Labirin | News & Update

;

Ekonomi Makro

( 695 )

Pariwisata Jadi Prioritas Pengembangan Ekonomi

HR1 16 Dec 2024 Bisnis Indonesia (H)

Pariwisata menjadi sektor yang memiliki peran sentral bagi perekonomian nasional. Buktinya, selama ini industri turisme menjadi salah satu mesin pendulang produk domestik bruto (PDB).

Sayangnya, pariwisata acapkali dipandang sebelah mata. Dukungan untuk memajukan industri ini relatif terbatas mulai dari anggaran hingga penyiapan sumber daya manusia unggul.

Sudah saatnya pariwisata menjadi 'anak emas'. Caranya adalah dengan meningkatkan investasi baik melalui fiskal negara maupun swasta, serta mengkaji ulang aneka kebijakan yang membatasi ekspansi industri ini.

Ekonomi

Tekanan Ekonomi Tak Kenal Kasta

HR1 14 Dec 2024 Kontan (H)

Pasar barang mewah global diproyeksikan mengalami perlambatan pertumbuhan pada akhir tahun 2024, dengan total nilai pasar turun sekitar 3% menjadi US$ 1,5 triliun. Menurut studi Bain & Company, penurunan ini terutama disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang tidak menentu, seperti pemulihan ekonomi China yang lambat dan volatilitas pasar akibat pemilu di Amerika Serikat. Bima Rio Pasaribu, Direktur Ruci Art, menyebut ketidakpastian politik, seperti pilpres, membuat investor cenderung wait and see, yang berdampak pada penurunan penjualan karya seni kontemporer hingga 20%.

Segmen barang mewah personal seperti aksesori, fesyen, dan kecantikan turun 2%, sementara pasar mobil mewah menyusut hingga 5% menjadi US$ 606 miliar, akibat perlambatan permintaan di kelas atas dan persaingan di pasar kawasan Asia-Pasifik. Di sisi lain, perhiasan tetap menjadi kategori paling tangguh berkat konsumsi lokal dan wisatawan.

Amir Sidharta, Pengelola Balai Lelang Sidharta Auctioneer, mencatat karya seni asal Indonesia masih diminati, dengan beberapa lukisan seperti karya Harijadi Sumodidjojo dan Ahmad Sadali terjual hingga Rp 2 miliar. Namun, pasar seni global juga terdampak ketegangan geopolitik, dengan nilai pasar turun 7% menjadi US$ 37 miliar. Salah satu sorotan adalah karya seni kontroversial "Comedian" karya Maurizio Cattelan, yang berupa pisang ditempel lakban, terjual seharga US$ 6,2 juta kepada pengusaha kripto Justin Sun.

Menurut Eko Endarto, Perencana Keuangan Finansia Consulting, barang eksotis seperti karya seni dan perhiasan memiliki pasar tersendiri yang tidak terlalu terdampak daya beli menurun, meskipun jumlah transaksinya berkurang. Sementara itu, Aidil Akbar Madjid, Financial Planner and Crypto Enthusiast, memproyeksikan investasi pada perhiasan dan jam tangan tetap prospektif di tengah tantangan ekonomi.

Ekonomi

Distributor Bandel Kena Sanksi Kemendag

HR1 14 Dec 2024 Bisnis Indonesia

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang menjual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter. Direktur Jenderal PKTN Kemendag, Rusmin Amin, mengungkapkan bahwa harga Minyakita di beberapa wilayah, seperti Bandung, mencapai Rp16.000 per liter akibat rantai distribusi yang panjang dan pelanggaran distribusi dari pengecer.

Dari pengawasan terhadap 278 pelaku usaha di 19 provinsi, ditemukan bahwa konsumen sering membeli Minyakita di pengecer dengan harga lebih tinggi dari HET. Sebagai tindak lanjut, Kemendag akan memberikan sanksi, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha, kepada 41 pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan distribusi.

Per 13 Desember 2024, harga rata-rata nasional Minyakita mencapai Rp17.100 per liter, dengan lonjakan tertinggi di Papua Tengah sebesar Rp19.000 per liter. Untuk mengatasi hal ini, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Moga Simatupang, meminta produsen, termasuk BUMN Pangan seperti ID Food dan Perum Bulog, untuk meningkatkan pasokan Minyakita, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, serta di wilayah-wilayah terpencil.

Langkah tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga Minyakita dan memastikan kelancaran distribusi bagi masyarakat.

Ekonomi

Ekonomi RI bakal Stagnan di 2025

KT3 13 Dec 2024 Kompas (H)

Sejumlah lembaga memperkirakan perekonomian Indonesia pada 2025 tumbuh stagnan di kisaran 5 %. Faktor eksternal berupa tekanan global yang semakin besar serta tren pelemahan kelas menengah di dalam negeri bisa mengancam ambisi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 %. Dalam proyeksi terbaru yang dimuat di laporan ”Asian Development Outlook December 2024”, Bank Pembangunan Asia (ADB) kembali memperkirakan ekonomi RI tumbuh 5 % pada 2025. Proyeksi itu tidak bergerak dari angka konservatif yang telah dipasang lembaga itu untuk Indonesia sejak tahun 2023. Sejalan dengan ADB, Bank Dunia dan IMF sebelumnya juga telah memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh stagnan di kisaran 5,1 %.

Dalam laporan terbarunya yang dirilis Oktober 2024, IMF bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI akan stagnan di level tersebut hingga tahun 2029. ADB menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan di level yang sama pada tahun 2025 akibat ancaman risiko eksternal, antara lain, tensi geopolitik yang meningkat, fragmentasi perdagangan global, serta perkembangan dinamika di AS setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden. ”Faktor utama yang bakal memengaruhi arah pertumbuhan Indonesia adalah lingkungan global. Apalagi, Indonesia, seperti negara lainnya di Asia, sangat mudah terdampak oleh arah kebijakan AS,” kata Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (12/12). (Yoga)

Ekonomi

Belanja Negara Mengalir Deras di Penghujung Tahun

HR1 13 Dec 2024 Kontan

Pemerintah akan menggenjot realisasi belanja negara pada Desember 2024 untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Hingga November 2024, belanja negara telah mencapai Rp 2.894,5 triliun atau 87% dari pagu APBN. Namun, masih ada sisa belanja sebesar Rp 517,85 triliun yang harus dicairkan pada bulan terakhir tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa belanja jumbo ini akan menjadi stimulus penting bagi perekonomian, khususnya pada kuartal IV-2024. Ia optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% (yoy) dapat tercapai, didukung konsumsi masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa dari total sisa belanja, Rp 460 triliun akan digunakan oleh pemerintah pusat dalam Desember 2024. Penyelesaian kontrak dan pembayaran akan dioptimalkan agar memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Menurut ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, belanja pemerintah pusat non-K/L diperkirakan meningkat signifikan pada Desember 2024. Pos-pos seperti bantuan sosial, subsidi, dan pembayaran bunga utang akan menjadi fokus utama. Yusuf juga menyebutkan kemungkinan penyaluran anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L) baru sebagai salah satu langkah pemerintah untuk memastikan penyerapan anggaran penuh di akhir tahun.

Langkah ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang tumbuh 4,95% (yoy) pada kuartal III-2024, menuju target tahunan sebesar 5,2%.

Ekonomi

Dampak Kemenangan Trump dan Bagi Perekonomian Indonesia Kedepan

KT1 07 Dec 2024 Tempo

DONALD Trump sudah dipastikan memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat. Terpilihnya kembali Trump ini sudah barang tentu akan sangat mempengaruhi ekonomi dunia ke depan. Apalagi Trump kelihatannya akan mengedepankan misi efisiensi ekonomi domestik di pemerintahannya.Kebijakan itu bakal berdampak pada perekonomian, mengingat Amerika Serikat merupakan negara dengan ekonomi terbesar di dunia, dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar US$ 27,4 triliun dan PDB per kapita US$ 82 ribu. Sebagai perbandingan, negara raksasa ekonomi lainnya, Tiongkok, memiliki PDB sebesar US$ 17,8 triliun dengan PDB per kapita US$ 12.600. Sedangkan Indonesia baru memiliki PDB sebesar US$ 1,4 triliun dengan PDB per kapita US$ 4.900.

Langkah efisiensi Trump ini mirip kebijakan Executive Order 12291 oleh Presiden Ronald Reagan dari Partai Republik, yang menjabat sejak 20 Januari 1981 hingga 20 Januari 1989. Dalam kebijakan ini, Reagan meminta jajarannya melengkapi setiap kebijakan dengan analisis dampak kebijakan (regulatory impact assessment). Sementara itu, Trump akan membentuk departemen khusus, yakni Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency), untuk menjaga agar tidak ada kebijakan yang membebani aktivitas ekonomi dalam negeri. Trump menunjuk dua pendukung dekatnya, yakni pengusaha sekaligus orang terkaya di dunia, Elon Musk, dan pengusaha bioteknologi sukses Vivek Ramaswamy, untuk memimpin departemen ini menjalankan reformasi kebijakan.

Sejarah menunjukkan, pada periode Ronald Reagan, ekonomi dunia memasuki era reformasi kebijakan di mana deregulasi dan debirokratisasi dilakukan untuk mendorong efisiensi ekonomi. Bukan hanya di Amerika Serikat, Inggris dengan Perdana Menteri Margaret Thatcher juga berfokus pada reformasi kebijakan untuk efisiensi ekonomi. Pemikiran ekonom Milton Friedman mendasari reformasi kebijakan ini. Kini Amerika Serikat kembali fokus dengan reformasi kebijakan dalam negeri dan menjadi sinyal bagi negara-negara yang mengharapkan investasi asing agar berfokus pada reformasi kebijakan dalam negeri. Salah satu indikator efisiensi ekonomi negara adalah incremental capital output ratio atau (ICOR). Indikator ini menunjukkan berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan kenaikan output sebesar satu unit. Artinya, makin rendah ICOR, makin efisien pula investasi, sehingga makin tinggi pertumbuhan ekonomi. (Yetede)

Ekonomi

Pendanaan 3 Juta Rumah: Optimalkan Sumber Beragam

HR1 07 Dec 2024 Kontan

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan target program 3 juta rumah per tahun, terutama terkait pendanaan. Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa anggaran yang dimiliki Kementerian PKP saat ini hanya sebesar Rp 5,27 triliun, jauh dari kebutuhan Rp 53,6 triliun. Alokasi ini berasal dari pecahan anggaran Kementerian PUPR yang totalnya mencapai Rp 116,22 triliun untuk 2025. Dengan demikian, terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 48,33 triliun untuk memenuhi target tersebut.

Bonny Z. Minang, anggota Satgas Perumahan, menjelaskan bahwa pembangunan akan difokuskan pada 1 juta unit rumah susun di perkotaan dan 2 juta unit rumah di pedesaan, dengan 26 unit rumah per desa di 75.000 desa. Untuk tahap awal, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 21,6 triliun sebagai cicilan untuk pembangunan rumah di pedesaan. Selain APBN, pendanaan juga direncanakan berasal dari berbagai sumber, seperti BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dana pensiun, asuransi, dan program TJSL BUMN serta swasta.

Pengamat infrastruktur Nirwono Yoga menyarankan pemerintah memanfaatkan aset daerah dan menggalakkan gotong royong di desa untuk mengatasi kendala anggaran dan lahan. Strategi ini diharapkan membantu pemerintah mencapai target ambisiusnya dalam mengentaskan kemiskinan melalui penyediaan perumahan yang layak.

Ekonomi

Ekonomi Indonesia Masih Tertinggal dari Vietnam

HR1 06 Dec 2024 Kontan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diproyeksikan berada di kisaran 5%-5,3%, meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan eksternal seperti perlambatan permintaan global, penurunan harga komoditas, dan ketidakpastian geopolitik. Menurut Enrico Tanuwidjaja, ASEAN Economist UOB Indonesia, perekonomian Indonesia akan tetap bertumbuh positif dengan proyeksi 5,3%, didukung pemulihan perdagangan elektronik, arus investasi asing, dan sektor pariwisata. Namun, pertumbuhan ini masih lebih rendah dibandingkan Vietnam (6,6%) dan Filipina (6,5%).

Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menyoroti risiko eksternal seperti kebijakan proteksionis AS dan penurunan harga komoditas utama Indonesia, seperti minyak mentah, batubara, dan CPO. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,15% pada 2025, yang masih akan didorong konsumsi rumah tangga dan investasi.

Kedua ekonom sepakat bahwa pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor. Hal ini bisa dilakukan melalui kebijakan fiskal yang proaktif, penguatan diversifikasi ekspor, serta upaya menarik investasi asing demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Ekonomi

Belanja Besar di Tahun Perdana Pemerintahan Prabowo

HR1 05 Dec 2024 Kontan (H)

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun dengan meningkatkan belanja negara yang signifikan. Dalam APBN 2025, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.005,13 triliun, termasuk penerimaan PPN sebesar Rp 917,79 triliun, yang naik 18,24% dengan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Sementara itu, belanja negara dipatok lebih tinggi, yakni Rp 3.621,31 triliun, termasuk untuk tujuh program prioritas seperti program makan bergizi gratis dan renovasi sekolah.

Namun, sejumlah ekonom seperti Bhima Yudhistira dari Celios dan Esther Sri Astuti dari Indef menilai kebijakan tersebut kontradiktif dengan tujuan pertumbuhan ekonomi. Bhima mencatat kenaikan tarif PPN dapat menekan konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar PDB. Sementara itu, lonjakan penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 642,56 triliun dinilai berisiko terhadap likuiditas perbankan. Bhima memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 4,6%–4,8% di tahun pertama pemerintahan Prabowo.

Esther Sri Astuti menambahkan bahwa kenaikan PPN dapat meningkatkan biaya produksi dan melemahkan daya beli, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Yusuf Rendy Manilet dari Core Indonesia menggarisbawahi bahwa belanja pemerintah perlu lebih efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Dengan kebijakan yang ada saat ini, ambisi mencapai pertumbuhan 8% dianggap sangat sulit terwujud.

Presiden Prabowo sendiri telah menginstruksikan penghematan melalui pemangkasan perjalanan dinas hingga 50%, yang diharapkan dapat menghemat anggaran Rp 15 triliun. Langkah ini mencerminkan komitmen untuk efisiensi, namun tantangan utama tetap pada realisasi kebijakan yang dapat mendorong konsumsi dan investasi secara optimal.

Ekonomi

Efektivitas Insentif BI bagi Bank dalam Sorotan

HR1 04 Dec 2024 Kontan

Tantangan likuiditas masih menjadi isu utama perbankan hingga tahun 2025, mengingat melambatnya pertumbuhan simpanan dan tipisnya peluang penurunan suku bunga acuan. Untuk mengatasi hal ini, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjanjikan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) senilai Rp 283 triliun pada tahun depan. Insentif ini diberikan melalui pengurangan giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas seperti UMKM, ekonomi hijau, pariwisata, dan perumahan rakyat.

Namun, respons bank terhadap insentif ini beragam. Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, menegaskan bahwa bank tetap menyalurkan kredit sesuai dengan risk appetite-nya, dengan fokus utama BNI di segmen korporasi. Royke berharap insentif dapat lebih fleksibel, seperti penurunan GWM secara menyeluruh.

Sementara itu, Presiden Direktur Krom Bank, Anton Hermawan, menyebut pihaknya lebih memprioritaskan kredit ke sektor ritel dan memenuhi kewajiban rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) dengan fokus pada UMKM. Rustarti Suri Pertiwi, Direktur Keuangan Bank Raya Indonesia, menilai insentif KLM mampu menjaga likuiditas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, meskipun implementasinya tetap tergantung kebijakan masing-masing bank.