Pemerintah belum memberikan sinyal untuk melakukan perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia yang berakhir Mei 2024. Presiden Joko Widodo mengatakan percepatan proses perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga baru diurus setelah pembahasan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Belakangan, Freeport diketahui melobi pemerintah untuk memperpanjang relaksasi ekspor konsentrat tembaga sampai Desember 2024. Hal ini lantaran smelter baru Freeport di Gresik, Jawa Timur diklaim membutuhkan waktu untuk dapat berproduksi dengan kapasitas penuh setelah beroperasi secara komersial pada Mei 2024. Lebih lanjut, Presiden Ke-7 RI itu mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan revisi regulasi untuk mengakomodasi percepatan perpanjangan IUPK Freeport. Relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga Freeport, menurut Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas, penting karena menyangkut potensi pendapatan negara yang hilang. Dia berujar negara bisa kehilangan pendapatan hingga US$2 miliar atau sekitar Rp31,7 triliun (asumsi kurs Rp15.872 per dolar Amerika Serikat) bila izin ekspor konsentrat tembaga Freeport tidak diperpanjang hingga Desember 2024. Berdasarkan laporan Freeport-McMoRan Inc. (FCX) kuartal III/2023, izin ekspor konsentrat tembaga PTFI sebesar 1,7 juta metrik ton yang diperoleh pada 24 Juli 2023, hanya berlaku hingga Mei 2024. Sebelumnya, perwakilan Freeport hadir menemui Kepala Negara. Chairman & CEO Freeport McMoran Inc (FCX) Richard C Adkerson, President Freeport McMoran Kathleen Quirk, dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas melakukan diskusi dengan Presiden. Tony menjelaskan bahwa dalam pertemuan berdurasi sekitar 40 menit itu, mereka membahas mengenai perkembangan terkini dari situasi pertambangan dan penghiliran. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kepada orang nomor satu di Indonesia itu, pihaknya turut menyampaikan terkait dengan perkembangan pembangunan smelter Freeport di Gresik Jawa Timur. Progres pembangunan smelter mencapai 92% yang diharapkan beroperasi dalam waktu dekat dan mencapai kapasitas penuh pada akhir 2024.

Perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat bersifat akan flleksibel. Saat ini Pemerintah sedang menyusun intrusmen bea keluar konsentrat tembaga pasca Mei 2024. Hanya saja relaksasi ekspor diberikan jika PT Freeport Indonesia (PTFI) memenuhi komitmennya menyelesaikan smelter pada Mei mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan potensi penyimpanan karbon nasional mencapai 572, miliar ton CO2 pada saline aquifer, dan sebesar 4,85 miliar ton CO2 pada depleted oil and gas reservoir. Potensi penyimpanan yang besar tersebut akan cukup signifikan dalam mendukung target penurunan emisi jangka panjang. "Perhitungan potensi penyimpanan karbon pada seline aquifer sekitar 572 miliar ton itu skalanya cekungan migas. Kalau perhitungan potensi pada depleted oil and gas reservoir sekitar 4,85 ,iliar ton itu skalanya sudah lapangan migas," kata Kepala Balai Besar Penguji Minyak dan Gas bumi LEMIGAS Ariana Soemanto. (Yetede)

Pemerintah menargetkan divestasi 14% saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) ke MIND ID rampung pada Senin (19/2/202). Harga pelaksanaan  transaksi itu mencapai Rp 3.000 per saham, diskon dibandingkan penutupan perdagangan kemarin Rp 3.690. Setelah kabar ini mencuat, saham INCO terpangkas 7,7% dari sebelumnya Rp 4.000. Kesepakatan harga transaksi itu terjadi dipengujung batas waktu kesepakatan umum (head of agreement/HoA) antara MIND ID, Vale Canada Limited, dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd selaku pemegang saham. HoA itu ditandatangani pada 18 November 2023 di San fransisco, Amerika Serikat (AS). Perjanjian ini memiliki batas  waktu selama 90 hari. Artinya, pada 18 Februari 2024, kesepakatan harus dicapai ketiga pihak. Penyelesaian divestasi ini berkorelasi dengan pemberian perpanjangan konsensi Vale selama 20 tahun. (Yetede)

Besarnya investasi yang harus digelontorkan PT Freeport Indonesia untuk mengembangkan tambang bawah tanah di Kucing Liar membutuhkan kepastian perpanjangan kontrak selepas 2041 agar bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai Kucing Liar memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan torehan produksi tembaga dan emas dari Freeport Indonesia di masa mendatang. Hanya saja, investasi untuk pengembangan produksinya saat ini sebagian terhalang masa konsesi yang berakhir pada 2041. Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli berpendapat, komitmen investasi lanjutan Freeport Indonesia untuk mengembangkan Kucing Liar bisa terkoreksi jika perpanjangan kontrak tidak kunjung direalisasikan. Pasalnya, investasi untuk pengembangan infrastruktur tambang bawah tanah bakal menyita banyak modal. “Prospek Kucing Liar ini masuk dalam perencanaan Freeport Indonesia setelah 2041, di mana kita ketahui bahwa pada 2041 izin penambangan Freeport Indonesia berakhir. Apakah infrastruktur yang sekarang ada masih efisien dan secara teknis layak untuk digunakan setelah 2041?” katanya, Rabu (10/1). “Pengembangan Kucing Liar di Grasberg masih sesuai dengan jadwal, kami harap dapat mulai produksi komersial pada 2030,” kata President Freeport-McMoRan Kathleen Quirk saat conference call FCX kuartal III/2023. Produksi tahunan dari Kucing Liar ditargetkan dapat menyentuh di level 550 juta pound tembaga, dan 560.000 ounce emas saat masuk tahap komersial awal nantinya.

“Peningkatan produksi yang intensif ke level 550 juta pound tembaga, dan 560.000 ounce emas akan dilakukan satu dekade ke depan,” jelasnya. Di sisi lain, dia menambahkan bahwa FCX juga tengah melakukan eksplorasi tambahan di kawasan Grasberg selepas identifikasi atas potensi baru di Blok Deep Mill Level Zone (MLZ). Dalam kesempatan terpisah, Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas menyebut perusahaan yang memiliki konsesi tambang seluas 110.000 hektare itu perlu mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak setelah 2041 untuk merancang program kerja dalam jangka menengah panjang. Di sisi lain, kepastian perpanjangan kontrak juga bakal berimbas terhadap kelanjutan kontribusi perusahaan ke negara yang mencapai US$4 miliar per tahun, kontribusi sosial sekitar US$100 juta per tahun, nasib ribuan tenaga kerja, serta efek berganda eksistensi Freeport Indonesia terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Papua. Di sisi lain, pemerintah mengaku sedang melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 96/2021. Revisi itu salah satunya bakal mengakomodir penghapusan tenggat waktu permohonan perpanjangan kontrak. Komitmen pemerintah untuk memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041 pun telah beberapa kali disampaikan. Banyaknya cadangan mineral di Grasberg, Papua, menjadi alasan utama pemerintah menyetujui permintaan perusahaan. “Karena mereka sudah sekian puluh tahun [di sana], dan dalam persyaratan ini ada cadangan. Masa kami mau putus [kontraknya], nanti mencari investor lagi,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif beberapa waktu lalu. Menurutnya, Freeport Indonesia masih bisa mengoptimalkan cadangan mineral yang ada di tambang bawah tanah. Dengan begitu, kekayaan Indonesia bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bangsa. Alasan yang sama disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa puncak produksi dari tambang Grasberg bakal terjadi pada 2035. Tanpa adanya eksplorasi lanjutan yang masif, tren produksi tembaga dan emas dari Grasberg bakal terus mengalami penurunan setelahnya.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, cadangan Freeport Indonesia saat ini memang terus menipis dan hanya cukup sampai dengan 2041. Namun, sebenarnya tambang bawah tanah yang digarap perusahaan masih menyimpan potensi sumber daya bijih yang cukup besar bila dilakukan eksplorasi lanjutan. “Grasberg iya , tapi yang di bawah itu lebih banyak . Grasberg itu ada beberapa lapisan, dan cukup 100 tahun lagi,” katanya, Jumat (8/12). Secara terpisah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, percepatan kepastian perpanjangan kontrak Freeport Indonesia menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan produksi emas dan tembaga dari tambang Grasberg.

JAKARTA,ID-Sejumlah pengamat menilai perpanjangan konsensi PT Freeport Indonesia (PTFI) harus disertai dengan kepastian peralihan pengendalian operasional tambang Grasberg. Pasalnya saat ini Freeport McMoRan masih sebagai pengendali operasional tambang meski mengantongi 49% saham. PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) yang memegangi 51% saham harus jadi pengendali PTFI pasca 2041. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Rahdi mengatakan perpanjangan operasi PTFI hingga 2061 itu menambah porsi kepemilikan saham Indonesia sebesar 10%. Dengan begitu  Holding BUMN Pertambangan yakni MIND.ID akan mengantongi 61% saham PTFI. "Memang pada saat itu (2041) akan memperkuat Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas hingga 61%, namun sebagai pemegang  saham mayoritas tidak otomatis menjadi pengendali operasional tambang Freeport," kata Fahmy. (Yetede)

Pertemuan bilateral yang dilakukan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Joseph R. Biden menghasilkan keputusan vital untuk mineral penting asal Indonesia yang dibutuhkan dalam industri kendaraan listrik dunia. Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk bekerja sama terkait dengan pasokan mineral penting dalam balutan critical mineral agreement (CMA) yang memungkinkan sumber daya mineral nasional masuk ke Negeri Paman Sam.Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, CMA bakal memberikan akses kepada mineral penting Indonesia masuk ke pasar AS untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kendaraan listrik untuk jangka panjang, kendati kedua negara belum memiliki perjanjian perdagangan bebas. Sebagai tahap awal, mineral penting yang dipastikan bisa masuk ke pasar AS adalah produk turunan nikel yang diperlukan untuk pengembangan baterai kendaraan listrik. Nantinya, kerja sama tersebut bakal dibahas lebih lanjut oleh kelompok kerja khusus agar bisa segera diimplementasikan.Indonesia memang diketahui sedang mengajukan proposal perjanjian perdagangan bebas terbatas atau limited free trade agreement dengan AS agar produk turunan mineral penting dari dalam negeri bisa mendapatkan insentif daru Infl ation Reduction Act (IRA). Pada Maret 2023 juga pemerintah AS melengkapi kebijakan IRA dengan memasukkan ketentuan larangan untuk mendapatkan insentif kendaraan bagi produk yang dibuat dengan memanfaatkan rantai pasok dari perusahaan berkategori entitas asing yang menjadi perhatian.Dilansir dari Bloomberg, kerja sama dengan AS tersebut bakal ditindaklanjuti oleh Indonesia dengan melakukan penelusuran sumber nikel dan mendorong produsen lokal untuk menggunakan standar pertambangan dunia.

Septian Hario Seto, Deputi Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan setiap ton penjualan bijih nikel nantinya akan ditelusuri asalnya dengan menggunakan sistem informasi mineral dan batu bara antarkementerian/lembaga (Simbara). Adapun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis CMA yang dilakukan antara Indonesia dan AS bisa berjalan mulus, karena Negara Adidaya tersebut memerlukan mineral penting dari Indonesia untuk memastikan perkembangan kendaraan listrik di negerinya berjalan sesuai harapan. Dia pun mengaku sudah melakukan perbincangan dengan Koordinator Khusus Presiden AS untuk Infrastruktur Global dan Keamanan Energi di Departemen Luar Negeri AS Amos Hochstein, serta Penasihat Keamanan AS Jack Sullivan untuk menjelaskan posisi Indonesia dalam hal penghiliran. Sekadar diketahui, berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), Indonesia menjadi negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, yakni 21 juta metrik ton pada 2022 atau setara 22% cadangan global. Investasi miliaran dolar AS pun telah mengalir ke Indonesia untuk mengolah nikel menjadi baterai. Namun, industri smelter di dalam negeri masih didominasi oleh perusahaan Tiongkok, sehingga produk Indonesia berisiko tersingkir dari pasar AS dan Eropa. Misalnya saja Ford Motor Co. diketahui mengambil saham di pabrik baterai nikel di Indonesia yang dibangun oleh Vale SA dan Zhejiang Huayou Cobalt Co., sedangkan BASF SE dan Eramet SA berencana menghabiskan US$2,6 miliar untuk membangun kilang nikel kobalt di negara tersebut.

JAKARTA – Tiga puluh warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, tengah duduk meriung di musala Dusun Kali Gendol, Wadas, Selasa lalu. Mereka tengah merumuskan gugatan terhadap pemerintah yang tetap memaksakan menambang andesit di Wadas. Ikut bersama mereka sejumlah advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pengurus Pusat Muhammadiyah. Penentang tambang andesit ini akan menggugat pemerintah yang diduga menyebarkan informasi keliru tentang sikap warga Wadas. Informasi keliru itu adalah berita yang diunggah Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah di situs web Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berita berjudul “Musyawarah Terakhir, Warga Wadas Akhirnya Setujui Pembebasan Lahan” itu memuat pernyataan Wakil Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Sumarsono, bahwa semua warga Wadas yang hadir dalam pertemuan di balai desa menyepakati bentuk ganti rugi tanah berupa uang. Pertemuan yang dimaksudkan adalah musyawarah antara pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan warga Wadas di Balai Desa Wadas pada Kamis, 31 Agustus lalu.  Anggota Kawula Muda Desa Wadas (Kamudewa), Talabudin, menegaskan bahwa isi berita tersebut keliru dan menyesatkan. “Padahal warga penolak penambangan tak menyepakati pelepasan tanah dalam pertemuan itu,” kata Talabudin, Rabu, 6 September 2023. (Yetede)

Umur aset sumber daya mineral berupa bauksit, timah dan tembaga yang dimiliki oleh Indonesia sangat lama sehingga ketersediaan pasokan ketiga komoditas ini dapat dioptimalkan untuk mewujudkan hilirisasi mineral di dalam negeri. Hilirisasi pengolahan ketiga mineral ini di dalam negeri dapat menjadi alternatif sumber penerimaan pajak yang baru bagi Negara di masa yang akan datang.

Pabrik pengolahan bijih tembaga yang existing di Indonesia hingga saat ini masih pada tahap pemurnian sedangkan pabrik pengolahan bijih timah hanya sampai pada sebagian tahap forming sehingga hilirisasi tembaga, bauksit dan timah di Indonesia dapat dikatakan belum terintegrasi hingga produk akhir. Namun seperti halnya hilirisasi nikel, potensi pajak yang bisa tergali belum optimal karena hilirisasi yang sudah dilakukan belum menciptakan rantai pasok dalam sebuah industri yang terintegrasi di dalam negeri.

Hilirisasi tembaga dan bauksit yang sedang dirintis oleh pemerintah menimbulkan adanya ekosistem baru dalam rantai produksi pengolahan kedua mineral tersebut di Indonesia. Oleh karena itu, wajib pajak rekanan ketiga perusahaan tersebut juga seharusnya perlu diawasi karena peningkatan peredaran usaha yang dilaporkan ketiga smelter ini seharusnya juga diiringi dengan peningkatan peredaran usaha yang dilaporkan rekanan masing – masing.

Selisih antara kapasitas produksi di dalam negeri dengan permintaan terhadap produk hasil tambang, sering membayangi pelaku industri. Alhasil, satu cara yang dipakai untuk menutup kebutuhan dalam negeri dilakukan lewat impor. Kendati Indonesia memiliki bahan baku utama untuk sejumlah komoditas tambang, nyatanya beberapa produks belum dapat dipenuhi dari dalam negeri. Direktur of Corporate Affairs PT Gunung Raja Paksi Tbk. Fedaus mengatakan bahwa kebutuhan impor perseroan sebagian besar berupa bahan mentah yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi seperti besi scrap, Hot Briquette Iron (HBI) sebagai bahan baku proses steel making, dan lainnya. Emiten berkode saham GGRP itu memproduksi lembaran baja yang terdiri dari pelat dan gulungan baja. “Kami tidak impor produk baja jadi. Kami impor adalah produk baja semi jadi seperti Hot Rolled Coil atau HRC dengan ketebalan tertentu. Bahan ini kami pakai lagi untuk rolling menjadi Cold Rolled Coil atau CRC maupun jenis pipa, dan lainnya,” katanya, Jumat (10/2). Berdasarkan data Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA), produksi dalam negeri untuk bahan baku baja memang belum optimal. Kondisi tersebut lantaran mesin produksi baja sudah lama sehingga hasil jadinya belum terlalu masif.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Voksel Electric Tbk. (VOKS) Sachje Amalia Siddharta mengatakan secara prinsip perseroan mengutamakan pembelian bahan baku dari domestik. Jika pasokan tidak mencukupi, katanya impor menjadi pilihan untuk memasok bahan baku. Direktur Utama PT Timah Tbk. (TINS) Achmad Ardianto meyakini prospek ekspor produk pertambangan masih cukup baik karena merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi menjelaskan produksi bahan baku untuk sejumlah industri dalam negeri masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan industri secara keseluruhan. Dia mencontohkan seperti besi baja, baja paduan, dan produk turunannya. Dengan demikian, kondisi tersebut yang memacu industri selain membeli produk lokal tetapi juga membeli dari luar negeri. Alasan lainnya karena spesifikasi barang yang dibutuhkan terbatas di dalam negeri sehingga harus antre cukup lama, sementara itu pasar di luar negeri lebih tersedia dan mudah didapat.