Penerapan tarif resiprokal AS berpotensi membuat ekonomi Indonesia semakin tidak baik-baik saja. Kinerja ekspor dan sejumlah industri padat karya diramal turun dan merembet ke sektor ketenagakerjaan. Di sisi lain, RI tengah digoyang dengan penurunan jumlah masyarakat kelas menengah yang merupakan mesin penggerak utama konsumsi rumah tangga. Bahkan, pertumbuhan masyarakat kelas atas di Indonesia turut terkontraksi tajam. Pada 2 April 2025, Presiden AS, Donald Trump mengenakan tarif resiprokal terhadap Indonesia sebesar 32 %, yang implementasinya ditunda 90 hari. Atas pengenaan tarif timbal balik itu, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyoroti konsumsi rumah tangga yang menjadi komponen terbesar pertumbuhan ekonomi RI dalam webinar ”Quarter Review 2025: Pukulan Ganda untuk Ekonomi RI” yang digelar di Jakarta, Rabu (30/4).

Dampak tarif resiprokal AS akan semakin menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia yang belum pulih sejak pandemi Covid-19. Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal berkata, pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia tengah dibayangi PHK massal. Selain itu, mesin utama penggerak konsumsi rumah tangga, yakni masyarakat kelas menengah, jumlahnya semakin turun. ”Pertumbuhan masyarakat kelas atas juga turun tajam. Sepertinya, kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini turut menjalar ke masyarakat kelas atas,” katanya. Jumlah pekerja yang di-PHK pada Januari-Februari 2025 sebanyak 18.610 orang atau meningkat 141,9 % dibanding Januari-Februari 2024 yang sebanyak 7.094 orang. Jika tidak dimitigasi dengan baik, penerapan tarif resiprokal AS juga bakal berdampak langsung ataupun tidak langsung terhadap pengurangan pekerja di sejumlah sektor industri.

”Hal itu terutama terjadi pada industri yang ekspornya bergantung pada pasar AS, seperti tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, peralatan elektronik, dan mebel. Hal serupa bakal terjadi pada sejumlah industri yang selama ini terimbas banjir impor produk asal China,” katanya. Kondisi itu dapat memperburuk daya topang konsumsi rumah tangga yang tengah mengalami penurunan jumlah kelas menengah. Jumlah masyarakat kelas menengah RI telah berkurang dari 60 juta orang pada 2018 menjadi 56 juta orang pada 2021, lalu turun lagi menjadi 51 juta orang pada 2024. Pertumbuhan kelas menengah juga masih negatif, pada 2018-2021 minus 8 %, sedangkan pada 2021-2024 justru minus 9 %. Hal itu menjalar ke pertumbuhan masyarakat kelas atas di Indonesia, yang pada 2018-2021 tumbuh minus 10 %. (Yoga)

Kebijakan tarif resiprokal AS berpotensi memperparah gelombang PHK di sektor tekstil dan alas kaki berorientasi ekspor yang berlangsung sejak pandemi. Kondisi ini diperburuk oleh ketatnya persaingan global dan tingginya ketergantungan pada pasar ekspor. Isu ini diperkirakan akan menjadi sorotan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025. Pada 2 April 2025, Presiden AS, Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal atau tarif Trump yang menggemparkan dunia, sebagai bagian dari ”Hari Pembebasan” untuk meningkatkan ekonomi AS dan lepas dari ketergantungan pada negara lain. Produk impor dari semua negara mitra dagang AS dikenai tarif universal 10 %. Selain itu, ada pula tarif tambahan yang disebut sebagai tarif resiprokal.

Tarif tambahan diberikan kepada negara yang memiliki defisit perdagangan dengan AS. Indonesia terdampak tarif hingga 32 %. Sektor padat karya berorientasi ekspor, terutama tekstil dan alas kaki, tidak hanya menyumbang porsi penting dalam ekspor manufaktur, tetapi juga menyerap tenaga kerja usia muda-tua dan berpendidikan rendah dalam jumlah besar. Kategori pekerja seperti ini secara struktural berada dalam posisi rentan. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM UI) Muhammad Hanri, dalam Labor Market Brief LPEM UI edisi 4 April 2025, mengatakan, di antara semua industri mikro-kecil (IMK), industri tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki menempati posisi penting. Sesuai data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia pada Survei IMK 2022, sektor tekstil menaungi lebih dari 303.000 IMK atau 7 % dari total IMK nasional.

Sedang sektor kulit dan alas kaki mencakup lebih dari 60.000 perusahaan IMK atau 1,4 % dari total IMK nasional. ”IMK sektor tekstil dan alas kaki lebih terbuka bagi tenaga kerja muda ataupun tua yang secara umum lebih rentan terhadap dinamika pasar tenaga kerja. Saat bersamaan, sebagai negara eksportir barang-barang manufaktur ringan, seperti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki, Indonesia cukup bergantung pada akses pasar global, terutama AS,” ujar Hanri. Penerapan tarif  resiprokal oleh AS semakin memperparah kondisi karena produk IMK terancam kehilangan daya saing akibat tambahan tarif masuk. Penurunan permintaan ekspor kemungkinan besar akan mendorong perusahaan melakukan efisiensi, melalui PHK. (Yoga)

Geliat perekonomian masih berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi bantalan perekonomian nasional tidak berperan optimal untuk meredam dampak tekanan perekonomian  dunia, lantaran dalam  beberapa bulan terakhir terjadi penurunan daya beli. Pada tahun ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Namun, Dana Moneter Internasional (IMF) memperoyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 hanya mencapai 4,7% dan inflasi diperkirakan 2,3%. Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam menuturkan, konsumsi rumah tangga merupakan penyokong utama pertumbuhan nasional. Saat kinerja konsumsi tidak berjalan optimal, maka pertumbuhan ekonomi nsional akan melambat. "Sulit untuk berharap (konsumsi rumah tangga) tetap tinggi, ketika daya beli menurun. Saat kemampuan masyarakat untuk konsumsi rendah, tentu akan menyebabkan peran dari konsumsi di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi akan terbatas," tutur Piter, Sejak tahun 2022 pertumbuhan ekonomi terus mengalami perlambatan. Jika dirinci pada 2022 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, lalu turun menjadi 5,03% pada 2024. Bila pemerintah salah langkah pertumbuhan, kata dia, ekonomi pada tahun ini bisa makin anjlok. (Yetede)

Ketidakpastian yang dipicu kebijakan tarif AS berisiko membuat pertumbuhan ekonomi global melambat. Kondisi itu juga dapat merambat pada prospek perekonomian Indonesia dan penyaluran kredit perbankan ke depan. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, dinamika kebijakan tarif resiprokal AS yang disusul retalisasi China semakin meningkatkan ketidakpastian. Ini memicu peningkatan fragmentasi ekonomi global dan penurunan volume perdagangan dunia. ”Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 diprakirakan akan menurun, dari 3,2 % menjadi 2,9 %, dengan penurunan terbesar terjadi di AS dan China sejalan dengan dampak perang tarif kedua negara tersebut,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI April 2025 secara virtual, Rabu (23/4).

BI memutuskan kembali mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 5,75 % guna menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 1,5-3,5 % dan stabilitas nilai tukar di tengah makin meningkatnya ketidakpastian, sembari mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tarif AS akan berdampak kepada Indonesia, dari jalur perdagangannya, permintaan ekspor ke AS diperkirakan menurun seiring melambatnya partumbuhan ekonomi AS. Di sisi lain, kebijakan tarif tersebut secara tidak langsung dapat menurunkan permintaan ekspor Indonesia dari mitra dagang lainnya, seperti China. Dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak langsung, tingginya ketidakpastian global pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada sedikit di bawah titik tengah dalam kisaran 4,7-5,5 %. (Yoga)

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan defisit neraca transaksi berjalan RI melebar ke 1,5 % dari PDB pada 2025 dan 1,6 % pada 2026. Di tengah proyeksi itu, langkah pemerintah meningkatkan impor barang dari AS demi melonggarkan tarif Trump menjadi sorotan. Proyeksi IMF itu melebar signifikan dibanding defisit neraca transaksi berjalan Indonesia sepanjang 2024 yang tercatat sebesar 8,85 miliar USD atau 0,6 % PDB. Dalam dua tahun terakhir, neraca transaksi berjalan Indonesia sudah mengalami pelebaran defisit. Dibanding tahun 2023 yang mencatatkan defisit 2,04 miliar USD (0,1 % dari PDB), defisit pada 2024 sudah melebar empat kali lipat.

Pelebaran defisit neraca transaksi berjalan umumnya menandakan ketahanan eksternal suatu negara melemah karena lebih banyak uang yang keluar daripada masuk dari aktivitas ekonomi yang berlangsung. Berdasarkan proyeksi IMF, kontraksi neraca transaksi berjalan juga terjadi di banyak negara maju di Asia, di antaranya Jepang, Australia, Korsel, China, dan Singapura, serta Taiwan. ”Bahkan, untuk kinerja perdagangan AS sendiri, kebijakan tarif diperkirakan akan mengganggu pasokan, mengurangi produktivitas, dan meningkatkan tekanan harga dalam jangka pendek,” sebut IMF, dikutip Rabu (23/4).

Di tengah proyeksi terkontraksinya neraca transaksi berjalan Indonesia, langkah pemerintah ”merayu” Trump agar mau melonggarkan tarif, dengan membuka keran impor produk energi dan pangan asal AS, menjadi sorotan. ”Semestinya, defisit neraca jasa Indonesia yang cukup besar, dapat jadi bargaining chip dalam negosiasi dengan AS sehingga dapat turut menjaga neraca transaksi berjalan agar tidak terkontraksi terlalu dalam,” ujar Kepala Ekonom BCA David Sumual. (Yoga)

Nilai tukar rupiah terhadap USD terus melemah, akibat rentannya ketahanan eksternal Indonesia dalam menghadapi gejolak global. Nilai tukar itu akan mencapai keseimbangan baru, berkisar Rp 16.400-Rp 16.500 per USD. Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa (22/4) ditutup di level Rp 16.862 per USD atau melemah 3,93 % secara tahunan. Dalam sepekan terakhir, rupiah cenderung bergerak stabil dalam kisaran Rp 16.800 per USD. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Telisa Aulia Falianty meyakini, nilai tukar rupiah akan mencapai titik keseimbangan baru. Pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini terutama disebabkan oleh kondisi global.

”Pada triwulan II-2025, kemungkinan pergerakan rupiah akan berada di titik keseimbangan baru dalam kisaran Rp 16.400-Rp 16.500 per USD,” katanya, Selasa. Berkaca dari tahun lalu, nilai tukar rupiah mencapai titik pelemahan terdalamnya pada triwulan II. Data Jisdor menunjukkan, rerata rupiah selama triwulan II-2024 mencapai Rp 16.138,87 per USD atau melemah 3,03 % dibanding triwulan I-2024 sebesar Rp 15.663,71 per USD. Rupiah berbalik menguat pada triwulan III-2024 dengan rata-rata Rp 15.800,66 per USD dan mencapai Rp 15.796,51 per USD pada triwulan IV-2024. Menurut Telisa, pergerakan nilai tukar rupiah selama bertahun-tahun memang kian melemah. Kondisi itu mencerminkan fundamental perekonomian domestik yang kian terkikis. (Yoga)

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menguraikan berbagai latar belakang kebijakan pemerintah dan rekomendasi DEN kepada Presiden Prabowo dalam wawancara di ruang kerjanya di Jakarta, Kamis (10/4). Indonesia sakti, kita punya kekuatan besar. Jadi, kita tak pernah mengemis ke negara mana pun. Kita bisa selesaikan masalah kita sendiri, asal kompak. Seperti situasi pandemic Covid-19, kita menjadi salah satu negara yang bisa menyelesaikan Covid-19 dengan cepat. “Saya optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo sebesar 8 % bisa dicapai bahkan dalam dua atau tiga tahun ke depan. Pendapatan negara pada Maret 2025 sudah mulai tumbuh positif.

Defisit fiskal diperkirakan sesuai target 2,53 % pada 2025. PMI (Purchasing Managers’ Index) manufaktur berada pada tingkat ekspansif (52,4 pada Maret 2025). Konsumen masih pada tingkat optimistis. Dari data LPS, indeks kepercayaan konsumen kepada pemerintah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah. Kebijakan tarif resiprokal Trump pasti akan dirasakan. Namun, yang terpenting, dampak terhadap ekonomi Indonesia relatif terbatas. Terdapat sektor yang mengalami penurunan ekspor dan output cukup besar, yakni perikanan, pertanian lainnya, tekstil, produk makanan, elektronik, peralatan listrik, furnitur kayu dan karet, serta produk plastik. Sektor-sektor yang terdampak ini perlu mendapat bantuan dari pemerintah, terutama di masa transisi, terutama karena signifikansinya sebagai sektor padat karya.

Kita tak perlu khawatir berlebihan terhadap penurunan rupiah atau pasar saham selama volatilitasnya terjaga dan sejalan dengan yang terjadi di regional. Kalau rupiah sampai Rp 17.000 per USD juga masih baik. Pemerintah optimistis dengan kondisi ekonomi Indonesia. Tapi ada hal-hal yang perlu diantisipasi dan diperbaiki. Ini momentum untuk reformasi ekonomi kita. Untuk itu, Government Technology (GovTech) jadi penting. GovTech akan membantu banyak hal, termasuk dalam pengumpulan pajak, dan mencegah pelanggaran sehingga membuat semuanya tepat sasaran dan melahirkan kepastian untuk masyarakat dan pengusaha. Jika GovTech bisa dijalankan dengan baik, saya kira semua bantuan sosial dan subsidi bisa tepat sasaran dan langsung ke masyarakat.

GovTech sudah dilakukan di beberapa sektor, seperti batubaran dan terbukti penerimaannya naik. Jika, perusahaan tidak bayar royalti, tidak bisa ekspor dan secara otomatis berhenti. Saya semakin yakin dengan ekonomi kita karena dalam diskusi dengan Presiden Prabowo, meski ada kegelisahan, tapi makin kuat. Presiden selalu menekankan, pemerintah untuk rakyat, semua untuk rakyat. Ini jadi modal utama dan paling penting. Kepercayaan investor bisa dibangun dan ditambah ketika kita bisa menunjukkan hasil nyata, sebagaimana yang disampaikan Presiden di sarasehan ekonomi lalu. Presiden juga sudah sepakat untuk secara reguler bertemu dengan pelaku usaha, investor, ekonom, dan pemangku kepentingan terkait. Proses kebijakan akan lebih transparan dan semakin meningkatkan kepercayaan investor. (Yoga)

Kelesuan konsumsi rumah tangga selama Ramadan dan menjelang hari raya Idulfitri 2025 menjadi anomali yang makin mengonfirmasi ketidak beresan dalam perekonomian Indonesia. Hingga pekan ketiga bulan Puasa, tren ramai-ramai berbelanja untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan Lebaran belum tampak seperti tahun-tahun sebelumnya. Secara bulanan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, turut andil terhadap deflasi hingga 0,12%. Gejala anomali konsumsi rumah tangga menjelang Lebaran itu mulai tertangkap dari tren deflasi pada awal 2025. BPS mencatat, Februari 2025 mengalami deflasi baik secara tahunan (0,09%), bulanan (0,48%) maupun year to date (1,24%). Anehnya, Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, saat menjelang bulan Puasa, kelompok makanan, minuman, dan tembakau selalu menyumbang inflasi.

Sinyal terpangkasnya konsumsi rumah tangga tercermin dari hasil Survei Potensi Pergerakan Masyarakat angkutan Lebaran 2025, yang diprediksi mencapai 146,48 juta atau 52% penduduk Indonesia, turun 24% dari jumlah pemudik pada 2024 di 193,6 juta. Direktur Eksekutif Centerof Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal menyebut, data-data tersebut, termasuk penurunan jumlah pemudik pada Lebaran 2025, mengindikasikan penurunan daya beli atau pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh rumah tangga kelompok menengah kebawah. Alhasil, banyak rumah tangga mengurungkan niat mudik ke kampung halaman. Guna menyelesaikan semua persoalan itu, solusi atau stimulus sporadis jangka pendek dinilai tak lagi mencukupi.

Yang dibutuhkan adalah reformasi struktural menyeluruh dan menyentuh ke akar masalah. Dibutuhkan strategi yang mencakup kebijakan industrialisasi yang lebih kuat, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta perlindungan upah dan kesejahteraan pekerja agar daya beli masyarakat pulih secara berkelanjutan. Kebijakan industrialisasi harusmenjadi strategi fundamental agar ekonomi tumbuh berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Pemerintah perlu memprioritaskan pengembangan industri manufaktur bernilai tambah tinggi yang tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional," ujar Faisal dalam publikasi Core Insight bertajuk Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025, Kamis (27/03/2025). (Yetede)

Jumlah pemudik tahun ini yang diperkirakan turun sinifikan dinilai bukan hanya sebagai gambaran perubahan pola mobilitas masyarakat, tapi juga memperkuat sinyal pelemahan ekonomi nasional. Pasalnya, ini akan membuat penyusutan jumlah perputaran uang, sehingga manfaat ekonomi dari libur Lebaran terhadap sejumlah sektor ekonomi berkurang. Alhasil, libur ldulfitri yang secara historis hampir selalu menjadi pengungkit ekonomi di kuartal hari rayaumat muslim di tahun ini kemungkinan akan berkurang signifikan.

Bahkan, hampir semua ekonom memprediksi, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2025 akan lebihrendah dibanding periode sama tahun lalu, yang secara year on year (yoy) masih mampu tumbuh 5,11%. Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilal, sektor transportasi, ritel, kuliner, dan industri kecil menengah (UMKM) akan menjadi sektor yang paling merasakan penurunan manfaat ekonomi Lebaran tahun ini. Padahal, tradisi mudik Lebaran selama ini menjadl motor penggerak slklus perputaran uang di masyarakat. (Yetede)

Jumlah pemudik tahun ini yang diperkirakan turun sinifikan dinilai bukan hanya sebagai gambaran perubahan pola mobilitas masyarakat, tapi juga memperkuat sinyal pelemahan ekonomi nasional. Pasalnya, ini akan membuat penyusutan jumlah perputaran uang, sehingga manfaat ekonomi dari libur Lebaran terhadap sejumlah sektor ekonomi berkurang. Alhasil, libur ldulfitri yang secara historis hampir selalu menjadi pengungkit ekonomi di kuartal hari rayaumat muslim di tahun ini kemungkinan akan berkurang signifikan.

Bahkan, hampir semua ekonom memprediksi, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2025 akan lebihrendah dibanding periode sama tahun lalu, yang secara year on year (yoy) masih mampu tumbuh 5,11%. Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilal, sektor transportasi, ritel, kuliner, dan industri kecil menengah (UMKM) akan menjadi sektor yang paling merasakan penurunan manfaat ekonomi Lebaran tahun ini. Padahal, tradisi mudik Lebaran selama ini menjadl motor penggerak slklus perputaran uang di masyarakat. (Yetede)