Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya (BI-Rate) di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan November ini. Banjaran Surya Indrastowo, Chief Economist Bank Syariah Indonesia, menjelaskan bahwa BI-Rate kemungkinan tetap karena adanya capital outflow yang masih berlangsung dan tekanan pada nilai tukar rupiah. Hal ini sesuai dengan kebijakan BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian global yang tinggi.

Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih pada 20 Januari 2025, kebijakan "America First" akan kembali menjadi pusat perhatian. Kebijakan ini, yang menekankan pemulangan lapangan kerja, pengurangan difisit perdagangan, dan pengetatan kebijakan imigrasi, memiliki dampak besar terhadap ekonomi negara berkembang. Artikel ini menganalisa dampak yang diantisipasi dari kebijakan ekonomi Trump terhadap ekonomi Asia Tengara (yang dikelompokkan sebagai Asean), terutama mengingatkan Asean telah menjadi sumber alternatif impor dan tujuan potensial relokasi investasi di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dam China.

Analisis ini berfokus pada empat aspek utama: tarif dan desifit perdagangan, sistem prefensi umum (General System of Prference/GSP), reorientasi rantai pasok global, dan investasi langsung asing (FDI). Pada masa jabatan sebelumnya, Trump secara agresif memberlakukan tarif untuk mengurani defisit perdagangan AS, khususnya pada impor dari China. Dalam masa jabatan keduanya, dia telah mengisyaratkan niat untuk memberlakukan tarif setinggi 60% pada impor dari China, dengan potensi tarif 10-20% pada impor dari negara lain (dan hingga 200% pada kendaraan listrik, terutama dari China dan Meksiko). (Yetede)

Ambisi pemerintah menjadikan hilirisasi sebagai fondasi baru ekonomi nasional mesti disertai kesadaran korporasi untuk menjalani prinsip keberlanjutan. Upaya perusahaan mengintegrasikan bisnis utama dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola, atau ESG penting bagi keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Hal tersebut disampaikan Chairperson of ESG Task Force Kadin Indonesia, Maria Rosaline Nindita Radyati, dalam diskusi terbatas CEO Connect dengan tema ”Indonesia Emas 2045: Optimalisasi Hilirisasi dan Kolaborasi Industri dalam Meningkatkan Penerapan ESG di Indonesia” yang digelar harian Kompas dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Jakarta, Rabu (13/11). Maria menekankan, berdasarkan prinsip ESG, risiko keberlanjutan yang dihadapi industri dalam menjalankan program hilirisasi tidak hanya datang dari aspek lingkungan dan tata kelola, tetapi juga aspek sosial.

Ia menyoroti pentingnya perusahaan menghormati HAM, mmastikan kesejahteraan karyawan, dan berkontribusi terhadap masyarakat. ”Dalam melakukan hilirisasi, perusahaan harus mempersiapkan aspek sosial seoptimal mungkin. Bukan hanya terhadap karyawan, konsumen, atau supplier, melainkan juga dari calon mitra bisnis, serta komunitas masyarakat yang terdampak jalannya bisnis,” ujarnya. Dalam rezim ekonomi global saat ini, kata Maria, ESG bukan sekadar tanggung jawab moral perusahaan terhadap aspek keberlanjutan, tetapi juga kunci daya tarik investasi. Rating ESG yang rendah dapat menghambat minat investor berinvestasi sehingga dapat mengganggu jalannya program hilirisasi. (Yoga)

Pemerintah berkomitmen menggali potensi pajak dari aktivitas ekonomi yang tidak terdeteksi (underground economy) untuk meningkatkan penerimaan negara dan rasio pajak (tax ratio). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah akan memetakan berbagai aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan ilegal seperti perjudian online, serta sektor informal dan usaha kecil. Koordinasi antar-kementerian dan penyusunan roadmap menjadi kunci pelaksanaan rencana ini.

Kondisi perekonomian Indonesia pada kuartal III-2024 menunjukkan perlambatan, dengan pertumbuhan hanya 4,95% year-on-year (yoy). Lemahnya daya beli masyarakat, penurunan Indeks Penjualan Riil (IPR), dan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) semakin menggarisbawahi tantangan yang dihadapi. Menanggapi situasi ini, kalangan ekonom dan pengusaha mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelas menengah.

Kinerja emiten telekomunikasi di kuartal III-2024 mengalami tekanan akibat daya beli masyarakat yang melemah, persaingan ketat, dan musim yang kurang menguntungkan dibandingkan kuartal sebelumnya. Nicholas Santoso, analis Verdhana Sekuritas, menyebut bahwa kondisi ini menyulitkan operator menaikkan harga layanan seluler, sehingga berdampak pada profitabilitas mereka. Emiten seperti PT Indosat Tbk (ISAT) mencatat laba bersih Rp 1,1 triliun, turun 21% secara kuartalan meskipun meningkat 30% secara tahunan. Di sisi lain, laba konsolidasi TLKM juga turun 12,3% yoy menjadi Rp 5,9 triliun pada kuartal tersebut.

Setelah mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi bulanan sebesar 0,08% pada Oktober 2024. Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan bahwa inflasi ini menandai berakhirnya tren deflasi, dengan kenaikan indeks harga konsumen (IHK) dari 105,93 pada September menjadi 106,01 pada Oktober. Penyumbang utama inflasi adalah kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang mencatat inflasi 0,94% secara bulanan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kenaikan IHK mencerminkan perbaikan daya beli masyarakat, meski angkanya masih kecil. Ia berharap tren ini dapat mendorong pemulihan aktivitas produksi di berbagai sektor. Namun, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyatakan bahwa terlalu dini untuk menganggap inflasi ini sebagai pemulihan daya beli yang solid. Ia menekankan bahwa kenaikan harga masih terkonsentrasi pada kebutuhan pokok yang sifatnya inelastis, sementara ketidakpastian ekonomi terlihat dari inflasi pada harga emas.

Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menambahkan bahwa inflasi inti, yang mencerminkan permintaan barang dan jasa, juga mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan permintaan pada beberapa komponen barang dan jasa. Meski demikian, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap risiko penurunan daya beli dengan memperkuat investasi dan konsumsi, khususnya di kelas menengah.