Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menerapkan aturan baru mengenai auto rejection untuk waran dan waran terstruktur dalam Perubahan Peraturan Bursa No II-A. Aturan ini membagi pembatasan harga waran ke dalam beberapa rentang berdasarkan acuan harga, bertujuan untuk mengendalikan volatilitas harga dan mencegah manipulasi transaksi.

Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengelola pembiayaan utang di tengah risiko pengetatan likuiditas domestik. Posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.560,35 triliun per akhir Oktober 2024, dengan 88,21% didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN). Namun, potensi persaingan likuiditas dengan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi, bisa mempersulit pencapaian target pembiayaan domestik.

Kondisi global diprediksi masih menghadapi gejolak,  menyusul kebijakan Donald Trump yang diperkirakan akan menjalankan kebijakan yang akan berdampak pada tarif tinggi, perang dagang, ketegangan geopolitik, hingga disrupsi rantai pasok dagang. Namun demikian, kondisi Indonesia diyakini masih memiliki sejumlah kondisi positif. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pada tahun 2025 ada lima tantangan yang dihadapi perekonomian dunia. Pertama, yaitu terjadinya slower and  divergent growth dimana pertumbuhan ekonomi dunia menurun pada 2025 dan 2026. Kedua, yaitu kondisi reemergence of inflation pressure, dimana terjadi penurunan inflasi dunia akan melambat bahkan berisiko naik pada tahun 2026. Ketiga, yaitu terjadinya ketidakpastian suku bunga  The Fed diperkirakan akan menurun, menjadi lebih rendah tetapi yield US treasure akan naik tinggi menjadi 4,7% pada tahun 2025 dan 2026. Keempat, yaitu terjadinya penguatan mata uang dolar AS. Perry mengatakan indeks dolar Amerika menguat dari 101 ke 107. Kelima, yaitu muncul anggapan  investor asing untuk menanamkan modal di AS. Persepsi tersebut, menyebabkan  modal asing keluar dari negara berkembang dan kembali ke AS lantaran tingginya  suku  bunga dan kuatnya dolar. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi 8 % sebagaimana ditargetkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, terutama sektor swasta. Upaya tersebut membutuhkan keselarasan antara arah kebijakan pemerintah dan kebutuhan pelaku bisnis. Hal ini mengemuka dalam diskusi Kompas100 CEO Forum Powered by PLN 2024 di Jakarta, Selasa (26/11). Diskusi tersebut mengangkat tema ”Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 %: Sinergi Infrastruktur dan Teknologi Inovatif untuk Keberlanjutan Ekonomi”. Hadir sebagai pembicara Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, Dirut PT PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha, serta Ketua Umum Indonesian Mining Association Rachmat Makkasau.

Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam sambutannya mengatakan, pemerintah tengah mendorong perekonomian rakyat dengan target pertumbuhan ekonomi 8 %, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. RPJPN tersebut memiliki lima sasaran, mulai dari pendapatan per kapita Indonesia etara dengan negara maju, kemiskinan turun 0,5-0,8 %, hingga peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Kemudian, peningkatan kualitas daya saing SDM serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca hingga menuju net zero emission. ”Dalam lima tahun ke depan, fondasi pembangunan nasional melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan semakin diperkuat. Karena itu, saya rasa semua pihak perlu berkolaborasi serta berkomitmen untuk berkontribusi dan berbagi peran dalam mewujudkan perencanaan tersebut dengan didukung oleh kapasitas dan alternatif pendanaan yang kuat,” katanya. (Yoga)

Perlambatan pertumbuhan likuiditas ekonomi Indonesia di akhir tahun 2024 menjadi lampu kuning bagi pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Data BI menunjukkan, jumlah uang beredar (M2) pada Oktober 2024 mencapai Rp 9.078,6 triliun, tumbuh 6,7% year-on-year (yoy). Namun, pertumbuhan ini melambat dibandingkan bulan sebelumnya, yang mencatatkan pertumbuhan 7,2% yoy. Menurut Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, penurunan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit yang stabil (10,4% yoy) dan kontraksi tagihan bersih kepada pemerintah pusat sebesar 0,1% yoy.

Defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) Indonesia mencatat perbaikan sementara pada kuartal III-2024, turun menjadi US$ 2,2 miliar (0,6% dari PDB) dibandingkan US$ 3,2 miliar (0,9% dari PDB) di kuartal sebelumnya. Penurunan ini didukung surplus neraca perdagangan barang, penyempitan defisit neraca jasa, dan penurunan defisit neraca pendapatan primer. Faktor musiman seperti penurunan pembayaran imbal hasil investasi juga berkontribusi pada perbaikan ini.

Pemerintah Indonesia menerbitkan surat berharga syariah negara (SBSN) berdenominasi dolar AS atau sukuk global senilai US$ 2,75 miliar (sekitar Rp 43,57 triliun) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan awal tahun 2025 (prefunding). Ini adalah penerbitan sukuk global kedua pada tahun 2024, setelah yang pertama pada Juni senilai US$ 2,35 miliar. Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, mengonfirmasi bahwa sukuk ini bertujuan untuk mendanai program-program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan belanja rutin dan program populis, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun pada APBN 2025.

Dalam artikel sebelumnya, "Bagaimana Kepresidenan Kedua Trump Akan Mempengaruhi Ekonomi ASEAN?" (Investor Daily, 18 November 2024), kami membahas bahwa kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih kemungkinan  besar akan menghidupkan kembali kebijakan "America Firts". Kebijakan ini berfokus pada pemulangan lapangan kerja, pengurangan defisit perdagangan, dan pengetatan kebijakan imigrasi, yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi masing-masing negara ASEAN, termasuk Indonesia. Dalam tulisan ini, kami akan membahas lebih lanjut bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi Trump dapat memengaruhi Indonesia selama periode 2024-2029, melalui empat saluran utama: tarif dan defisit perdagangan, sistem preferensi umum (GSP), perubahan rantai pasok global, serta investasi asing langsung (FDI). (Yetede)

Program makan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto melibatkan sejumlah perusahaan BUMN yang mendapatkan mandat untuk mendukung kelancaran program tersebut. Lima emiten BUMN yang terlibat adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Setiap perusahaan memiliki peran spesifik, seperti penyediaan pinjaman untuk pemasok gizi, pengembangan ekosistem digital, serta penyediaan infrastruktur energi untuk mendukung pelayanan gizi di masyarakat.