Pemprov Jakarta mencairkan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima 707.622 orang atau bertambah 126.000 penerima disbanding tahun lalu. Penerima bantuan KJP Plus juga digratiskan masuk ke sejumlah obyek wisata di Jakarta, seperti Taman Mini Indonesia Indah dan Ancol. Hari ini secara resmi KJP Plus dicairkan. Ada penambahan 126.000 penerima,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung, Kamis (20/3). Pemprov Jakarta mencairkan dana bansos tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 707.622 siswa untuk periode Januari, Februari, dan Maret 2025. Jumlah penerima ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Dinas Pendidikan Jakarta yang sudah dipadankan.

Anggaran untuk KJP Plus senilai Rp 3,2 triliun dari semulaRp 2,5 triliun pada tahun 2024. ”Tahap II tahun 2024 jumlah penerima KJP Plus sebanyak 523.000 orang dengan anggaran Rp 2,5 triliun. Sekarang pada tahap I tahun 2025 menjadi 707.622 penerima dengan anggaran Rp 3,2 triliun,” ucap Pramono. Pramono mengatakan, penerima KJP Plus tidak hanya gratis masuk TMII, tetapi juga gratis masuk ke Ragunan, Ancol, Monas, serta sejumlah museum di Jakarta. Hal ini jadi pemenuhan salah satu janji politiknya selain terkait penyaluran dana bantuan sosial untuk pendidikan. ”Ini memang sesuai dengan apa yang menjadi perhatian saya dan Bang Doel. Kami mengejar kalau bisa 100 hari terselesaikan, ternyata bisa diselesaikan lebih cepat,” tutur Pramono. (Yoga)

Sebanyak 575 kusir delman dan empat tukang becak yang beroperasi di jialur mudik willayah Kabupaten Garut, mendapatkan kompensasi masing-masing sebesar Rp3 juta dari Pemprov Jabar sebagai pengganti larangan beroperasi selama musim arus mudik Lebaran. "Pokoknya (dilarang beroperasi) selama arus mudik dan arus balik di jalur mudik, totalnya 575 andong, empat becak," kata Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi usai menyerahkan kompensasi secara sambalis kepada kusir delman di Markas Polres Garut, Kamis (20/3).

Ia menuturkan Pemprov Jabar saat ini memberikan kompensasi kepada masyarakat yang bekerja sebagai tukang becak dan kusir delman sebagai pengganti tidak beroperasi selama arus mudik dan balik Lebaran. Selama pekerjaan sehari-harinya dilarang, pemerintah memberikan uang kompensasi kepada mereka sebesar Rp 3 juta perorang yang diberikan dalam dua tahap. "Satu orang mendapat stimulus Rp3 juta rupiah, dimana duahari sebelum Lebaran masuk Rp 1,5 juta dan setelah Lebaran Rp 1,5 juta,' kata Dedi Mulyadi. (Yetede)

Pembatasan angkutan barang sumbu tiga atau lebih untuk melintas di ruas tol dan arteri selama arus mudik Lebaran 2025 akan berlangsung 16 hari, yakni 24 Maret hingga 8 April 2025. Pembatasan ini diperkirakan memicu kerugian bisnis truk dan depo kontainer sehingga perlu ditinjau kembali. Salah satunya, pemerintah bisa mempertimbangkan membuka rute alternatif. Senior Consultant Supply Chain Indonesia, Sugi Purnoto, Rabu (19/3) di Jakarta, berpendapat, sejumlah jalan tol dapat digunakan untuk angkutan barang, terutama di jalan tol yang jarang dilalui pemudik. Contohnya, Jalan Tol Lingkar Pelabuhan (CTP) dan Cibitung-Cimanggis, Jalan Tol Pelabuhan dan JORR II-Balaraja, serta Jalan Tol Serpong-Cinere-Cimanggis yang bukan jalur tol pemudik.

Sugi memperkirakan kerugian ekonomi akibat kebijakan pembatasan itu bisa mencapai Rp 1 triliun. Perhitungan ini didasarkan pada terhambatnya angkutan barang yang banyak mengalir ke kawasan industri di Pulau Jawa. ”Untuk aliran kontainer, terutama domestik dari Jakarta ke arah timur, memberi proporsi 60-70 % total pergerakan kontainer di Tanjung Priok. Jadi, efeknya besar sekali,” tutur Sugi. Ketua Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) Mustofa Kamal Hamka mengatakan, bisnis depo kontainer di pelabuhan dirugikan atas kebijakan tersebut. Pengusaha harus menanggung biaya sewa lebih tinggi karena ada potensi pengembalian peminjaman kontainer ke perusahaan pelayaran lebih lama dari yang diperjanjikan. (Yoga)

Pembatasan angkutan barang sumbu tiga atau lebih untuk melintas di ruas tol dan arteri selama arus mudik Lebaran 2025 akan berlangsung 16 hari, yakni 24 Maret hingga 8 April 2025. Pembatasan ini diperkirakan memicu kerugian bisnis truk dan depo kontainer sehingga perlu ditinjau kembali. Salah satunya, pemerintah bisa mempertimbangkan membuka rute alternatif. Senior Consultant Supply Chain Indonesia, Sugi Purnoto, Rabu (19/3) di Jakarta, berpendapat, sejumlah jalan tol dapat digunakan untuk angkutan barang, terutama di jalan tol yang jarang dilalui pemudik. Contohnya, Jalan Tol Lingkar Pelabuhan (CTP) dan Cibitung-Cimanggis, Jalan Tol Pelabuhan dan JORR II-Balaraja, serta Jalan Tol Serpong-Cinere-Cimanggis yang bukan jalur tol pemudik.

Sugi memperkirakan kerugian ekonomi akibat kebijakan pembatasan itu bisa mencapai Rp 1 triliun. Perhitungan ini didasarkan pada terhambatnya angkutan barang yang banyak mengalir ke kawasan industri di Pulau Jawa. ”Untuk aliran kontainer, terutama domestik dari Jakarta ke arah timur, memberi proporsi 60-70 % total pergerakan kontainer di Tanjung Priok. Jadi, efeknya besar sekali,” tutur Sugi. Ketua Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) Mustofa Kamal Hamka mengatakan, bisnis depo kontainer di pelabuhan dirugikan atas kebijakan tersebut. Pengusaha harus menanggung biaya sewa lebih tinggi karena ada potensi pengembalian peminjaman kontainer ke perusahaan pelayaran lebih lama dari yang diperjanjikan. (Yoga)

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan berekspansi dengan mengembangkan jangkauan rute dari Batam, Kepri, ke Johor, Malaysia. Targetnya, dua kapal akan mulai beroperasi pada 2025. Prospek pariwisata antar kedua negara pun dianggap menjanjikan. Operator feri di Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), berencana memperluas jangkauan rute hingga ke Malaysia.

Rute tersebut akan menghubungkan Batam, Kepri, di Indonesia dengan Johor di Malaysia. ”Namun, masih banyak hal yang perlu kami siapkan karena ini kerja samanya government to government (G2G), negara dengan negara, bukan sekadar bisnis ke bisnis,” ujar Dirut ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, di Jakarta, Senin (17/3).

Rute Batam-Johor ini akan menargetkan pasar logistik dan wisata, serupa dengan Batam dan Singapura yang selama ini sudah berjalan. Ke depan, rute internasional yang tengah disiapkan ini akan didukung dua feri ASDP. Feri akan beroperasi di antara Pelabuhan Bintang 99 Persada di Batam dan Pelabuhan Tanjung Belungkor, Bandar Penawar, di Johor. Kedua pelabuhan tersebut bukan di bawah naungan ASDP. (Yoga)

Kondisi ekonomi yang lesu membuat program mudik gratis bagi warga Jakarta laris manis. Pemprov DKI Jakarta pun menambah 1.161 kuota mudik gratis bagi warga yang ingin pulang ke kampung halaman, tapi warga khawatir tingginya antusiasme membuat sebagian dari mereka tetap tidak mendapatkan  kuota tersebut. Eny Faridah (31), warga Jakbar, Selasa (18/3) mengatakan, bersiap untuk perang tiket (war ticket) mudik gratis yang disediakan Pemprov DKI Jakarta pada gelombang dua, Rabu (19/3).Tanpa menggunakan tiket mudik gratis, ia harus mengeluarkan ongkos Rp 3 juta untuk dia, suami, dan anaknya, pergi pulang naik kereta api atau bus umum.

Nilai uang itu dua kali lipat dari THR yang keluarganya dapatkan. Padahal, tahun lalu, ia baru kena PHK. Karena itulah, tiket mudik gratis sangat berharga sekali baginya dan sekeluarga. Jika tidak mendapatkan tiket mudik gratis, Eny mengatakan tidak akan pulang kampung pada Lebaran kali ini. Ia akan melewatkan Idul Fitri tanpa berkumpul dengan keluarga besar. Perjuangan untuk mendapat tiket mudik gratis sudah ia lakoni sejak gelombang pertama. Ia sudah bersiap seusai sahur, tetapi apes bagi Eny, laman pendaftaran selalu gagal dibuka. Ia kesulitan mengakses pendaftaran kuota mudik gratis itu.

”Tulisannya masih dalam antrean terus. Semoga saya bisa mengamankan tiket gelombang kedua. Saya takut gagal lagi,” ujar Eny. Ada 1.161 kuota penumpang tambahan pada gelombang ini dengan 27 unit bus yang disediakan. ”Dengan ini, total kuota mudik gratis pada gelombang pertama dan kedua mengangkut sebanyak 23.564 penumpang,” kata Kadis Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, Selasa (18/3). Pendaftaran mudik gratis gelombang kedua dilakukan secara daring melalui situs resmi mudikgratis.jakarta.go.id. (Yoga)

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan berekspansi dengan mengembangkan jangkauan rute dari Batam, Kepri, ke Johor, Malaysia. Targetnya, dua kapal akan mulai beroperasi pada 2025. Prospek pariwisata antar kedua negara pun dianggap menjanjikan. Operator feri di Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), berencana memperluas jangkauan rute hingga ke Malaysia.

Rute tersebut akan menghubungkan Batam, Kepri, di Indonesia dengan Johor di Malaysia. ”Namun, masih banyak hal yang perlu kami siapkan karena ini kerja samanya government to government (G2G), negara dengan negara, bukan sekadar bisnis ke bisnis,” ujar Dirut ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, di Jakarta, Senin (17/3).

Rute Batam-Johor ini akan menargetkan pasar logistik dan wisata, serupa dengan Batam dan Singapura yang selama ini sudah berjalan. Ke depan, rute internasional yang tengah disiapkan ini akan didukung dua feri ASDP. Feri akan beroperasi di antara Pelabuhan Bintang 99 Persada di Batam dan Pelabuhan Tanjung Belungkor, Bandar Penawar, di Johor. Kedua pelabuhan tersebut bukan di bawah naungan ASDP. (Yoga)

Marah pada korupsi yang menggurita di negaranya, anak-anak muda Serbia tiada henti berunjuk rasa. Empat bulan terakhir, Serbia diguncang unjuk rasa anak-anak muda. Unjuk rasa terbaru, terbesar sejauh ini berlangsung pada Sabtu (15/3). Dilaporkan, 100.000 hingga 300.000 orang turun ke jalan, mulai dari ibu kota Belgrade hingga kota-kota kecil, menentang korupsi masif di pemerintahan Serbia. Pemantik unjuk rasa besar-besaran di Serbia adalah korupsi. Pemicunya, insiden ambruknya atap stasiun kereta di Novi Sad, kota terbesar kedua, yang menewaskan 15 orang, November 2024, yang baru direnovasi pada 2022, tetapi sudah ambruk dan menelan korban jiwa. Insiden itu mengungkap adanya borok korupsi.

Setelah diguncang demonstrasi, aparat hukum Serbia mengusut kasus stasiun Novi Sad. Sejumlah pejabat, termasuk PM Milos Vucevic, Menhub dan Infrastruktur Tomislav Momirovi, serta penggantinya, Milan Duric, mundur. Namun, di mata anak-anak muda pengunjuk rasa, harapan mereka tak berhenti di situ. Mereka menginginkan perubahan menyeluruh, yang bisa memupus kanker korupsi di Serbia. Sedemikian kuat gurita korupsi di Serbia, segala perkara hingga urusan mencari pekerjaan tak lepas dari praktik korupsi. Sangat bisa dimaklumi jika anak-anak muda di negara itu marah dan menumpahkannya lewat serangkaian unjuk rasa.

Ivana, mahasiswa Universitas Novi Sad, mengatakan, ”Ijazah saya tidak akan berguna selama korupsi dan kolusi mewabah. Lapangan kerja terbuka bukan karena saya terampil. Saya bisa dapat kerja kalau mau menyuap atau jadi kroni,” ujarnya (Kompas, 18/3/2025). Data Transparency International memperlihatkan, Serbia menduduki peringkat ke-105 dari 180 negara soal indeks persepsi korupsi. Hal ini diperburuk oleh catatan Freedom House yang menempatkan Serbia sebagai negara dengan kebebasan  terbatas dengan nilai 56 dari skala 0-100. (Yoga)