Penyelundupan benih bening lobster ke luar negeri masih terus terjadi. Sementara itu, budidaya lobster di dalam negeri terkesan jalan di tempat karena belum ada dukungan regulasi yang jelas.

Akhir April 2021, aparat kepolisian kembali menggagalkan penyelundupan benih bening lobster sebanyak 21.000 benih di Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan akhir ke Vietnam. Benih selundupan yang disita aparat itu ditaksir senilai Rp 1,5 miliar. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar lalu melepasliarkan benih hasil sitaan di Kawasan Konservasi Perairan Bangsring, Banyuwangi, pada awal Mei 2021.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, selama Januari hingga 8 April 2021, penyelundupan benih bening lobster yang digagalkan tim gabungan BKIPM-KKP, kepolisian, serta Bea dan Cukai sebanyak 1.270.990 ekor. Selama 2020, ketika keran ekspor benih lobster dibuka, ekspor benih lobster ilegal yang digagalkan mencapai 896.238 ekor.

Ekspor benih lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp). Pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan terkait revisi Permen KP No 12/2020, antara lain dengan melarang kembali ekspor benih bening lobster.

Secara terpisah, Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi, mengemukakan, revisi peraturan menteri untuk melarang ekspor benih lobster masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono tegas, yakni tidak mengizinkan ekspor benih bening lobster. ”Kebijakan kami atas in- struksi MKP tegas dan jelas, yakni tak mengizinkan ekspor benih bening lobster. Soal pengamanannya, urusan aparat penegak hukum,” kata Wahyu. Ia menambahkan, peta jalan budidaya hingga kini masih dimatangkan secara teknis. ”Sosialisasi dilakukan setelah (aturan) diundangkan dalam peraturan menteri terkait budidaya (lobster),” katanya.

Kenaikan ongkos produksi ayam ras berpotensi bakal berlanjut hingga bulan depan. Saat bersamaan harga jual ayam di tingkat peternak terancam anjlok seiring dengan akan turunnya permintaan pasca-Ramadhan dan Lebaran 2021. Kerugian peternak diperkirakan meningkat.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mencatat, rata-rata nasional harga daging ayam ras di pasar tradisional per Jumat (7/5/5021) mencapai Rp 37.000 per kilogram (kg). Ada kenaikan dari awal April yang Rp 34.750 per kg dan awal Mei 2021 yang Rp 36.000 per kg. Regulasi mengatur harga acuan penjualan di tingkat konsumen Rp 35.000 per kg dan di tingkat peternak Rp 19.000-21.000 per kg.

Meski harga di tingkat konsumen di atas harga acuan, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah Pardjuni menyatakan, peternak tetap menjual ayam pedaging Rp 19.000–Rp 20.000 per kg karena ada acuan. ”Di Jawa Tengah, ada peternak yang menjual Rp 18.000 per kg. Padahal, kami sedang menanggung rugi akibat naiknya harga pakan yang saat ini Rp 7.700–Rp 8.150 per kg. Pada awal tahun, harganya Rp 7.200 per kg,” ujarnya, Minggu (9/5/2021).

Jumlah pemain dana pensiun terus berkurang sejak beberapa tahun terakhir. Namun kondisi tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja industri yang masih mencatatkan pertumbuhan investasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja membubarkan tiga penyelenggaran dana pensiun. Yaitu Dana Pensiun Unggul Indah Cahaya, Dana Pensiun Pegawasi RS Budi Kemuliaan dan Dana Pensiun Pfizer Indonesia. Pembubaran itu pada periode April - Mei 2021.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK, Anggar Budhi Nuraini mengatakan, pembubaran tersebut sudah sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner. "Pembubaran dilakukan atas permohonan pendiri dana pensiun untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan program pensiun, " kata Anggar, dalam keterangan resmi, pekan lalu. Setelah pembubaran tersebut, tim likuidasi akan melakukan proses likuidasi sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun. "OJK mengimbau kepada peserta dana pensiun untuk tetap tenang karena dana mereka akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Merujuk data OJK, sampai dengan Maret 2021 terdapat 214 pemain dana pensiun. Jumlah itu memang terus berkurang dibandingkan Maret tahun sebelumnya yang mencapai 219 pelaku usaha di bisnis dana pensiun.

Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Bambang Sri Muljadi mengatakan berkurangnya jumlah pemain dana pensiun disebabkan beberapa faktor. Namun sebagian besar karena pendiri kesulitan keuangan menambah iuran peserta. Mereka juga rata-rata adalah pemain kecil. "Ke depan, dana pensiun semakin berkurang khususnya dari program manfaat pastu. Selain bubar, ada beberapa dana pensiun yang akan konversi ke program iuran pasti, " ungkap Bambang.

Walaupun berkurang, namun imbal hasil investasi (Rol) industri dana pensiun terus tumbuh. Secara industri, dana pensiun mencatatkan Rol sebesar 1,63% per Maret 2021. Nilai itu naik dari Maret 2020 senilai 1,52%. Dengan realisasi itu, ia memperkirakan strategi investasi dana pensiun akan tetap konservatif pada tahun ini. Investasi mereka akan lebih berorientasi pada liabilitas untuk menghindari risiko mismatch dengan likuiditas. "Artinya, komposisi investasi dana pensiun tidak banyak perubahan, " lanjutnya.

Sejumlah negara di Eropa sudah menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia EFTA-CEPA. Penandatanganan ini diyakini bisa jadi angin segar bagi komoditas perdagangan Indonesia terutama produk sawit.

Produk sawit belakangan ini menjadi persoalan di pasar Eropa karena terkait isu lingkungan. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, penandatanganan Indonesia EFTA-CEPA merupakan peluang yang sangat positif, termasuk dalam kaitannya dengan penerimaan produk kelapa sawit Indonesia.

Penerimaan EFTA terhadap produk kelapa sawit Indonesia ini menunjukkan bahwa resistensi sebenarnya tidak dilakukan oleh semua negara Eropa. Empat negara, yaitu Lietchtenstein, Swiss, Norwegia dan Islandia menambah deretan negara-negara Eropa yang sebenarnya menerima kelapa sawit kita.

Karena hal tersebut, pasar ekspor sawit RI makin besar. Pada intinya, negara-negara Uni Eropa harus melihat persoalan sawit dengan obyektif dan proporsional. Kebutuhan minyak nabati semakin besar di seluruh dunia. Tidak semua sumber minyak nabati bisa memenuhi kebutuhan dengan efisien seperti kelapa sawit.

Teknologi perkebunan, pemupukan, pengolahan air, pengolahan dan berbagai hal yang berkaitan dengan industri kelapa sawit terus berkembang. Ini membuat kelapa sawit akan makin efisien secara ekologis.

Pemerintah menetapkan 17 sektor usaha bakal mendapatkan kemudahan dalam berinvestasi di dalam negeri. Pemerintah juga memberikan sejumlah fasilitas kepada sektor-sektor tersebut. Tujuan kebijakan ini agar investasi dalam negeri semakin meningkat sebagai pendorong pemulihan ekonomi. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Beleid yang disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo ini, berlaku mulai tanggal 2 Juni 2021.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan, 17 sektor usaha yang mendapatkan fasilitas itu sesuai dengan keputusan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Lewat aturan itu, BKPM menegaskan bahwa seluruh sektor tersebut masuk dalam industri pionir. "Jadi nanti insentif fiskal dan non fiskal saat investor mengajukan investasi di online single submission (OSS) maka langsung ditawari melalui sistem secara langsung. Jadi bukan diajukan pertama kali oleh investor lagi, " kata Yuliot kepada KONTAN, Kamis (6/5).

Selain diberikan insentif, perizinan berusaha juga dipermudah. Sebab dalam OSS berbasis risiko yang akan diimplementasikan pada 2 Juni 2021, seluruh perizinan berusaha terkait izin di kementerian dan lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) dapat diselesaikan hanya dalam satu pintu.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan 17 sektor usaha tersebut sudah cukup mengakomodasi dunia usaha. Terlebih daftar sektor usaha itu banyak mencakup industri pengolahan atau manufaktur. "Sektor-sektor tersebut saya rasa juga punya potensi besar seperti kelautan, yang pasti akan berkembang. Cuma sekarang problem-nya adalah pembatasan sosiall yang menghambat daya beli masyarakat, " ujar Hariyadi.

Cadangan devisa Indonesia diperkirakan masih mencatatkan nilai yang besar. Namun demikian, cadangan devisa berisiko tertekan akibat faktor musiman repatriasi hasil dividen, perkembangan pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS), dan potensi penambahan kasus Covid-19 secara global.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, cadangan devisa akhir April 2021 berpotensi naik menjadi sekitar USS 138 miliar. Pada akhir Maret 2021, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar USS 137,1 miliar. "Kami memperkirakan cadangan devisa Indonesia bisa meningkat, didorong arus modal masuk di pasar obligasi, " kata Josua, Kamis (6/5). Catatan Josua, modal asing yang masuk ke pasar obligasi sepanjang April mencapai USS 980 juta, kendati di pasar saham mencatatkan arus modal keluar sebesar USS 244 juta. Masuknya modal asing ini juga mendukung penguatan nilai tukar rupiah sebesar 0,55% menjadi Rp 14.445 per dollar AS. Ke depan, ia memperkirakan cadangan devisa Indonesia masih berpotensi menguat seiring kembalinya investor asing ke pasar keuangan domestik karena turunnya imbal hasil US Treasury. "Sinyal pemulihan ekonomi juga menjadi salah satu faktor daya tarik investasi untuk masuk ke Indonesia, " tambah Josua.

Meski demikian, Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengingatkan risiko penurunan cadangan devisa akibat faktor musiman pembayaran utang luar negeri (ULN) dan repatriasi dividen yang memuncak pada kuartal kedua. Proyeksi Faisal, posisi cadangan devisa bisa menurun ke level USS 136 miliar.

Seirama tekanan terhadap cadangan devisa, laju rupiah di kuartal II-2021 diproyeksikan berada di kisaran Rp 14.400-Rp 14.500. Ketidakpastian di pasar keuangan global akibat perulihan yang cepat di AS hingga meningkatnya kasus Covid-19 di kawasan Asia, terutama di Thailand, turut mempengaruhi rupiah. Akhir tahun ini, rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp 14.177 per dollar AS. Sementara cadangan devisa berpotensi naik menjadi USS 140 miliar-USS 142 miliar.

Rencana pemerintah mengerek tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang berlaku saat ini 10%, terus menuai penolakan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menolak rencana tersebut lantaran tak sejalan dengan upaya mempercepat pemulihan ekonomi.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mukhammad Misbakhun menilai, rencana kebijakan itu kontra produktif dengan kebijakan pemerintah saat ini yang memberikan sejumlah relaksasi perpajakan. Misalnya diskon PPN atas properti, diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil, juga penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Menurut Misbakhun, tidak adil jika di satu sisi pemerintah menurunkan tarif PPh badan, tetapi di sisi lain malah meningkatkan tarif PPN. Untuk mengoptimalkan PPN,

Misbakhun menyarankan pemerintah menerapkan skema goods and services tax (GST). GST merupakan PPN berbasis tujuan dan dibebankan pada produksi, penjualan, serta konsumsi barang dan jasa yang belum memiliki nilai tambah di setiap tahapan. Skema GST digunakan berbagai negara, misalnya Singapura. "Pada GST, perbedaannya lewat pengkreditan yang lebih selektif. Bisa juga membatasi restitusi PPN untuk korporasi yang menjalin kerjasama dengan proyek pemerintah, " kata Misbakhun kepada KONTAN, Kamis (6/5).

Mafia tanah menggurita di Jakarta. Mereka mengincar rumah mewah dengan pemilik berusia lanjut atau properti yang hendak dijual ahli waris.

Investigasi Kompas mengungkap, mafia tanah di Jakarta melibatkan pemodal, broker, notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan pegawai di kantor kecamatan, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sindikat ini biasa menyamar sebagai pembeli dan memalsukan dokumen, antara lain sertifikat tanah, akta terkait jual beli, serta kartu identitas pemilik. Saat beraksi sebagai pembeli properti, mafia tanah mampu membayar uang muka dalam jumlah besar untuk meyakinkan korbannya agar menyerahkan sertifikat asli. Setelah sertifikat asli diserahkan, para pelaku kemudian memalsukannya. Sertifikat asli akan digunakan pimpinan sindikat sebagai jaminan utang pada koperasi dan bank, digadaikan, hingga diperjualbelikan. Adapun sertifikat palsu diberikan kepada pemilik properti. Secara spesifik mafia tanah di Jakarta mengincar rumah atau properti bernilai di atas Rp 10 miliar dan berlokasi di Jakarta Selatan (Jaksel) lantaran harganya tergolong tinggi.

Setidaknya ada empat kelompok mafia tanah di Jakarta yang saling terkait. Mereka dipimpin oleh DR, AS, SD, dan FK. Dari penelusuran berkas di pengadilan serta berkas penyidikan polisi, ada 13 kasus pidana dan perdata soal pertanahan dari empat kelompok itu. Keterkaitan antarmafia tanah terlihat dari anggota yang sama pada dua kelompok. Kelompok DR dan AS, misalnya, mempunyai anggota sindikat yang sama, yakni Derus. Kepala Subdit Harta Benda Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Dwiasi Wiyatputera menyatakan, DR dan AS adalah mafia tanah karena kejahatan mereka dikerjakan dua orang atau lebih dengan memalsukan dokumen, mulai dari identitas untuk para figur, akta-akta palsu, hingga sertifikat palsu.

Selain notaris/PPAT, mafia tanah juga melibatkan pegawai pemerintahan. Jejaring AS, misalnya, melibatkan DO, mantan pegawai honorer di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, ketika menyasar rumah Indra di Jalan Brawijaya. DO membuatkan KTP palsu dengan nama Indra dan istrinya, Nadine. KTP palsu ini dipakai figur palsu pemeran Indra dan Nadine saat proses jual beli

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perdagangan akan memberi fasilitas kemudahan ekspor dan impor kepada eksportir dan importir yang menyandang predikat baik.

Fasilitas ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 17/2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik.

Lewat beleid ini, usaha yang memenuhi kriteria akan menerima kemudahan atas perizinan berusaha di bidang perdagangan. Kemudahan ini berupa penerbitan perizinan berusaha di bidang ekspor dan impor secara elektronik dan otomatis.

Adapun, jenis perizinan usaha yang termasuk dalam fasilitas kemudahan mencakup persetujuan ekspor untuk sembilan jenis komoditas dan barang. Di antaranya adalah ekspor beras ketan hitam, beras organik, beras medium, hewan dan produk hewan, pupuk urea nonsubsidi, serta sisa dan skrap logam.

Sementara dari sisi impor, kemudahan mencakup persetujuan impor atas 77 jenis barang dan komoditas. Di antaranya adalah jagung untuk pangan dan pakan, impor produk hewan segar, sapi bakalan, tekstil dan produk tekstil (TPT) untuk industri kecil menengah (IKM), dan impor barang modal tidak baru untuk remanufacturing.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno menyebutkan kehadiran beleid ini tak lepas dari semangat kemudahan dan kepastian usaha yang dijanjikan lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan janji fasilitas perizinan, dia mengatakan perusahaan akan terpacu memenuhi kriteria.

(Oleh - HR1)

Bisnis, BANDUNG — Para pelaku UMKM di Jawa Barat terpantau mulai masif menggunakan platform digital untuk menyasar konsumen di masa pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan banyak pelaku UMKM Jabar yang mulai memanfaatkan peluang bisnis di pasar digital. Aktivitas pelaku UMKM Jabar di marketplace pun semakin masif.

“Di salah satu marketplace, ada kenaikan sekitar 31% UMKM yang on boarding. Lalu, aktivitas UMKM Jabar di marketplace meningkat. Itu terlihat dari pelaku UMKM Jabar yang aktif di market place mencapai 57%,” kata Kusmana, Kamis (6/5).

Salah satu faktor penyebab meningkatnya aktivitas UMKM Jabar di pasar digital adalah Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia. Selain mempromosikan produk UMKM, Gernas BBI mampu meningkatkan kepercayaan dan antusias masyarakat untuk membeli produk UMKM dalam negeri.

Dalam Gernas BBI di Jabar, kata Kusmana, nilai transaksi dari penjualan langsung mencapai Rp2,7 miliar. Angka tersebut berpotensi meningkat karena belum semua kabupaten/kota melaporkan.

Kemudian, Dinas KUK Jabar terus menginventarisasi nilai transaksi dari penjualan tidak langsung atau online. “Hampir ada 100 event dalam Gernas BBI di Jabar. Baru beberapa kabupaten/kota yang melapor ke kita. Transaksinya Rp2,7 miliar. Itu penjualan langsung. Terus juga transaksi pembiayaan mencapai Rp10,6 miliar,” ucapnya.

Kesadaran digitalisasi pelaku UMKM yang terus meningkat harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat dengan berbelanja online. Apalagi di tengah pandemi, masyarakat dapat tetap berbelanja sekaligus turut serta mencegah penularan Covid-19.

“Ada marketplace untuk UMKM. Jabar sendiri punya borondong.id dan marketplace lainnya. Sekarang pelaku UMKM sudah mulai memasarkan produknya secara online. Ini juga membuat peluang UMKM untuk memperluas pasar semakin besar,” ucap Kusmana.

(Oleh - HR1)