Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi salah satu kebijakan ekonomi paling signifikan selama satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. BPI Danantara, yang berfungsi sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) berkapasitas besar, dirancang untuk mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset-aset strategis negara, termasuk tujuh BUMN raksasa seperti Pertamina, PLN, dan bank-bank milik negara, dengan total aset yang dikelola diperkirakan mencapai Rp9.000 triliun.

Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis pemerintah untuk menciptakan sumber pendanaan investasi non-APBN, mendukung program-program pembangunan prioritas, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Namun, di balik ambisi tersebut, pembentukan entitas super ini memunculkan dualitas risiko dan peluang yang harus dicermati secara mendalam, terutama implikasinya terhadap stabilitas fiskal dan penerimaan perpajakan.

Dari sudut pandang ekonomi makro dan pengelolaan fiskal, BPI Danantara menawarkan beberapa potensi positif jangka Panjang. Pertama, terkait penciptaan nilai asset. Konsolidasi aset-aset BUMN diharapkan dapat menciptakan sinergi dan efisiensi yang pada gilirannya meningkatkan profitabilitas. Pengelolaan aset secara profesional dan strategis oleh BPI Danantara berpotensi menghasilkan return investasi yang tinggi. Peningkatan nilai dan keuntungan ini akan memperkuat fundamental ekonomi dan secara bertahap memperluas basis pajak di masa depan.

Kedua, diversifikasi pendanaan pembangunan. BPI Danantara dapat berperan penting dalam menarik modal asing dan domestik untuk membiayai proyek infrastruktur besar tanpa sepenuhnya bergantung pada APBN. Dana yang dikelola, termasuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan alokasi efisiensi anggaran, dapat berputar lebih cepat di sektor riil, mengurangi tekanan pada defisit fiskal, dan membebaskan ruang fiskal APBN untuk kebutuhan belanja sosial.

Di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan mitigasi serius, khususnya karena BPI Danantara melibatkan aset vital yang selama ini menjadi penyumbang signifikan bagi kas negara. Terdapat potensi pengurangan penerimaan jangka pendek. Demi menjaga likuiditas dan mendukung pertumbuhan modal BPI Danantara, entitas ini atau anak usahanya berpotensi diberikan insentif atau perlakuan khusus di sektor perpajakan. Jika insentif ini berlaku pada BUMN yang sebelumnya merupakan penyetor pajak dan dividen besar, maka APBN dapat mengalami tekanan finansial karena hilangnya sumber penerimaan rutin. Kondisi ini terjadi di tengah kebutuhan anggaran yang tinggi untuk program-program baru dan pembayaran utang jatuh tempo.

Selain itu, risiko salah kelola tetap akan membayangi perjalanan BPI Danantara kedepannya. Pengumuman kasus dugaan korupsi di salah satu BUMN yang direncanakan bergabung ke BPI Danantara menjadi alarm keras terkait isu Good Corporate Governance (GCG). Pengelolaan aset triliunan rupiah membutuhkan integritas dan transparansi tertinggi. Jika terjadi salah investasi atau, yang lebih parah, korupsi di dalam BPI Danantara, kerugian yang timbul akan menjadi beban utang dan tanggung jawab fiskal negara. Kegagalan ini pada akhirnya berisiko ditutup melalui peningkatan penerimaan perpajakan di sektor lain atau menaikkan rasio utang nasional.

Oleh karena itu, pentingnya tata kelola yang baik dan transparansi. BPI Danantara memegang kunci penting dalam masa depan pendanaan pembangunan Indonesia. Keberhasilannya bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu mengeliminasi kerawanan yang ada. Langkah fundamental yang harus dilakukan adalah menetapkan kerangka GCG yang independen dan transparan untuk meminimalisir risiko moral (moral hazard) dan korupsi. Selain itu, perlu adanya kajian fiskal yang cermat untuk memastikan bahwa kebijakan insentif pajak yang mungkin diberikan tidak mengorbankan penerimaan APBN secara drastis dalam jangka pendek, dan bahwa manfaat jangka panjangnya benar-benar mampu menutupi potensi kerugian tersebut.

Kinerja sektor konsumsi pada semester I 2025 masih tertekan, dengan sejumlah emiten besar menunjukkan hasil yang mengecewakan. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) dan PT Unilever Tbk (UNVR) diperkirakan mencatat penurunan penjualan masing-masing 6,5% dan 9% yoy pada kuartal II 2025. Menurut Andrianto Saputra, Analis Indo Premier Sekuritas, hal ini mencerminkan tren downtrading—konsumen beralih ke produk lebih terjangkau.

Andrianto menilai margin kotor (GPM) ICBP dan UNVR membaik berkat turunnya harga CPO dan Brent, tapi MYOR dan SIDO menghadapi tekanan marjin akibat mahalnya harga kopi dan kakao. Meski hasil MYOR diprediksi di bawah ekspektasi pada kuartal II, ada peluang pemulihan marjin di semester II berkat tren penurunan harga komoditas. Indo Premier pun mempertahankan rekomendasi netral untuk sektor konsumsi, dengan saran selektif pada saham ICBP dan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) yang dianggap lebih stabil.

Sementara itu, Christy Halim, Analis BRI Danareksa Sekuritas, melihat apresiasi nilai tukar rupiah sekitar 4% sejak puncaknya April 2025 sebagai katalis positif yang bisa menekan biaya impor bahan baku. Program bantuan subsidi upah (BSU) juga dinilai mendukung belanja rumah tangga. Christy memproyeksikan pendapatan sektor konsumer tumbuh 6,4% di 2025, dengan laba inti naik 5,2%, berpotensi menembus 8,7% pada 2026, ditopang efisiensi biaya operasional. Secara valuasi, sektor ini dinilai atraktif dengan PE ratio 12,7 kali, di bawah rerata lima tahunnya. Pilihan utama BRI Danareksa adalah ICBP dengan target harga Rp 14.000 per saham.

Abdul Azis Setyo Wibowo dari Kiwoom Sekuritas Indonesia mengingatkan risiko ketidakpastian global seperti perang di Timur Tengah yang bisa meningkatkan harga minyak dan memicu volatilitas rupiah. Ia menilai harga barang yang tinggi masih bisa menekan daya beli meski pemerintah telah meluncurkan stimulus.

Sektor konsumsi masih dinilai netral dengan tantangan lemahnya daya beli masyarakat, tekanan harga bahan baku, dan risiko global. Namun, ada peluang perbaikan selektif pada emiten tertentu seperti ICBP, yang diperkirakan mencatat kenaikan penjualan 7,3% yoy pada kuartal II 2025, didorong kenaikan harga jual mi instan dan penurunan harga CPO.

Beberapa waktu terakhir, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, kembali menjadi sorotan utama. Mungkin sebagian dari kita beranggapan bahwa gejolak di kawasan yang begitu jauh tidak akan berdampak signifikan bagi Indonesia. Namun, perlu dipahami bahwa dinamika di Timur Tengah memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas perekonomian global, termasuk Indonesia. Artikel ini akan menguraikan bagaimana konflik tersebut memengaruhi kita dan langkah-langkah antisipasi yang ditempuh pemerintah.

Latar Belakang Konflik dan Implikasinya

Pada pertengahan tahun 2025, dunia menyaksikan eskalasi konflik bersenjata antara Israel dan Iran selama 12 hari, yang berpusat pada isu program nuklir Iran yang belum terselesaikan. Meskipun gencatan senjata berhasil dicapai pada 25 Juni 2025 melalui mediasi Presiden AS Donald Trump, situasi tetap rentan. Pelanggaran singkat oleh Israel dan bantahan Iran terkait serangan rudal mengindikasikan bahwa ancaman perang lanjutan masih tinggi jika upaya diplomasi gagal.

Tekanan Ekonomi Akibat Kenaikan Harga Minyak Global

Salah satu dampak paling signifikan dari konflik ini adalah lonjakan harga minyak global. Timur Tengah, khususnya wilayah Teluk Persia, merupakan jantung pasar energi dunia. Oleh karena itu, setiap instabilitas di kawasan ini akan memicu guncangan hebat yang merambat ke seluruh penjuru dunia melalui berbagai jalur transmisi ekonomi dan keuangan.

Sebagai negara net-importir minyak, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas ini. Data menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah US$1 per barel dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp7,35 triliun. Konflik 12 hari antara Israel dan Iran memang menunjukkan dampak yang berbeda dari ekspektasi awal. Alih-alih mendapatkan windfall dari komoditas, Indonesia justru menghadapi beban fiskal bersih. Simulasi mengindikasikan potensi beban bersih negatif terhadap fiskal sebesar Rp11,8 triliun, bahkan dapat mencapai Rp177 triliun dalam skenario ekstrem, meskipun harga batu bara sempat mencapai rekor tertinggi.

Ancaman penutupan Selat Hormuz juga menjadi kekhawatiran utama. Selat ini merupakan jalur perdagangan vital yang dilalui sekitar 20% konsumsi minyak global dan gas alam cair (LNG). Jika blokade berlangsung lama, Pengamat Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti memprediksi harga minyak dunia dapat melonjak hingga US$145 per barel. Impor minyak mentah Indonesia yang melewati Selat Hormuz bahkan mencapai 22,8 juta barel.

Dampak Lanjutan pada Inflasi dan Stabilitas Keuangan

Kenaikan harga energi dan biaya logistik secara otomatis akan memicu tekanan inflasi yang meluas, menggerus daya beli masyarakat, dan pada akhirnya berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, ketidakpastian geopolitik yang berkelanjutan menyebabkan volatilitas ekstrem di pasar keuangan. Fenomena

flight to safety, di mana investor menarik modal dari aset berisiko (seperti saham dan obligasi di pasar negara berkembang) untuk dialihkan ke aset yang dianggap aman (seperti emas, obligasi pemerintah AS, dan Dolar AS), dapat menyebabkan arus modal keluar yang deras. Hal ini menekan nilai tukar Rupiah dan menyebabkan koreksi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Respons Kebijakan Kementerian Keuangan

Menghadapi kompleksitas dampak ini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia memegang peran sentral dalam merumuskan dan mengeksekusi respons kebijakan fiskal yang proaktif untuk menjaga stabilitas ekonomi. Langkah-langkah spesifik meliputi:

1. Manajemen Fiskal Kontra-Siklus: Melakukan realokasi anggaran darurat dengan memangkas belanja non-esensial dan mengalihkannya untuk memperkuat jaring pengaman sosial, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan pangan, guna melindungi daya beli kelompok rentan.

2. Manajemen Subsidi Energi Adaptif: Mempertimbangkan mekanisme penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara berkala dalam batas tertentu untuk mengurangi tekanan mendadak pada APBN. Selain itu, mempercepat implementasi reformasi subsidi tepat sasaran agar dialihkan dari komoditas ke individu yang membutuhkan.

3. Optimalisasi Penerimaan Negara: Mengkaji pemberlakuan tarif ekspor yang bersifat progresif atau menyesuaikan formula Harga Batubara Acuan (HBA) dan royalti, meskipun potensi windfall terbatas, untuk menangkap sebagian keuntungan tak terduga yang mungkin timbul dari fluktuasi harga komoditas ekspor. Pendapatan tambahan ini diprioritaskan untuk menambal defisit subsidi energi atau diinvestasikan pada energi terbarukan.

4. Manajemen Utang Prudent dan Komunikasi Proaktif: Menjaga kepercayaan investor dengan komunikasi transparan mengenai kondisi fiskal dan langkah mitigasi. Mengoptimalkan sumber pembiayaan domestik dan menjaga hubungan baik dengan lembaga multilateral untuk memastikan ketersediaan jalur pembiayaan siaga.

Akselerasi Transisi Energi: Imperatif Keamanan Nasional

Secara fundamental, kerentanan Indonesia terhadap gejolak harga minyak hanya dapat diatasi dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan investasi masif pada Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta mendorong kebijakan efisiensi energi di berbagai sektor. Langkah ini bukan hanya penting untuk keberlanjutan lingkungan, tetapi juga merupakan imperatif keamanan ekonomi nasional.

Dengan menerapkan langkah-langkah kebijakan yang terkoordinasi dan cepat, Kementerian Keuangan bersama otoritas terkait dapat berfungsi sebagai jangkar stabilitas, memitigasi dampak terburuk dari krisis geopolitik, dan melindungi perekonomian serta masyarakat Indonesia dari gejolak eksternal.

Bak beras, pulsa telepon seluler dan paket internet telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, pengeluaran masyarakat untuk ko-moditas nonpangan itu sudah separuh belanja beras.Keduanya sama-sama tengah menggerus dompet kita. Di era digital, penduduk kota dan desa pengguna telepon seluler dan internet terus meningkat. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS merekam persentase pertumbuhan tersebut meningkat dari 63,53 % pada 2019 menjadi 68,65 % pada 2024. Persentase penduduk pengguna internet juga melonjak dari 47,69 % menjadi 72,78 %. Belanja pulsa telepon dan paket internet masyarakat juga membengkak. Hasil Susenas September 2024 yang dirilis BPS pada 28 Mei 2025 menunjukkan, pengeluaran penduduk kota dan desa per kapita per bulan untuk pulsa telepon dan paket internet Rp 45.634. Artinya, rata-rata setiap penduduk Indonesia mengeluarkan Rp 45.634 untuk membeli pulsa dan internet dalam sebulan.

Pengeluaran tersebut meningkat 54,81 % dibanding hasil Susenas BPS pada September 2019 yang sebesar Rp 31.432. BPS juga menunjukkan, kenaikan pengeluaran pulsa dan internet di perdesaan lebih besar dibanding perkotaan. Dalam tiga tahun terakhir,2022-2024, pengeluaran pulsa dan internet di kota dan desa naik 11,90 % dan 5,41 %. Pada 14-16 Mei 2025, Lembaga Survei Kedai KOPI meng-gelar survei bertajuk ”Survei Penggunaan Internet di Indonesia” melibatkan 1.545 responden di seluruh Indonesia dengan metode wawancara mandiri berbasis komputer (CASI). Hasilnya, 61,3 % responden menghabiskan Rp 50.000-Rp 100.000 per bulan untuk paket data. Paket berlangganan bulanan jadi pilihan utama (83 %) dengan kuota ideal 11-30 gigabyte per bulan (29,6 %).Dan kebutuhan komunikasi (paket data, pulsa dan Wi-Fi) menduduki posisi pertama pengeluaran tertinggi bulanan (88,4 %) mengalahkan kebutuhan lainnya, seperti makanan dan minuman, listrik dan air, serta pendidikan.

Perihal beras, hampir setiap tahun, masyarakat mengeluhkan kenaikan harga beras. Untuk mengatasinya, pemerintah menggulirkan bantuan pangan berupa beras dan menggelar operasi pasar beras. Pemerintah juga akan menyalurkan 1,813 juta ton beras program Stabilisasi Pasokandan Harga Pangan (SPHP) secara bertahap pada Juni-Desember 2025. Tujuannya meredam kenaikan harga beras disejumlah daerah, terutama di Indonesia bagian timur. ”Saat ini, kami menunggu anggaran belanja tambahan senilai Rp 4,97 triliun untuk bantuan pangan berupa beras dan Rp 1,6 triliun untuk penyaluran beras SPHP. Jika ang-garan itu sudah masuk, kedua program itu langsung di-gulirkan,” kata Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Wijayanto di Jakarta, Senin (23/6). Dari waktu ke waktu, pulsa telepon dan paket internet menjadi kebutuhan pokok masyarakat meskipun tidak sevital beras. Bersanding dengan beras, pulsa dan internet tengah beraducepat menggerus dompet kita. (Yoga)

Tahun ini adalah tahun kelima Gilang yang tinggal di Sleman, DI Yogyakarta menjadi kontributor media yang berbasis di Jakarta. Sebelumnya, selama empat tahun, ia menjadi wartawan media lokal di Yogyakarta. ”Untuk mengakali biaya operasional, saya sering wawancara via telepon. Kalau tidak penting, saya tahan untuk liputan lapangan di luar kota,” ujarnya melalui sambungan panggilan video, Rabu (11/6). Dua tahun terakhir, pendapatannya terus tergerus. Kuota maksimal berita yang bisa ia kirim sebulan dipangkas dari 95 menjadi 70 berita. Sedangkan, tarif kontribusi per berita tayang juga turun dari Rp 46.000 menjadi Rp 37.500. ”Kalau dihitung-hitung, bulan lalu saya hanya dapat Rp 2,6 juta. Padahal, saat awal kerja, bisa tembus Rp 5juta,” ujarnya pelan. Kisah Gilang mencerminkan realitas yang dialami banyak pekerja di sektor informasi dan komunikasi. Pada Februari 2025, BPS mencatat penurunan rata-rata upah di empat sektor utama, yaitu informasi dan komunikasi, real estat, keuangan dan asuransi, serta pendidikan.

Penurunan paling tajam terjadi di sektor informasi dan komunikasi, sebesar 12,78 %, dari Rp 4,74 juta pada Februari 2024 menjadi Rp 4,13 juta pada Februari 2025. Sektor real estat turun terdalam kedua sebesar 6,28 %, dari Rp 4,31 juta menjadi Rp 4,04 juta. Sementara, sektor layanan keuangan dan asuransi turun sebesar 5,37 %, dari Rp 5,15 juta menjadi Rp 4,88 juta. Bahkan, sektor pendidikan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan SDM menyusut 1,73 % dari Rp 2,84 juta menjadi Rp 2,79 juta. Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam, penurunan upah, merupakan gambaran sektor usaha yang tengah lesu. Ketika ekonomi melemah, performa sektor formal pun ikut terdampak. ”Kalau ekonomi secara makro melemah, kinerja sektor formal akan turun. Kalau aktivitas dan keuntungan industri itu menurun, overtime berkurang, bonus mengecil, insentif pun mesti dihitung ulang,” kataBob. (Yoga)

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dari berbagai lembaga internasional dan otoritas domestik menunjukkan tren pemangkasan. Besarnya tekanan global dan penurunan produktivitas dalam negeri, yang diperparah gelombang PHK, membuat pertumbuhan konsumsi sulit terdongkrak. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan BI kompak memperkirakan laju ekonomi Indonesia tahun depan di bawah 5 %, lebih rendah dari target optimistis pemerintah sebesar 5,2 %. OECD, dalam laporan Eco-nomic Outlook edisi Juni 2025, menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun depan dari 4,9 % jadi 4,7 %, yang merupakan kali kedua dalam tahun berjalan setelah Maret lalu OECD memangkas proyeksi 2025 dari 5,2 persen ke 4,9 %. OECD menyoroti turunnya kepercayaan bisnis dan konsumen akibat ketidakpastian fiskal dan tingginya biaya pinjaman, yang berpotensi menekan konsumsi serta investasi swasta.

Pelemahan harga komoditas dan memanasnya tensi perdagangan global turut membebani ekspor Indonesia. Dua bulan sebelumnya, Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 % menjadi 4,7 % untuk 2025 dan memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di kisaran 4,8 % hingga 2027. Bank Dunia menyebut penurunan harga komoditas, ketidakpastian kebijakan global dan hambatan struktural domestik menjadi faktor utama perlambatan pertumbuhan. IMF juga merevisi turun proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi 4,7 % dalam World Economic Outlook edisi April 2025, selaras dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 yang menurun signifikan dari 3,6 % pada 2024 menjadi 3 % pada 2025. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, proyeksi dari sejumlah lembaga internasional lebih realistis ketimbang target pemerintah. (Yoga)

Kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang tiba-tiba melambat dan efisiensi anggaran turut berdampak ke sektor transportasi di Kaltim. Menurunnya mobilitas orang membuat sejumlah sopir yang membuka jasa rental mobil harus berutang demi membayar cicilan mobil mereka. Agus (48), sopir yang juga membuka jasa rental mobil di Kota Samarinda, Kaltim. Sejak akhir 2024, mengaku sepi orderan. Padahal, sejak 2022, setiap bulan ia hanya libur di akhir pekan karena melayani penyewaan mobil sekaligus menyupiri klien, yang sebagian besar dari pemerintah pusat dan daerah. Kliennya rata-rata melakukan pertemuan di Balikpapan, Samarinda dan IKN. Ramainya kunjungan tersebut membuatnya tak pernah bermasalah dengan kredit mobil sebesar Rp 7 juta per bulan. ”Sejak ganti presiden sepi. Bulan Maret sampai Mei (2025), saya pinjam orangtua untuk cicil mobil,” kata Agus, Rabu (4/6).

Sepinya order, akibat rendahnya kegiatan pemerintah. Ia mengatakan, 90 % penghasilannya dari pelayanan kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Saat kunjungan pemerintah ke IKN sepi dan efisiensi anggaran pemda diberlakukan, maka penghasilannya anjlok. Untuk menyiasati kondisi tersebut, ia sempat mendaftar aplikasi layanan ojek mobil daring untuk menambah penghasilan. Namun, setelah seminggu, hasilnya tak membantu. Ia tekor di ongkos bensin. Agus akhirnya membuka layanan lintas kota Samarinda, Balikpapan, Bontang dan sekitarnya, disertai jasa penitipan barang. ”Namun, saya nurunin harga. Biasanya rute Balikpapan-Samarinda Rp 600.000, sekarang Rp 400.000 juga saya ambil. Isinya maksimal lima orang sekali berangkat,” katanya. Kelesuan ekonomi itu juga tampak dari deflasi Provinsi Kaltim sebesar 0,35 % secara bulanan (mtm) pada Mei 2025.

Kepala Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto menyatakan, dorongan deflasi paling kuat berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, mencapai 0,56 % secara bulanan. Namun, uniknya tekanan inflasi terlihat pada sektor transportasi yang berkontribusi 0,14 % secara bulanan, dipicu lonjakan tarif angkutan udara selama periode libur panjang di Mei 2025. Pemerintah bersama BI telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim, untuk menjaga harga pangan terjangkau masyarakat. Menurunnya pendapatan warga juga memicu deflasi karena para penyedia jasa layanan travel dan rental mobil menurunkan harga sehingga penghasilan menurun, tapi biaya kebutuhan hidup tetap, bahkan cenderung naik. Jika tidak dilihat lebih teliti,dampak negatif ini bisa memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengangguran. (Yoga)

Pemerintah kembali mengucurkan stimulus ekonomi baru untuk mendongkrak konsumsi dan pertumbuhan ekonomi triwulan II. Ini stimulus ketiga, tahun ini saja. Namun, berbagai pihak meragukan daya gedor stimulus senilai Rp 24,44 triliun ini. Paket stimulus kali ini meliputi diskon transportasi, potongan tarif tol, tambahan bansos, bantuan subsidi upah, dan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja. Stimulus diskon listrik untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya 1.300 VA kebawah dibatalkan karena lambatnya proses penganggaran. Februari lalu, pemerintah mengumumkan delapan kebijakan ekonomi untuk mengerek konsumsi, diikuti kebijakan pencairan gaji ke-13 bagi ASN senilai Rp 49,3 triliun, Juni ini. Namun, konsumsi tetap lesu dan pertumbuhan ekonomi triwulan I hanya 4,87 %.

OECD memprediksi menurunnya konsumsi dalam negeri Indonesia masih jadi faktor penting pemicu perlambatan ekonomi Indonesia tahun ini. Kondisi ekonomi yang tak baik-baik saja, ditandai perlambatan pertumbuhan dan lonjakan pengangguran, dikhawatirkan masih berlanjut di triwulan berikutnya. IMF, Bank Dunia, dan OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah 5 % berlanjut hingga 2026. Mendorong konsumsi domestik penting karena konsumsi menyumbang 54 % PDB. Namun, stimulus saja tanpa mengatasi akar persoalan melesunya daya beli, seperti penciptaan lapangan kerja, upah riil layak dan membenahi iklim berusaha, tak menjawab problem stagnasi pertumbuhan. Seperti dua paket stimulus sebelumnya, stimulus kali ini diragukan efektif mendongkrak konsumsi karena tak banyakmenyentuh kelas menengah sebagai penyumbang utama konsumsi dalam negeri. (Yoga)

Saat ini, 61,3 % perempuan di Asia Tenggara atau di negara anggota ASEAN memiliki dan mengelola bisnis. Namun, sebagian besar masih kategori UMKM yang merupakan sektor usaha informal sehingga tergolong kelompok rentan. Partisipasi tenaga kerja perempuan di negara-negara anggota ASEAN juga tercatat sangat tinggi. Sebanyak 68 % perempuan berpartisipasi dalam ekonomi di negara-negara ASEAN, di atas rata-rata global, yakni 50 %. ”Kontribusi perempuan terhadap ekonomi di negara-negara ASEAN sangat besar dan mereka perlu dilindungi,” ujar Menlu RI 2014-2024, Retno Marsudi sebagai pembicara di The 2025 Asia Grassroots Forum (AGF)  di Bali, Kamis (22/5). Ajang AGF digelar Amartha di Bali, 21-23 Mei 2025. Retno mengatakan, dengan berpartisipasi dalam ekonomi, perempuan juga memperoleh perlindungan sosial. ”Ketika perempuan duduk di level pengambilan keputusan, mereka dapat memberikan perspektif inklusif tambahan pada proses pengambilan keputusan,” ujar Retno.

”Partisipasi perempuan di bidang apa pun tidak hanya membawa manfaat baik bagi perempuan, tetapi juga untuk semua. Berinvestasi pada perempuan adalah berinvestasi untuk masa depan lebih cerah,” ujarnya. Berdasarkan laporan UNESCO pada 2024, partisipasi perempuan dalam pendidikan STEM (science, technology, engineering, and mathematics) masih rendah, yakni 35 %. Menurut Retno, lembaga pembiayaan seperti Amartha yang membidik perempuan diakar rumput dapat menjembatani antara pendidikan dan partisipasi ekonomi. Saat ini, Amartha telah menyalurkan modal usaha Rp 35 triliun kepada 3,3juta UMKM di Indonesia. Lebih dari 90 % UMKM digerakkan perempuan yang tersebar di lebih dari 50.000 desa. Chief Risk and Sustainability OfficerAmartha Aria Widyanto me-nyebut, tingkat kredit macet di Amartha 2,3 %. Lembaga pembiayaan seperti Amartha memberi kontribusi signifikan untuk mengentaskan perempuan dari jurang kemiskinan. (Yoga)

Pembagian dividen jumbo oleh sejumlah emiten BUMN seperti PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM), dan PT Semen Indonesia Tbk. (SMGR) menjadi sentimen kuat yang diperkirakan akan mendongkrak kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam jangka pendek serta membuka peluang cuan bagi investor.

Tokoh seperti Fath Aliansyah Budiman dari Maybank Sekuritas dan Felix Darmawan dari Panin Sekuritas menilai bahwa pembagian dividen tersebut mencerminkan kinerja keuangan yang sehat dan fundamental perusahaan yang solid. Hal ini juga memicu optimisme di kalangan investor, termasuk terhadap saham-saham BUMN perbankan seperti BBRI, BMRI, dan BBNI.

IDX BUMN20 pun tercatat tampil paling kinclong dibandingkan indeks utama lainnya, tumbuh 11,37% dalam sebulan terakhir, menandakan bahwa saham-saham BUMN saat ini semakin prospektif. Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset dan Indy Naila dari Provina Visindo juga menyoroti bahwa momentum ini memberi peluang besar tidak hanya dari capital gain, tetapi juga dari hasil dividen.

Selain menguntungkan investor, kebijakan dividen jumbo ini turut memperkuat peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai sovereign wealth fund baru yang akan mengelola dan menginvestasikan kembali dana dari dividen BUMN, menciptakan siklus positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Tokoh dari kalangan emiten, seperti Arsal Ismail (Direktur Utama PTBA) dan Nicolas D. Kanter (Direktur Utama ANTM), juga menegaskan bahwa pembagian dividen merupakan bentuk tanggung jawab kepada pemegang saham sekaligus strategi berkelanjutan yang mempertimbangkan tantangan jangka panjang seperti net zero emission dan perubahan iklim ekonomi global.

Dengan demikian, dividen jumbo BUMN saat ini bukan sekadar distribusi laba, tetapi menjadi instrumen strategis yang memperkuat pasar modal domestik, mendukung fiskal negara melalui Danantara, serta menjadi daya tarik investasi, baik bagi investor lokal maupun asing.