Rilis Economic Outlook terbaru dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 29 November 2023 menyatakan, proyeksi ekonomi global 2024 diprediksi bakal melambat ke level pertumbuhan 2,7 %, setelah pada 2023 diprognosis mencapai 2,9 %. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melandai pada 2024, juga risiko terjadinya hard landing perekonomian global mereda meski tingkat utang masih tinggi dan ketidakpastian suku bunga masih bertahan tinggi. Setelah melandai di 2024, pada 2025 ekonomi dunia diprediksi tumbuh 3,0 %. Pertumbuhan di 38 negara anggota OECD diperkirakan mengalami soft landing. AS diperkirakan bertahan lebih baik dengan prediksi pertumbuhan melambat dari 2,4 % tahun ini menjadi 1,5 % di 2024. Proyeksi ini naik dari 2,2 % pada 2023 dan 1,3 % pada 2024 dalam outlook edisi September 2023.

OECD memandang risiko resesi tidak hilang begitu saja, karena lemahnya pasar perumahan, harga minyak yang tinggi, dan lesunya penyaluran pinjaman. China, perekonomian terbesar di Asia, diperkirakan melambat karena terus bergulat dengan gelembung real estat yang pecah dan rendahnya pengeluaran konsumen menghadapi meningkatnya ketidakpastian prospek ekonomi. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi China turun dari 5,2 % (2023) menjadi 4,7 % (2024) meski naik tipis dari proyeksi September 2023 sebesar 5,1 % dan 4,2 %. Dizona euro, pertumbuhan ekonomi diproyeksi meningkat dari 0,6 % (2023) menjadi 0,9 % (2024) dan 1,1 % (2025) karena Jerman sebagai ekonomi terbesar di Eropa mampu keluar dari resesi tahun ini. OECD memperingatkan, dampak dari kenaikan suku bunga acuan masih belum pasti karena tingginya tingkat pembiayaan bank di zona euro. Hal ini dapat membebani pertumbuhan yang eksesif dari yang diekspektasikan

Perkiraan OECD lebih kompromis ketimbang perkiraan Bank Dunia yang memproyeksikan pertumbuhan global melambat secara signifikan dari 3,1 % pada 2022 menjadi 2,1 % tahun ini, sebelum mengalami pemulihan moderat pada 2024 menjadi 2,4 %. Perlambatan ini dipicu oleh kebijakan moneter yang terus diperketat guna mengendalikan inflasi tinggi. Dana Moneter Internasional (IMF) juga memberikan proyeksi pertumbuhan global lebih rendah, menurun dari 3,5 % (2022) menjadi 3 % (2023) dan 2,9 % (2024), di bawah rata-rata historis 3,8 % (2000-2019). Secara umum, meskipun prospek pertumbuhan negara-negara berbeda damembentuk fragmentasi atau divergensi, hampir seluruhnya memiliki tekanan fiskal yang sama dengan beban utang negara-negara maju (termasuk G7) dan negara-negara berkembang diproyeksikan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Inilah yang menjadi concern IMF yang menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang kredibel, berkelanjutan dan inklusif, disertai kolaborasi antarnegara dalam memulihkan ekonomi dunia yang divergen. (Yoga)

Meski dikritik banyak pihak, pemerintah tetap bersikukuh untuk menerapkan program iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Di sisi lain, analis menilai program ini bisa menjadi mesin  pertumbuhan baru bagi emiten perbankan. Saat ini, emiten yang menjadi bank penyalur Tapera di antaranya adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR). Head Costumer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi mengatakan, kebijakan Tapera yang mulai mengikutsertakan karyawan swasta dalam iuran program, diperkirkaan memberikan dorongan signifikan terhadap peningkatan penyaluran  kredit hunian subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Hanya dalam waktu kurang dari enam bulan tahun ini, Hanoi, ibu kota Vietnam, disambangi dua pemimpin negara adidaya, yang sedang saling sikut, saling ganjal, dan saling serang di berbagai palagan. Mulai dari ekonomi, perdagangan, teknologi, kemampuan militer, hingga persaingan pengaruh di kawasan dan global. Presiden AS Joe Biden adalah yang pertama berkunjung ke Hanoi, melewatkan kehadirannya di KTT ASEAN di Jakarta, pada pertengahan September. Di sana ia meneken sejumlah perjanjian kerja sama, sebagian besar di bidang ekonomi dan teknologi, seperti transaksi pembelian 50 pesawat Boeing 737 Max senilai 7,8 miliar USD, kerja sama pengembangan teknologi kecerdasan buatan generatif (generative AI) antara Microsoft, Nvidia, dan Intel dengan perusahaan teknologi Vietnam, hingga pengembangan industri semikonduktor untuk pasar global yang akan dipusatkan di negara tersebut.  

Tiga bulan kemudian, Presiden China Xi Jinping menyusul menyambangi Hanoi. Ini kunjungan ketiganya ke Vietnam dalam enam tahun terakhir. Di sana, ia secara langsung melihat penandatanganan 37 kesepakatan kerja sama antara China dan Vietnam. Salah satu kesepakatan terbesar kedua negara adalah pengembangan jalur kereta api yang menghubungkan Kunming di Provinsi Yunnan (China) dengan Pelabuhan Haipong (Hanoi). China juga tertarik untuk ikut serta mengembangkan jalur kereta api cepat Hanoi-Ho Chi Minh di Vietnam selatan dengan jarak sekitar 1.545 km, dengan biaya 62 miliar USD. Pandangan yang sama soal kerja sama multi lateral dan pentingnya dialog menjadi salah satu alasan kedua negara menjalin hubungan erat dan damai. Dengan pandangan seperti itu, Xi menyatakan, China menekankan prinsip inklusivitas dalam setiap hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara mitranya.

Investasi langsung China di Vietnam juga meningkat pesat, dari 628 proyek pada tahun 2008 dengan nilai 2,197 miliar USD menjadi 2.807 proyek pada tahun 2019 dengan total nilai 16,264 miliar USD. China menjadi negara investor terbesar ketujuh di Vietnam. Xi juga menekankan, perbaikan jalur kereta api kedua negara telah meningkatkan volume perjalanan antarwarga dari China ke Vietnam dan sebaliknya. Dampak positif perang dagang AS-China bagi Hanoi adalah banyaknya relokasi usaha dari China ke Vietnam. Delapan bulan pertama tahun 2019, investasi langsung meningkat 7 % dengan nilai 12 miliar USD, lebih besar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. (Yoga)

Sejumlah program Kemensos sepanjang 2023 seperti perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial telah mencapai target yang ditentukan. Akan tetapi, permasalahan data penerima dan posisi politis anggaran perlu dibenahi agar tidak sekadar menjadi kementerian penyalur bansos. Anggaran Kemensos sepanjang tahun anggaran 2023 sekitar Rp 62,74 triliun atau 79 % dari total anggaran sebesar Rp 79,41 triliun per November 2023. Anggaran tersisa diproyeksikan terserap hingga 99,10 % pada akhir Desember 2023. Anggaran program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) / Sembako sudah tersalur 99,23 % dari target Rp 45,12 triliun. Sementara Program Keluarga Harapan (PKH) sukses tersalur 98,20 % dari target Rp 28,70 triliun. Sejak 2021, mekanisme pemberian bantuan dibenahi dengan transfer uang langsung ke rekening penerima melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menghindari potensi korupsi bansos, sesuai Perpres No 63 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa mekanisme penyaluran bantuan social dilakukan secara nontunai.

”Dengan cara ini, bantuan sosial Program Sembako dapat dibelanjakan sesuai kebutuhan pangan keluarga penerima,” kata Mensos Tri Rismaharini dalam temu media, Senin (4/12). Selain itu, Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) 2023 bahkan melebihi target. Sebanyak 61.097 penyandang disabilitas, misalnya, menerima bantuan. Angka ini melebihi target yang sebanyak 51.200 penerima. ”Bantuan rehabilitasi sosial berdasarkan pada asesmen saat membantu seseorang, jadi sifatnya lebih fleksibel berdasarkan kasus orang per orang agar anggaran tersebut dioptimalkan sehingga kelebihan capaian target dapat terjadi,” kata Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Pepen Nazarudin, Kamis (21/12). Kemensos tidak mau hanya memberi masyarakat tanpa membuatnya berdaya. Melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena), lebih dari 10.073 keluarga penerima manfaat dibina untuk mengembangkan kewirausahaan dan mendapat bantuan usaha. Mereka adalah orang-orang yang penghasilannya berada di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK) serta penghasilannya stabil paling tidak tiga bulan. Sebagian besar penerima program Pena itu adalah penyandang disabilitas. (Yoga)

Ledakan tungku smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, menggambarkan minimnya perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Ledakan tungku ini pun bukan kali pertama terjadi. Peningkatan kompetensi dan jumlah tenaga pengawas mendesak dilakukan. Kemenaker mengusulkan peningkatan kompetensi sekaligus penambahan tenaga pengawas agar insiden seperti ledakan tungku smelter di Morowali, Sulteng, tidak terulang. Hingga saat ini, penyebab insiden yang mengakibatkan belasan pekerja tewas dan puluhan pekerja luka-luka itu masih didalami. Berdasarkan data yang dikumpulkan lembaga Trend Asia dari pemberitaan di media, pada 2015-2022, sebanyak 53 pekerja smelter tewas, yang terdiri atas 40 pekerja Indonesia dan 13 warga negara China. Adapun pada Januari-September 2023, ada 19 kecelakaan di smelter nikel yang membuat 16 orang tewas dan 37 orang terluka. Ledakan smelter nikel di Sulteng terjadi di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), salah satu perusahaan tenant atau penyewa yang beroperasi di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Minggu (24/12) pukul 05.30 Wita.

Saat itu pekerja memperbaiki tungku pembakaran dan memasang pelat di bagian tungku formasi nomor 41. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, Rabu (27/12), di Jakarta, mengakui, ledakan itu tidak lepas dari belum optimalnya pengawasan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3). ”Memang betul (pengawasan belum optimal) karena pengawasan ketenagakerjaan itu harus linier dengan perkembangan teknologi yang digunakan sehingga kami sebagai pengawas juga harus linear secara kompetensi. Oleh sebab itu, kami mengusulkan update kompetensi dan penambahan jumlah tenaga pengawasan kepada Kementerian PAN dan RB karena aturannya harus PNS,” katanya. Terkait insiden ledakan tungku smelter di Morowali, Kemenaker menugaskan tim pengawas ketenagakerjaan ke lokasi sejak Senin (25/12) untuk melakukan investigasi. Pihaknya mengumpulkan data mengenai penerapan SMK3 secara lebih lengkap. ”Data yang kami minta, antara lain, job safety analysis (JSA), prosedur standar operasional (SOP), terutama saat memperbaiki tungku smelter,” katanya. (Yoga)

Uni Eropa berusaha mengatur penggunaan kecerdasan buatan yang mencakup penggunaan data biometrik. Kesepakatan pun tercapai pada Jumat (8/12) malam waktu Brussels, Belgia, atau Sabtu pagi WIB. Komisioner Perdagangan Dalam Negeri Eropa, Thierry Breton, mengumumkan kesepakatan itu. Kesepakatan dicapai setelah perwakilan Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Komisi Eropa berunding hampir dua hari penuh. Perundingan lanjutan untuk mematangkan aspek teknis RUU akan dilakukan pekan depan. Parlemen Eropa dijadwalkan menggelar pemungutan suara untuk pengesahan RUU itu pada Januari 2024. Aturan diharapkan mulai berlaku pada 2026. Diumumkan pertama kali pada 2021, naskah RUU dikenal sebagai AI Act. Para pihak menyebutnya sudah menyeimbangkan semua kepentingan. Di satu sisi, RUU menjadi landasan perusahaan rintisan dan peneliti UE untuk mengembangkan kecerdasan buatan (artificialintelligence/AI). Di sisi lain, RUU mendorong kepercayaan konsumen terhadap para pengembang dan peneliti AI. Perkembangan masif AI beberapa tahun terakhir memicu kekhawatiran. Bahkan, sejumlah tokoh mendesak pembatasan pengembangan AI sampai potensi bahaya diketahui.

Kekhawatiran, antara lain, dipicu kemampuan AI merekayasa tulisan, suara, dan citra digital. Berbagai mesin AI bisa menghasilkan citra, tulisan, dan suara rekaan berdasarkan pesanan penggunanya. Pada tahap lanjut, AI juga dapat menyusun kode dasar untuk pembuatan perangkat lunak komputer. Kemajuan beberapa tahun terakhir membuat AI bisa digunakan banyak orang. Karena itu, ada kekhawatiran aneka produk hasil rekayasa AI dipakai untuk kejahatan. Sebagian pihak cemas, AI digunakan untuk melancarkan serangan siber. Ada pula kecemasan atas kemampuan AI berjalan sendiri atau otonom. Kemampuan itu dinilai membuat AI tidak dapat dikendalikan manusia. Di sisi lain, AI diakui memudahkan produksi aneka materi komersial dan sosial. Pembuatan materi pembelajaran yang menarik lebih mudah dilakukan berkat AI. Lewat AI Act, UE coba menyeimbangkan semuanya. Parlemen Eropa mendorong pengaturan hingga ke model dasar untuk pengembangan AI. Rancangan AI Act mewajibkan setiap pengembang AI menyerahkan model dasarnya untuk ditinjau otoritas UE. Peninjauan dilakukan sebelum aplikasiAI dikeluarkan ke pasar. Pengembang juga diwajibkan melapor ke Komisi Eropa jika menemukan indikasi bahaya pada model atau aplikasi mereka. Rancangan AI Act juga mengatur penggunaan data biometrik di ruang publik. Pengawasan yang memanfaatkan pengolahan data biometrik dengan AI hanya dapat dilakukan pada kondisi tertentu. (Yoga)