Perusahaan telekomunikasi asal Uni Emirat Arab (UEA), Etisalat, dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) berencana menggelontorkan dana investasi hingga US$ 100 juta atau setara Rp 1,45 triliun untuk membangun pusat data (data center) di Nongsa Digital Park, Batam, Kepulauan Riau. Saat ini, Nongsa Digital Park memiliki sekitar 160 perusahaan dengan 1.000 pekerja yang berasal dari perusahaan lokal maupun perusahaan asing. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, untuk mendukung teknologi digital agar semakin berkembang di Kawasan BatamBintan-Karimun (BBK), pemerintah Indonesia telah meresmikan Nongsa Digital Park pada Maret 2018. Lokasi ini adalah proyek utama sebagai digital hub antara Indonesia dan Singapura. “Untuk Kawasan BBK, dipersiapkan menjadi hub logistik internasional untuk mendukung integrasi dan persaingan industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata,” ujar Airlangga dalam rilisnya terkait hasil Pertemuan Tingkat Menteri Enam Kelompok Kerja Bilateral Singapura-Indonesia.

Sementara itu, Telkom sendiri telah meresmikan data center NeuCentrIX ketiga di Meruya, Jakarta. Data center berstandardisasi tier-3 service level assurance ini dijaminkan memiliki downtime kurang dari 1,6 jam dalam satu tahun (99,98% guaranteed availability). Direktur Wholesale & International Service Telkom Dian Rachmawan mengatakan, langkah menghadirkan data center tersebut untuk mengakselerasi bisnis paltform digital sebagai salah satu fokus bisnis digital yang tengah dijalankan oleh Telkom. Saat ini, lanjut Dian, data center yang dimiliki oleh Telkom tersebar di 13 kota besar di Indonesia, yaitu Medan, Batam, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado.

(Oleh - HR1)

Telkomsel tak hanya melakukan pembaruan pada Logo di Hari Ulang Tahun (HUT) ke 26. Berbagai pembenahan juga inovasi yang dihadirkan untuk menjawab tantangan di era digital. Salah satunya, melakukan pembaruan dan penyesuaian brand produk dan layanannya.

Pembaruan tersebut yakni Telkomsel telah melebur tiga kartu prabayar menjadi satu serta mengganti nama produk kartu pascabayar. Berdasarkan perkembangan teknologi dan digitalisasi gaya hidup masyarakat, Telkomsel selalu berfokus menyediakan produk dan layanan terbaik bagi pelanggan di seluruh usia.

Telkomsel dikenal memiliki tiga produk prabayar; kartu AS, simPATI, dan Loop. Jadi ketiga produk tersebut dilebur menjadi satu produk, Kini namanya menjadi kartu Telkomsel Prabayar. Dengan adanya perubahan yang berlaku sejak 18 Juni 2021 ini, ke depannya sudah tidak ada lagi penjualan kartu baru untuk tiga produk prabayar tersebut.

Sementara untuk produk pascabayar, Telkomsel mengubah nama dan logo. Kartu Halo berubah menjadi Telkomsel Halo yang ditandai dengan perubahan nama dan logo namun tetap dengan layanan terbaik.

JAKARTA - Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan Satu Data Indonesia memerlukan dukungan dan kontribusi dari penyedia teknologi yang mumpuni. Dukungan dari semua pemangku kepentingan pun diyakini sebagai kunci terselenggaranya kebijakan Satu Data Indonesia untuk pelayanan publik yang efisien, berkualitas, transparan dan akuntabel, dengan berbasis data dari pemerintah pusat dan daerah yang terintegrasi. Penegasan tersebut mengemuka pada penyelenggaraan WebSummit ‘Satu Data Indonesia’ hari kedua yang mengusung tema ‘SPBE dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional’ yang digelar pada Jumat (9/7) pekan lalu.

Membuka Websummit, Ketua Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI) Rudi Rusdiah, mewakili penyelenggara, mengungkapkan bahwa infrastruktur SPBE yang ditargetkan pemerintah rampung tahun 2021 menghadapi beragam tantangan dan membutuhkan solusi dari berbagai pemangku kepentingan. Ia pun menyebut, penyedia solusi teknologi informasi dan teknologi (TIK), antara lain Huawei, XL Axiata, BigBox, dan pengembang teknologi lain, perlu untuk dilibatkan guna membantu mewujudkan efisiensi dalam merealisasikan implementasi SPBE.

(Oleh - HR1)

Inovasi digital ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, otomasi dan digitalisasi mendorong efisiensi dan menambah daya saing. Namun, di negara dengan surplus angkatan kerja membeludak, angka pengangguran tinggi, dan ketidaksiapan angkatan kerja, inovasi digital juga membawa disrupsi. Dilema dan tantangan itu ditambah pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, bahkan kian parah. Angka pengangguran dan kemiskinan naik, sementara kapasitas sumber daya manusia (SDM) masih tertinggal untuk mengejar pesatnya perkembangan teknologi.

Dalam bincang-bincang secara daring dengan Kompas, akhir Juni 2021, Country Managing Director Accenture Indonesia Kher Tean Chen menyoroti tantangan pelik yang dihadapi Indonesia itu. Accenture, firma konsultan manajemen dan layanan teknologi global, telah bekerja dengan berbagai perusahaan multinasional untuk adaptasi digital. ”Digitalisasi industri di Indonesia adalah isu yang sangat kompleks, manufakturnya masih sangat basic dan ekosistem di sekitarnya pun belum komplet,” ujar Kher Tean.

Industri manufaktur Indonesia masih didominasi usaha skala kecil dan menengah (IKM). Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dari total 4,4 juta unit usaha industri nasional, 99,77 persen diantaranya skala IKM. Hanya 0,23 persen usaha yang termasuk industri besar. Tenaga kerja pun lebih banyak terserap pada IKM, yakni 66,25 persen dari total 15,63 juta angkatan kerja di industri manufaktur. Hanya 33,75 persen tenaga yang bekerja di industri pengolahan skala besar. Alhasil, baru segelintir industri yang memanfaatkan teknologi digital, internet, komputasi awan, dan big data untuk mengembangkan industri 4.0, seperti di sektor makanan dan minuman. Data Kemenperin, 70 persen pelaku makanan minuman skala besar baru beroperasi di level industri 3.0 (otomasi dan teknologi komputerisasi) dan 30 persen sisanya masih memakai teknologi industri 2.0 (produksi massal dan elektrifikasi).

IKM tetap menjadi tulang punggung dan keunikan industri manufaktur di Indonesia. Namun, bukan berarti mereka tetap jalan di tempat. Dengan skala pemanfaatan teknologi digital yang berbeda dari usaha besar, IKM juga harus mulai beradaptasi dengan rantai pasok global yang terdigitalisasi. Seiring dengan itu, angkatan kerja juga harus dilatih agar lebih terampil dan siap menghadapi perubahan industri. Kher menyoroti pentingnya aspek demokratisasi teknologi, di mana dunia usaha dan industri harus meluangkan upaya dan sumber daya untuk melatih karyawannya beradaptasi dengan dunia digital.

Terkait hal itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah sedang mentransformasi balai latihan kerja yang terintegrasi industri untuk membekali SDM dengan keterampilan yang relevan. ”Perlindungan terbaik yang bisa kita siapkan untuk pekerja adalah menyiapkan kompetensi mereka,” ujarnya. Indonesia dinilai menyimpan potensi besar sektor industri digital. Kehadiran startup dan platform digital jadi pilar penting mendorong teknologi digital di Indonesia. Namun, Kher Tean menilai pelaku usaha rintisan teknologi di Indonesia masih cenderung melihat pasar secara domestik. ”Itu tidak salah, tetapi alangkah lebih baik jika mereka memiliki visi menembus pasar internasional,” ujarnya.

Pelanggaran pemakaian nomor layanan prabayar telekomunikasi seluler masih terjadi karena tidak sesuai dengan identitas kependudukan yang sah. Ini berpotensi menyebabkan serangan siber dan mengganggu kinerja industri telekomunikasi seluler.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, Kamis (8/7/2021), menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017, calon pelanggan layanan prabayar wajib melakukan registrasi dengan verifikasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Identitas itu maksimal digunakan di tiga nomor ponsel pada tiap operator. Hingga 7 Juli 2021, masih ditemukan satu nomor NIK dipakai pada lebih dari tiga nomor ponsel. Ini terjadi pada hampir semua operator.

JAKARTA – Hingga tahun 2030, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Bakti) menargetkan pengadaan tiga satelit Satria. Tujuannya untuk peningkatan akses internet yang lebih baik bagi layanan publik, terutama di area terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) di Tanah Air. Direktur Infrastruktur Bakti Bambang Noegroho menyampaikan, Bakti akan mengadakan tiga satelit Satria, yang terdiri atas Satria-1 berkapasitas 150 Gpbs yang akan diluncurkan akhir 2023, Satria-2 berkapasitas 300 Gpbs pada 2024, dan Satria-3 berkapasitas sekitar 500 Gpbs tahun 2030. “Kita akan mengadakan tiga satelit karena RI wilayah geografis kepulauan yang sulit dipenuhi jika membangun kabel fiber optic,” ujar Nugi, panggilan akrab Bambang Noe groho, dalam acara ‘Peran Perbankan Dukung Upaya Perluasan Konektivitas Nasional’, dikutip Rabu (7/7).

Pengadaan satelit Satria-1 hingga Satria-3 sangat diperlukan guna menopang akses internet untuk layanan publik sekitar 501.112 titik di seluruh wilayah Tanah Air. Sementara itu, hingga saat ini, sudah sebanyak 351.111 titik layanan publik telah mampu dilayani satelit. President Director PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso menyampaikan, proyek Satria-1 masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah Indonesia dan menjadi salah satu kunci pengembangan konektivitas internet broadband secara nasional. Kahadiran Satria-1 yang akan diluncurkan ke orbit pada kuartal III-2023 sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan (gap) telekomunikasi mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh akses internet, terutama di wilayah 3T

(Oleh - HR1)

Perusahaan teknologi digital di segmen layanan kesehatan (healthtech) terus bertumbuh seiring meningkatnya minat masyarakat menggunakan layanan medis berbasis online (telemedicine) selama masa pandemi Covid-19. Perusahaan rintisan di bidang healthtech pun bermunculan untuk mencuil pasar yang semakin berkembang. Peran healthtech kian signifikan setelah Kementerian Kesehatan menggandeng 11 platform layanan telemedicine untuk konsultasi kesehatan virtual bagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri. Kesebelas platform tersebut adalah Halodoc, Alodokter, Get Well, Good Doctor, Klik Dokter, Klik Go, Link Sehat, Milvik Dokter, Pro Sehat, SehatQ dan Yesdok.

Vice President Government Relation dan Corporate Affairs Halodoc, Adeline Hindarto menyatakan, pihaknya memberikan layanan sesuai petunjuk teknis Kemenkes. Dalam program ini, Halodoc akan memberikan satu kali konsultasi dokter gratis dan resep obat untuk ditebus ke Kimia Farma, jika pasien memenuhi kriteria untuk melakukan isolasi mandiri. Adeline kemarin bilang, partisipasi itu menjadi bagian dari fokus Halodoc saat ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Saat ini, Halodoc memiliki 20 juta pengguna aktif bulanan, dengan mampu menjangkau hampir seluruh wilayah di Indonesia. Adeline menyebut, layanan konsultasi dokter masih menjadi fitur yang paling banyak diakses oleh pengguna.

Platform healthtech lainnya, SehatQ juga memberikan dukungan melalui layanan telekonsultasi dengan dokter SehatQ. Selain itu, ada pemberian resep bagi masyarakat yang sedang menjalani karantina mandiri di tempat tinggal masing-masing. Masyarakat bisa memanfaatkan fitur telekonsultasi chat dengan dokter SehatQ secara gratis. Lalu untuk resepnya akan diberikan secara digital selesai sesi konsultasi. Resep ini dapat digunakan untuk mendapatkan obat gratis dari Kimia Farma, serta pengiriman obat gratis dari SiCepat. "Layanan telekonsultasi gratis dari dokter SehatQ untuk pendampingan pasien isoman. Kami berharap dapat mengoptimalkan proses penyembuhan pasien, sekaligus membantu meringankan beban rekan-rekan tenaga kesehatan yang terus berjuang di garda depan, " ungkap Founder SehatQ, Linda Wijaya. Hingga Juni 2021, jumlah kunjungan ke platform SehatQ mencapai 27,5 juta per bulan. Fitur yang paling banyak digunakan adalah konsultasi dokter, pembelian obat dan vitamin, serta pemesanan tes Covid-19.

Sementara Co-Founder & Director Alodokter Suci Arumsari menyatakan, program ini bukan hal yang baru bagi Alodokter. Pasalnya, mereka sudah menjalankan telekonsultass dokter pribadi secara gratis bagi setiap pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri sejak Mei 2020. Menurut dia, program tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat. Saat ini, program tersebut dikembangkan Kemenkes menjadi salah satu program pemerintah untuk menyediakan layanan telekonsultasi dokter dan paket obat isolasi mandiri gratis bagi pasien Covid-19. Secara umum, layanan Alodokter didukung 43.000 dokter, yang menawarkan produk lengkap layanan kesehatan berbasis digital. Mulai dari chat dokter, booking dokter, epharmacy, informasi/artkel, hingga proteksi. Layanan informasi dan chat dokter menjadi fitur yang paling banyak diakses. Alodokter sudah memiliki 30 juta pengguna aktif setiap bulan.

Pemerintah berencana membentuk gugus tugas pengintegrasian data nasional agar tercipta keterpaduan data. Penggunaan data terpadu dan terintegrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, penting bagi perencanaan dan pengendalian pembangunan, termasuk dalam pemulihan ekonomi nasional, seperti penyaluran bantuan sosial. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu kesimpulan rapat Dewan Pengarah adalah membentuk gugus tugas pengintegrasian data nasional. Pembentukan gugus tugas tersebut akan direalisasikan sesegera mungkin. ”Gugus tugas ini terdiri atas unsur anggota Dewan Pengarah Satu Data Indonesia. Setelah terbentuk, gugus tugas akan menindaklanjuti keputusan rapat Dewan Pengarah,” ujar Suharso, seusai rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia, Selasa (6/7/2021), di Jakarta.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan bisa dipertanggungjawabkan. Data ini harus mudah diakses dan bisa digunakan antarinstansi, baik pusat maupun daerah. Satu Data Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Data yang bakal diintegrasikan, baik di tingkat pusat maupun daerah, lanjut Suharso, antara lain data kependudukan, data sistem keuangan, dan data geospasial. Pengintegrasian data ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistis, juga Badan Informasi Geospasial.

BEIJING, Pemerintah Tiongkok memperluas langkah-langkah penindakan terhadap sektor teknologi pada Senin (5/7). Dengan mengumumkan penyelidikan baru terhadap dua perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat (AS). Pengumuman ini terjadi sehari setelah pihak berwenang memerintahkan raksasa ride-hailing Didi Chuxing dihapus dari app stores, padahal Didi baru saja melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) besar-besaran di bursa New York. Perusahaan-perusahaan internet besar di negara itu memiliki pengaruh besar di antara pasukan konsumennya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir terdampak parah akibat aturan tegas yang telah merusak daftar dan menganggu bisnis. Mengingat pemerintah berusaha mengendalikan pengaruh mereka. Target-target yang baru terdaftar adalah Full Truck Alliance – gabungan antara platform truk Yunmanman dan Huochebang – dan Kanzhun, yang memiliki platform rekrutmen online Boss Zhipin.

Administrasi Ruang Siber Tiongkok (Cyberspace Administration of China/CAC) mengatakan, ketiga platform itu telah diberitahu untuk menghentikan pendaftaran pengguna baru selama proses penyelidikan guna mencegah risiko keamanan terhadap data nasional, menjaga keamanan nasional dan melindungi kepentingan publik. Beberapa jam sebelumnya, pengawas memerintahkan penghapusan Didi dari app stores usai dilakukan penyelidikan. Mereka menyatakan pengumpulan dan penggunaan data pengguna merupakan sebuah pelanggaran serius perusahaan terhadap peraturan. Pengawas juga mengadopsi keamanan nasional untuk penyelidikan dan ini merupakan langkah yang tidak biasa terhadap perusahaan teknologi domestik.

(Oleh - HR1)

Jakarta. Kebijakan PPKM darurat berpotensi mengerek permintaan data telekomunikasi dan internet. Pasalnya, kebijakan pembatasan sosial itu mewajibkan kegiatan belajar dan bekerja dilaksanakan di rumah. Sejumlah operator telekomunikasi dan layanan internet pun bersiap mengantisipasi lonjakan trafik dan pelanggan baru. PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) memperkirakan akan ada tambahan pelanggan baru pada momentum PPKM darurat. VP Network Operations PT Smartfren Telecom Tbk, Agus Rohmat mengatakan, Smartfren telah melakukan optimalisasi dan ekspansi jaringan sejak awal tahun 2021 hingga sampai saat ini. “Kami memperkirakan ada kenaikan trafik data sekitar 10%-20% seiring semakin banyaknya kegiatan yang dilakukan secara online,” kata dia kepada KONTAN, Minggu (4/7).

(Oleh - HR1)