Setelah melalui perjuangan berat sejak pertengahan tahun 2020, akhirnya PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda), BUMD milik Pemprov Jatim berhasil memperoleh alokasi gas dari Wilayah Kerja (WK) Ketapang untuk periode tahun 2021-2025.

Sebenarnya alokasi gas WK Ketapang untuk PT. PJU sudah ditetapkan dalam surat Menteri ESDM No: T.299/MG.04/Mem.M/2021 tanggal 21 Juni 2021, namun dalam surat penetapan tersebut belum mencantumkan harga gas, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan disparitas antara hulu dan hilir yang berdampak pada mid stream (penyedia infrastruktur). Dengan diterbitkannya Kepmen No 118.K/2021 tersebut maka penetapan harga gas hulu dan hilir menjadi final, sehingga memberikan kejelasan terhadap kelangsungan bisnis PT PJU dalam empat tahun ke depan.

Direktur PT PJU Parsudi Ak MM, mengatakan, keberhasilan tersebut tak lepas dari upaya luar biasa dari manajemen PT PJU, Yang tentunya didukung juga oleh jajaran komisaris dan pemegang saham yaitu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Serta jajaran stakeholder terkait yaitu Biro Perekonomian Setda Prov Jatim, Dinas ESDM Prov Jatim, DPRD Jatim, SKK Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, serta sinergi dari mitra usaha.

Menurut Parsudi, alokasi gas yang diperoleh PT PJU periode 2021-2025 adalah sebesar 40 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day) merupakan volume yang sangat besar, bahkan terbesar diantara alokasi yang diberikan kepada BUMD lainnya.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi mengoperasionalkan Online Single Submission (OSS) Risk Based Apporoach (RBA) atau OSS Berbasis Risiko direncanakan mulai beroperasi pada Senin (2/8).

OSS versi teranyar ini bertujuan untuk mempermudah perizinan investasi. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, mengatakan, bahwa ststem OSS Berbasis Risiko akan membuat proses perizinan kemudahan berusaha semakin cepat bagi pengusaha.

Meski demikian rencana tersebut ditunda penundaan dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Dr Ahmad Idrus MM.

OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian Investasi/BKPM yang merupakan aturan turunan UU 11/2020.

Pandemi masih membawa turbulensi bagi industri penerbangan di dunia. Kerugian dan karyawan yang dirumahkan menjadi opsi yang sulit dihindari. Kondisi itu setidaknya tampak dari dua maskapai penguasa langit Indonesia, yakni PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan Lion Air Group.

GIAA sepanjang kuartal pertama 2021 mencetak rugi bersih yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 384.35 juta dollar AS, membengkak dari periode yang sama tahun 2020 yang berjumlah 120,16 juta dollar AS.

Dari sisi total pendapatan, perolehan GIAA di tiga bulan pertama tahun 2021 hanya sebanyak 353,07 juta dollar AS. Perolehan ini anjlok 54,03 persen jika dibandingkan total pendapatan kuartal I 2020 yang sebesar 768,12 juta dollar AS.

Lion Air Group pun mengatur strategi untuk menjaga kontinuitas perusahaan. Tetap beroperasi secara bertahap, Lion Air Group rata-rata mengoperasikan 10-15 persen dari kapasitas normal sebelum pandemi, yakni rerata 1.400 penerbangan per hari.

Lion Air Group juga mengumumkan pengurangan tenaga kerja dengan merumahkan karyawan (status tidak Pemutusan Hubungan Kerja) menurut beban kerja [load) unit masing-masing yaitu kurang lebih prosentase 25-35 persen karyawan dari 23 ribu karyawan.

Asosiasi Penghantar Nikotin elektrik (Apnnindo) meminta keringanan kepada pemerintah untuk pelaku industri hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) karena beban ganda yang dipikul oleh pelaku industri tersebut pada masa pandemi Covid-19.

Ketua Apnnindo Roy Lefrans mengatakan pada saat pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Industri HPTL menjadi salah satu yang paling terpukul karena selain beban tarif cukai yang tinggi, saat ini sudah terkena dampak penurunan daya beli masyarakat.

Roy menjelaskan akibat pandemi banyak toko-toko pengecer HPTL yang gulung tikar akibat berkurangnya kunjungan konsumen. Meski tak menyebut angka pasti, namun Roy mengatakan jumlah peritel HPTL yang gulung tikar cukup signifikan, sehingga berdampak langsung kepada penyerapan tenaga kerjanya.

Lantaran masih baru pula, industri HPTL masih ditopang pelaku usaha skala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang pertumbuhannya masih sangat terbatas. Oleh karenanya yang menjadi fokus industri HPTL saat ini adalah untuk mempertahankan keberlangsungan industri tanpa perlu melakukan pengurangan pekerja.

Melansir keterangan dari Kementerian Parindustrian, meski relatif baru, pertumbuhan Industri HPTL sejatinya terjadi cukup signifikan. Tahun lalu diperkirakan ada lebih dari 50 ribu pekerja yang diserap industri ini. Lebih lanjut ada sekitar 500 produsen, 150 distributor atau importir, dan lima ribu lebih pengecer.

Untuk meringankan beban sekaligus menjaga keberlangsungan industri serta pemasukan negara, Apnnindo berharap pemerintah dapat memberikan keringanan terhadap industri HPTL Misalnya dengan mengatur ulang atau setidaknya tidak meningkatkan tarif cukai HPTL, sebab saat ini industri HPTL telah menanggung tarif cukai yang tinggi, sebesar 57 persen dari harga jual eceran (HJE).

Insentif baik fiskal maupun non fiskal juga diharapkan Appnindo dapat diberikan oleh pemerintah guna menjaga kebertahanan industri HPTL Termasuk juga agar penanganan pandemi dapat dilakukan secara efektif, guna meningkatkan kembali daya beli masyarakat.

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono mengatakan pemerintah fokus meningkatkan ekspor pertanian, khususnya untuk komoditas yang memiliki peluang besar seperti porang dan sarang burung walet.

Kasdi mengungkapkan fokus pemerintah adalah meningkatkan produktivitas hasil pertanian untuk dilakukan ekspor dalam jumlah yang lebin besar. Salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas yaitu dengan membuka peluang investasi di sektor pertanian bagi pelaku usaha dalam dan luar negeri.

Dia menyebutkan saat ini pasar ekspor untuk komoditas sarang burung walet dari Indonesia adalah China. Sementara untuk komoditas umbi porang paling besar diekspor ke China dan Jepang.

Berdasarkan data Badan Karantina Pertanian, ekspor porang indonesia mencapai 14,8 ribu ton pada semester 2021. ini melampaui angka ekspor pada semester 2019 (yoy) dengan jumlah 2,7 ribu ton atau meningkat 160 persen, Sedangkan volume ekspor sarang burung walet terus mengalami peningkatan sejak 2015 hingga 2020, yaitu mulai dari 800 ton pada 2015 menjadi 1300 tan di tahun 2020.

Pengalengan merupakan salah satu daerah penghasil komoditas kopi di Jawa Barat. Sejumlah masyarakat di sana menggantungkan hidup sebagai petani atau pekerja di perkebunan kopi.

Melihat adanya potensi ekonomi yang menjanjikan dari Industri pengolahan kopi, Wildan Mustofa memilih menekuni bisnis tersebut sejak 2012 dengan membuat badan usaha CV Frinsa Agrolestari Wildan memasarkan biji kopi green bean dari Pangalengan dengan merek Java Frinsa.

la melakukan riset untuk menemukan metode produksi yang paling baik untuk menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi. Saat ini, ada 10 varietas kopi Pangalangan yang diolah menjadi green bean oleh Java Frinsa.

Kopi green bean Java Frinsa diperoleh setelah lima tahap pengolahan kering dan 11 tahap pengolahan basah Produk kopi green bean tersebut dipasarkan ke berbagai negara, di antaranya Australia, Norwegia, Amerika Serikat, dan China.

Wildan turut memberdayakan para petani kopi di lingkungannya untuk memenuhi permintaan pasar. Saya memberikan deposit untuk petani dan kemudian nantinya petani akan menanam kopi sesuai pesanan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga semester 1-2021, sektor jasa keuangan tetap stabil dicerminkan dengan membaiknya sejumlah indikator seperti internediasi perbankan dan perhimpunan dana di pasar modal serta terjaganya rasio kehati-hatian (prudensial) di lembaga jasa keuangan. OJK juga mencatat pemulihan ekonomi global  terus berlanjut terutama di negara ekonomi utama dunia seiring laju vaksinasi dan mobilitas mulai  kembali ke level prapandemi. Kebijakan moneter negara utama dunia diperkirakan akomodatif sehingga menurunkan resiko likuiditas di pasar keuangan global.

"OJK melihat pembatasan mobilitas masyarakat akibat meningkatnya angka yang terpapar covid-19 mempengeruhi upaya pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, OJK melihat adanya potensi untuk melakukan perpanjangan lanjutan restrukturisasi kredit/pembiayaan di sektor Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan non-Bank. Keputusan resmi OJK akan dikeluarkan paling lambat akhir Agustus 2021," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Kinerja intermedia sektor jasa keuangan sejalan perekonomian nasional. Seiring berjalannya pemulihan perekonomian, kredit perbankan pada Juni 2021 meningkat sebesar Rp.67,39 trilliun meneruskan tren perbaikan empat bulan terakhir seiring berjalnnya  stimulus pemerintah, OJK, dan otoritas terkait lainnya. Pertumbuhan kredit didorong oleh kredit komsumsi  dan modal kerja dimana masing-masing tumbuh 1,96% yoy dan 0,34% yoy. Kenaikan kredit masih ditopang  kinerja bank BUMN dan BPD yang tumbuh positif masing-masing tumbuh 5,37% yoy dan 6,73% yoy. Secara tahunan, pertumbuhan kredit di sektor tranportasi , pertanian, rumah tangga dan konstruksi tumbuh positif. Dari sisi suku bunga, transmisi kebijakan penurunan suku bunga telah diteruskan padapenurunan suku bunga kredit ke level yang  cukup kompetitif. Pertumbuhan DPK masih tercatat double  digit 11,28% yoy yang  didorong oleh pertumbuhan giro. Penghimpunan  dana di pasar modal dan NAB Reksa Dana meningkat diiringi  pertumbuhan jumlah investor domestik dan meitren baru. Pertumbuhan Piutang Pembiayaan melalaui  Perusahaan Pembiayaan  per juni 2021 masih terkontraksi namun masih dalam tren perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan Pembiayaan terjadi pada penyaluran pembiayaan melalui peer to peer lending (P2P lending)  yang tumbuh positif dan double digit. (YTD)

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance Didik J Rachbini mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki masalah yang berat dan sakit. Apa lagi ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 menjadi semakin berat sehingga dapat memicu krisis ekonomi. Ia menjelaskan, di masa pandemi, APBN digenjot secara besar-besaran sehingga otomatis akan memicu melebarnya defisit dan bertambahnya utang pemerintah. Namun, dampaknya terhadap ekonomi justru dinilainya tidak relatif besar dibandingkan negara-negara lain yang dapat mengendalikan APBN. "Masalah berat, tetapi mau perbaiki ekonomi lebih awal, sementara kasus Covid-19 belum diselesaikan, hingga upaya tersebut akan memiliki dampak yang terbatas. Ketika APBN digenjot besar, maka utang akan besar, defisit juga besar, tetapi dampak ke ekonomi tidak akan lebih besar dari negaranegara lain yang dapat mengendalikan APBN," tutur Didik dalam diskusi, hari Minggu. Menurut dia, masalah yang kini dihadapi keuangan negara yakni selisih antara besarnya pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau defisit primer, utang negara, penyerapan anggaran daerah yang masih rendah serta penyertaan modal negara . Sulit Tercapai Pada acara webinar tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Jon Erizal menilai, upaya pemerintah untuk mencapai target konsolidasi fiskal pada 2023 dengan mengembalikan defisit anggaran ke angka maksimal 3% dari PDB sulit tercapai, karena kebutuhan belanja yang kian membesar akibat lonjakan pandemi Covid-19. "Dalam UU 2 tahun 2020 ada hal yang krusial yakni 2023 harus kembalikan defisit anggaran 3% PDB. Bagaimana caranya? Sementara sampai hari ini sudah 5,7% . Untuk menekan defisit 2023 di 3% saya melihat itu impossible," tutur dia. Ia mengatakan, sempat menanyakan langkah dan upaya pemerintah untuk menurunkan defisit kembali ke 3% pada 2023, namun belum mendapatkan respons terkait upaya yang akan didorong untuk menekan defisit di 2023.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwa negara-negara Timur Tengah (Timteng) sebagai pasar potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor produk perikanan Indonesia. Karena itu, KKP mendorong pelaku usaha di Tanah Air agar bisa memenuhi persyaratan ekspor perikanan ke kawasan tersebut. Dalam keterangan KKP, Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Rina memaparkan, syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha nasional adalah sistem jaminan kesehatan ikan yang sesuai standar internasional, yaitu yang mengacu pada Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), FAO (Codex), dan ketentuan khusus negara mitra dagang, termasuk Timteng. “Timteng ini peluang pasar yang perlu kita optimalkan," jelas Rina dalam seminar daring bertajuk Harmonisasi Sistem Jaminan Kesehatan Ikan Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Ekspor ke Timteng, pekan lalu.

(Oleh - HR1)

Industri fintech P2P lending menargetkan penyaluran pembiayaan hingga Rp 100 triliun atau tumbuh 36,98% secara tahunan (year on year/yoy) pada tahun ini. Sementara itu, sampai dengan Mei 2021, realisasi penyaluran pembiayaan telah mencapai Rp 56,09 triliun. Ketua Klaster Fintech Multiguna Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Rina Apriana mengatakan, realisasi penyaluran pembiayaan bulanan fintech lending memang sempat terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Tapi sejak akhir tahun lalu, realisasi penyaluran pembiayaan terus menunjukkan tren membaik. “Penyaluran pembiayaan tahun lalu mencapai Rp 73 triliun, tahun ini kami memproyeksi bisa sampai dengan Rp 100 triliun dari fintech lending legal,” kata Rina yang juga CEO Maucash pada webinar bertajuk Memerangi Pinjol Ilegal dan Memperkuat Reputasi Fintech Lending, akhir pekan lalu. Berdasarkan Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diolah AFPI, penyaluran pembiayaan fintech lending mampu tumbuh setiap tahun. Jika dirinci, pembiayaan tahun 2017 sebesar Rp 3 triliun atau tumbuh 567% (yoy). Kemudian naik 175% (yoy) menjadi Rp 20 triliun pada 2018.

Pembiayaan per Januari 2021 sebesar Rp 9,38 triliun. Lalu naik 2,13% (mtm) menjadi Rp 9,58 triliun per Februari 2021. Berlanjut melesat 22,77% (mtm) menjadi Rp 11,76 triliun pada Maret 2021. Pembiayaan pun kembali naik 3,57% (mtm) menjadi Rp 12,18 triliun per Februari 2021. Serta tumbuh 8,01% (mtm) menjadi Rp 13,16 triliun pada Mei 2021. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan itu seiring dengan jumlah penerima pinjaman (borrower) yang juga terus bertambah. Secara berurutan dari Januari-Mei 2021, fintech lending telah menyalurkan pembiayaan kepada 24,76 juta borrower, 28,26 juta borrower, 29,54 juta borrower, 36,79 juta borrower, dan 38,70 juta borrower.

(Oleh - HR1)