Penghasilan Sepi akibat efisiensi
Kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang tiba-tiba melambat dan efisiensi anggaran turut berdampak ke sektor transportasi di Kaltim. Menurunnya mobilitas orang membuat sejumlah sopir yang membuka jasa rental mobil harus berutang demi membayar cicilan mobil mereka. Agus (48), sopir yang juga membuka jasa rental mobil di Kota Samarinda, Kaltim. Sejak akhir 2024, mengaku sepi orderan. Padahal, sejak 2022, setiap bulan ia hanya libur di akhir pekan karena melayani penyewaan mobil sekaligus menyupiri klien, yang sebagian besar dari pemerintah pusat dan daerah. Kliennya rata-rata melakukan pertemuan di Balikpapan, Samarinda dan IKN. Ramainya kunjungan tersebut membuatnya tak pernah bermasalah dengan kredit mobil sebesar Rp 7 juta per bulan. ”Sejak ganti presiden sepi. Bulan Maret sampai Mei (2025), saya pinjam orangtua untuk cicil mobil,” kata Agus, Rabu (4/6).
Sepinya order, akibat rendahnya kegiatan pemerintah. Ia mengatakan, 90 % penghasilannya dari pelayanan kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Saat kunjungan pemerintah ke IKN sepi dan efisiensi anggaran pemda diberlakukan, maka penghasilannya anjlok. Untuk menyiasati kondisi tersebut, ia sempat mendaftar aplikasi layanan ojek mobil daring untuk menambah penghasilan. Namun, setelah seminggu, hasilnya tak membantu. Ia tekor di ongkos bensin. Agus akhirnya membuka layanan lintas kota Samarinda, Balikpapan, Bontang dan sekitarnya, disertai jasa penitipan barang. ”Namun, saya nurunin harga. Biasanya rute Balikpapan-Samarinda Rp 600.000, sekarang Rp 400.000 juga saya ambil. Isinya maksimal lima orang sekali berangkat,” katanya. Kelesuan ekonomi itu juga tampak dari deflasi Provinsi Kaltim sebesar 0,35 % secara bulanan (mtm) pada Mei 2025.
Kepala Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto menyatakan, dorongan deflasi paling kuat berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, mencapai 0,56 % secara bulanan. Namun, uniknya tekanan inflasi terlihat pada sektor transportasi yang berkontribusi 0,14 % secara bulanan, dipicu lonjakan tarif angkutan udara selama periode libur panjang di Mei 2025. Pemerintah bersama BI telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim, untuk menjaga harga pangan terjangkau masyarakat. Menurunnya pendapatan warga juga memicu deflasi karena para penyedia jasa layanan travel dan rental mobil menurunkan harga sehingga penghasilan menurun, tapi biaya kebutuhan hidup tetap, bahkan cenderung naik. Jika tidak dilihat lebih teliti,dampak negatif ini bisa memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengangguran. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023