 2024 diperkirakan tumbuh 17,13% menjadi Rp 4,99 triliun, EBITDA tumbuh 22,2% menjadi Rp 1,83 triliun dan laba bersih melesat 25,98% ke Rp 1,15 triliun. 

Sementara di jangka menengah panjang, prospek MIKA juga didorong rencana perluasan Centre of Excellence (CoE) dengan fokus pada prosedur onkologi dan otak. Hal ini telah dimulai dengan dua pusat radioterapi baru di MIKA Bekasi Timur dan Kenjeran. Analis Maybank Sekuritas, Paulina Margareta mengatakan, MIKA juga akan membangun pusat stroke baru di Surabaya. Saat ini, Paulina melihat bahwa kontribusi pendapatan dari segmen CoE berkisar 15%-20%. Selain itu, ditambah dengan peningkatan kapasitas dan fokus pada layanan spesialis, MIKA diperkirakan akan dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang meningkat. Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji menyoroti distribusi tenaga kesehatan yang kurang merata. Sehingga, ia menilai rencana di pemerintahan baru dapat menjadi kesempatan untuk berekspansi. Dengan prospek dan peluang yang positif itu, Nafan merekomendasikan accumulate buy MIKA dengan target harga Rp 3.310. Adapun Arida merekomendasikan hold MIKA dengan target harga Rp 3.280.

Kinerja sektor infrastruktur diproyeksi masih akan berat di sisa tahun 2024. Sejumlah indikasi itu sudah tercermin dari kinerja indeks IDX Infrastruktur yang masih berada di zona merah. Pada Selasa (1/10), IDX Infrastruktur bertengger di posisi 1.546,80. Secara harian, indeks yang berisi 66 saham emiten di sektor infrastruktur jalan tol, telekomunikasi, tower dan infrastruktur lainnya ini mengalami koreksi 0,19%. Jika diakumulasi sejak awal tahun ini, indeks infrastruktur sudah longsor 1,48%. Research Analyst Phintraco Sekuritas, Muhamad Heru Mustofa melihat, terkoreksinya kinerja IDX Infrastruktur dipicu sentimen jelang peralihan kepemimpinan nasional pada Oktober ini. Kondisi itu menyebabkan pasar cenderung menunda investasi di sektor infrastruktur. Terlebih, berdasarkan RAPBN 2025, anggaran belanja negara untuk pembangunan infrastruktur merosot 5,5% secara tahunan menjadi Rp 400 triliun, dari Rp 423 triliun pada APBN 2024. Dus, proyek pembangunan infrastruktur pada 2025 diproyeksi menyusut. Meski begitu, kata dia, kinerja emiten infrastruktur berpotensi membaik seiring pelonggaran kebijakan moneter atau pemangkasan suku bunga di sisa paruh kedua tahun ini. Kebijakan ini berpotensi mengurangi beban bunga emiten infrastruktur. 

Pasalnya, mayoritas emiten infrastruktur memiliki beban bunga tinggi akibat tumpukan utang. Heru memperkirakan, di sisa tahun ini, emiten telekomunikasi akan menopang kinerja indeks infrastruktur. Terutama jika rencana merger PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) terealisasi. Ini membuat persaingan usaha semakin sehat. Dus, kondisi tersebut berpotensi mendorong kinerja keuangan emiten telko. Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama mencermati, penurunan kinerja IDX Infrastruktur dipicu beberapa faktor. Di antaranya, penurunan kinerja keuangan dan saham PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM). Dalam evaluasi minor BEI terhadap IDX Infrastruktur, bobot TLKM pada indeks tercatat turun dari 9,28% menjadi 9%. Jumlah saham TLKM untuk indeks juga turun jadi 2,97 miliar. "Selain itu, investasi TLKM di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) juga masih merugi," ujar Nafan. Untuk trading, Nafan merekomendasi akumulasi beli saham TLKM, EXCL, dan WIKA dengan target harga masing-masing Rp 3.150, Rp 2.340, dan Rp 416 per saham.