Sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi, era kecerdasan buatan atau artificial intelligence tak bisa dihindari. Persaingan di era ini perlu dibarengi penguatan SDM dalam memanfaatkan mahadata atau big data yang menjadi ”makanan” kecerdasan buatan. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko  mengatakan, dengan keberagaman demografi, geografis, dan sosial budaya, Indonesia berpotensi menjadi sumber mahadata. Namun, belum semua kekayaan data itu dikumpulkan secara sistematis. Padahal, mahadata merupakan asupan bagi kecerdasan buatan, mulai dari mengenali persoalan, merangkum pengetahuan, hingga mendasari keputusan. Jadi, keputusan mesin artificial intelligence (AI) bergantung pada data yang diolah.

”Bicara AI dan memanfaatkannya sebaik-baiknya, lalu memakainya untuk menganalisis big data yang kita miliki, penguatan SDM (sumber daya manusia) nomor satu. Tak ada cara lain,” ujarnya saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi Digitalisasi, AI, dan Masa Depan Kita, di The Telkom Hub, Jakarta, Selasa (7/3), yang digelar harian Kompas bersama Telkomsel dalam rangkaian kegiatan HUT Ke-6 Kompas.id, platform digital model berlangganan harian Kompas. Pembicara dalam diskusi itu ialah Ketua Indonesia Artificial Intelligence Society (IAIS) Lukas serta sosiolog UI Meuthia Ganie-Rochman. Diskusi dipandu Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas Antonius Tomy Trinugroho. Handoko menuturkan, penguatan SDM tidak semata-mata memperbanyak tenaga sektor teknologi informasi karena persoalannya bukan sekadar pada sektor teknis, melainkan cara berpikir analisis kritis. Maka, dibutuhkan penguatan SDM pada sektor sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). (Yoga)

JAKARTA,ID- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menilai, kehadiran teknologi metaverse dapat menjadi game changer transformasi digital di Indonesia. Metaverse dinilai akan mempercepat serta memperkaya portofolio dalam mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Selain itu, juga akan memberikan dampak signifikan bagi ekonomi digital di Indonesia. Menyikapi kehadiran teknologi metaverse ini, Kemenkominfo sebagai leading sector di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bersama sejumlah stakeholder terkait, meluncurkan Indonesia Metaverse Collaboration Initiative dan Metaverse Research & Experience Center (MREC) dalam rangkaian acara Mobile World Congress 2023 di Barcelona, Spanyol, pekan lalu. MREC ini akan ditempatkan di Kawasan Kampus Universitas Telkom Bandung, Jawa Barat. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Denny Setiawan mengatakan, kehadiran MREC ini akan menjadi bagian penting dalam percepatan transformasi digital nasional. (Yetede)

Ranitya ”Lita” Nurlita (31) bekerja dari jarak jauh (remote) dan tidak perlu setiap hari datang ke kantor sejak 2017. Ketika itu kantornya berada di Bandung, sementara Lita di Jakarta. ”Sebagian pekerjaan aku kerjakan di kantor dan sebagian di rumah. Belum 100 % remote,” ujar lulusan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University ini dari Bali, Rabu (1/3). Lita sempat pindah kerja beberapa kali. Perusahaan tempatnya bekerja yang bergerak dibidang lingkungan hidup kebanyakan di luar negeri, seperti di Thailand dan AS. Perusahaan-perusahaan ini memberlakukan jam kerja fleksibel dan tidak mewajibkan karyawan ke kantor. Sejak itulah, Lita sepenuhnya mulai bekerja dari jauh.

Lita dan beberapa pekerja model begini sering disebut pengembara digital (digital nomad). Bekerja dengan sistem remote, menurut Lita, sangat menguntungkan karena ada keleluasaan mengatur waktu. Lita bisa bekerja sambil kuliah, jalan-jalan, atau mengambil beberapa pekerjaan sekaligus. Sepanjang 2019-2021, ia sempat merasakan bekerja sambil jalan-jalan keliling Indonesia. Ia hidup berpindah dari satu kota ke kota lainnya dan menjelajah daerah dari Provinsi Aceh sampai Papua. Setelah puas jalan-jalan, pekerja yang juga sedang kuliah di School of Government and Public Policy Indonesia ini menetap di Bali, “surga” pengembara digital, karena punya akses dan jaringan infrastruktur komunikasi dan transportasi yang baik.

Meski kelihatannya enak, bekerja secara remote punya banyak tantangan. Tantangan teknis seperti sinyal internet ngadat, listrik mati, atau tiba-tiba perangkat komputer rusak. Tantangan nonteknis umumnya berkaitan dengan cara kerja dan cara pandang orang lain. ”Banyak orang mengira sebagai digital nomad pekerjaan saya jalan-jalan atau liburan terus setiap hari. Padahal, ya enggak. Saatnya harus bekerja, ya bekerja,” kata Lita. Lita pernah mencoba bekerja dari rumah di kampung halamannya di Bojonegoro. orangtua mengira ia sedang liburan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa ia memutuskan tinggal dan bekerja di kota lain. (Yoga)

JAKARTA-Hasbi Asyadiq masih ingat betul bahwa bisnis konten realitas berimbuh atau augmented reality (AR) yang ia bangun terinspirasi oleh dua game populer  pada 2017. Lulusan Program Studi Sains Komputer Universitas pendidikan  Indonesia itu menggabungkan desain AR Pokemon Go-Game berburu monster ala Jepang- dengan skema rekayasa lego dari minecraft untuk menciptakan layanan berbasis teknologi imersif. "Memungkinkan penggunakanya membuat dan menaruh karya dua dimensi maupun tiga dimensi ke dunia nyata," ujar hasbi kepada Tempo, kemarin. Di tengah evolusi Internet, konten AR bukan barang yang benar-benar baru. Namun, kata Hasbi, teknologi ini belum tersentuh banyak kalangan karena kerumitan dan harga fasilitas pendukungnya. Sebelumnya, produksi AR masih membutuhkan animator, pendesain program, dan disiplin ilmu lainnya yang tarifnya tidak murah. Teknologi tersbut umumnya dipakai  untuk presentasi dan pemasaran produk perusahaan besar yang menyewa animator khusus, biasanya berskema business to business. (Yetede)

Gedung Putih memberi semua badan federal Amerika Serikat waktu selama 30 hari untuk menghapus TikTok dari semua perangkat pemerintah. Seperti dilansir Al Arabiya Selasa 28 Februari 2023, hal ini karena aplikasi media sosial milik China itu dianggap memiliki masalah keamanan. Kantor Manajemen dan Anggaran AS menyebut pedoman tersebut, yang dikeluarkan Senin, sebagai "langkah maju yang penting dalam mengatasi risiko yang disajikan oleh aplikasi terhadap data pemerintah yang sensitif."

Beberapa lembaga, termasuk Departemen Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, dan Negara Bagian, telah memberlakukan pembatasan. Pedoman tersebut meminta seluruh pemerintah federal untuk mengikutinya dalam waktu 30 hari. “Pemerintahan Biden-Harris telah banyak berinvestasi dalam mempertahankan infrastruktur digital negara kita dan membatasi akses musuh asing ke data Amerika,” kata Chris DeRusha, kepala petugas keamanan informasi federal. Pedoman tersebut pertama kali dilaporkan oleh Reuters. (Yoga)

Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN memastikan keamanan data pribadi yang ada di aplikasi Satu Sehat Mobile yang merupakan transformasi dari PeduliLindungi tetap terjaga. Sandiman Ahli Madya BSSN Anton Setiyawan mengatakan, pihaknya berupaya memperkuat keamanan sistem dari platform tersebut. Pengelolaan data pun dilakukan sesuai prinsip yang ada di Undang-Undang. “Kementerian Kesehatan selalu berkoordinasi dengan BSSN terkait dengan penerapan prinsip perlindungan data pribadi,” katanya kepada Bisnis, Senin (27/2). Lebih lanjut, dia menuturkan, BSSN bakal melakukan evaluasi terkait dengan bagian-bagian dari sistem di aplikasi PeduliLindungi untuk mengetahui apa saja yang harus ditingkatkan guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Sementara itu, lembaga riset siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) menyebut proses transformasi aplikasi PeduliLindungi jadi Satu Sehat Mobile berpotensi melanggar Undang-undang (UU) No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Layanan komputasi awan milik Tencent Cloud makin diminati pelaku industri media di Asia Pasifik sepanjang 2022. Carmen Zhu, Research Director Frost & Sullivan, menyebutkan hal itu merupakan kesimpulan dari hasil riset Frost & Sullivan dalam tajuk Asia-Pacific (APAC) Media Service Market Report 2022. Dia menyebutkan penelitian dilakukan di sembilan kawasan di Asia Pasifik. Cakupan yang dievaluasi melingkupi kapabilitas aplikasi, layanan, dan infrastruktur. “Jumlah responden adalah 60 perusahaan dengan skala bisnis hingga lebih dari US$500 juta,” katanya di Singapura, Selasa (21/3). Dia mencatat responden adalah pengguna komputasi awan (cloud) dengan skala bisnis hingga US$5 juta sebanyak 5%, skala US$5,1 juta hingga US$10 juta (7%), skala bisnis dengan nilai US$10,1 juta hingga US$50 juta sebanyak 13%. Selanjutnya, responden memiliki bisnis dengan nilai US$50,1 juta hingga US$100 juta (13%), US$100,1 juta hingga US$500 juta (20%), dan di atas US$500,1 juta (42%). Untuk asal negaranya yakni China (30%), Asia Selatan (20%), Asia Tenggara (20%), dan selebihnya dari Jepang dan Korea Selatan. “Riset menemukan bahwa 33,4% perusahaan media dan entertainment memilih layanan Tencent Cloud untuk mengakselerasi perjalanan digital perusahaannya,” ulas Carmen. Poshu Yeung, Senior Vice President of Tencent Cloud International, menyebutkan pihaknya melayani lebih dari 1 miliar pengguna di dunia.

Modus penipuan online terus berkembang belakangan ini. Terbaru, penipuan berkedok pengiriman file aplikasi berekstensi Android Package Kit (.apk) sedang marak terjadi di tengah masyarakat. Pelaku mengirimkan file aplikasi tersebut melalui surel maupun aplikasi pesan instan, kemudian mengarahkan calon korban untuk mengeklik dan memasang aplikasi tersebut pada perangkat android yang dimilikinya. Pelaku biasanya sudah memiliki target spesifik calon korban, kemudian pelaku melakukan social engineering untuk menciptakan rasa urgensi agar calon korban tertarik untuk mengikuti instruksi pelaku. Cara yang dilakukan pelaku untuk mengirimkan file “.apk” tersebut juga beragam, mulai dari pemberitahuan bukti pengiriman paket, tagihan listrik PLN, undangan pernikahan, hingga yang terbaru adalah pemberitahuan tagihan pajak yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. 

Apabila calon korban memasang aplikasi tersebut, pelaku dapat memiliki akses untuk melakukan pencurian informasi dan data pribadi milik korban. Data yang paling sering diincar oleh pelaku umumnya berupa PIN, Password, atau kode One Time Password (OTP) yang digunakan untuk menguras rekening tabungan milik korban. Pada Januari lalu, Bareskrim Polri menyatakan bahwa korban penipuan online modus baru ini mencapai 493 orang dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp 12 miliar. 

Berkembangnya modus penipuan online maupun kejahatan siber saat ini semakin menguatkan kebutuhan akan peningkatan cyber security awareness masyarakat. Pengetahuan dan kesadaran terhadap penggunaan teknologi, perangkat, dan internet yang aman dapat menjadi upaya preventif untuk meminimalisir kejahatan siber yang dapat terjadi pada siapapun. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari penipuan modus baru ini yakni dengan tidak mengeklik file “.apk” yang diterima dan tidak memberikan izin akses apapun terhadap aplikasi yang sumbernya tidak dikenal atau tidak dapat dipercaya.

JAKARTA, ID – Pemerintah akan membentuk badan/lembaga pengawas ntuk pelaksanaan Hak Cipta Jurnalistik/Penerbit (Publisher Rights) di Tanah Air yang diatur dalam draf Peraturan Presiden (Perpres) Hak Cipta Jurnalistik yang rencananya disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2023. Tugas utama badan pengawas/pelaksana akan mengatur mekanisme kerja sama antara platform digital dan perusahaan media/pers di Indonesia. Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama kementerian/lembaga terkait, serta konstituen media, yakni Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), sedang menuntaskan pembahasan draf perpresnya. Perpres akan menjadi regulasi yang mengatur kerja sama antara media massa/pers di Tanah Air dan platform digital. Nantinya, media pers bisa menuntut tanggung jawab platform digital yang umumnya global, antaralain Google, Facebook, dan TikTok untuk memberikan nilai ekonomi atas konten berita media pers yang dimuat di platformnya. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (IOH/ISAT) mengalokasikan belanja modal (capital expendirute/ capex ) sebesar Rp 13 triliun tahun 2023. Dana itu akan digunakan untuk memperluas jaringan telekomunikasi yang difokuskan di wilayah timur Indonesia, terutama Nusa Tenggara, Papua, hingga Kalimantan. resident Director and CEO IOH Vikram Sinha mengatakan, perseroan berkomitmen menghadirkan pengalaman yang mengesankan kepada seluruh pelanggan setia, meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu, perseroan berharap bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan industri telekomunikasi dan ekonomi digital Indonesia di masa depan. Dia menambahkan, cakupan jaringan perusahaan terus meningkat, seiring peningkatan jumlah BTS 4G yang kini 137 ribu. Ini mampu menangani peningkatan track yang tinggi. “Integrasi jaringan perseroan sesuai target. Bahkan, integrasi jaringan Indosat dan Hutchison di Jabodetabek telah selesai lebih cepat, sehingga dapat memberikan pengalaman digital yang lebih baik bagi pelanggan,” tegas dia, Senin (13/2/2023). (Yetede)